pkp

Awal Jabat Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Akan Siapkan Tiga Hal Ini

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait akan mempersiapkan sejumlah aspek sebelum menjalankan tugas untuk membangun rumah rakyat.

Hal itu disampaikannya usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024).

"Jadi kami harus bekerja keras dan fokus dengan mempersiapkan semua aspek secara utuh, sehingga kita tidak maju mundur. Dan kami mohon waktu sebentar untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara hukum, secara konsep, dan secara lapangan, baru kita maju ke depan," ujar Maruarar Sirait dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Mengenai aspek hukum, pria akrab disapa Ara itu menyampaikan bahwa landasan hukum yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus kuat.

"Harus dibuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan," imbuhnya.

Kemudian secara konsep, ia berencana mengusung konsep gotong royong. Misalnya terkait lahan, cukup menggunakan yang sudah ada, baik itu milik negara maupun sitaan. Namun untuk bentuk dari konsep masih akan dibahas lagi lebih lanjut.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," terangnya.

Ara juga mengajak dan mendorong para developer swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bersama-sama serta bergotong royong di tempat usahanya.

"Misalnya lahannya dari BUMN atau dari lahan TNI, itu bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta. Jadi kita memang harus masif bergotong-royong dari aset yang ada, baik dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong-royong, saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia juga masih perlu mendengarkan masukan-masukan dari semua pihak yang terkait dengan sektor perumahan dan permukiman.

"Saya akan dengarkan juga dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," tukasnya.

Harapan Kontraktor-Broker buat Menteri Perumahan di Era Prabowo

Jakarta -

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

(dhw/abr)

[POPULER NASIONAL] Bahlil Sebut Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar | KKB Sebut Pilot Susi Air Dibebaskan TPNPB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar tentang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang bakal bergabung dengan Partai Golkar menjadi sorotan pembaca.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dari konflik Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyatakan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang ditawan dibebaskan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan bukan oleh Polisi-TNI.

1. Bahlil: Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar, Sudah Nego

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

2. Jubir KKB Klaim Pilot Susi Air Bukan Dibebaskan Polisi dan TNI, tapi oleh TPNPB

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, membantah klaim TNI-Polri yang menyebut pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, adalah keberhasilan mereka.

Sebby mengeklaim, pembebasan Philip merupakan kebijakan TPNPB.

"Philip Mehrtens bukan dibebaskan militer dan polisi Indonesia, namun dia dibebaskan oleh TPNPB sendiri dengan hormat dan bermartabat sesuai standar internasional," ujar Sebby dalam pesan singkat, Senin (23/9/2024).

Ia menilai, selama Philip disandera 19 bulan, TNI dan polisi dianggap tidak mampu membebaskannya. Menurut dia, pembebasan dilakukan dengan baik sesuai rencana TPNPB.

"TPNPB secara organisasi telah mengumumkan bahwa demi kemanusiaan siap bebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru dan dalam hal ini TPNPB benar-benar bertanggung jawab dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pejuang bangsa Papua bermartabat demi hak politik kemerdekaan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang tidak boleh diabaikan oleh PBB," katanya.

Sebby juga menjelaskan mengapa pembebasan Philip memakan waktu panjang hingga 19 bulan.

Menurut dia, pembebasan tersebut ditunda karena kesalahan Pemerintah Selandia Baru yang memercayakan pembebasan kepada militer dan polisi Indonesia.

"Indonesia sampaikan kepada Pemerintah NZ (Selandia Baru) bahwa militer dan polisi Indonesia mampu dan akan bebaskan pilot Philip Mehrtens melalui operasi militer. Namun faktanya, militer dan polisi Indonesia tidak mampu bebaskan pilot Philip Mehrtens," tandasnya.

Golkar Siap Terima Fahri Hamzah Jika Tertarik Bergabung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa pihaknya siap menerima Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, jika tertatik bergabung dengan partainya.

“Jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar, tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka,” ujar Ace kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (23/9/2024).

