Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut warga yang belum memiliki rumah termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pengkategorian tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, tercetus usai dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Menurutnya, Bank Dunia juga memasukkan warga yang kekurangan konsumsi kalori harian dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Dalam acara itu, ia juga mengusulkan agar tanah yang disita dari koruptor dijual murah kepada masyarakat kuran gmampu. Usulan itu juga, katanya, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dimasukkan dalam program strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya program itu direncanakan akan menyasar MBR di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya," imbuh Ara.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp 139 miliar untuk program makan bergizi gratis di tahun 2025.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, anggaran ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yakni sebesar 5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk anggaran murni di tahun 2025, kami siapkan Rp 139 miliar untuk satu tahun. Itu mencakup tingkat TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta,” ujar Pilar di SMPN 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (18/12/2024).

Adapun untuk tingkat SMA, akan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Jika dihitung total anggaran keseluruhan untuk program makan bergizi gratis di Tangsel diperkirakan mencapai Rp 300 miliar per tahun.

“Kalau untuk SMA nanti di pemerintah Provinsi Banten, dan akan ada tambahan dari pemerintah pusat. Kalau dihitung total, mungkin sekitar Rp 300 miliar dalam satu tahun,” kata dia.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah melakukan tahap uji coba makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu TK Negeri Pembina 1 dan SMPN 19 Tangsel. Nantinya program tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 2025.

“Nanti, pada saat pelaksanaannya semua sekolah akan berjalan serentak. Dalam satu bulan pertama akan ada evaluasi, untuk melihat seperti apa kekurangannya dan apa saja kendalanya,” jelas Pilar.

Pemkot Tangsel masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

“Pasti dari pemerintah pusat juga ada evaluasi, seperti apa kekurangannya, apa kendalanya. Sambil menunggu juklak dan juknisnya,” ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dikuatkan perannya dalam mendukung penuh program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terutama di kawasan Indonesia Timur. Ke depan, BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

“Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Project Manager (PM) Program Tekad, M Fachri, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus utama Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih modern dan efisien.

“BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan, melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

“Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menginstruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Karena saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,” ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, 18 November 2024.

“Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabai, coba cabai. Kan ini ekonomi terpadu,” ujar dia.

JAKARTA, investor.id – Anggaran makan bergizi gratis (MBG) direkomenasikan untuk dikembalikan menjadi Rp 15.000 per porsi, setelah sempat ditekan di angka Rp 10.000 per porsi. Tujuannya agar porsi makanan yang diterima para pelajar sesuai dengan kualitas gizi yang memadai.

“Meningkatkan Anggaran per Porsi: Kembalikan anggaran per porsi ke Rp 15.000 atau lebih untuk memastikan kualitas gizi yang memadai,” ungkap Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dalam keterangan yang diterima, pada Rabu (18/12/2024).

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah supaya merancang biaya operasional yang lebih efisien. Achmad merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan pihak lokal agar biaya logistik dapat ditekan optimal.

Dia mengatakan bahwa desentralisasi distribusi ditujukan supaya target program makan bergizi gratis bisa tepat sasaran. Selain itu, pihak-pihak lokal seperti kantin sekolah hingga komunitas pun dapat ikut serta memaksimalkan program MBG.

“Libatkan kantin sekolah, perusahaan katering, dan komunitas lokal dalam penyediaan makanan bergizi. Model ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya logistik. Kurangi pendekatan tersentralisasi dan fokus pada distribusi makanan secara lokal untuk mengurangi biaya logistik,” kata Achmad.

Dia turut menekankan aspek transparansi anggaran agar bisa dilakukan dengan jujur dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Achmad menyarankan agar rincian penggunaan anggaran dipublikasikan agar biaya inti mendapat porsi terbesar.

“Publikasikan rincian penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa biaya inti mendapatkan porsi terbesar,” kata Achmad.

Terakhir, Achmad menekankan agar pemerintah memastikan program MBG memberikan manfaat yang nyata kepada para pelajar dan ibu hamil sejak tahun pertama pelaksanaan. “Pastikan semua anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan manfaat program ini sejak tahun pertama pelaksanaannya,” papar dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak ada perubahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun, dalam APBN 2025 Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

“Yang saya tahu sih sekarang kan sudah dianggarkan di ABBN ya. Jadi selama nggak ada perubahan ABBN, ya tetap itu gitu (Rp71 triliun),” kata Drajad saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (18/12/2024).

Meski tidak ada perubahan pada anggaran MBG, Drajad menuturkan masih akan penyesuaian alokasi dalam program ini yang masih bisa berubah.Apalagi, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru bergulir pada Januari 2025. Sehingga, alokasi program ini masih akan mengkuti kondisi yang ada nantinya.

“Sekarang masih dinamis, itu kan yang terjadi sekarang di MBG, ini kan baru uji coba belum benar-benar mulai program. Programnya kan mulai baru Januari (2025),” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait dengan target penerima program MBG, Drajad menyebut pihaknya masih mengihitung ulang dan belum menentukan targetnya.

