Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin dan menyatakan kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat.

“Sebanyak 30 kelas terdampak. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi para pelajar. Ini menjadi peringatan serius agar pelaksanaan MBG diawasi lebih ketat,” kata Farhan di Bandung, Jumat.

Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kami berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap SPPG yang bertugas di Kota Bandung,”

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Anhar Hadian melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

“Kami lakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap higienitas dan sanitasi dapur. Kami juga akan memberikan pembinaan kepada para pegawainya,” ujar Anhar.

Dia menyatakan pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

Anhar memastikan bahwa seluruh siswa yang mengalami gejala kini sudah berada di rumah dan dalam pemantauan pihak puskesmas.

“Alhamdulillah, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Kami juga terus memantau melalui puskesmas dan sekolah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com -Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku sangat prihatin terkait kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025).

Berkaca dari peristiwa tersebut, Farhan menyatakan bahwa kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir diperketat.

“Ada 30 kelas pelajar SMPN 35 Bandung keracunan. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi pelajar,” ujar Farhan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/5/2025) malam.

“Saya lega karena para korban sudah pada pulih dan tidak ada yang dirawat inap,” ujarnya.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan agar peristiwa tersebut tidak terulang di sekolah lainnya.

Menurut Farhan, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

“Walau tidak punya kewenangan menindak, tapi Pemkot Bandung akan mengawasi lebih ketat karena yang mengonsumsi makanan adalah warga Kota Bandung, karena merupakan tugas Pemkot melindungi anak-anak pelajar,” katanya.

Farhan juga menyebutkan, meski SMP Negeri 35 terdampak, SMA Negeri 19 Bandung yang mendapatkan menu serupa selamat dari keracunan karena sudah terlebih dahulu ketahuan jika makanan yang akan dibagikan sudah basi dan mengeluarkan bau tidak enak.

“Ini juga jadi pelajaran penting, anak-anak perlu diajari untuk tidak mengonsumsi makanan jika mencium bau tidak sedap,” katanya.

Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk memperkuat pengawasan distribusi makanan MBG.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Dani Nurahman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan koordinasi lintas instansi sejak awal pelaksanaan MBG, termasuk dengan Dinkes, SPPG, dan pihak sekolah.

“Jika terjadi masalah, kami langsung berkoordinasi dengan SPPG, Dinkes, dan pihak sekolah,” kata Dani dalam keterangan resmi Disdik.

Menurut laporan awal, lanjut Dani, seorang guru yang merupakan wali kelas 8A di SMP Negeri 35 Bandung mengalami sakit perut dan diare setelah mencicipi makanan MBG.

Keluhan serupa kemudian dilaporkan oleh ratusan siswa keesokan harinya.

Data sementara mencatat 342 siswa dari 20 kelas mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyebut bahwa makanan berasal dari salah satu dapur mitra MBG yang juga melayani SDN 024 Coblong, SDN 189 Neglasari, dan SMAN 19 Bandung.

“Waktu konsumsi di tiap sekolah berbeda. Yang paling terdampak SMPN 35. Makanan sudah berbau meski tidak menyengat. Dugaan awal ada kontaminasi,” jelas Anhar.

Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk diuji di Labkesda Jawa Barat dan memeriksa dapur penyedia makanan.

Tiga Puskesmas, yakni Dago, Sekeloa, dan Puter, turut menangani siswa terdampak. Namun, tidak ada yang sampai dirawat inap.

“Kami terus memantau kondisi para siswa. Harapannya, saat sekolah masuk kembali, semuanya sudah pulih,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Disdik dan Dinkes akan memperkuat pengawasan, memberikan pelatihan ulang bagi penjamah makanan, serta membina dapur penyedia MBG.

Pemkot Bandung juga mengimbau orangtua untuk segera melaporkan jika anak mengalami gejala serupa agar penanganan bisa cepat dilakukan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini