Sidoarjo -

Polisi Sidoarjo membagikan makan siang bergizi untuk siswa-siswi TK. Kegiatan tersebut untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pembagian makan siang gratis itu dilakukan di TK Dharma Wanita Desa Sidodadi Kecamatan Candi Sidoarjo, Jumat (20/12/2024)

Kapolsek Candi Kompol Eka Anggriana mengatakan kegiatan tersebut mendukung program Asta Cinta Presiden Prabowo Subianto. Program itu untuk meningkatkan kualitas gizi anak, dengan memberikan makan siang bergizi.

"Memberikan makan siang bergizi ke siswa-siswi TK. Karena masa kanak-kanak adalah periode emas dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak," kata Eka di TK Dharma Wanita Desa Sidodadi.

Eka menjelaskan memberikan makan siang bergizi ini harapannya bisa menyelesaikan masalah stunting pada anak di Kecamatan Candi Sidoarjo.

"Memberikan makan siang yang bergizi dan memberikan susu, bukan sekedar memberikan nutrisi pada anak-anak. Dengan kegiatan ini bisa menekan angka stunting di wilayah Candi," jelas Eka.

Menurut Eka, secara umum program memberikan makan siang bergizi bisa berdampak positif pada kesehatan dan prestasi akademik para siswa-siswi. Selain itu juga bisa mengurangi beban ekonomi keluarga.

"Kami berharap dengan pemberian makan siang bergizi ini semoga anak-anak meningkatkan prestasi di bidang akademiknya," tandas Eka.

Sementara Kepala TK Dharma Wanita Aktip Untari mengaku pihaknya sangat mengapresiasi pemberian makan siang bergizi kepada siswa-siswi TK Dharma Wanita.

"Kami mengucapkan Terima kasih atas pemberian makan siang bergizi ini, semoga dengan kegiatan ini bermanfaat dan menambah prestasi anak didik kami," kata Untari.

(dpe/fat)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun Manggarai mengalami gangguan akibat adanya kebakaran di area permukiman Manggarai, Jumat (20/12/2024).

Hal itu disampaikan PT KAI Commuter melalui akun X resmi mereka @commuterline, terkait adanya gangguan akibat kebakaran antara Stasiun Manggarai-Tanah Abang.

"#InfoLintas Terdapat kebakaran di area pemukiman warga antara Stasiun Manggarai - Tanah Abang. Untuk perjalanan KA saat ini menunggu aman untuk melintas," tulis informasi tersebut, dikutip Jumat.

PT KAI Commuter meminta maaf karena perjalanan penumpang terganggu. Saat ini proses pemadaman sedang dilakukan.

"Perjalanan KA Jalur Hilir Manggarai—Tanah Abang saat ini belum dapat dilalui, sehubungan masih dalam proses pemadaman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis PT KAI.

Sementara ini, Kompas.com masih berusaha menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta terkait peristiwa kebakaran tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/KaBekraf), Teuku Riefky Harsya, berkomitmen penuh dalam mendukung Program Makan Bergizi Pemerintah, salah satunya melalui program Pelatihan Juru Masak yang berlangsung serentak di empat kota, yaitu Surakarta, Kupang, Balikpapan, dan Medan.

“Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena gizi yang baik adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan pers yang diterima, Jumat.

Menekraf Riefky menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu Quick Win Kemenekraf yang juga sejalan dengan Asta Cita.

Ia mengatakan makan bergizi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi "hexahelix" antar pemerintah, media, akademisi, asosiasi, bisnis, dan lembaga keuangan, termasuk juru masak yang memiliki peran strategis dalam menyediakan makanan yang sehat, lezat, dan bergizi seimbang.

Pada Pelatihan Juru Masak, para peserta dilatih oleh empat chef yang ahli di bidang kuliner, yaitu Chef Norman Ismail di Surakarta, Chef Risa Andhitia di Kupang, Chef Steby Rafael di Balikpapan, dan Chef Setyo Widyarto di Medan.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi. Kami berharap pelatihan ini akan memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Menekraf Riefky.

Progam Pelatihan Juru Masak ini merupakan program kolaborasi Kemenekraf yang didukung oleh Penyelenggara Pengusaha Jasaboga (PPJI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), serta dari bidang akademisi seperti SMKN 4 Surakarta, Politeknik Pariwisata Medan, SMKN 3 Kupang, dan SMKN 4 Balikpapan.

Turut hadir dalam kegiatan di Surakarta, yakni Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Sekretaris Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Siti Khotimah; Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah, Suratno; Kepala SMK N 4 Surakarta, Sri Ekowati, Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), Tommy Bagus Mahendra.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan,Yugi Prayanto.

Yugi memahami bahwa tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Dia menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Setelah berdialog dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pihaknya akan meneruskan diskusi ini dengan Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses pemodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran, selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Selain potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perijinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan illegal," pungkasnya.

Simak Video: Diusulkan Jadi Menu Makan Bergizi, Bagaimana Gizi Ikan Kaleng?

[Gambas:Video 20detik]

(ada/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengusulkan pemerintah memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra Tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Total dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun.

Tegas Ari, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Mayoritas nasabah KPR kan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujar Ari.

Usulan tersebut muncul karena program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Pada kesempatan tersebut, capaian pembangunan rumah oleh sekitar 3.000 anggota Himperra di seluruh Indonesia berkisar di angka 50.000-an per tahun.

"Sekitar 34.000-an itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 unit per tahun. Kami tentu mendukung itu," lanjutnya.

Ada pun hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan zona nilai tanah (ZNT) dapat membantu masyarakat mengetahui harga tanah pada masing-masing daerah. Sistem informasi ini dapat membantu masyarakat terhindar dari permainan harga dari makelar yang sering menjual tanah terlalu mahal.

"Tadi saya sampaikan ada sistem informasi pertanahan yang di dalamnya itu ada ZNT, zona nilai tanah. Kalau ZNT-nya diketahui oleh masyarakat itu, makelar pihak ketiga nggak bisa dancing, nggak bisa menari-nari, nggak bisa mempermainkan harga," kata Nusron kepada media seusai acara Rakernas Himperra 2024 di JW Marriot, Jakarta, Kamis (20/12/2024).

Harga tanah di setiap daerah itu berbeda-beda, penetapannya dari appraisal, maka tidak sembarangan ditentukan pemerintah atau pihak lain seperti makelar.

Ia meminta kepada masyarakat untuk sering mengecek situs bernama Bhumi yang terdapat informasi mengenai ZNT. Cara ini bisa menjadi patokan bagi masyarakat untuk menakar harga tanah pada suatu daerah.

"Ya patokan itu. Jadi kalau selebih itu berarti ada manipulasi harga. Ada harga yang tidak real, berarti bubble economy," imbuhnya.

Permainan harga yang dilakukan oleh makelar tanah ini kerap menciptakan persaingan harga yang tidak sehat. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tertipu dan menjadi korban dalam permainan makelar tanah.

Jika sudah terjadi hal seperti ini, Kementerian ATR/BPN tidak memiliki wewenang untuk menghentikan transaksi antara makelar tanah dan korban. Namun, mereka bisa membantu korban dengan membawa kasus tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini memiliki tugas mengawasi pelaku usaha untuk tidak melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Langkah pemerintah mengadukan ke KPPU. Kita nggak boleh menghentikan transaksi. Itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli," jelasnya.

Nusron menambahkan, saat ini data-data di ZNT masih belum sepenuhnya lengkap. Sebab, pemerintah membutuhkan waktu untuk mendata semua bidang tanah. Targetnya ZNT ini dapat rampung pada 2028 mendatang. Namun, ia menegaskan ZNT tetap bisa digunakan oleh masyarakat sebagai acuan melihat harga tanah terkini.

"Kalau semua (informasi) mungkin belum bisa. Sekarang yang terverifikasi baru 79%. Baru 55 juta hektare dari 70 juta hektare. Ngukur ini (tanah) nggak gampang lho," tuturnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan beberapa layanan guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Rakernas Himperra 2024 yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Hotel JW Marriot, Jakarta.

"Kami memberikan 6 layanan untuk mendorong 3 juta rumah," kata Nusron pada Kamis (19/12/2024).

Layanan pertama adalah sistem informasi pertanahan. Ia berkomitmen untuk memberikan akses sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengakses data-data pertanahan di Indonesia. Sebagai contoh apabila ingin membeli tanah, masyarakat bisa mengecek di Zona Nilai Tanah (ZNT) di situs Bhumi.

Kedua, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang bertujuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap difungsikan sebagai persawahan. Ada pun layanan LSD untuk perumahan ini rencananya akan berkonsep apabila ingin mengganti sawah menjadi rumah, maka harus diganti dengan nilai produktivitas yang sama. Namun, skema ini tidak dapat berlaku pada lahan sawah yang termasuk Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau di kabupaten setempat ada kebutuhan untuk pembangunan perumahan memakai sawah, maka sawahnya tersebut bisa diganti sawah di provinsi lain yang tahannya masih berat yang penting masih dalam negara tersebut," jelas Nusron.