“Itu masih dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang,” ujar Drajad.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) menandatangani nota kesepahaman untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam nota kesepahaman tersebut, YLPKGI akan mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah kerja INKUD.

Sebelumnya, YLPKGI telah melaksanakan program ujicoba Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah termasuk Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjangkau sekitar 2000 siswa.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melihat program makan bergizi gratis (MBG) yang digaungkan oleh pemerintahan saat ini dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun kedepan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas Rd Siliwanti mengatakan produktivitas swasembada pangan menjadi salah satu strategi guna mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan seperti beras, daging, telur ayam, dan ikan menjadi salah satu upaya untuk mensukseskan program makan bergizi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya swasembada pangan, kata Siliwanti dapat menjangkau lebih dari 80 juta jiwa selama lima tahun program MBG ini berjalan.

“Pada program MBG, saat ini teridentifikasi setelah kami eksersai adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun,” kata Siliwanti FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Selain dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun, Siliwanti menuturkan program MBG berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi nasional.

Sebab, program ini berpotensi menciptakan rantai pasok makanan yang besar di tanah air. Mulai dari petani, peternak, hingga nelayan, akan mendapatkan berkah dari program ini.

“Sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdapat positif,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dana sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun tim ahli Menko Pangan, Drajad Hari Wibowo, menyampaikan alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Rencananya, MBG akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang. Adapun target yang disasar program tersebut adalah para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah serta para ibu hamil di Indonesia.

“Sekarang masih dinamis. Itu kan yang terjadi di MBG sekarang ini kan baru uji coba, belum benar-benar mulai program kan. Programnya kan baru mulai Januari,” jelas Drajad.

Dalam proses implementasi MBG, pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dari elemen masyarakat. Termasuk di antaranya para petani dan peternak di daerah-daerah Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, pada Rabu (18/12/2024).

Pada uji coba kedua ini, menu yang disajikan meliputi nasi dengan lauk ayam katsu, daun selada yang dipotong kecil, sepotong buah semangka, dan susu putih 200 mililiter.

"Ini yang kali kedua uji coba makan bergizi gratis setelah sebelumnya di TK Pembina 1. Tadi Alhamdulillah ada 40 lebih siswa yang mengikuti, itu kelas 7 semua," ujar Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat ditemui di lokasi.

Pagu per porsi makanan pada uji coba ini adalah Rp 12.000, sama dengan harga pada uji coba sebelumnya di TK Pembina 1.

Meskipun demikian, Pilar memastikan pihaknya akan berusaha menyesuaikan harga tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yang menetapkan harga makanan MBG sebesar Rp 10.000 per porsi.

"Hari ini harga masih sama Rp 12.000, sudah sama susu tapi nanti kami sesuaikan. Makanya kami akan menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Kalau memang Rp10.000, nanti disesuaikan lagi," kata Pilar.

Pada uji coba sebelumnya di TK Negeri Pembina 1, menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat ukuran 50 mililiter dengan harga yang sama, yaitu Rp12.000 per porsi.

Meskipun harga dan menu bisa berubah, semua disesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel dan penghitungan gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG secara penuh akan direalisasikan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel serta mendukung perkembangan mereka di usia dini.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke siswa siswi SMP Negeri 19 Tangsel saat uji coba program Makan Bergizi Gratis, Rabu (18/12/2024).

Pengamatan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan kotak berisi makanan kepada salah satu siswa kelas 7 bernama Fadel (12).

Fadel yang saat itu duduk sebelahan dengan temannya, Keano (13), menerima kotak makanan yang diberikan oleh Pilar.

Dalam kotak makan itu, terdapat nasi dengan lauk Chicken katsu atau ayam filet yang digoreng dengan tepung roti, daun selada yang dipotong kecil, satu potong buah semangka, dan susu putih ukuran 200 mililiter.

Setelah makanannya dibagikan satu per satu untuk 40 siswa, mereka membaca doa makan terlebih dahulu kemudian langsung menyantap hidangan itu.

Sesekali Pilar juga mengajak berbicara siswa kelas 7 SMPN 19 Tangsel. Salah satunya adalah Fadel.

"Bagaimana makanannya?," tanya Pilar dan dijawab oleh Fadel dengan senyuman.

"Biasanya suka dibawain bekal?," tanya Pilar lagi.

"Iya, pak. Biasanya suka dibawain sama orangtua," jawab Fadel.

Kemudian, Pilar meminta Fadel untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan itu.

"Dihabiskan ya makanannya. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," kata Pilar.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan kepada para murid tanpa sisa.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program makan bergizi gratis. Sebelumnya, uji coba makan bergizi gratis di Tangsel pertama kali dilakukan di TK Negeri Pembina 1 pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni menyatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis secara penuh direncanakan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden, Kamis (5/12/2024).

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.