Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan agar ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin dalam mendukung Program MBG dan swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," tambah Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12).

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Yugi menambahkan, pihaknya telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Solo -

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak di SMK Negeri 4 Solo. Pelatihan juru masak ini untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Riefky berkata pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran. Dalam hal ini kementerian menggandeng 30 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI).

"Jadi pelatihan juru masak ini adalah untuk mendukung program Bapak Prabowo (Subianto) dan Mas Gibran (Rakabuming Raka) dalam terkait dengan program makan bergizi. Tujuannya adalah juga untuk memberikan, meningkatkan kapasitas dari para juru masak untuk mendukung program Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita ke depan," kata Riefky ditemui SMK Negeri 4 Solo, Kecamatan Laweyan, Kamis (19/12/2024).

Riefky mengatakan pelatihan juru masak ini juga sebagai cara untuk meningkatkan kualitas makanan meskipun dengan anggaran yang minim. Diketahui, untuk anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsi.

"Ya harapan kita semua (anggaran minim makanan berkualitas), harapan pemerintah daerah, tentu kami dari kementerian dan BGN (Badan Gizi Nasional) dan Bapak Presiden itu harapannya kan seperti itu. Tapi untuk anggaran kan dari Badan Gizi Nasional, kami hanya membantu untuk melatih kapasitas daripada juru masak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Mengenai program makan bergizi gratis, Riefky menyebut saat ini masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya akan dilaksanakan di 3.000 titik di tahap awal.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak program bergizi gratis di SMKN 4 Solo, Kamis (19/12/2024). Foto: Tara Wahyu/detikJateng

"Nah terkait juga dengan program makan siang gratis, kami saat ini sedang juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya juga akan dimulai akhir tahun program tersebut. Akan ada 3.000 titik di tahap awal. Nah kami juga sedang berkoordinasi untuk berkolaborasi untuk melatih para juru masak-juru masak yang nanti akan disediakan oleh BGN bekerja sama dengan Pemda di berbagai daerah di Indonesia," ucap Riefky.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan kolaborasi antara Menteri Ekonomi Kreatif untuk menyiapkan juru masak yang mumpuni. Harapannya mereka bisa memenuhi nilai gizi meski dengan nilai bahan Rp 10 ribu.

"Berkolaborasi ekonomi kreatif menyiapkan juru masak bagaimana masak yang bergizi dengan nilai bahan 10.000. Tinggal nanti disodorkan ke kementerian yang bertanggung jawab atas Badan Gizi Nasional, mau dipakai apa enggak," ujar Teguh.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadikan semua tegak lurus dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Jadi kolaborasi ini menjadikan semua, menjadi tegak lurus antara pemerintah pusat ke daerah ini menjadi tujuan utama bagaimana mengembangkan supaya anak-anak tidak stunting, itu saja," pungkasnya.

(apu/ams)

Presiden Prabowo Subianto menyindir balik sejumlah profesor yang mengejek program Makan Bergizi Gratis. Dia tak menyebut siapa profesor yang dimaksud.

Meski begitu, Prabowo menyebut ada profesor yang meragukan program tersebut. Menurutnya, profesor itu tak paham banyak anak Indonesia yang kelaparan saat harus pergi bersekolah.

"Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju sampai sekarang. Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju? Heran saya. Profesor pintar atau bodoh? Saya tidak tahu," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

Prabowo mengatakan mungkin profesor itu pintar, tetapi hatinya tidak bisa merasakan penderitaan anak-anak. Dia berkata profesor itu tak tahu rasanya anak-anak Indonesia yang lapar karena tak punya sarapan.

Dia mengaku tak peduli dengan ejekan-ejekan para profesor. Prabowo menegaskan tetap akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

"Enggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan Makan Bergizi Gratis. Dia ingin memastikan asupan gizi untuk anak-anak demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Prabowo melihat banyak anak-anak Indonesia yang tak makan saat hendak ke sekolah. Hal itu terjadi karena keluarganya terlampau miskin.

Pemerintah menargetkan Makan Bergizi Gratis untun 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini ditaksir mencapai Rp400 triliun per tahun. Program akan dimulai bertahap pada 2025.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimulai pada awal 2025.

"Saya berharap program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurutnya, adanya penyakuran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB.

Selain itu, ada pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
"Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia," jelas dia.

Adanya KPR FLPP juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor. Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.

"Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua. Kini saatnya MBR bisa memiliki rumah bersubsidi yang layak dan harga yang terjangkau," ungkap dia.

(KIE)

Medan -

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama istrinya Kahiyang Ayu meninjau uji coba makan bergizi gratis di sekolah. Menu yang digunakan salah satunya adalah ikan dari Danau Toba.

