Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyatakan inflasi Sumbar 1,24 yoy pada Januari 2025 ini masih terbilang kondusif tetapi perlu diwaspadai di saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan selain inflasi yoy, jika melihat secara umum, laju inflasi mtm 0,03% masih kondusif bahkan di bawah perkiraan pihak Bank Indonesia.

“Awalnya kami menduga komoditas-komoditas naik tinggi, tapi beberapa masih terjaga,” katanya, Senin (3/2/2025).

Majid menyatakan kondisi inflasi pada Januari 2025 merupakan gambaran belum adanya andil dari pelaksanaan program MBG, karena sampai saat ini program MBG belum terlaksana serentak di Sumbar, dan masih bersifat ujicoba di Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Yang akan kami pantau terus nanti saat program MBG di Sumbar dilakukan serentak. Ini akan menaikkan demand bahan pangan khususnya beras,” ujarnya.

Dikatakannya bila program MBG terlaksana, kebutuhan bahan pangan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kepada pemerintah daerah, jangan terlena dalam pelaksanaan program MBG saja, tapi perlu memastikan ketersediaan pangan di masing-masing daerah, sehingga tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pangan nantinya.

“Sekarang Sumbar inflasi. Jadi jangan sampai program MBG malah membuat kondisi inflasi di Sumbar tidak kondusif. Pastikan ketersediaan pangan, itu kuncinya,” tegas dia.

Menurutnya pemerintah daerah harus gerak cepat memastikan segala halnya. Pastikan ketersediaan pangannya, jangan sampai berpikir hanya fokus agar program MBG berjalan baik, tapi tidak mengkaji soal ketersediaan pangannya di masing-masing daerah.

“Risikonya inflasi, ujung-ujungnya perekonomian Sumbar jadi terganggu,” ungkapnya.

Majid melihat Program MBG merupakan hal yang sangat baik dijalankan, untuk itu penting memastikan ketersediaan pangannya, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan baik, dan seluruh siswa bisa menikmati MBG dengan baik.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapkan dengan ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Usut punya usut, persoalan pengosongan lahan ini diduga berkaitan dengan ulah "biong" atau makelar tanah sejak 1990.

Ulah makelar

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pembelian tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Juju berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,3 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bari bilang, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi pun terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat ia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB.

Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Bari mengatakan, setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Pewaris Abdul Hamid menggugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi. Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia.

Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Terusirnya penghuni cluster

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Rachel Farahdiba R Lahan depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang turut terdampak penggusuran.

Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur pun akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas rumah mereka.

Pada saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III. Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II menggusur 27 bidang tanah di PerumahanCluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Padahal, para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi. Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Duduk Perkara

Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat menggelar aksi penolakan eksekusi rumah pada Kamis (30/1/2025) sejak pagi.

Salah satu perwakilan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan alasan penolakan terhadap eksekusi oleh PN Cikarang kelas II dikarenakan sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki SHM.

"Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat," ujar Bari saat ditemui TribunBekasi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Tidak hanya itu, lanjut Bari, penghuni yang belum memiliki SHM pun sedang melakukan pembayaran melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank.

Bahkan ketika sebelum proses pembelian rumah maupun ruko di cluster tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir.

"Ada juga sebagian daripada warga dan saya kan kebetulan belinya dan sebelum kami belikan dilakukan pengecekan BPN dan itu tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir," jelasnya.

Namun Bari menuturkan ketika dirinya sudah menempati lokasi cluster selama kurang lebih 2 tahun, para penghuni justru dikejutkan pada Rabu (18/12/2024) perihal informasi rencana PN Cikarang yang akan melakukan eksekusi.

Eksekusi diinformasikan saat itu oleh ketua RT setempat dan tindakan akan dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons usulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mitra program makan bergizi gratis (MBG) mendapat modal hingga Rp 500 juta. Usulan tersebut disampaikan oleh Kementerian UMKM.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran modal kepada UMKM yang telah menjadi mitra MBG, bukanlah ranah Badan Gizi. Hal tersebut menjadi ranah dari Kementerian UMKM.

"Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya kementerian UMKM bukan Badan Gizi," kaya Dadan saat ditemui di Gedung DPR Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).

Dadan menjelaskan Badan Gizi hanya mengkategorikan para UMKM yang dapat menjadi mitra MBG. Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra dapat mendaftar melalui website resmi BGN, mitra.bgn.go.id.

