Bisnis.com, GARUT — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong produksi susu sapi dari Kabupaten Garut Jawa Barat guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM Panel Barus mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok susu nasional berbasis koperasi.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah optimalisasi produksi susu dari koperasi peternak agar bisa diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat MBG.

Dia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas produksi agar koperasi peternak dapat berkontribusi lebih besar dalam program MBG.

"Kami ingin memastikan produksi susu hasil koperasi bisa diserap dengan baik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Adapun program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak di usia sekolah.

Susu menjadi salah satu komponen penting dalam program ini, mengingat kandungan gizinya yang kaya akan protein, kalsium, dan vitamin yang mendukung pertumbuhan. Namun, hingga saat ini, produksi susu dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional.

Adapun sebagian besar produksi susu dari koperasi peternak sapi perah masih terbatas, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memastikan penyerapan produk oleh pemerintah.

"Misalnya, di satu daerah ada 10.000 penerima manfaat MBG. Jika setiap anak mendapatkan 200 mililiter susu per hari, maka kebutuhan harian bisa mencapai 2.000 liter. Ini angka yang besar dan perlu disiapkan dengan baik oleh koperasi," katanya.

Kemenkop UKM menargetkan agar susu dari koperasi dapat disuplai untuk program MBG setidaknya satu hingga dua kali dalam seminggu, dengan harapan jangka panjang agar distribusi bisa dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain fokus pada produksi dan distribusi, Kemenkop UKM juga berupaya memperkuat kapasitas koperasi agar dapat mengolah susu secara mandiri.

Saat ini, banyak koperasi peternak sapi perah yang langsung menyetorkan hasil produksinya ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta, tanpa memiliki fasilitas pemrosesan sendiri.

Dia menilai koperasi seharusnya tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki teknologi pemrosesan susu sendiri, seperti pasteurisasi atau bahkan pabrik Ultra High Temperature (UHT).

Dengan memiliki fasilitas ini, koperasi dapat menghasilkan produk turunan yang siap dikonsumsi dan memiliki daya simpan lebih lama sehingga dapat lebih mudah didistribusikan untuk program MBG.

"Ke depannya, kita ingin koperasi memiliki teknologi pasteurisasi sendiri agar bisa memproduksi susu siap konsumsi bagi masyarakat, bukan hanya bergantung pada industri besar," ungkapnya.

Meskipun memiliki potensi besar, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam optimalisasi produksi susu koperasi. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas produksi akibat terbatasnya jumlah peternak dan fasilitas pendukung.

Saat ini, sebagian besar peternak sapi perah di Garut masih berskala kecil dengan jumlah sapi yang terbatas. Selain itu, biaya pakan yang terus meningkat menjadi kendala bagi peternak dalam meningkatkan produksi susu.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM berupaya mendorong adanya kemitraan dengan pihak swasta maupun institusi pendidikan untuk mendukung riset dan pengembangan pakan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas.

Selain itu masih terdapat masalah rantai distribusi dan logistik juga menjadi perhatian. Infrastruktur jalan yang kurang memadai di beberapa daerah masih menjadi kendala dalam pengiriman susu segar ke titik-titik distribusi.

"Kami ingin membangun ekosistem yang lebih kuat, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemrosesan, agar koperasi peternak sapi perah bisa tumbuh lebih maju dan berdaya saing," tutur Panel.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di kawasan Kecamatan Cimanggung.

Diduga, pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan alih fungsi lahan menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cimanggung pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari Sidak lapangan di Cimanggung itu, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta evaluasi kemudian diingatkan agar semua taat pada aturan tata ruang harus menyiapkan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ke lokasi banjir untuk melakukan pendalaman dan langsung menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung agar tidak terjadi longsor.

"Hari ini akan mulai dipasang bronjongnya. Itu penanganan yang pendek," kata Herman.

Herman menyebut, ada 575 kepala keluarga atau 2.000 jiwa di empat desa yang terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung.

Berdasarkan hasil tinjauan sementara, beberapa faktor yang menyebabkan banjir antara lain penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah.

Kemudian, terjadinya pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande, serta alih fungsi lahan di bagian hulu.

"Penyempitan Jembatan Pangsor ini terjadi karena sampah yang menumpuk, lalu ada pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras dari atas ke bawah, sehingga banjir tidak terhindarkan," katanya.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai.

"Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting, yakni SMA Negeri MH Thamrin, SMK 63, dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), dikutip dari Antara.

Kantin sehat ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Melalui kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov Jakarta bakal memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi akan dilibatkan.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov Jakarta masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Sarjoko menerangkan, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar. Pertama, mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas.

Lalu, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta juru masak terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah. Dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru.

Kantin sehat diharapkan bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di Kecamatan Cimanggung yang diduga tidak sesuai aturan tata ruang dan menyebabkan banjir pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari sidak lapangan di Cimanggung, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta dievaluasi dan diingatkan agar taat pada aturan tata ruang, termasuk menyediakan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) guna melakukan pendalaman dan menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Sebagai langkah mitigasi, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung guna mencegah longsor.

"Hari ini mulai dipasang bronjong sebagai penanganan jangka pendek," kata Herman.

Banjir di Cimanggung berdampak pada 575 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa di empat desa.

