Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan program 3.000.000 rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah kelebihan pasokan yang tak diimbangi permintaan (oversupply)di industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," kata Hashim dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Hashim menyampaikan hal itu dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang energi dan industri.

Program 3.000.000 rumah, kata Hashim, tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena akan memberikan efek pengganda ekonomi yang mendongkrak konsumsi masyarakat.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah," katanya.

Di samping itu, kemarin pihaknya bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1.000.000 dan mungkin lebih.

"Ini belum termasuk dari Tiongkok, Turki, India, Singapura, dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar dia.

Di sisi lain, Hashim juga mengimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi.

"Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen 'kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BUMN Semen Indonesia Group (SIG) Donny Arsal mengatakan bahwa perseroan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (environmental, social, and governance) sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG, kata Donny, berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence).

Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah daripada emisi karbon dibandingkan semen konvensional," kata dia.

Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan perusahaan ke sustainability linked loan (SLL). SIG juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik untuk dekarbonisasi.

"Komitmen dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi)," ujarnya.

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar Hashim saat menyampaikan keynote speech pada acara ESG Sustainability Forum 2025 Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ini mengatakan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim.

Di sisi lain, Hashim juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG terus menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity. SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

"Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern," kata Donny.

Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

"Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Donny.

JAKARTA, Investor.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian bagi masyarakat, melainkan juga solusi untuk mengatasi kelebihan kapasitas (oversupply) industri semen. 

Saat ini, dia menegaskan, sudah ada komitmen nyata dari pemerintah dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4-6 juta unit rumah. Lalu, Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. 

”Ini belum termasuk dari China, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim S Djojohadikusumo, dikutip Minggu (2/2/2025). 

Menurut Hashim, yang juga merupakan ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri saat ini. Selama Prabowo  Subianto menjadi presiden, program ini akan terus berlangsung. 

Hashim juga mengimbau pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. Dalam kasus industri semen, saat pabrik berproduksi menghasilkan emisi. Pada titik ini, semua harus menjaga tingkat emisi. 

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (environmental, social, and governance)  sebagai bentuk komitmen perseroan dalam  memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek triple bottom line, yaitu planet, people, prosperity.

SIG, kata dia, secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif. 

Selain itu, demikian Donny, ada pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional,” ungkap Donny. 

SIG, dia menerangkan, juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern. 

Donny Arsal menambahkan, SIG telah mengonversi pembiayaan perseroan ke sustainability linked loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan utang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi. 

”Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi),” kata dia. 

Dalam rangkaian acara ESG Sustainability Forum 2025, SIG menerima penghargaan ESG Ratings 2025.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat. Program ini diyakini dapat mengatasi lebihnya pasokan (oversupply) semen yang saat ini terjadi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim S Djojohadikusumo dikutip dari Keterangan Tertulis Semen Indonesia, Minggu (2/2/2025).

Menurut Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim S. Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Hashim S. Djojohadikusumo juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar Hashim S. Djojohadikusumo.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity.

SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI(artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zamanseperti hydrogen rich injection.

"Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern," kata Donny Arsal.

Donny Arsal menambahkan bahwa SIG telah mengonversipembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksistingdengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

"Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Donny Arsal.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hashim menjelaskan bahwa pihak pemerintah dan swasta Qatar telah berkomitmen untuk melakukan pembiayaan bagi 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Selain itu, Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab taleh berkomitmen membangun 1 juta.

"Ini belum termasuk dari Tiongkok, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Januari 2025.

Menurut Hashim program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini.

"Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim.

Hashim juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar dia.

Penerapan bisnis berkelanjutan

SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. Foto: SIG

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity. SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence).

Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

”Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21 persen sampai dengan 38 persen lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional," jelas dia.

SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern.

Donny Arsal menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

”Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi).

"Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Donny Arsal.

SIG juga menerima penghargaan ESG Ratings 2025 atas komitmen Perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, serta upaya dalam mengurangi emisi karbon.

(KIE)

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sangat yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 9 persen.

Hashim mengatakan pemerintah memfokuskan anggaran untuk program-program yang bisa memicu perputaran ekonomi di beragam sektor. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan.

Dia berkata Bappenas pernah memprediksi MBG akan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,83 persen dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah pun menambah anggaran program itu dengan harapan ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Ditambah Rp100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95 persen atau 2 persen. Kenapa? Karena uang ini sedang disuntik dan akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan," ujar Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Selain MBG, pemerintah juga berfokus pada program 3 juta rumah rakyat per tahun. Menurutnya, program itu akan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Program itu akan memberi stimulus ekonomi terhadap 185 bidang karena permintaan terhadap barang-barang pendukung perumahan. Misalnya, permintaan 3 juta ton besi, 15 juta ton semen, hingga 15 juta tempat tidur.

"Ini akan nanti jadi stimulus dan kami sudah hitung bisa jadi 1,5 sampai 2,5 persen per tahun ini dari perumahan. Berarti apa? Berarti sudah (pertumbuhan ekonomi) 9 persen saya sudah buktikan, Pak," ujarnya.

Prabowo, sambung Hashim, juga getol memangkas anggaran seremonial di semua kementerian. Dia juga memerintahkan BUMN untuk memesan keperluan, seperti kapal, di dalam negeri agar industri nasional bergerak.

"Saya semakin optimis, semakin yakin, kita bisa capai minimal 8 persen, maksimal 9-10 persen," ujar Hashim.

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut program Makan Bergizi Gratis sudah mulai diperkenalkan saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Saat itu, Anies menang pilkada dengan modal dukungan Gerindra. Setelah Anies menang, Hashim meminta Anies untuk menjalankan program partai tersebut di Jakarta.

"Ada 800 ribu anak sekolah di Jakarta. Saya minta Bapak (Anies) dengan anggaran Rp80 triliun APBD itu sebagian untuk makanan bergizi gratis. Revolusi putih waktu itu namanya. Susu waktu itu," kata Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Hal itu dia ungkap merespons masukan terkait penggunaan wadah yang ramah lingkungan dalam program MBG.

Hashim tak menjelaskan bagaimana kelanjutan program tersebut. Dia justru bercerita tentang program Gerindra lain yang pernah dititipkan ke Anies.

Program tersebut adalah pengurangan sampah plastik. Gerindra meminta Anies untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai demi menjaga lingkungan.

"Saya minta single use plastic dilarang di DKI. Kalau bisa waktu itu saya minta daur ulang, biodegradable," ucapnya.

"Namun, ini dari otonomi daerah, banyak ini wewenang pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ini yang harus kita pertimbangkan ya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Prabowo ingin negara memberi makan semua anak Indonesia setiap hari secara gratis.

Program itu mulai berjalan secara resmi pada 6 Januari 2025 di di 190 titik di 26 provinsi. Program itu digelar bertahap dengan target akhir 82,9 juta orang anak menerima makan gratis setiap hari.

Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun ketika berjalan penuh. Tahun 2024, anggaran untuk MBG baru Rp71 triliun per tahun.