Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) bakal menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dalam merealisasikan program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kolaborasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan jaringan BRI yang lebih luas, hingga ke pelosok Indonesia.

“Oh iya, karena kalau seluruh Indonesia ini [program 3 juta rumah], masalah jaringan aja ya, BTN kan jaringannya enggak sebanyak BRI, lebih karena itu sih,” ujarnya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (13/11/2024).

Terkait pembagian pembiayaan antara BTN dan BRI, Nixon menyebut masih belum diputuskan. Hal ini, katanya akan menunggu keputusan dari Menteri.

Dirinya juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan BRI tidak berarti beban BTN menjadi lebih ringan, mengingat volume program yang besar. "Enggak lebih ringan, volumenya kan lebih banyak," jelas Nixon.

Selain itu, dia menerangkan bahwa program 3 juta rumah dalam satu tahun itu tidak akan seluruhnya mengandalkan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, sebagian di antaranya akan disalurkan dalam wujud bantuan.

“Tapi pengertiannya kan enggak semuanya pake KPR. Ada yang nanti berupa bantuan juga rumahnya tuh kayak misalnya, cuma Mandi Cuci Kakus [MCK] ya pasti modalnya bantuan. Jadi, enggak semuanya itu di-run [dijalankan] pake pembiayaan,” tutur Nixon.

Sebelumnya, Nixon juga mengungkapkan bahwa likuiditas perseroan dalam kondisi baik. Adapun, BTN sebenarnya sudah berencana melibatkan bank lain untuk mendukung proyek besar tersebut bisa berjalan

“Enggak ada isu likuiditas, so far so good. Kalau yang jadi bank kan banyak, enggak hanya BTN, jadi kita juga mengundang partisipasi bank lain,” ucapnya kepada awak media di Jakarta pada Jumat (8/11/2024) malam.

Dia juga membeberkan untuk memperkuat sumber pendanaan, BTN bakal mengeluarkan strategi pendanaan baru sebelum akhir tahun. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan melibatkan beragam instrumen untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTN memperkirakan memperkirakan 34 juta keluarga tinggal di rumah tak layak huni.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu membaginya ke dalam dua kelompok. Pertama, 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah alias backlog.

Nixon lalu mencatat kelompok yang kedua datang dari 24 juta keluarga yang sebenarnya sudah punya rumah. Kendati, BTN mengklasifikasikan rumah tersebut tak layak huni.

"Jadi, persoalan, pekerjaan rumah-nya masih banyak. Kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga kali 4 orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," ungkap Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Oleh karena itu, Nixon paham mengapa perumahan menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas merinci sejumlah dampak positif yang bisa didatangkan dari sektor ini.

Ia mencontohkan pembangunan rumah adalah industri padat modal yang juga padat karya. Nixon menyebut satu rumah bisa menyerap 5 tukang, meski dengan teknologi baru akan berkurang menjadi 3 tukang-4 tukang.

"(Kemudian) 90 persen materialnya itu local content. Jadi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya tinggi, 90 persen-95 persen. Rumah menengah bawah, pasir, semen, bata, genteng, seng, kayu, sampai rangka baja ringan itu produksi Indonesia. Jadi, bisa dibilang ini benar-benar local content. Hanya rumah mewah yang impornya banyak," bebernya.

Bos BTN itu juga menyinggung soal sumbangsih sektor perumahan terhadap penerimaan negara. Kendati rumah masuk dalam kebutuhan pokok alias papan, tapi setiap tahunnya dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Di lain sisi, ada multiplier effect lain yang tak kalah menarik. Ia menegaskan banyak negara mendorong perekonomian lewat jalan ini karena mempengaruhi 185 subsektor, mulai dari makelar tanah sampai ekosistem sekitar usai rumah selesai dibangun.

"Kami juga sedang mengembangkan, kita lagi piloting 800 rumah, yang kita sebut rumah rendah emisi. Bahan bakunya, memang ini tahap awal, 10 persen bahan baku rumah dari sampah plastik yang di-recycling," ungkapnya.

"Dikombinasi dengan pasir dan sebagainya menjadi bata, genteng, batako. Yang menarik mereka lebih tahan banting karena ada perekat plastiknya mungkin. Sampah plastik paling banyak di Indonesia rupanya itu mi instan, kopi sachet, dan sebagainya. Gak bisa dipakai lagi, itu di-recycling jadi batako dan sebagainya," tandas Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal menyiapkan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya dari sisi lahan, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bahwa perseroan juga berpeluang mendukung program tersebut dengan menjadi kontraktor dalam pembangunan.

“Bisa ada yang kami menjadi kontraktor, ada yang mungkin kami punya lahan atau area yang bisa dibangun untuk [program] rumah rakyat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, pekan lalu.

Keterlibatan PTPP dalam mendukung program rumah rakyat merupakan hasil awal dari pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024) malam.

Selain PTPP, Kementerian BUMN turut mengundang sejumlah direksi pelat merah seperti Perum Perumnas, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Novel menuturkan sejauh ini, perseroan belum memetakan potensi lahan yang dimiliki untuk mendukung program 3 juta rumah. Detail itu diperkirakan baru akan terjawab dalam beberapa pekan setelah pertemuan awal.

“Berapanya [luas lahan] belum tahu. Jadi harus disesuaikan dengan harga segala macam supaya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan program rumah rakyat,” jelasnya.

Dia pun memastikan PTPP akan mendukung arahan Kementerian BUMN dan Kementerian PKP untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo.

“Kami pasti sesuai dengan arah Kementerian BUMN dan proses dengan Kementerian PKP. Nanti dilihat lagi dalam dua pekan ke depan karena masih disusun dulu, ini kan baru rapat pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo.

Meski demikian, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program itu lantaran pertemuan masih di tahap awal.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

“Dalam dua minggu ini, saya ketemu dengan Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Dua kali di Rapat Kabinet (untuk) ngobrol, dan dua kali datang (bertemu dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung), termasuk tadi siang. Beliau sudah serahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektare (ha) dari total 10 ribu hektare,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Dirinya disebut bakal meyakinkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban pada pekan depan untuk membahas perihal pemanfaatan lahan tanah sitaan Kejaksaan dan aset BLBI.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

“Doakan saya bisa meyakinkan DJKN dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) supaya itu (lahan-lahan dapat dialihfungsikan) bisa diberikan ke rakyat,” ucap dia yang akrab dipanggil Ara.

Menteri PKP melaporkan pula bahwa enam grup perusahaan besar di Indonesia, antara lain Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, Salim Group, Adaro Group, dan Barito Group, berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Ara sendiri menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk program ini bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Saya pikir kita mulai kepedulian sosial itu dengan tidak basa-basi, tetapi dengan aksi nyata,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan adanya kerja sama yang kompak antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah mengingat program ini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Jokowi (Presiden RI ke-7 Joko Widodo) bisa membagikan sertifikat bagi rakyat, tanah bagi rakyat selama 10 tahun kemarin, doakan Pak Prabowo juga bisa memberikan rumah gratis atau rumah murah bagi rakyat Indonesia. Harus ada satu langkah maju, dan yuk kita (kerja) bersama-sama,” ungkap Maruarar.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal tersebut disampaikan Ara saat menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Dia menjelaskan, usulan tersebut dilakukan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

"Yang juga penting adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada Wamenkeu untuk dapat memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. Di mana sebelumnya, Ara menyebut telah mengantongi kesepakatan dengan Pemda Tingkat 2 untuk melakukan penghapusan BPHTB.

Kemudian, dirinya juga memastikan bahwa pemerintah turut berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya menjadi 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin.

Dari segi pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku siap bersinergi dengan Kementerian PKP untuk dapat mempermudah proses persetujuan KPR bagi masyarakat.

Di mana, untuk mewujudkan hal itu dirinya juga menyampaikan usulan untuk meringankan biaya cicilan masyarakat dengan melakukan perpanjangan tenor hingga 30 tahun.

"Salah satunya dengan wacana usulan perpanjangan tenor hingga 30 tahun," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.

"Untuk itu tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Tito dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

"Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka," kata Tito mengutip Antara.

Menurut Tito, ada beberapa poin yang harus dikerjakan pemda untuk menggolkan program tersebut.

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau asetidle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan.

Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snow ball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar dia.

Selanjutnya memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

"Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoom meeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga real estate untuk meyakinkan (pemda)," ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda)," ucap Tito.Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dalam rangka "merumahkan" rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Kami berharap dari Kementerian Keuangan, boleh PPN dan PPh, kalau memang kita mau hadir buat rakyat kecil, harusnya mereka jangan dipajakin lagi," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut dia, pembebasan PPN dan PPh diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa lebih mudah memiliki rumah.

"(Pembebasan PPN dan PPh) Bukan buat orang kaya, bukan buat developer yang besar-besar, bukan buat perumahan real estat," pungkas Menteri PKP.

Dalam kesempatan berbeda, Ara mengaku telah berkunjung ke Kementerian Keuangan bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, dan bertemu Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Responnya Pak Suhasil bagus," katanya usai acara "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Tribunnews.

Kendati demikian, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan tetap dihormati.

"Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial," pungkas Ara.

(Tribunnews - Penulis: Endrapta Pramudhiaz | Editor: Choirul Arifin)

Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk memetakan seluruh aset BUMN dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, dimana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga dimana yang memang perumahan menengah nantinya," ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, Kementerian BUMN memiliki komitmen yang sama dengan Kementerian PKP untuk bagaimana menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Terobosan Pak Ara (Maruarar) luar biasa sangat menolong kami juga ke depannya, dan kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden yakni Program 3 juta rumah serta kita punya komitmen yang sama serta insya Allah kita dukung dari kerja-kerja berat Pak Menteri PKP," katanya pula.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria atas bantuan yang luar biasa dari jajaran Kementerian BUMN.

"Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan. Ada Perumnas, Semen Indonesia, BTN, kita bangun rumah dengan harga murah kepada rakyat," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Menurut dia, anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kementerian PKP ingin mendorong semangat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak, baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program tiga juta rumah, pemerintah memberi sinyal bakal menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank tersebut akan menjadi pemimpin pembiayaan sindikasi untuk memberikan KPR Subsidi untuk program tersebut.

Pemilihan BTN tentunya bukan tanpa sebab, mengingat bank ini memang sudah dikenal dengan kredit di sektor properti. Sementara, pemilihan BRI bertujuan untuk membantu BTN yang memiliki likuiditas cukup ketat.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando membenarkan bahwa pihaknya memang memberi masukan kepada Satgas Perumahan agar pada tahap pertama program 3 Juta Rumah berjalan, dapat dilakukan sharing penyaluran KPR subsidi antara BTN dan bank lainnya.

Dengan usul tersebut, Ramon memastikan BTN sebagai pemimpin pasar siap mendukung karena telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.” ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ia juga menambahkan menambahkan untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan mencari pendanaan dari berbagai sumber. Mengingat rasio likuiditas mereka cukup ketat yang tercermin dari rasio LDR per Juni 2024 sudah menyentuh level 96%.

“Selain berasal dari APBN, sumber dana juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri lewat berbagai macam cara,” tambah Ramon.

Ramon pun mencontohkan misalnya adanya sekuritisasi aset yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. Selain itu, akan terbantu juga dengan pemerintahan baru yang rencananya akan menggulirkan dana investasi, meskipun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, pihaknya juga bilang bahwa BTN akan mendukung dari sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

“Dengan adanya program pembangunan perumahan yang masif, tentunya permintaan kredit konstruksi akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, KONTAN juga telah mencoba meminta tanggapan BRI terkait rencana penugasan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari bank yang selama ini fokus pada kredit wong cilik ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat bahwa penugasan baru tersebut tergantung pada bagaiamana aturan untuk program pemerintah ini. Sebab, bagi bank sejatinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana risiko kreditnya.

Menurutnya, selama risiko tersebut bisa dimitigasi melalui program maka akan lebih baik bagi bank. Sebab, di tengah penurunan daya beli, sektor properti merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian.

“Tergantung isi ketentuannya, harapannya bila ada kredit bermasalah dari program, ada jalan keluar yang jelas dari pemerintah dan dapat meminimalisasi risiko bank,” ujarnya.

Sementara itu, ia sependapat bahwa pemilihan BRI bisa terbilang tepat dikarenakan memiliki rasio LDR yang jauh lebih longgar. Per September 2024, rasio LDR BRI secara konsolidasi ada di level 89%.

“Likuiditas BRI masih cenderung baik di mana LDR masih terjaga di bawah 90% sementara BTN sekitar 96%,” ujarnya.

Di sisi lain, kolaborasi keduanya memang bisa membantu program tiga juta rumah berjalan mulus. Sebab, BTN sudah tergolong lama dalam pembiayaan perumahan, sedangkan BRI punya channeling sampai ke daerah pelosok.

Sebelumnya, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.