Kedua, bagi UMKM yang memasok bahan baku tidak diwajibkan mendaftar. Namun, bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan atau dapur umum setempat.

Dadan menegaskan siapapun bisa menjadi mitra MBG dengan mendaftar. Dia menegaskan bagi masyarakat yang mau jadi mitra MBG tidak dipungut biaya sedikitpun. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak tidak tertipu kepada oknum-oknum yang mengaku pegawai BGN.

"Jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pegawai Badan Gizi di daerah. Karena kami tidak pernah memungut bayaran sepersen pun. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku itu dipastikan bukan orang Badan Gizi Nasional," tegas Dadan.

Penjelasan Menteri UMKM

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

Simak Video Cak Imin soal Usulan Modal Rp 500 Juta untuk UMKM Mitra Makan Gratis

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II menggusur 27 bidang tanah di PerumahanCluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Padahal, para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi. Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Duduk Perkara

Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat menggelar aksi penolakan eksekusi rumah pada Kamis (30/1/2025) sejak pagi.

Salah satu perwakilan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan alasan penolakan terhadap eksekusi oleh PN Cikarang kelas II dikarenakan sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki SHM.

"Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat," ujar Bari saat ditemui TribunBekasi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Tidak hanya itu, lanjut Bari, penghuni yang belum memiliki SHM pun sedang melakukan pembayaran melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank.

Bahkan ketika sebelum proses pembelian rumah maupun ruko di cluster tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir.

"Ada juga sebagian daripada warga dan saya kan kebetulan belinya dan sebelum kami belikan dilakukan pengecekan BPN dan itu tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir," jelasnya.

Namun Bari menuturkan ketika dirinya sudah menempati lokasi cluster selama kurang lebih 2 tahun, para penghuni justru dikejutkan pada Rabu (18/12/2024) perihal informasi rencana PN Cikarang yang akan melakukan eksekusi.

Eksekusi diinformasikan saat itu oleh ketua RT setempat dan tindakan akan dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

Hal itu tentu mengejutkan para penghuni yang mengakui belum pernah mengetahui duduk perkara hingga PN Cikarang kemudian melakukan eksekusi.

"Saya sampaikan transaksi jual belinya itu secara resmi dan legal, bangunan kami memiliki IMB dan kami punya hubungan hukum dengan sertifikat, yang menjadi duduk perkara itu tetapi kami tidak pernah dilibatkan atau dimintai keterangan di muka persidangan, tiba-tiba eksekusi," tuturnya.

Bari menjelaskan, setelah informasi permohonan eksekusi terdengar oleh para penghuni, mereka mengaku sempat diajak mediasi atau audiensi oleh pihak Nyi Mimi Jamilah.

Nyi Mimi Jamilah diketahui merupakan pemenang perkara yang hasil putusan pengadilannya menjadi landasan PN Cikarang Kelas II melakukan eksekusi pengosongan lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Adapun ketika mediasi dilakukan, para penghuni mengaku dimintai uang sebesar Rp 4 juta sebagai bentuk pembayaran lahan per meternya.

"Pembayaran untuk membayar kepada pihak pemenang berdasarkan putusan, padahal kami tidak pernah bertarung dan kami tidak tahu duduk perkaranya, poin yang berdasarkan keterangan yang kami terima dari hakim itu keputusan itu dimenangkan oleh atas nama Nyi Mimi Jamilah berdasarkan keterangan yang kami terima," bebernya.

Lanjut Bari, pihaknya saat ini sudah melakukan gugatan keberatan di PN Cikarang. Sidang keberatan itu baru akan dilakukan pada Senin (10/2/2025).

"Kami keberatan dan kami lakukan gugatan perlawanan di PN Cikarang, seharusnya ketika ada perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan dan memiliki hubungan hukum itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena masih ada proses," tukasnya.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Penjelasan PN Cikarang

Humas PN Cikarang, Isnanda Nasution mengatakan, eksekusi pengosongan lahan di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 dilakukan sesuai delegasi dari PN Bekasi dengan putusan awal nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

"Sudah tidak bisa lagi (menggugat), ini kan sudah pengadilan tinggi Mahkamah Agung (MA), terus kemudian kami ingin ada kepastian hukum," kata Isnanda saat ditemui awak media di sekitar lokasi eksekusi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Menurut dia, walaupun sejumlah penghuni diketahui memiliki SHM, tentu status hukumnya justru tidak kuat jika disandingkan dengan putusan delegasi.