Ace bahkan mengakui bahwa pihaknya kerap berdialog dengan Fahri Hamzah yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI. Namun, dia enggan memastikan apakah Wakil Ketua Umum Gelora itu benar-benar akan bergabung dengan Golkar.

“Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog. Tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki partai Golkar tentu kami sambut dengan baik,” kata Ace.

Ace pun memastikan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka. Tetapi, ada mekanisme yang harus dilalui ketika seseorang inggin bergabung sebagai kader.

“Tentu di Golkar sendiri sebagai partai, memiliki mekanisme dalam melakukan kaderisasi. Harus mengikuti proses yang telah ditentukan dalam organisasi partai begitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2014-2019.

Saat itu, ia masih berstatus sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi di periode pertamanya.

Namun, setelah terjadinya kisruh internal di PKS, Fahri keluar dan mendirikan Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS lainnya, termasuk Anis Matta dan Mahfudz Siddiq.

Bakal Dibentuk Kementerian Perumahan, Ini Deretan PR yang Perlu Jadi Perhatian

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana pembentukan Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri terpisah dari Kementerian PUPR. Rencana ini diharapkan bisa membuat pembangunan perumahan lebih fokus.

Mengingat, sektor perumahan merupakan tanggung jawab yang besar yang disertai banyak permasalahan yang perlu ditangani. Salah satunya penyediaan rumah untuk masyarakat.

Konsultan Properti Anton Sitorus mengatakan kementerian baru perlu mencari cara mengurangi backlog perumahan. Mulai dari pemberian subsidi hingga meningkatkan stok perumahan perlu digencarkan Kementerian Perumahan.

"Intinya bagaimana mengurangi backlog dengan cara penyediaan rumah yang makin tahun makin bertambah, bukan berkurang. Artinya menyediakan sarana dan prasarananya, dukungan, kayak masalah subsidi, lalu juga memperbanyak stock perumahan yang terjangkau," kata Anton kepada detikProperti, Minggu (1/9/2024).

Menurutnya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengembang-pengembang baik dari swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan perumahan. Namun, peran pemerintah tetap harus besar agar dapat menyediakan perumahan terjangkau.

"Caranya gimana? Dia bekerja sama dengan pengembang swasta, bekerja sama dengan BUMN, karena kan pemerintah sendiri nggak bisa kalau kerja bangun rumah sendiri. Tapi kalau masalah perumahan rakyat itu kalau dilihat dari keuntungan hampir minim, jadi menurut saya pemerintah harus jadi motor yang paling terdepan," ujarnya.

"Boleh pemerintah menggandeng swasta tapi tetap yang paling di depan pemerintah melalui badan-badan yang ada BUMN, Perumnas karena kalau mengandalkan swasta untuk pembangunan rumah rakyat ya susah karena swasta memikirkan profit," tambah Anton.

Dengan begitu, masyarakat umum termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bisa membeli rumah terjangkau. Hal ini juga mengurangi jumlah masyarakat yang mengontrak atau menumpang di rumah orang tua.

Anton pun berharap pemerintah melalui Kementerian Perumahan nantinya bisa membuat perencanaan yang matang dan merealisasikan target perumahan yang baik dari sebelumnya.

"Intinya merealisasikan target pembangunan perumahan yang lebih baik dibanding yang belakangan ini. Syukur-syukur bisa lebih baik dari zaman waktu dulu Orde Baru di zaman dulu itu karena kenyataannya permintaan itu makin lama makin meningkat, backlog makin lama akan meningkat," jelasnya.

Terpisah, Pengamat Properti dan Direktur Investasi Global Asset Management Steve Sudijanto menyampaikan pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan agar pembangunan perumahan lebih detail, cepat, dan efektif. Namun, ia mengingatkan kalau harus ada Key Performance Index (KPI) untuk memastikan hasil dan prestasi kementerian.

Steve menjabarkan KPI tersebut antara lain penyediaan pendanaan KPR dengan bunga rendah, lokasi rumah yang strategis dekat transportasi massal, kualitas bangunan yang kokoh, dan harga rumah yang diselaraskan dengan kondisi daya beli.

Kemudian, ia mengingatkan agar pembeli rumah terjangkau dikhususkan untuk pembeli rumah pertama. Jangan sampai dibeli oleh investor yang tidak akan menempati rumah.

"Ini tujuannya dipisahkan kan supaya lebih detail, lebih gercep (gerak cepat), lebih efektif, tapi harus ada KPI. Hasil dari pemisahan ini Kementerian Perumahan adalah ini. Dan kalau ini bisa diolah, maka masyarakat dan market dengan pendapatan kelas UMR ini bisa membeli," tuturnya.

Sementara itu, Ketum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Kementerian Perumahan perlu membangun perumahan dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membutuhkan rumah.

"Kementerian harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan memonitoring. Ketika kita pertama menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) backlog seperti apa, ada profiling terkait siapa saja yang belum memiliki rumah," ujar pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.

"Upaya kedua bagaimana mereka bisa menjadi marketnya secara kapasitas. Yang ketiga bagaimana stimulus ataupun intervensi pemerintah, sehingga mereka yang disiapkan itu bisa mengakses langsung rumah-rumah yang dibangun itu, sehingga begitu dibagun, maka secara market mereka sudah klop, akan menjadi efektif, efisien, dan bisa secara bergulir," pungkasnya.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

(dhw/dna)

Kementerian Perumahan: Digabung Jokowi, Dipisah Prabowo

Daftar Isi

Sejarah Singkat
Pandangan Pengamat soal Pembentukan Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR
Kriteria Sosok yang Cocok Jadi Menteri Perumahan
Deretan PR yang Harus Jadi Perhatian Kementerian Perumahan

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana membentuk Kementerian Perumahan. Kementerian baru tersebut merupakan pemisahan dari Kementerian PUPR.

Sejarah Singkat

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, pada tahun 1945 di awal kemerdekaan Indonesia, fungsi perumahan diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang tanggung jawabnya adalah mengawasi pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung.

Fungsi dan tanggung jawab bidang perumahan sempat dialihkan ke Kementerian Sosial pada tahun 1958 lewat terbitnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Masalah perumahan semakin mendapat perhatian serius pemerintah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 6 tahun Tahun 1962. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun Tahun 1963. Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun Tahun 1964.

Fungsi dan tanggungjawabnya kemudian dikembalikan ke Kementerian PU lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Baru pada tahun 1978, urusan perumahan rakyat ditangani oleh departemen sendiri, dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan Cosmas Batubara sebagai Menteri pertamanya. Selanjutnya, kementerian ini sempat beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan dari mulai Akbar Tanjung pada 1993-1998, Theo L Sambuaga pada 1998-2000, Soenarno pada 2001-2004, Yusuf Asy'ari pada periode 2004-2009, Suharso Monoarfa pada 2009-2011, Djan Faridz pada 2011-2014.

Setelah itu, Kementerian Perumahan melebur dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono pada 2014-2024.

Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan kembali membentuk Kementerian Perumahan Rakyat, terpisah dari kementerian PUPR yang digabung oleh Jokowi tersebut.

Pandangan Pengamat soal Pembentukan Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR

Menanggapi rencana tersebut, Konsultan Properti Anton Sitorus memandang positif pemisahan kementerian. Menurutnya, sudah seharusnya Kementerian Perumahan terpisah, sebab Kementerian PUPR lebih dominan menangani pekerjaan umum.

Mulai dari jumlah direktorat dan persentase anggaran untuk perumahan di PUPR kurang menjadi fokus pemerintah. Oleh karena itu, ia menyambut gembira pemisahan kembali Kementerian Perumahan.

"Kita menyambut gembira kalau memang akan dikembalikan lagi seperti semula," ucapnya.

Selain itu, Anton menyebut perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlu ditangani oleh kementerian khusus.

"Untuk hal-hal basic itu yang menyangkut masalah ekonomi dasar harusnya memang ditangani oleh kementerian khusus. Makanya dari dulu dari pertama kali Indonesia merdeka, di zaman orde baru itu selalu ada Kementerian Perumahan," jelasnya.