Cara ketiga adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia mengakui jika proses satu ini membutuhkan waktu yang lama karena perlu izin dari RT, RW, hingga ke Walikota. Ia tengah mengusahakan agar layanan ini dapat lebih cepat selesai sekitar 7 hari kerja.

Keempat adalah percepatan sertifikasi dan pemecahan sertifikat. Layanan kelima memberikan hak tanggungan yakni hak jaminan atas tanah yang dibebankan untuk melunasi utang tertentu. Terakhir, Kementerian ATR/BPN akan memberikan roya, yakni proses penghapusan hak tanggungan pada sertifikat tanah atau rumah yang dilakukan setelah pinjaman lunas.

Ia menjamin jika 6 layanan ini bisa berjalan akan sangat membantu Program 3 Juta Rumah ke depannya.

"Kita laksana dengan baik, udah sangat membantu (Program 3 Juta Rumah)," tuturnya.

(aqi/aqi)

Jakarta: Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Sragen juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Sragen, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Sragen dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Sragen

Perumahan subsidi di Sragen. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Genengduur Asri

Perumahan ini berlokasi di Genengduwur, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Puri Angkasa Pratama ini ini memiliki 126 unit rumah dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 67 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi rumah adalah atap genteng tanah liat, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 107 unit rumah tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

3. Oemah Guworejo Asri

Perumahan ini berlokasi di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri ini memiliki 153 unit rumah dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Sudah tersedia juga 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Menara Sakinah

Berlokasi di Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, perumahan ini dibangun oleh Menara Hijau Jaya. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 72 unit dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Astina Residence Kalijambe

Perumahan yang berlokasi di Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Joglo Semar. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 92 unit dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 68 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Kemudian, spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan eFishery melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri 064979 di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu memastikan dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis tersebut."

Secara komposisi makanan tadi sudah pas, cakupan gizinya juga pas. Lauk dari eFishery ini ikan nila Danau Toba," ucap Bobby di Medan, Kamis.

Pihaknya mengaku bahwa sempat memasuki beberapa ruang kelas untuk melihat secara teliti paket makan bergizi gratis tersaji di meja siswa.

Salah satu hal ingin dipastikan Wali Kota Medan, bahwa pelaksanaan program ini untuk mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah negeri itu.

Dengan menyediakan ikan nila Danau Toba, selain memberikan asupan gizi bagi anak dan juga memberikan manfaat bagi ekonomi daerah, jelas Bobby.

Dalam uji coba ini wadah yang digunakan masih sekali pakai. Nanti, lanjutnya, akan digunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang.

Wali kota juga mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini Pemkot Medan akan terus mengikuti instruksi dan berkoordinasi Badan Gizi Nasional.

"Uji coba hari ini dilakukan pada 10 titik sekolah dan kegiatan ini membagikan sekitar 1.500 makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri di Kota Medan," ucapnya.

Program ini untuk memastikan siswa di Kota Medan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan, pelaksanaan program makan gizi gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Januari 2025 di Indonesia.

Dadan saat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8) mengatakan pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) membidik program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Peluang ini akan meningkatkan nilai kontrak baru (NKB) dan pendapatan usaha pada tahun mendatang.

“Bisnis kami salah satunya mengacu kepada program-program dari pemerintah, terutama pemerintahan yang baru yang berencana membangun 3 juta rumah,” kata Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM WSBP, Anak Agung Gede Sumadi dalam paparan publik, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya, WSBP telah memiliki pengalaman yang dalam mengerjakan proyek perumahan di Indonesia, seperti halnya kontribusi perseroan terhadap pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

“Kami cukup yakin punya sumber daya-sumber daya untuk itu. Terbukti kami sudah menyelesaikan beberapa proyek dengan produk RISHA kami, yaitu teknologi konstruksi perumahan berbasis modular yang inovatif,” tutur dia.

WSBP juga sedang memfinalisasi pengembangan produk modular terbaru yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dalam sektor perumahan.

“Ini akan kami gunakan untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah 3 juta rumah tersebut,” katanya.

Di sisi lain, perusahaan juga optimistis terhadap keberlanjutan likuiditas dengan adanya dukungan dari pemerintah.

“Tentu kalau memang ini adalah program pemerintah, kami yakin secara likuiditas, dari sisi pendanaan dan juga skema pembayarannya, akan bisa mendukung likuiditas kami ke depan,” ujar dia.

Hingga kuartal III-2024, pendapatan usaha WSBP naik 29,1 persen, mencapai Rp1,33 triliun. Sementara itu nilai kontrak baru yang diraih per September mencapai Rp2,2 triliun.

(DESI ANGRIANI)