Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sandubaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima laporan dari wali murid mengenai temuan belatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa.

"Kami menerima laporan wali murid melalui WhatsApp grup sekolah berupa video yang dikirim oleh salah seorang wali murid, terkait penemuan adanya belatung di menu MBG yang diterima. Kebetulan, karena bulan Ramadan, makanan dibawa pulang oleh siswa," jelas Kepala SDN 2 Sandubaya Fathurrahman, saat dikonfirmasi detikBali, Kamis (13/3/2025).

Fathurrahman menyebut insiden ini terjadi pada Rabu (12/3), ketika salah satu siswa hendak menggunakan makanan tersebut untuk berbuka puasa.

"Penemuan belatung ini terjadi saat siswa kami hendak berbuka puasa. Kebetulan, menu yang diterima kemarin adalah burger. Kami baru menerima satu laporan terkait temuan ini," ujarnya.

Fathurrahman mengakui ini bukan pertama kalinya ada laporan terkait kondisi makanan MBG. Sebelumnya, pihak sekolah juga menemukan menu makanan yang sudah berjamur.

"Kemarin kami juga menemukan menu MBG yang berjamur. Saat itu, menunya adalah pizza. Namun, kami langsung mengamankannya untuk dilaporkan ke pihak penyedia," ungkapnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dea Syifa Sandubaya, Muhammad Junaidi, mengatakan pihaknya segera mendatangi sekolah untuk mengkonfirmasi setelah menerima laporan tersebut.

"Kami langsung datang ke sekolah pagi ini untuk mengonfirmasi kebenaran laporan dan menanyakan siapa siswa serta wali murid yang melaporkan temuan ini. Kami ingin memastikan apakah benar makanan tersebut berasal dari kami atau tidak," kata Junaidi.

Junaidi menjelaskan makanan yang disediakan dalam program MBG disimpan di tempat steril dengan suhu dingin agar bisa bertahan hingga tiga hari.

"Ini sampel makanan yang kami berikan. Makanan ini bisa bertahan sampai tiga hari. Sementara, makanan yang ditemukan kemarin langsung disalurkan ke sekolah-sekolah," ujar Junaidi sambil menunjukkan sampel menu MBG berupa burger kepada detikBali.

Junaidi menegaskan pihak sekolah maupun wali murid bisa langsung berkoordinasi dengan SPPG jika menemukan ketidaksesuaian pada menu makanan.

"Dari kejadian ini, kami akan melakukan evaluasi. Jika ada makanan yang tidak layak, seperti buah yang rusak atau sayur yang busuk, wali murid bisa langsung melaporkannya kepada kami. Kami siap mengganti makanan yang bermasalah," imbuhnya.

Video Ini Menu Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan di SD Cipulir

Video Ini Menu Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan di SD Cipulir

dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, akan aktif melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 7.000 siswa per Senin (17/3) mendatang.

"Dapur SPPG akan menyerap bahan pangan. Ada dua calon dapur SPPG di Jayawijaya akan beroperasi 17 Maret, melayani 7.000 murid. Tujuan program MBG ini mulia, untuk memberikan gizi seimbang bagi anak-anak kita," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis.

Niken menjelaskan, selama ini pengetahuan orang tua tentang pola makan bergizi seimbang di rumah masih belum cukup, sehingga MBG akan membantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.

"Berdasarkan studi, anak-anak di Papua itu ketika datang ke sekolah tidak sarapan, harus jalan kaki jauh sekitar 1-2 km, sehingga partisipasi sekolahnya kecil, maka diharapkan dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah," ujar dia.

Ia juga menegaskan, MBG tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit karena mengutamakan produk-produk lokal untuk memberdayakan masyarakat.

"Kita tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit, karena kami akan menyerap dari petani dan petelur setempat, dari SPPG nanti yang mengolah bahannya, jadi MBG ini selain membentuk SDM yang berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," paparnya.

Niken juga menyebutkan pentingnya ketersediaan data dari sekolah, madrasah, pesantren, maupun bidang kesehatan yang saling berperan untuk melihat dampak dari program MBG.

Selain itu, menurutnya, MBG juga dapat memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," tuturnya.

BGN juga telah menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, WAMENA — Program Makan Bergizi Gartsi di Provinsi Papua Pegunungan segera digelar. Badan Gizi Nasional menetapkan harga menu sehat yang sesuai dengan standar pemenuhan gizi di provinsi itu senilai Rp35.000 per porsi.

Kepala Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Wahyu Adi Pratama mengatakan bahwa harga menu sehat senilai Rp35.000 tersebut dengan mempertimbangkan harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawiaya yang merupakan pintu masuk ke Papua Pegunungan.

“Tentu dengan harga seperti itu diupayakan penerima manfaat dari MBG [makan bergizi gratis] bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” ujar Wahyu dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Sejauh ini, dia menuturkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi kepada sekolah di berbagai tingkatan.

Selain pelajar, katanya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar kelompok penerima seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Papua Pegunungan. Namun, untuk tahap pelaksanaan pertama, akan diberikan kepada kelompok pelajar.

Pada tahap pertama, katanya, diberikan kepada pelajar di YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama, dan SD YPK Bethlehem Bhayangkara.

“Kami dari awal penyelauran memfokuskan di Distrik Wamena sebanyak jumlah 20 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 15.000 sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawiaya,” kata Wahyu.

Jarak antara dapur SPPG dengan sekolah rata-rata berada dalam radius 1,5—2 kilometer. Setiap dapur nantinya akan mengelola sekitar 11 sekolah untuk menyuplai kebutuhan makanan sehat.

Bupati Jayawiaya Athenius Murib menjelaskan pihaknya mendukung penuh Program MBG di daerahnya sebagai bagian dari program nasional Presiden Praboiowo Subianto.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini karena dapat meningkatkan gizi anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh. Reza Ch. A Mamoribo menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke dua dapur yang di Distrik Wamena Kota.

"Dua dapur ini yang akan menyuplai makanan bergizi kepada penerima manfaat yakni siswa sekolah mulai dari TK, SMP dan sampai dengan tingkat SMA/SMK yang sudah didata oleh Staf Teritotial Kodim 1702/ Jayawijaya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung.

Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025).

"[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

"Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," jelas Dadan.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

"Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan," kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

"Bukan vendor besar. Bukan vendor besar," jelas Pramono.

Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG.

Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah," ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

"Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.

TARUMAJAYA, iNewsBekasi.id - Pengembang Summarecon Crown Gading (SCG) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi memadukan kota modern dan alam melalui konsep 'all in one city' sebagai komitmen membangun kawasan terpadu dengan nilai keberlanjutan.

“Keselarasan yang utuh dari aspek kehidupan dalam satu hunian yang tertata, itulah kunci sebuah kawasan ideal,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Magdalena Juliati dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsBekasi.id, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan sebagai pengembang yang telah sukses mendapatkan kepercayaan di bidang properti selama 50 tahun, Summarecon meyakini komitmen dan inovasi menjadi kata kunci dalam mengembangkan kawasan terpadu.

Menurut dia, pilar utama keberhasilan membangun kawasan baru bernilai tinggi melalui penciptaan sepenuh hati atas rancangan kota adalah perencanaan matang yang dipadukan dengan kemampuan menghidupkan kawasan.

Melalui visi itu, SCG terus menunjukkan kemajuan pengembangan yang signifikan dengan tetap menerapkan inovasi berkelanjutan, mengadaptasi setiap dinamika perubahan kebutuhan akan hunian dan sebuah kawasan terpadu.

Kawasan pengembangan kedelapan perusahaan ini perlahan tumbuh dan menjadikannya sebagai kawasan terbaru, gemerlap, dinamis dan bernilai tinggi sekaligus mengedepankan nilai keberlanjutan yang menjadikan SCG sebagai 'New Kelapa Gading'.

“Kami memiliki semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian ideal. Mulai dari kemudahan aksesibilitas kawasan utara hingga timur Jakarta yang kian terbuka hingga beragam potensi menjadikan salah satu emerging development paling diburu oleh para pencari properti,” ucapnya.

Didesain pemenang penghargaan desainer kota Sibarani Sofyan sekaligus Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025 serta didukung infrastruktur kualitas tinggi dan perencanaan masa depan yang baik, kawasan ini diyakini menjadi kota perwujudan sinergi modernitas dan alam.

Komitmen perusahaan menghadirkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan dalam kawasan yang nyaman dan ramah lingkungan terwujud melalui kehadiran ruang terbuka hijau yang luas dan rindang dengan pepohonan.

Dilengkapi lajur khusus sepeda, jalan lingkungan yang mencapai 40 meter dan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang merupakan upaya nyata kontribusi pengurangan karbon.

Kehadiran pusat kota seluas 20 hektare dengan desain kota terintegrasi yang dinamis dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan area pejalan kaki sebagai akses berbagai fasilitas yang akan hadir, sekaligus menjadikan SCG sebagai kawasan ramah bagi pejalan kaki.

Kawasan ini juga memiliki sistem tata air mandiri dengan keberadaan danau sebagai resapan air, pusat pengolahan air limbah rumah tangga hingga pembuatan saluran tepi bagi warga sekitar.