Senada dengan itu, Pengamat Properti dan Direktur Investasi Global Asset Management Steve Sudijanto setuju dengan pemisahan kementerian dan dibentuknya Kementerian Perumahan. Ia menilai langkah tersebut dapat mendorong kinerja pemerintah dalam membangun perumahan.

"Kalau dengan dipisah itu akan lebih terkonsentrasi. Bapak Presiden Terpilih Prabowo akan mempunyai rencana yang lebih detail tentang hal-hal perumahan rakyat ini, makanya dipisah. Dengan dipisah akan lebih terkonsentrasi daripada digabung dengan PUPR," kata Steve.

Kriteria Sosok yang Cocok Jadi Menteri Perumahan

Menurut Anton sosok menteri yang cocok memimpin kementerian tersebut harus yang memahami masalah perumahan. Kemudian, Menteri Perumahan harus mempunyai visi dan pengalaman.

"Siapapun itu yang ngerti soal masalah perumahan. Mau itu dari pemerintah, swasta yang benar-benar mengerti dan memang punya isi untuk merencanakan masalah perumahan ke depan," katanya.

Ia juga menyebut Kementerian Perumahan merupakan kementerian teknis, sehingga perlu dipimpin oleh seseorang yang profesional di bidangnya.

"Harapan kita bukan birokrat ya, maksudnya baik itu orang pemerintah atau swasta bisa aja berpikirnya birokrasi. Kalau saya pikir bukan zamannya lagi pemerintah kementerian-kementerian seperti perumahan yang istilahnya kementerian teknis itu dipimpin oleh seorang birokrat, harusnya yang benar-benar profesional," ungkapnya.

Sosok tersebut baik dari pemerintahan maupun swasta, yang utama adalah memiliki pengalaman dan pemahaman tentang masalah perumahan. Sebab hanya mengandalkan latar belakang belum tentu menjamin seseorang memahami kondisi perumahan yang ada.

Di sisi lain, Steve berpendapat Menteri Perumahan sebaiknya sosok yang pernah menjadi pemimpin pengembang besar. Kemudian, jajarannya pun harus merupakan tenaga yang ahli di bidangnya.

"Menurut saya yang cocok menjadi Menteri Perumahan Rakyat adalah sosok yang pernah menjadi pengembang. Saya setuju pelaku pasar yang skala nasional. Kan banyak dirut (direktur utama) dulu perusahaan pengembang yang besar, terbuka, public listed, atau bahkan yang pernah kerja di perumahan di Singapura, kan banyak," imbuhnya.

Steve mengatakan sosok yang berpengalaman di bidang perumahan akan lebih mudah menyelaraskan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, mereka sudah mengalami dinamika di dalam dunia properti, khususnya perumahan.

"Kalau kita mencari seorang sosok yang menjadi pemimpin perumahan ini, sebaiknya pernah menjadi dirut atau CEO di pengembang besar. Jadi mereka sudah mengalami strength, weakness, opportunity, dan threat-nya," jelas Steve.

Terpisah, Ketum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Menteri Perumahan perlu mempunyai kapasitas hingga kemampuan menjalin komunikasi agar tugas kementerian berjalan lancar. Namun, Joko tetap menyerahkan keputusan kepada presiden soal sosok yang cocok menjadi Menteri Perumahan.

"Ini semuanya tergantung presiden, tapi kalau kita ditanya, (kriteria Menteri Perumahan) yang pertama mempunyai kapasitas, kedua mempunyai experience, yang ketiga punya passion, punya keberpihakan dan mampu mengorganisasi, mampu menjadi leader, mampu menjalin komunikasi dengan banyak kementerian, sehingga ini bisa berjalan terus, terjaga, dan bisa bertumbuh," tutur pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.

