Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan eFishery melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri 064979 di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu memastikan dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis tersebut."

Secara komposisi makanan tadi sudah pas, cakupan gizinya juga pas. Lauk dari eFishery ini ikan nila Danau Toba," ucap Bobby di Medan, Kamis.

Pihaknya mengaku bahwa sempat memasuki beberapa ruang kelas untuk melihat secara teliti paket makan bergizi gratis tersaji di meja siswa.

Salah satu hal ingin dipastikan Wali Kota Medan, bahwa pelaksanaan program ini untuk mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah negeri itu.

Dengan menyediakan ikan nila Danau Toba, selain memberikan asupan gizi bagi anak dan juga memberikan manfaat bagi ekonomi daerah, jelas Bobby.

Dalam uji coba ini wadah yang digunakan masih sekali pakai. Nanti, lanjutnya, akan digunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang.

Wali kota juga mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini Pemkot Medan akan terus mengikuti instruksi dan berkoordinasi Badan Gizi Nasional.

"Uji coba hari ini dilakukan pada 10 titik sekolah dan kegiatan ini membagikan sekitar 1.500 makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri di Kota Medan," ucapnya.

Program ini untuk memastikan siswa di Kota Medan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan, pelaksanaan program makan gizi gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Januari 2025 di Indonesia.

Dadan saat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8) mengatakan pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) membidik program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Peluang ini akan meningkatkan nilai kontrak baru (NKB) dan pendapatan usaha pada tahun mendatang.

“Bisnis kami salah satunya mengacu kepada program-program dari pemerintah, terutama pemerintahan yang baru yang berencana membangun 3 juta rumah,” kata Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM WSBP, Anak Agung Gede Sumadi dalam paparan publik, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya, WSBP telah memiliki pengalaman yang dalam mengerjakan proyek perumahan di Indonesia, seperti halnya kontribusi perseroan terhadap pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

“Kami cukup yakin punya sumber daya-sumber daya untuk itu. Terbukti kami sudah menyelesaikan beberapa proyek dengan produk RISHA kami, yaitu teknologi konstruksi perumahan berbasis modular yang inovatif,” tutur dia.

WSBP juga sedang memfinalisasi pengembangan produk modular terbaru yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dalam sektor perumahan.

“Ini akan kami gunakan untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah 3 juta rumah tersebut,” katanya.

Di sisi lain, perusahaan juga optimistis terhadap keberlanjutan likuiditas dengan adanya dukungan dari pemerintah.

“Tentu kalau memang ini adalah program pemerintah, kami yakin secara likuiditas, dari sisi pendanaan dan juga skema pembayarannya, akan bisa mendukung likuiditas kami ke depan,” ujar dia.

Hingga kuartal III-2024, pendapatan usaha WSBP naik 29,1 persen, mencapai Rp1,33 triliun. Sementara itu nilai kontrak baru yang diraih per September mencapai Rp2,2 triliun.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, Investor.id - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang masuk asta cita atau delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. MBG merupakan upaua menuju Indonesia emas di tahun 2045. 

Menurut Nurdin, beberapa poin asta cita antara lain memperkokoh ideologi, memantapkan pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat sumber daya manusia (SDM), melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi, serta memperkuat lingkungan sangat didukung Dekopin. Alasannya, ini sejalan dengan cita-cita koperasi. 

"Asta cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," ungkap Nurdin di sela  Munas Dekopin, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/12/2024). 

Dia menegaskan, Dekopin menyiapkan strategi sekaligus merancang program untuk mendukung MBG. Dia mencontohkan, Dekopin harus menyiapkan dapur-dapur di semua pesantren yang memiliki koperasi. Sekitar 100 dapur di beberapa titik akan dibuat. 

Dekopin, kata dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG di pesantren-pesantren.

Di sisi lain, Munas Dekopin mengusung tema 'Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045'. Dalam acara itu, Nurdin Halid ingin masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Dengan mengusung rebranding, Nurdin ingin menggapai sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam dunia perkoperasian. Saat ini, jumlah anggota koperasi mencapai 27 juta lebih. 

