Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin dan menyatakan kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat.

“Sebanyak 30 kelas terdampak. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi para pelajar. Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat,” kata Farhan di Bandung, Jumat.

Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kami berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap SPPG yang bertugas di Kota Bandung,”

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin dan menyatakan kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat.

“Sebanyak 30 kelas terdampak. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi para pelajar. Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat,” kata Farhan di Bandung, Jumat.

Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kami berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap SPPG yang bertugas di Kota Bandung,”

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

“Kami lakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap higienitas dan sanitasi dapur. Kami juga akan memberikan pembinaan kepada para pegawainya,” ujar Anhar.

Dia menyatakan pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

Anhar memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gejala kini sudah berada di rumah dan dalam pemantauan pihak puskesmas.

“Alhamdulillah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Kami juga terus memantau melalui puskesmas dan sekolah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

SURABAYA – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil disosialisasikan di Kecamatan Wiyung pada Kamis, 1 Mei 2025. Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Perum Babatan Indah ini dihadiri sekitar 300 warga setempat dan merupakan inisiasi Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan pentingnya program MBG sebagai upaya pemerintah mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia. 

“Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, khususnya terkait gizi anak-anak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan masih banyak anak yang mengalami stunting, kurang gizi, dan anemia. Jawa Timur termasuk provinsi yang perlu perhatian serius,” ujarnya.

Arzeti menambahkan, program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, PAUD, dan lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Tujuannya adalah meningkatkan gizi dan kesehatan anak sejak dini agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul dan berdaya saing.

Selain itu, program MBG juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM. 

“Ini bukan sekadar memberi makan gratis, tapi investasi besar bangsa dalam membangun sumber daya manusia. Program ini akan diawasi ketat agar berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Arzeti.

Sementara itu, Enny Indarti dari Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada pola makan dan asupan gizi yang optimal. 

“SDM berkualitas adalah pondasi kemajuan bangsa, yang tidak hanya diukur dari intelektual tapi juga kesehatan fisik dan mental,” jelas Enny.

Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional yang diatur dalam Perpres 2024, bertujuan memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan pengetahuan gizi bagi peserta didik dan non-peserta didik. Program ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi sehat dan produktif.

Pelaksanaan program MBG telah dimulai sejak Januari 2025 di berbagai daerah, dengan target menjangkau jutaan anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Menu makanan bergizi disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan diawasi oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan.

Dengan sosialisasi yang sukses di Wiyung ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya program MBG dan mendukung pelaksanaannya demi masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.

Editor : Ali Masduki

Yang jelas tekad kami dari Badan POM akan bersikeras dengan tekad penuh untuk men-support Makan Bergizi Gratis ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan puskesmas, seperti Puskesmas Cakung, guna guna mencegah risiko yang fatal akibat keracunan pada Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul pemberitaan terkait sejumlah kejadian itu.

"Kita menginginkan teman-teman puskesmas bekerja sama dengan balai besar dan balai atau loka atau pos POM yang jajaran ini bekerja sama untuk mensukseskan program makan bergisi gratis. Contohnya paling tinggi kita harapkan mencegah terjadinya kejadian luar biasa," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat.

Taruna menyebutkan di Jakarta, Jumat, bahwa dengan rencana program MBG berupa penyiagaan sebanyak sekitar 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani sekitar 82 juta penduduk Indonesia, pihaknya bertugas untuk membina para petugas, mulai dari pemantauan guna pencegahan, hingga mitigasi risiko keracunan.

"Nah tentu kita harus akui, mungkin masih ada kelemahan-kelemahan. Yang jelas tekad kami dari Badan POM akan bersikeras dengan tekad penuh untuk men-support Makan Bergizi Gratis ini," katanya.

Dia mengatakan, insiden-insiden keracunan tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran dalam proses pengawasan, dan pihaknya bersyukur tidak ada korban jiwa.

Selain kerja sama dengan puskesmas, pihaknya juga bekerja sama dengan dinas kesehatan seputar mitigasi, mulai dari penanganan pertama, agar keracunan tersebut tidak membahayakan nyawa.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4).

Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih melakukan pendataan terkait keracunan massal yang menimpa puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur yang diduga mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (21/4).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya di Cianjur, Senin, mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.

Pada Kamis (24/4), Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru agar sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah supaya keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan nutrisi pelajar di Indonesia mendapat sorotan setelah kasus keracunan di sejumlah daerah.

Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Gejala keracunan yang dialami para siswa hampir serupa, seperti pusing, mual, muntah, hingga buang air besar terus menerus.

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kasus keracunan tersebut. Kasus keracunan siswa setelah menyantap hidangan MBG paling banyak terjadi di Jawa Barat.