Sebab, putusan delegasi tercantum dalam SHM Nomor 325/Jatimulya yang saat ini menjadi Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Sehingga dapat disimpulkan proses eksekusi lahan berhak dilakukan dan mulai berlangsung sekira pukul 17.48 WIB.

"Artinya sertifikat yang dimiliki oleh para penghuni tidak berkekuatan hukum dalam putusan itu, dan sertifikat nomor 325 itulah yang sah," pungkasnya.

(Sumber Kompas.com - Penulis: Achmad Nasrudin Yahya, Rachel Farahdiba Regar | Editor: Akhdi Martin Pratama; Larissa Huda)

(Sumber WartaKota Tribunnews - Penulis: Rendy Rutama | Editor: Budi Sam Law Malau)

IDXChannel– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melakukan transformasi terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Non Subsidi.

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penguatan internal dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN, yang biasa dikenal dengan CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim sales KPR Non Subsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik. Upaya ini merupakan wujud konsistensi kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer. Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah,” ujar Hirwandi di Jakarta Senin (3/2/2025).

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.

Oleh sebab itu, dalam sistem pengelolaan yang baru, BTN memperkenalkan struktur baru untuk tenaga sales dengan skema insentif berbasis performa, sistem monitoring secara digital, serta pembagian peran yang lebih jelas untuk setiap individu.

Hirwandi menjelaskan, pengelolaan yang baru ini akan membantu perseroan menilai setiap tim sales-nya dengan lebih efisien dan cermat, sehingga pada saat yang bersamaan, dapat memperbaiki kekurangan di dalam tim dan memperkuat sisi yang telah terbukti produktif.

“Tim sales BTN akan memiliki metode kerja serta pembagian kerja yang lebih baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, setiap individu dalam tim dituntut untuk terus mengedukasi satu sama lain, melakukan pelatihan atau training, serta terus meningkatkan wawasan mengenai pasar. Tim akan termotivasi melalui insentif yang lebih baik berdasarkan kinerja masing-masing, serta evaluasi dan optimalisasi atas hasil monitoring kinerja yang dilakukan,” ujar Hirwandi.

Selain itu, dengan sistem yang baru ini, tim sales diperkuat dengan branding BTN sebagai bank yang modern dan terus bertransformasi melalui new uniform dan nilai-nilai yang mengedepankan profesionalisme, kredibilitas, serta integritas dalam memberikan layanan yang prima.

Hirwandi meyakini, dengan adanya penguatan pengelolaan tim sales melalui inisiatif yang baru, BTN dapat meningkatkan daya saing (competitiveness) di tengah persaingan yang lebih ketat dan mempertegas positioning-nya di pasar sebagai bank yang memiliki aspirasi untuk menjadi bank primer dan sekunder untuk pembeli rumah pertama (first-time home buyers).

“Sebagai bank yang telah bertransformasi menjadi bank modern dan akan memasuki usia yang ke-75, BTN berharap tenaga sales kami dapat menjadi lebih produktif, profesional, efisien, terlatih, dan berorientasi layanan. Dengan begitu, pertumbuhan bisnis KPR Non Subsidi BTN akan terjamin secara berkelanjutan dan perseroan memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah,” tutur Hirwandi.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mendukung Program Tiga Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Non Subsidi.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN alias CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki tahun 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim sales KPR Non Subsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik," kata Hirwandi dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

Menurut dia, upaya ini merupakan wujud konsistensi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer.

"Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah,” sebutnya.

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Oleh sebab itu, dalam sistem pengelolaan yang baru, BTN memperkenalkan struktur baru untuk tenaga sales dengan skema insentif berbasis performa, sistem monitoring secara digital, serta pembagian peran yang lebih jelas untuk setiap individu.

Hirwandi menjelaskan, pengelolaan yang baru ini akan membantu perseroan menilai setiap tim sales dengan lebih efisien dan cermat, sehingga pada saat yang bersamaan, dapat memperbaiki kekurangan di dalam tim dan memperkuat sisi yang telah terbukti produktif.

Dia menuturkan, tim sales BTN akan memiliki metode kerja serta pembagian kerja yang lebih baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam prosesnya, setiap individu dalam tim dituntut untuk terus mengedukasi satu sama lain, melakukan pelatihan atau training, serta terus meningkatkan wawasan mengenai pasar.

"Tim akan termotivasi melalui insentif yang lebih baik berdasarkan kinerja masing-masing, serta evaluasi dan optimalisasi atas hasil monitoring kinerja yang dilakukan,” jelas Hirwandi.

Selain itu, kata Hirwandi, dengan sistem yang baru ini, tim sales diperkuat dengan branding BTN sebagai bank yang modern dan terus bertransformasi melalui newuniform dan nilai-nilai yang mengedepankan profesionalisme, kredibilitas, serta integritas dalam memberikan layanan yang prima.

Hirwandi meyakini, dengan adanya penguatan pengelolaan tim sales melalui inisiatif yang baru, BTN dapat meningkatkan daya saing (competitiveness) di tengah persaingan yang lebih ketat dan mempertegas positioning-nya di pasar sebagai bank yang memiliki aspirasi untuk menjadi bank primer dan sekunder untuk pembeli rumah pertama (first-time home buyers).

“Sebagai bank yang telah bertransformasi menjadi bank modern dan akan memasuki usia yang ke-75, BTN berharap tenaga sales kami dapat menjadi lebih produktif, profesional, efisien, terlatih, dan berorientasi layanan. Dengan begitu, pertumbuhan bisnis KPR Non Subsidi BTN akan terjamin secara berkelanjutan dan perseroan memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung Program 3 Juta Rumah,” papar Hirwandi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mendukung Program Tiga Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN alias CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki tahun 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim salesKPR nonsubsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik," kata Hirwandi dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

Menurut dia, upaya ini merupakan wujud konsistensi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer.

"Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah,” sebutnya.

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Oleh sebab itu, dalam sistem pengelolaan yang baru, BTN memperkenalkan struktur baru untuk tenaga sales dengan skema insentif berbasis performa, sistem monitoring secara digital, serta pembagian peran yang lebih jelas untuk setiap individu.

Hirwandi menjelaskan, pengelolaan yang baru ini akan membantu perseroan menilai setiap tim sales dengan lebih efisien dan cermat sehingga pada saat yang bersamaan, dapat memperbaiki kekurangan di dalam tim dan memperkuat sisi yang telah terbukti produktif.

Dia menuturkan, tim sales BTN akan memiliki metode kerja serta pembagian kerja yang lebih baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam prosesnya, setiap individu dalam tim dituntut untuk terus mengedukasi satu sama lain, melakukan pelatihan atau training, serta terus meningkatkan wawasan mengenai pasar.

"Tim akan termotivasi melalui insentif yang lebih baik berdasarkan kinerja masing-masing, serta evaluasi dan optimalisasi atas hasil monitoring kinerja yang dilakukan,” jelas Hirwandi.

Selain itu, kata Hirwandi, dengan sistem yang baru ini, tim sales diperkuat dengan branding BTN sebagai bank yang modern dan terus bertransformasi melalui newuniform dan nilai-nilai yang mengedepankan profesionalisme, kredibilitas, serta integritas dalam memberikan layanan yang prima.

Hirwandi meyakini, dengan adanya penguatan pengelolaan tim sales melalui inisiatif yang baru, BTN dapat meningkatkan daya saing (competitiveness) di tengah persaingan yang lebih ketat dan mempertegas positioning-nya di pasar sebagai bank yang memiliki aspirasi untuk menjadi bank primer dan sekunder untuk pembeli rumah pertama (first-time home buyers).

“Sebagai bank yang telah bertransformasi menjadi bank modern dan akan memasuki usia yang ke-75, BTN berharap tenaga sales kami dapat menjadi lebih produktif, profesional, efisien, terlatih, dan berorientasi layanan. Dengan begitu, pertumbuhan bisnis KPR nonsubsidi BTN akan terjamin secara berkelanjutan dan perseroan memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung Program 3 Juta Rumah,” papar Hirwandi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mendukung Program Tiga Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN alias CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki tahun 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim salesKPR nonsubsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik," kata Hirwandi dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

Menurut dia, upaya ini merupakan wujud konsistensi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer.

"Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah,” sebutnya.

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mendukung Program Tiga Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN alias CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki tahun 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim salesKPR nonsubsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik," kata Hirwandi dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

Menurut dia, upaya ini merupakan wujud konsistensi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer.

"Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah,” sebutnya.

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mendukung Program Tiga Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN alias CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki tahun 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim salesKPR nonsubsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik," kata Hirwandi dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

Menurut dia, upaya ini merupakan wujud konsistensi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer.

"Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah,” sebutnya.

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.