Hasil tinjauan sementara mengungkap beberapa penyebab banjir, di antaranya penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah, pendangkalan serta penyempitan Sungai Cimande, dan alih fungsi lahan di hulu yang meningkatkan debit air.

"Penyempitan Jembatan Pangsor terjadi karena sampah menumpuk. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras, sehingga banjir tak terhindarkan," ujarnya.

Sebagai penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk pengerukan sungai. "Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir justru berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3).

"Rakor ini terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah," katanya.

Untuk di Pangkalpinang, kata Dia, terkait sinergi di bidang pertanahan Pemkot Pangkalpinang sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang ke Kementerian Agraria.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah berjalan di puskesmas-puskesmas di Kota Pangkalpinang, di mana leading sektornya ada di Dinas Kesehatan.

"Sedangkan untuk program tiga juta rumah, kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya seperti apa," katanya.

Untuk program dari Kementerian ATR terkait penghapusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pangkalpinang, Menurutnya di Pangkalpinang memang akan diimplementasikan kepada masyarakat yang mempunyai rumah bersubsidi.

"Ini tentunya kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung dan petunjuk teknisnya kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, maka akan langsung kami implementasikan di lapangan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting yakni SMA Negeri M.H Thamrin, SMK 63 dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Kantin sehat menjadi wujud program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta melalui renovasi kantin. Ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Program ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/3).

Melalui program kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov DKI ingin memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi dilibatkan dalam hal ini.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Secara umum, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar, yakni mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi berbagai entitas sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta "chef" (juru maasak), terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah, dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru yang menarik. Kantin sehat bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Polri meluncurkan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur untuk pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merincikan peluncuran dapur MBG itu sebanyak 4 SPPG di tingkat Markas Besar atau Mabes dan sisanya berasal dari Polda jajaran.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas," ujar Sigit di Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2025).

Dia menambahkan, jumlah itu akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Rencananya, Polri bakal membangun 100 SPPG hingga Juli 2025.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.

Jenderal polisi bintang empat ini mengatakan peluncuran dapur MBG ini merupakan wujud dari Korps Bhayangkara dalam mendukung misi Presiden Prabowo Subianto.

Dia menambahkan SPPG dari Polri sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang MBG. Misalnya, dengan dapur produksi, hingga ekosistem bahan makanan seperti lahan tanaman hidroponik.

Di lain sisi, SPPG Polri juga memiliki fasilitas dalam pengamanan distribusi dan makanan. Dengan demikian, makanan hasil dari dapur MBG Polri ini dapat sampai ke sekolah tujuan.

"Jadi ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak dan kita tentunya akan terus melakukan perbaikan," pungkasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Korps Bhayangkara berkomitmen mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Agenda ini dilaksanakan di SPPG Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025). Kapolri hadir didampingi Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri serta para PJU Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo me-launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. (dok. Istimewa)

Hadir dalam acara launching SPPG Polri yakni Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dan Dirjen Pauddikdasmen Gatot Suharwoto. Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, perwakilan Kemendagi, hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam acara peresmian itu, turut dilakukan penandatangan kerja sama antara BGN dan perwakilan Yayasan Kemala Bhayangkari dari SPPG Pejaten, SPPG Cipinang, SPPG Polda Banten, dan SPPG Polda Jabar. Selain itu, penandatangan komitmen pembangunan SPPG dilakukan oleh sejumlah Kapolda yang hadir.

SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, dibangun di atas lahan seluas 1.772 meter persegi, di SPPG itu terdapat sejumlah fasilitas seperti ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah.

Kemudian, ruang cuci dan simpan alat masak, dapur produksi SPPG, terdapat pula kebun sayur hidroponik sebagai pemenuhan bahan baku untuk MBG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjelaskan ada 20 SPPG yang diresmikan hari ini, SPPG tersebut adalah 4 SPPG tingkat Mabes Polri dan 16 SPPG di Polda yang tersebar di Indonesia.

"Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden, Makan Bergizi Gratis, dan alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat polda prioritas," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit memastikan akan terus menambah jumlah SPPG untuk mendukung program MBG. Dia menargetkan ada sekitar 100 SPPG baru hingga bulan Juli mendatang.

"Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan, pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah, sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Menurut Jenderal Sigit, kerja sama antara Polri dan instansi lain seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung program MBG berjalan dengan sangat baik. Dia berharap kerja sama itu dapat terus ditingkatkan.

"Kemudian, yang tentunya menjadi perhatian kita, bahwa terima kasih bahwa dari kegiatan MoU yang pernah kami laksanakan bersama-sama dengan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan perjanjian kerja sama yang kemudian bisa ditindaklanjuti, terima kasih dan mohon dukungannya," katanya

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Wamen Fahri di Kantor Perum Perumnas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Fahri menekankan bahwa Perumnas sebagai mitra strategis Kementerian PKP memiliki peran penting dalam mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan nasional harus bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan permintaan (demand), serta didukung oleh percepatan regulasi yang mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ujar Fahri.

Lokasi Lahan

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menyatakan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” pungkas Budi.

Proyek Blok K Pulogebang mencakup lahan seluas 3,1 hektare yang akan dibangun enam tower. Dua di antaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara empat lainnya adalah apartemen sederhana milik (anami), dengan total kapasitas 5.941 unit.

Budi menjelaskan bahwa Perumnas akan menjalankan empat langkah strategis utama untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus utama Perumnas, yakni pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan,” jelas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News