Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektare (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya dikutip dari Antara, Selasa, 17 Desember 2024.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.
"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

(KIE)

KOMPAS.com -Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kebumen:

1. Kabumian Hill: Tipe 36/88

   Terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen, perumahan ini dikembangkan oleh PT Umegaru dengan banderol Rp 151 juta.

   masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/88 meter persegi. Dari total 69 rumah, masih tersedia 16 unit lagi.

2. Permata Hijau Sempor: Tipe 27

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Kartika Zidan Pratama yang terletak di Sempor, Kabupaten Kebumen. Menawarkan 48 rumah dengan harga Rp 151 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang berukuran 27/60 meter persegi. Hingga kini tersisa 3 rumah lagi.

3. Top Griya Sempor: Tipe 32/60 Subsidi

   Berlokasi di Sempor, Kabupaten Kebumen, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Gemilang Porka Jaya dengan harga Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 32/60 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 2 unit dari total 11 rumah.

4. Villa Karangsari: Tipe 33

   Perumahan keempat ini terletak di Kebumen, Kabupaten Kebumen. Total rumah yang ditawarkan 59 unit dengan harga Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 33/63 meter persegi. PT Kharisma Katulistiwa Hijau masih memasarkan sisa 23 rumah lagi.

5. Ausindo Sarwogadung: Tipe 30/60

   Di Mirit, Kabupaten Kebumen, terdapat perumahan dengan jumlah total 28 unit seharga Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persgei. PT Arrahma Sejahtera Abadi masih memasarkan 24 rumah lagi.

Jakarta: Harga rumah di Tangerang, Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk membeli rumah dengan harga terjangkau adalah di Kabupaten Tangerang.

Rumah di Kabupaten Tangerang menawarkan berbagai macam tipe dengan harga yang bervariasi. Di salah satu kecamatan Solear, menawarkan perumahan dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Meski di Kabupaten Tangerang, daerah ini menjadi pilihan populer bagi penduduk urban karena lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta dan memiliki akses transportasi yang baik.

Bagi kamu warga Banten dan sekitarnya yang sedang mencari tempat tinggal, di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah dilansir dari SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kabupaten Tangerang

Perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Delta Tigaraksa

Rumah ini berlokasi di Cikasungka, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun Delta Pinangmas, perumahan ini memiliki 670 rumah dengan harga Rp181 juta.

Rumah tersebut memiliki dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap dari baja ringan, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cor plat.

2. Taman Kirana Surya 2

Berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Agrosubur Sentosa. Ada 475 unit rumah tersisa dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi batu kali.

3. Taman Argosubur

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Agrosubur Sentosa, ada 410 unit rumah dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi serta memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Puri Harmoni Cikasungka Tahap 2

Berlokasi di Cisungka, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Harmoni Mitra Cemerlang. Ada 214 unit tersedia dengan harga Rp168 juta
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik keramik dan pondasi batu kali.

5. Graha Delta Nusamas

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Nusantaramas Gunungabadi, ada 204 unit rumah yang tersedia dengan harga Rp181 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi plat beton.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektar (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.

"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa harus lebih banyak kerja untuk bisa mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Hal ini disampaikannya karena diskusi terkait program 3 juta rumah dirasa sudah cukup banyak dilaksanakan.

"Karena itu waktu kita harus lebih banyak untuk bekerja, membangun, cari lahan, dan sebagainya, jangan kebanyakan duduk-duduk seminar seperti ini," ujar Nusron dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

"Rumah enggak akan selesai dengan adanya dialog-dialog seperti ini. Saya kira ini saya yang ngomong pun juga mulai agak capek juga sebetulnya ini," lanjut Nusron.

Nusron mengatakan, jika ingin mencapai target 3 juta rumah terbangun dalam setahun, maka 1.000 unit rumah harus terbangun setiap hari.

"Hari kita itu 365 (jumlah hari dalam satu tahun). Saya buat katakanlah 300 hari, karena kepotong libur dan sebagainya. Kalau 300 hari targetnya 3 juta, itu 1 harinya 1.000 rumah," ucap Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai informasi, 3 juta rumah merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan rincian sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Bila dihitung kembali seperti permisalan yang Nusron berikan, 3 juta rumah dibagi 300 hari, maka bukan 1.000 rumah yang harus terbangun dalam sehari, melainkan 10.000 rumah.

Kementerian teknis yang mendapatkan mandat untuk melancarkan program ini adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam hal penyediaan tanah.

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

Nusron menghitung kebutuhan tanah untuk program 3 juta rumah seluas 25.200 hektare. Sebenarnya angka tersebut tidak terlalu besar, sebab negara masih memiliki cadangan tanah untuk negara.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan cadangan tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang. Nusron menyebut tanah tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan.

"Semangat (Undang-undang Dasar) pasal 33 bumi air dan seluruh isinya harus dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat seluas-luasnya. Kata-kata kan dipergunakan, nggak boleh itu menjadi nganggur dan terlantar, karena nggak boleh nganggur dan terlantar maka ini kami tawarkan," katanya kepada awak media.

Dari total 850 ribu hektare CTUN yang ada, 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang.

Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN. Dengan begitu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan.

Ia pun mengatakan tanah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuman. Ke depannya akan ada skema penyediaan tanah, sehingga tidak sampai merugikan negara.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ungkapnya.

Meski tidak gratis, menurutnya, harga tanah ini akan sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, harga tanah tentunya akan sangat dinamis juga.

Ia mengatakan ketersediaan informasi soal tanah tersebut akan rampung pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

(dhw/das)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bertemu dengan delegasi Bank Dunia, pada Jumat (13/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar Sirait mencari dukungan untuk pinjaman dana guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Ia menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun dirasa tidak mencukupi untuk membiayai proyek ambisius tersebut.

Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pinjaman atau skema investasi dari sektor swasta.

"Untuk mencapai target 3 juta rumah, kami perlu menggabungkan pendekatan teknis dan strategis. Dengan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 unit," ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste di Bank Dunia, Carolyn Turk, menjelaskan bahwa dukungan yang bisa diberikan oleh Bank Dunia mencakup pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama antara Bank Dunia dan Kementerian PKP juga akan mencakup upaya analitis untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan isu-isu data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan perumusan pertanyaan yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.

"Analisis ini mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program. Juga penting untuk menyusun sistem yang menjamin proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan, terutama dalam konteks desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah," kata Carolyn.

Carolyn menekankan bahwa untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan semua elemen pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta bisnis domestik dan internasional.

"Kami percaya ini sangat penting, karena Program 3 Juta Rumah adalah program besar yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah saja," pungkasnya. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Makassar -

Permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), rawan akan kemunculan ular piton. Hewan melata itu meneror kediaman warga saat Makassar diguyur hujan deras.

Dalam sehari, dua ekor ular dievakuasi dari dua kecamatan di Makassar pada Minggu (15/11/2024). Saat itu, Makassar tengah dilanda cuaca ekstrem yang membuat masyarakat turut mewaspadai ancaman banjir.

Salah satu ular piton dilaporkan masuk di rumah warga di Jalan M Jufri Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo pada pukul 06.00 Wita. Ular piton sepanjang 4 meter membuat membuat geger pemilik rumah bernama Jumheri.

"(Panjang ular piton) Kurang lebih hampir 4 meter itu," kata Kasi Pengendali Operasi Penyelamatan Damkarmat Makassar Idham Khalid kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Pemilik rumah yang khawatir mengamankan ular itu memilih menghubungi Damkarmat Makassar. Sebanyak 5 personel diturunkan ke lokasi penemuan ular.

"Laporannya ular yang masuk itu dalam rumahnya warga. Itu yang kami evakuasi," tuturnya.