Berikut adalah rangkuman kejadian keracunan massal siswa dalam beberapa pekan terakhir:

Sekitar 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG yang disediakan di sekolah pada Senin (21/4) lalu. Sebagian besar siswa dirawat di rumah dan puskesmas, sementara lainnya dilarikan ke RSUD Cianjur dan RS Bhayangkara.

Kepala Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya, menyebutkan pihaknya langsung mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti.

"Kami akan mengambil sampel makanan atau sisa makanan guna memastikan penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur," katanya mengutip Antara.

Dalam penyelidikan, polisi menemukan tiga jenis bakteri dalam wadah makanan, yakni Staphylococcus sp., Escherichia coli, dan Salmonella sp. Meski demikian, penyebab pasti keracunan masih ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kasus serupa terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Puluhan siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG. Polisi turun tangan untuk menyelidiki dugaan keracunan, meski hingga kini belum ada hasil investigasi yang dirilis secara resmi.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Darwis menyebut keracunan massal berasal dari kualitas ayam yang sudah busuk terdapat dalam menu MBG tersebut dan telah diambil sampelnya oleh Dinkes untuk diperiksa lebih lanjut. Ia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme penyiapan MBG hingga mengakibatkan siswa di SDN 33 Kasipute mengalami keracunan.

"Ini yang kami beri perhatian kepada pemenang tender ini, kenapa bisa begini prosesnya. Karena mereka rekrut sendiri tenaga gizinya, tenaga pengelolanya, kami tidak ada di situ (Dinas Kesehatan). Hanya Dinas Kesehatan beri sosialisasi standar-standar yang harus dilakukan rekanan itu," katanya.

Kasus keracunan juga terjadi di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kepala sekolah, Damiyati (56), dan dua siswanya mengalami gejala sakit perut dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Rabu, (24/4).

Menurut Damiyati, menu yang disajikan saat itu terdiri dari ayam, soto, dan susu. Ia sendiri mencicipi hidangan tersebut karena guru penanggung jawab tengah berpuasa. Meski awalnya tidak mencurigai apapun, ia kemudian menyadari daging ayam yang dikonsumsi terasa hambar dan kuah soto tercium bau asam.

Beberapa murid mengeluhkan bau tak sedap dari lauk yang disajikan, dan sekitar pukul 11.00 WIB dua siswa mulai mengalami sakit perut. Mereka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan. Damiyati sendiri baru merasakan gejala keracunan pada dini hari, dengan frekuensi buang air besar hingga lima kali sebelum akhirnya mendapat pengobatan.

Pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa daging ayam dimasak sejak malam sebelumnya, sementara kuah soto baru dimasak pagi hari. Diduga, kuah menjadi basi karena dibungkus dalam kondisi panas.

Puluhan siswa dari TK, SD, dan SMP di Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya, mengalami gejala keracunan seperti diare, muntah, dan mual. Mereka mulai berdatangan ke Puskesmas Rajapolah sejak Kamis siang (1/5). Sebanyak 24 siswa menjalani pemeriksaan, delapan diantaranya harus dirawat inap, dan satu siswa dirujuk ke rumah sakit.

Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, menyebut sebagian besar siswa mengeluhkan sakit perut, lemas, dan diare. Seorang wali murid mengungkapkan anaknya mengalami diare parah setelah menghabiskan menu sayur labu yang disajikan dalam MBG.

"Total hari ini ada 24 orang, yang dirawat ada 8 orang dan 1 orang dirujuk ke RS karena permintaan keluarga pasien," kata Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, dikutip dari detikcom.

Pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota diketahui telah meminta keterangan dari para siswa dan mengamankan sampel makanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung mengalami gejala keracunan setelah menyantap makan siang MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan gejala muncul antara 30 menit hingga delapan jam setelah makan. Gejala yang dilaporkan antara lain diare, muntah, pusing, dan demam.

"Jumlah korban menurut keterangan wali kelas, sementara yg terdata baru 20 kelas dari 30 kelas SMPN 35 Bandung dengan yang sakit 342 orang," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Hingga kini, tercatat 342 siswa dari 20 kelas mengalami gejala tersebut.

Dinkes Bandung telah menurunkan tim investigasi dan berkoordinasi dengan dapur penyedia MBG untuk melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk pengambilan sampel makanan dan pengecekan dapur oleh tim kesehatan lingkungan. Beruntung, tidak ada siswa yang sampai harus dirawat di rumah sakit.

Seiring mencuatnya kasus-kasus ini, berbagai pihak menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

Menko PMK Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Kesehatan untuk turun langsung mengusut tuntas insiden keracunan massal ini.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan penyajian, hingga proses distribusi. Ia juga menyuarakan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga standar mutu.

"Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (24/4).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut meminta penyelenggara program lebih berhati-hati ke depannya.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.