Nurdin ingin jumlah tersebut terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Dekopin, lanjut Nurdin Halid, juga menggandeng Kadin Indonesia untuk membentuk koperasi muda berkarya untuk merekrut kaum milenial dari desa. Pembentukan koperasi tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan pupuk maupun distribusi bahan pokok.

Nurdin menambahkan, DPR akan membahas UU Koperasi pada 2025. Disahkannya UU Koperasi yang baru sangat penting, mengingat UU yang berlaku saat ini sudah terlalu lama dan diimplementasikan sejak 1992. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12/2024) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik Khaled Khiari mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel. Ia menekankan tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat.

"Saya tegaskan semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak di Gaza. Dia mengatakan Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi.

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza. "Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk memastikan operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam.

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ilegal, dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan, mengacu pada AS. Geng menuntut Israel segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan.

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara.

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya, tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel.

Dia menyoroti laporan yang mengkhawatirkan tentang jumlah warga Palestina yang gugur di Tepi Barat yang diduduki. Dia mendesak Israel untuk mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal.

"Kami mendesak Israel menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat, meredakan ketegangan, mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Realisasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), akan melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Sebagai langkah awal, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) mengumpulkan pelaku UMKM.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, hal ini dilakukan untuk memetakan UMKM mana saja yang laik dilibatkan, mengingat program makan Bergizi Gratis tidak bsia dilakukan sembarangan.

"Kami ingin melihat siapa saja yang bisa, karena program ini tidak bisa dijalankan dengan sembarang. Bukan yang penting makan gratis," ujar Rahmad, di Balikpapan, Kamis (19/12/2024).

Tak hanya itu, unsur kebersihan, kesehatan, dan kadar gizi makanan yang akan dibagikan juga perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, selain UMKM, para ahli gizi juga dilibatkan, agar makanan yang tersajid benar-benar berkualitas, bergizi, sehingga dapat menghasilkan generasi unggul.

Untuk merealisasikan program ini, Rahmad membuka opsi untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Diketahui, dana APBN untuk program ini sebesar Rp 10.000, sementara bahan pangan di Balikpapan cenderung lebih tinggi.

"Untuk itu, kami akan melihat kondisinya nanti," cetus Rahmad.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis.

Di Balikpapan, uji coba program dilaksanakan di dua sekolah yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan, dan SDN 010 Balikpapan.

Pada pelaksanaannya, Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim meninjau langsung untuk melakukan evaluasi agar pada pelaksanaan resminya nanti berlangsung lancar.

"Uji coba ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kedepannya bila program makan siang bergizi gratis ini berjalan Kaltim," katanya.

Walaupun dana untuk merealisasikan program ini dari APBN, tapi harus mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran.

Diketahui, terdapat perbedaan harga kebutuhan pangan di pulau Kalimantan khususnya Kaltim yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya, lebih lagi Kota Balikpapan yang bukan merupakan kota penghasil pangan.

"Bila ikut pusat itu hanya Rp 10.000, dan pada percobaan ini kami coba gunakan yang satu porsi Rp 17.000," tuturnya.

Akmal meyakini dari percontohan tersebut untuk tahun 2025 program makan bergizi gratis di Kaltim siap dijalankan.

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Yusran Anizam mengatakan Pemkab Kubu Raya mengharapkan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah yang akan dilaksanakan pemerintah tahun 2025 dapat menekan angka stunting di kabupaten itu.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan uji coba makanan bergizi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kubu Raya ini, dimana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat," kata Yusran di Sungai Raya, Kamis.

Program tersebut diselenggarakan KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Selain uji coba makan bergizi, kegiatan ini dirangkaikan dengan agenda "Konservasi Goes to School," yang bertujuan mengenalkan jenis-jenis ikan yang dilindungi kepada para santri dan pelajar.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Yusran menambahkan Program Makan Bergizi Gratis sangat strategis dalam mendukung terciptanya generasi unggul pada masa depan, khususnya dalam menyongsong target generasi emas tahun 2045.

"Kita tidak ingin generasi ini lemah, apalagi terkait dengan isu stunting. Di Kabupaten Kubu Raya, angka stunting masih cukup tinggi. Dengan program makan bergizi, anak-anak dapat memperoleh nutrisi yang jauh lebih baik," tuturnya.

Menurut Yusran, program ini tidak hanya menyasar anak-anak di pondok pesantren, tetapi juga anak-anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan ibu hamil, sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Pemkab Kubu Raya siap bersinergi dengan semua pihak, termasuk jajaran KKP melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang ada di Pontianak. Sebagai daerah produsen dan lumbung pangan di Kalimantan Barat, kami sangat terbantu dengan adanya program ini," katanya.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

"Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu solusi yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif," kata Yusran.

IDXChannel- Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto terutama program makan bergizi gratis.

Pihaknya pun tengah menyiapkan strategi sekaligus merancang programnya. "Saya memberi contoh koperasi pesantren, kami harus menyiapkan dapur-dapur disemua pesantren yang memiliki koperasi. Dari Dekopin sendiri tengah menyiapkan sekitar 100 dapur dan nantinya ada ribuan titik dapur di pesantren yang akan dibuat," kata Nurdin dalam keterangan pers Kamis (19/12/2024).

Tak hanya menyiapkan dapur diberbagai pesantren untuk membuat program makan bergizi gratis, Dekopin juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan ayam pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program makan bergizi gratis di pesantren-pesantren.

Menurut Nurdin asta cita yang berisikan point-point seperti memperkokoh ideologi, memantapkan pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat SDM, melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi serta memperkuat lingkungan sangat didukung oleh dirinya mengingat sejalan dengan cita-cita koperasi itu sendiri.

"Asta cita kedua yang berisi point memantapkan pertahanan, sejalan dengan cita-cita koperasi seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis serta pembangunan perumahan. Point-point tersebut semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Nurdin.

Dengan mengusung tema 'Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045' pada pembukaan Munas Dekopin, Nurdin Halid ingin menciptakan masyarakat lebih banyak yang menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Dengan mengusung rebranding, Nurdin ingin menggapai sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam dunia perkoperasian di tanah air.

Dengan jumlah anggota koperasi yang telah mencapai lebih dari 27 juta orang, Nurdin menginginkan jumlah tersebut terus bertambah untuk menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam maupun koperasi di sektor riil.

Dekopin lanjut Nurdin Halid juga menggandeng KADIN Indonesia untuk membentuk koperasi muda berkarya untuk merekrut kaum milenial dari desa. Pembentukan koperasi tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan pupuk maupun distribusi bahan pokok.

Untuk terus mengembangkan dunia perkoperasian di Indonesia, Nurdin juga menambahkan bahwa di DPR UU Koperasi akan dibahas 2025. Disahkannya UU Koperasi yang baru menurut Nurdin Halid penting dilakukan mengingat UU Koperasi di Indonesia sudah terlalu lama dan diimplementasikan semenjak 1992.

(kunthi fahmar sandy)

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengentaskan pemukiman kumuh terpadu di Lingkungan Parit Pekir Sungailiat dengan membangun 40 unit rumah terpadu dalam satu kawasan

"Program pengentasan pemukiman kumuh terpadu satu kawasan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur seperti air minum, sanitasi dan akses jalan permukiman," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Kamis saat meresmikan Kawasan Semangat Menggapai Harapan "Semengah".

Program ini kata dia, sejalan dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

M Haris mengakui pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kumuh masih menjadi tantangan tersendiri.

Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni terpadu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Bangka, merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Asmawi Alie sebelumnya mengatakan, program tersebut tidak hanya melakukan pembangunan rumah, melainkan rehab atau perbaikan rumah yang dianggap hanya cukup di rehab.

"Tercatat kurang lebih masih 3.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan dengan kriteria ringan, sedang dan sekitar 1.000 unit rumah kategori berat atau benar-benar harus dilakukan pembangunan," jelas dia.

Medan (ANTARA) - Pemkot Medan bersama eFishery dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggelar uji coba program makan bergizi gratis demi mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah dasar sekaligus mempercepat upaya penurunan angka stunting nasional.