Deretan PR yang Harus Jadi Perhatian Kementerian Perumahan

Anton mengatakan kementerian baru itu perlu mencari cara mengurangi backlog perumahan. Mulai dari pemberian subsidi hingga peningkatan stok perumahan perlu digencarkan Kementerian Perumahan.

"Intinya bagaimana mengurangi backlog dengan cara penyediaan rumah yang makin tahun makin bertambah, bukan berkurang. Artinya menyediakan sarana dan prasarananya, dukungan, kayak masalah subsidi, lalu juga memperbanyak stock perumahan yang terjangkau," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengembang-pengembang baik dari swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan perumahan. Namun, peran pemerintah tetap harus lebih besar agar dapat menyediakan perumahan terjangkau.

"Boleh pemerintah menggandeng swasta tapi tetap yang paling di depan pemerintah melalui badan-badan yang ada BUMN, Perumnas karena kalau mengandalkan swasta untuk pembangunan rumah rakyat ya susah karena swasta memikirkan profit," tuturnya.

Dengan begitu, masyarakat umum termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bisa membeli rumah terjangkau. Hal ini juga mengurangi jumlah masyarakat yang mengontrak atau menumpang di rumah orang tua.

Anton pun berharap pemerintah melalui Kementerian Perumahan nantinya bisa membuat perencanaan yang matang dan merealisasikan target perumahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, Steve menyebut pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan agar pembangunan perumahan lebih detail, cepat, dan efektif. Namun, ia mengingatkan harus ada Key Performance Index (KPI) untuk memastikan hasil dan prestasi kementerian.

Adapun KPI tersebut antara lain penyediaan pendanaan KPR dengan bunga rendah, lokasi rumah yang strategis dekat transportasi massal, kualitas bangunan yang kokoh, dan harga rumah yang diselaraskan dengan kondisi daya beli.

"Ini tujuannya dipisahkan kan supaya lebih detail, lebih gercep (gerak cepat), lebih efektif, tapi harus ada KPI. Hasil dari pemisahan ini Kementerian Perumahan adalah ini. Dan kalau ini bisa diolah, maka masyarakat dan market dengan pendapatan kelas UMR ini bisa membeli," tuturnya.

Sedangkan Joko mengatakan Kementerian Perumahan perlu membangun perumahan dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membutuhkan rumah.

"Kementerian harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan memonitoring. Ketika kita pertama menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) backlog seperti apa, ada profiling terkait siapa saja yang belum memiliki rumah," ujar pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.

"Upaya kedua bagaimana mereka bisa menjadi marketnya secara kapasitas. Yang ketiga bagaimana stimulus ataupun intervensi pemerintah, sehingga mereka yang disiapkan itu bisa mengakses langsung rumah-rumah yang dibangun itu, sehingga begitu dibagun, maka secara market mereka sudah klop, akan menjadi efektif, efisien, dan bisa secara bergulir," pungkasnya.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

(dhw/dna)

Awal Jabat Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Akan Siapkan Tiga Hal Ini

Rumah untuk Prajurit TNI dan Anak Muda Indonesia Jadi Sorotan Menteri Perumahan Maruarar Sirait

Harapan Kontraktor-Broker buat Menteri Perumahan di Era Prabowo

[POPULER NASIONAL] Bahlil Sebut Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar | KKB Sebut Pilot Susi Air Dibebaskan TPNPB

Disebut Mau Masuk Golkar, Fahri Hamzah: Bahlil Humornya Tinggi

Golkar Siap Terima Fahri Hamzah Jika Tertarik Bergabung

Fahri Hamzah Disebut Mau Masuk Golkar, Gelora: Bercanda, Bahlil Senang Guyon

Bahlil: Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar, Sudah Nego

Fahri Hamzah Dampingi Jokowi Resmikan Smelter di NTB, Ini Penjelasan Istana

Ditemani Fahri Hamzah, Jokowi Resmikan Smelter Pemurnian Logam Mulia di NTB

Bakal Dibentuk Kementerian Perumahan, Ini Deretan PR yang Perlu Jadi Perhatian

Kementerian Perumahan: Digabung Jokowi, Dipisah Prabowo