Idham mengatakan, personel tiba di rumah milik Jumheri pada pukul 06.20 Wita. Ular piton berukuran 4 meter itu dievakuasi tanpa perlawanan.

"Alhamdulillah, tidak ada (korban yang diserang ular). Warga sama petugas tidak ada," ungkap Idham.

Ular piton yang diamankan kemudian diamankan ke Mako Damkarmat Makassar. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk penanganan lebih lanjut.

"Kami koordinasi dengan BKSDA. Nanti mereka yang rilis (melepasliarkan ular) ke mana, mereka yang lebih tahu kan," imbuhnya.

Setelah temuan tersebut, ular piton juga ditemukan masuk permukiman warga di Jalan Irian, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar, Minggu (15/12). Daerah tersebut tengah dilanda banjir saat warga dikagetkan dengan kemunculan ular piton.

"Pas naik banjir. Yang temukan itu ular saya punya kakak dengan teman di got. Kurang lebih 2 meter," ujar warga bernama Mail (40) kepada detikSulsel, Senin (16/11).

Ular tersebut awalnya dikira hanya potongan kayu yang terseret arus banjir. Mail yang hendak membersihkan drainase lantas terkejut ketika benda yang dikira kayu itu bergerak.

"Dia (ular) muncul seperti kayu, besar. Kaget dia mau ambil. Ternyata bukan kayu, (tapi) ular," katanya.

Mail memanggil warga setempat untuk mengamankan ular piton menggunakan tali. Proses evakuasi tidak mudah karena ular masuk dan bersembunyi dalam got.

"Jadi, lama kita tunggu. Ada kurang lebih 15 menit. Muncul lagi. Ada 3 kali (muncul) baru bisa didapat," ucap Mail.

Sekitar sejam bergelut dengan ular di tengah hujan deras, upaya warga membuahkan hasil. Warga menangkan hewan melata itu kemudian dimasukkan dalam karung.

"Kurang lebih 1 jam semua. Lama menunggu (muncul ular dari dalam got). Tidak ada (warga yang diserang ular)," ungkap Mail.

Dampak Banjir di Makassar

Diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah imbas hujan deras pada Minggu (15/12). Ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat aman usai rumah terendam banjir.

Data BPBD Makassar hingga pukul 18.50 Wita pada Senin (16/12), sebanyak 6 kecamatan dilaporkan masih tergenang. Kecamatan yang dimaksud, yakni Manggala, Panakkukang, Biringkanaya, Tamalanrea, Makassar, dan Wajo.

Namun dari 6 kecamatan itu, ada 3 kecamatan di antaranya yang warganya terpaksa dievakuasi. Sebanyak 130 kepala keluarga atau 456 jiwa mengungsi di lima titik pengungsian.

Dalam laporan BPBD, di Kecamatan Manggala tercatat 179 warga dievakuasi di tiga titik. Rinciannya 65 warga diungsikan di Masjid Jabal Nur, 37 orang di Masjid Makkah Al Mukarramah, dan 77 orang di Masjid At Thoyyibah.

Di Kecamatan Wajo ada 50 warga korban banjir mengungsi di Masjid Nurul Islam. Sementara di Kecamatan Makassar tercatat 255 warga diungsikan ke Universitas Terbuka Jalan Monginsidi Baru.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

(sar/ata)

KOMPAS.com - Salah satu kunci keberhasilan terwujudnya Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.

Dalam rangka itu, BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog "Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah" pada Senin (16/12/2024) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan lain telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah negara, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, dan sebagainya.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.

"Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini," tuturnya dalam keterangan resmi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan, namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, dia menilai partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat serta memperluas cakupan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," imbuh Heru.

Adapun capaian program FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," tukasnya.

Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

Secara akumulasi, sejak 2017 hingga Oktober 2024, dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp 25,50 triliun atau setara dengan 689.583 unit rumah kepada MBR melalui Bank Penyalur.