“Ini yang menjadi keunikan dari Summarecon Crown Gading. Kawasan berskala kota yang dirancang dengan tingkat kepadatan rendah untuk menjaga kenyamanan warga penghuni namun dengan fasilitas paling lengkap sebagai kota terpadu,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, hal itu sangat sejalan dengan visi pendiri Summarecon, Soetjipto Nagaria, bahwa sebuah kawasan kota terpadu harus menekankan pada tiga kata kunci yakni aman, nyaman dan lengkap.

Editor : Abdullah M Surjaya

AMBON, KOMPAS.com - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, belum menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran minim sumber daya manusia (SDM).

Dari 11 kota dan kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur adalah salah satu yang belum menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Kendalanya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup.

“Kendalanya sampai saat ini berkaitan dengan SDM Badan Gizi Nasional yang masih sedikit,” kata Kepala Satuan Penanganan Pemenuhan Gizi Kota Ambon, Imran Wally Rahakbau kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, untuk melayani MBG di satu kabupaten, dibutuhkan tenaga di badan gizi yang cukup. Apalagi, banyak wilayah di SBT yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.

SDM yang cukup dapat mengontrol kualitas dan membuat program berjalan dengan baik.

Namun, hingga kini anak-anak di SBT belum bisa menikmati program pemerintah itu.

Kabupaten lain yang juga senasib yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sedangkan kabupaten yang sudah menggelar MBG yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Menurut Imran, pihaknya tengah mengusahakan dan berkoordinasi agar program ini bisa berjalan secara bertahap.

“Proses penyaluran MBG dilaksanakan bertahap, di SBT sendiri sampai saat ini belum berjalan. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua siswa,” terang Imran.

Untuk mempercepat proses MBG, pihaknya kini tengah melakukan perekrutan tenaga di badan gizi.

Harapannya, akan ada tenaga yang mumpuni bisa menjalankan program dengan baik.

“Sekarang sedang direkrut, lewat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program perekrutan dari Badan Gizi Nasional.

Mereka ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan

Wamena, Papua (ANTARA) - Sekitar 700-an pelajar Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, menyambut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman, sehat, dan bergizi.

Sekitar pukul 10.30 WIT para siswa berhamburan lari keluar menyambut mobil rombongan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua yang akan menyosialisasikan Program MBG.

"Adik-adik, kalau nanti dikasih Makan Bergizi Gratis harus segera dihabiskan, ya. Kalau saya bilang Makan Bergizi Gratis aman, sehat, bergizi, semua ulangi, ya!" ujar Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini saat memasuki halaman SD YPK, Wamena, pada Kamis.

Seluruh siswa pun ramai meneriakkan Makan Bergizi Gratis aman, sehat dan bergizi. Niken juga menyebutkan menu-menu apa saja yang dapat dikonsumsi oleh para siswa.

"Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya juga menyapa para siswa. Kehadirannya membuat para siswa tersebut saling berebut menyalami Letkol Tituler tersebut.

"Adik-adik ini jam 12 siang biasanya lapar, toh? Kalau kakak suruh kau masak keluar sama-sama untuk makan bergizi mau kah tidak?" tanya dia.

Serentak seluruh siswa pun menjawab, "Mau!"

Lenis juga berpesan agar mama-mama saling berkolaborasi untuk memasak makanan bergizi gratis, sehingga keluarga dan anak-anak mendapatkan edukasi yang benar tentang pola makan seimbang.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong yang juga hadir berpesan jika MBG sudah dibagikan, maka harus dihabiskan agar menjadi amunisi untuk belajar dengan baik supaya kelak menjadi generasi penerus yang hebat.

"Adik-adik kalau dikasih makan, nanti belajar yang baik ya, harus belajar membaca, karena nanti menjadi generasi penerus bangsa yang hebat," ujar Junus.

Berdasarkan data dari BGN, sekitar 60 persen siswa di Indonesia tercatat sudah sarapan pagi, namun sebagian besar belum memenuhi nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan harian mereka.

Tujuan utama dari Program MBG yakni memberikan makan bergizi seimbang sesuai kebutuhan anak, dengan komposisi yang harus lengkap mulai dari karbohidrat yang bisa disesuaikan dengan kearifan lokal di tiap daerah (misalnya sagu di Papua).

BGN juga menegaskan tidak memaksakan setiap wilayah harus memasak menu-menu yang sama, tetapi harus memenuhi standar gizi yang sesuai usia hingga kebutuhan. Oleh karena itu di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing-masing akan diisi oleh ahli gizi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP - Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan​​​​​​​

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.