Bobby sendiri meninjau uji coba makan bergizi gratis di SDN 064979 di Jalan Setia Budi, Medan. Uji coba makan bergizi gratis ini melibatkan perusahaan eFishery.

"Kegiatan hari ini uji coba dari eFishery yang salah satu penyedia dari makan bergizi gratis, program Bapak Presiden, nah ini kita uji coba hari ini di 10 titik sekolah yang ada di Kota Medan, jumlahnya ada 1.500 anak-anak yang dibagikan makan bergizi gratis," kata Bobby usai meninjau di lokasi, Kamis (19/12/2024).

Menurut Bobby, komposisi makan bergizi gratis itu sudah pas secara cakupan gizi. Dengan menggunakan ikan dari Danau Toba, Bobby yakin perekonomian masyarakat di daerah dapat meningkat.

"Tadi komposisi makanannya, disimulasikan, nanti akan dilakukan pada Januari nanti, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada susu dan juga ada buah. Komposisi makanan tadi sudah pas, dari cukupan gizinya sudah pas, tadi ikannya menggunakan produk ikan nila dari Danau Toba," ucapnya.

Wadah yang digunakan hari ini dalam uji coba masih menggunakan tempat sekali pakai. Nantinya, bakal menggunakan tempat yang bisa digunakan berulang kali.

"Tempatnya hari ini masih menggunakan tempat sekali pakai, nanti akan menggunakan tempat yang recycling," ucapnya.

Bobby menuturkan di Medan bakal ada 155 dapur untuk memasak makan bergizi gratis. Setiap dapur bakal menyuplai 3 ribu- 5 ribu porsi makanan per hari.

"Kita di Kota Medan akan mengikuti instruksi dari Badan Gizi Nasional, kurang lebih di Kota Medan dari data yang kami pegang nanti akan ada 155 titik untuk kebutuhan dapurnya yang masing-masing dapur kurang lebih ada 3 ribu-5 ribu porsi sehari yang bisa disuplai," tutupnya.

(astj/astj)

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk bergotong royong dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia (RI).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri peresmian Rumah Susun (Rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk, serta peluncuran program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan, yang berfokus pada fasilitasi rumah susun dan pemberdayaan ekonomi di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024).

Ia menegaskan bahwa peresmian Rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah bagi MBR.

Tito juga mengimbau pemda dengan kapasitas fiskal yang besar untuk lebih aktif menyediakan hunian layak bagi warganya.

"Kami berharap gelombang ini dapat menyebar ke seluruh daerah. Oleh karena itu, kami tidak akan berhenti di sini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Tito juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam program ini, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor usaha melalui corporate social responsibility (CSR), dan masyarakat.

"Ini adalah (contoh) bentuk gotong royong kita yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia," tuturnya.

Tito juga mengajak media untuk menyebarkan informasi mengenai program tersebut agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Ia berharap, acara tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mendesak pemda untuk bergerak.

Tito berharap, program tersebut tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan," ucapnya.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jabar.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, merupakan hasil dari koordinasi intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, proyek ini telah dipersiapkan sejak dua minggu lalu, setelah melakukan survei lokasi dan memindahkan warga dari kawasan kumuh seperti bawah jembatan Pasopati dan Tamansari.

“Dua minggu lalu kita survei lokasi ini, dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ, ada juga di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, ada tiga,” ujar Ara saat mengunjungi dan meresmikan Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).

Totalnya ada 98 kepala keluarga yang akan menempati dua lokasi Rusunawa, yakni di Rancaekek dan Selokan Jeruk.

Adapun, proses relokasi tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.

“Selama sebulan ini, Pak Mendagri pemimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi, dan saya juga mendengar kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa,” tambah Ara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Bandung dan Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang turut membantu dalam pembangunan Rusunawa.

Menurutnya, CSR ini menunjukkan adanya gotong royong yang solid antara pemerintah dan sektor swasta untuk kepentingan masyarakat.

“Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali,” katanya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan fasilitas di rusunawa tersebut sangat layak huni dan manusiawi. Ia juga melihat betapa kondisi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan kini bisa menempati hunian yang lebih layak.

“Kami tadi melihat tempatnya sangat bagus, sangat manusiawi. Bayangkan ada yang dari bawah jembatan, ada yang tidak layak, sekarang bisa melihat tempat ini yang memadai,” ujar Maruarar dengan bangga.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, program pelatihan keterampilan juga akan diberikan, seperti pelatihan menenun dan menjahit.

“Bapak Menteri Sosial yang mementingkan bantuan sosial, selama satu tahun nanti itu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, seperti yang tadi kita lihat, menenun, menjahit, dan karyanya juga bagus. Tadi Pak AHY, Pak Mendagri, saya juga beli. Jadi, waktu-waktu luang ibu-ibu bisa buat sesuatu yang bermanfaat, supaya menambah penghasilannya,” ujar Ara.