Penyerahan 1.500 paket makanan secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama perwakilan eFishery, di UPT Sekolah Dasar Negeri 064979 di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis.

Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam kesempatan itu mengatakan dengan memberikan makanan bergizi yang kaya protein hewani berbasis ikan kepada para siswa, program ini diharapkan dapat memenuhi target pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Program Makan Bergizi Gratis adalah gerakan sosial untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di Kota Medan, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi setiap hari.

Pihaknya menyampaikan apresiasi atas dukungan eFishery yang telah menyediakan paket makanan dengan protein hewani berbasis ikan yang dapat memenuhi gizi anak-anak di Kota Medan.

"Program ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045," katanya.

eFishery adalah perusahaan teknologi akuakultur pertama yang mengembangkan inovasi di bidang akuakultur.

eFishery bertujuan untuk membangun ekosistem akuakultur di Indonesia, yang tidak hanya menguntungkan, namun juga berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan ini memiliki tiga tujuan utama yakni mengatasi permasalahan pangan melalui akuakultur, mengatasi masalah mendasar dalam industri akuakultur dengan menyediakan teknologi yang terjangkau, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui ekonomi digital yang inklusif.

JAKARTA,investor.id – Anggaran program makan bergizi gratis dipangkas dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi per orang. Pemerintah dinilai tak boleh memukul rata biaya produksi makanan dan perlu mempertimbangkan variasi biaya hidup yang berbeda di setiap daerah.

Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per porsi sejatinya sangat minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

“Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa,” ungkap Faisal, saat ditemui di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat.

“Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya,” ujarnya.

“Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah,” tambahnya.

Faisal khawatir, minimnya anggaran tersebut dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. “Artinya, jika diterapkan di daerah-daerah yang biaya produksinya mahal itu bisa menurunkan nilai mutu makanannya,” kata dia.

Lebih lanjut, Faisal menilai, kualitas dan pilihan menu makanan yang tidak sesuai dapat berujung pada timbulnya masalah baru, yakni food waste. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

“Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang, karena ternyata terima menunya bukan dari preferensi mereka ya, tapi kan sudah dikasih,” demikian tutur Faisal.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 47 di daerah setempat.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, di Sorong, Kamis, menjelaskan MBG ini merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang harus diimplementasikan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah Kota Sorong sudah mulai melaksanakan program ini dengan target seluruh satuan pendidikan di wilayah ini harus mendapatkan asupan gizi," jelas dia saat menyalurkan program MBG di halaman SDN 47 Kota Sorong.

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat telah diperintahkan untuk mendata seluruh sekolah dan jumlah murid sebagai bagian penting untuk persiapan anggaran implementasi program strategis itu.

"Kita juga sudah siapkan anggarannya yang nantinya disalurkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur realisasi program MBG," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Arby Mamangsa menjelaskan, program strategis Presiden Prabowo Subianto yang nantinya diberikan kepada siswa sekolah itu merupakan langkah konkret perhatian dan dukungan pemerintah terhadap asupan gizi setiap akan sekolah.

"Terdapat 43.310 siswa yang tersebar pada 294 satuan pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya mulai dari TK hingga SMA/SMK menjadi target dari program MBG," jelasnya.

Dia mengatakan, uji coba program Presiden Prabowo Subianto itu sudah dan sedang dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Sorong.

"Ini menunjukkan bahwa kita sangat mendukung program MBG itu untuk kepentingan kualitas SDM anak didik ke depan," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto sempat curhat, terkait program prioritas makan bergizi gratis, kepada mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir.Prabowo menyampaikan selama 2 bulan ia dilantik menjadi Presiden, masih banyak kalangan yang mengejek dan tak percaya dia bisa memberantas kemiskinan.Tak hanya itu, salah satu program prioritas makan bergizi gratis masih juga tak disetujui/ bahkan oleh kalangan pendidikan tinggi.Prabowo menegaskan, walaupun program makan bergizi gratis masih tak banyak didukung/ program ini masih akan terus berjalan untuk anak anak Indonesia.Prabowo mempertanyakan elemen masyarakat yang masih tak mendukung program tersebut.