GAZA - Pemerintah pendudukan Israel kemarin dengan suara bulat menyetujui rencana untuk meningkatkan pembangunan permukiman ilegal Israel di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, dengan anggaran melebihi 40 juta shekel (USD11,13 juta).

Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintah dengan suara bulat menyetujui rencana untuk "mendorong pertumbuhan demografi di permukiman Golan dan Katzrin, dengan total biaya melebihi 40 juta shekel."

Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967. Katzrin, atau Qasrin, adalah desa Suriah yang diduduki Israel yang merupakan bagian dari provinsi Quneitra Suriah di Dataran Tinggi Golan. Kantor Netanyahu menjelaskan bahwa rencana tersebut disetujui "mengingat perang dan garis depan baru dengan Suriah, dan karena keinginan untuk menggandakan populasi Golan."

"Keputusan ini memperkuat permukiman Golan dan mencakup langkah-langkah seperti pendidikan, energi terbarukan, membangun desa pelajar, dan rencana pengembangan organisasi untuk mendukung Dewan Regional Golan dalam menampung penduduk baru," tambahnya.

Minggu lalu, Netanyahu menyatakan komitmennya untuk menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah, mengingat jatuhnya rezim Presiden terguling, Bashar Al-Assad telah "membuka babak dramatis dalam sejarah Timur Tengah dalam segala arti kata".

Ia juga berterima kasih kepada Presiden terpilih AS Donald Trump karena mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada tahun 2019, menekankan bahwa wilayah tersebut "akan selamanya menjadi bagian integral dari Negara Israel".

Saat ini, sekitar 50.000 orang tinggal di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, setengahnya adalah pemukim Israel, sementara Druze, Alawi, dan lainnya merupakan bagian dari populasi lainnya, menurut harian Israel Haaretz.

Ada 33 pemukiman Yahudi di Golan yang diduduki, yang tergabung dalam apa yang disebut Dewan Regional Golan.

Bashar Al-Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus.

Memanfaatkan jatuhnya Al-Assad, Israel telah mengintensifkan serangan udaranya terhadap lokasi militer di seluruh Suriah, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara tersebut.

Israel juga menyatakan runtuhnya perjanjian pelepasan diri tahun 1974 dengan Suriah dan mengerahkan pasukannya di zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, dalam sebuah tindakan yang dikecam secara luas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Arab.

Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk "bersiap untuk tinggal" sepanjang musim dingin di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan Suriah.

Kota Pasuruan -

Polres Pasuruan Kota membagikan makanan sehat bergizi gratis di SMK Untung Suropati Kota Pasuruan. Selain membagikan makanan, polisi juga memberikan arahan dan pembinaan kepada para pelajar yang hadir.

Dalam kegiatan ini, polisi mengerahkan dapur mobile moderen (Si Sumeh). Tim dapur mobile menyajikan makanan lezat dan sehat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar.

Di sela-sela kegiatan, dilaksanakan program Polisi Sahabat Pelajar (Si Sabar) yang memberikan pembinaan. Pembinaan mencakup pengenalan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta peran aktif pelajar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Foto: Muhajir Arifin

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah terkait pemberian makanan sehat bergizi gratis kepada para pelajar. Sekaligus memberikan arahan dan pembinaan kepada generasi muda.

"Melalui program 'Si Sabar' dan 'Si Sumeh', kami ingin memberikan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas asupan gizi para pelajar. Kami berharap dengan makanan sehat yang kami berikan, para siswa-siswi bisa lebih fokus dalam belajar dan memiliki tubuh yang sehat," kata Davis, Senin (16/12/2024).

Siswa-siswi SMK Untung Suropati sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka mengungkapkan apresiasinya.

"Terima kasih kepada Kapolres Pasuruan Kota yang telah menggelar program ini di sekolah kami," ungkap Nafisa salah satu siswi.

Dalam program ini, Polres Pasuruan Kota menggandeng kalangan swasta. Kolaborasi tersebut akan terus dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa.

(abq/iwd)