Tentang kelanjutan program ini, Ara menyatakan optimisme bahwa pembangunan rusunawa akan berlanjut dan semakin diperkuat. “Insya Allah ini akan menjadi program yang juga harus diperkuat sumber penganggarannya, juga harus diyakinkan, kemudian pekerjaannya juga harus berkualitas,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

JAKARTA - Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan diperkuat untuk mendukung program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama di kawasan Indonesia Timur. BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

?Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis,? kata Project Manager Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), M. Fachri, Rabu (18/12/2024).

Fachri menjelaskan, selama ini fokus utama Program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

?BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap,? katanya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung Program Makan bergizi gratis.

?Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,? katanya.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

?Karena saya Haqqul Yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,? ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/2024).

?Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi klo di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu,? tambahnya.

Untuk diketahui, Tekad adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BTN dan Badan Gizi Nasional dalam rangka kerja sama jasa dan layanan perbankan di Jakarta, baru-baru ini.

BTN dan Badan Gizi Nasional melakukan kerja sama dalam upaya menyukseskan program pemerintah Prabowo-Gibran yaitu pemenuhan gizi nasional dalam bentuk pemberian makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia.

BTN siap menjadi solusi layanan jasa perbankan bagi BGN agar lebih optimal dalam proses penyaluran makanan bergizi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan sebuah emiten tambang akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Berau, Kalimantan Timur. Emiten tambang tersebut yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengatakan bahwa perusahaan tambang lainnya, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) juga akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," kata Ara pada acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Selain itu, Ara juga mengatakan dirinya baru mendapat kabar bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) siap membangun 250 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia tak merinci waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Barusan saya di-WA (WhatsApp), saya baca, dari Astra juga akan membangun 250 rumah untuk rakyat yang membutuhkan. Belum lagi dari Sinar Mas, Barito, dan sebagainya," tuturnya.

"Jadi kami melihat semangat gotong royong tidak hanya dipidatokan tetapi sudah dikerjakan," tambahnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember 2024. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

(abr/das)

Duduk perkara ini dihimpun detikcom dari putusan pengadilan. Ada pula keterangan dari kuasa hukm dari pihak pengembang perumahan CGR (perusahaan PT Megapoitan Developments Tbk) yakni Maju Posko Simbolon.

Pengembang hendak membangun perumahan CGR. Calon pembeli sudah mulai menunjukkan minat. 75 Persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah sempat laku.

Pengacara pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon, mengatakan rencana pembangunan perumahan dimulai tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare. Karena lahannya terpisah oleh Kali Grogol, maka perlu cara agar perumahan itu dapat diakses melintasi kali. Jembatan itu dibangun karena jalan lainnya terlalu sempit.

Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya telah berkomunikasi lebih dulu dengan pihak tergugat untuk mendapatkan izin menggunakan jalan dalam proses pembangunan. Kliennya bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum, sosial, dan penawaran bantuan uang tunai, pengamanan, serta bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah pembangunan selesai. Namun pada Oktober 2023, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan.

Sebagai akses menuju perumahan baru itu, pengembang perlu membangun jembatan melintasi kali menuju perumahan. Pengembang perumahan CGR tidak bisa membangun jembatan akses ke perumahan yang hendak dibangunnya, sebabnya adalah sejumlah warga perumahan CE menolak pembangunan jembatan tersebut dengan alasan keamanan di perumahan CE. Adanya jembatan membuat lingkungan perumahan CE menjadi terbuka sehingga tidak aman dan rawan maling seperti dahulu kala.

Pengacara pengembang perumahan CGR menjelaskan bahwa pada 1 Desember 2023, warga dari perumahan CE menolak karyawan yang datang hendak membangun perumahan CGR. Akibatnya, pembangunan perumahan CGR urung terlaksana. Pengembang mengklaim dapat kerugian materiil dan immateriil.

Pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan hakim di PN Depok. Pengembang perumahan CGR melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Hasilnya, pengembang perumahan CGR menang. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Hakim di PT Bandung tidak bisa menerima alasan gangguan keamanan yang dikemukakan warga perumahan CE selaku tergugat. Menurut hakim, alasan itu berlebihan.

Warga perumahan CE dihukum bayar ganti rugi Rp 40 M

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga perumahan CE menjadi Rp 40 miliar lebih. Kuasa hukum pihak pengembang perumahan CGR menanggapi putusan ini.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," kata kuasa hukum pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon dalam keterangannya.

Tonton juga Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

[Gambas:Video 20detik]