Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.

Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat.

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

“Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia

“Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Perbesar

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

GRAB

Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan.

Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal.

“Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza.

Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah.

GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi.

Perbesar

GOTO

Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.

“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Koperasi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi menjadi bagian rantai pasok (supply chain) dalam program MBG, mulai dari memasok bahan baku, mengumpulkan bahan baku, hingga mendistribusikannya.

Pasalnya, ungkap Budi, tidak semua wilayah menghasilkan produk untuk menunjang program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, sehingga perlu ada pengaturan supply chain-nya,” jelas Budi dalam acara Launching Logo Baru Kementerian Koperasi.

Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkop juga telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk memasok bahan baku MBG. Yang pasti, kata dia, koperasi di Indonesia akan mendukung program makan bergizi gratis di tahun depan.

Dia juga menuturkan bahwa Kemenkop tengah mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi dalam program MBG. “Yang penting kan ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” terangnya.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula Rp15.000 menjadi Rp10.000. Pemangkasan ini imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Jusuf Irianto, menyatakan kebijakan tersebut merupakan keputusan rasional dari sisi pemerintah. Namun, perlu ditegaskan keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujar Jusuf dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 16 Desember 2024.
Dosen Ilmu Administrasi Negara itu menuturkan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” ujar dia.

Ia mencontohkan kasus kenaikkan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa berpotensi terjadi pada program Makan Bergizi Gratis bila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Ini merupakan program andalan Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ujar dia.

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Jusuf menekankan pemerintah harus memastikan realisasi program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan harapan rakyat. “Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur dia.

Jusuf juga mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. “Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” tegas dia.

Implementasi Makan Bergizi Gratis merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran. Program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(REN)

Jakarta (ANTARA) -

Yerusalem (ANTARA) - Pemerintah Israel pada Minggu (15/12) menyetujui rencana untuk memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang saat ini diduduki oleh Israel, demikian menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Rencana senilai 10,81 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.939) tersebut, yang disetujui dengan suara bulat oleh kabinet, diloloskan "mengingat perang dan front baru dengan Suriah," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, rencana tersebut bertujuan untuk melipatgandakan populasi Israel di Dataran Tinggi Golan. Rencana itu termasuk mendirikan sebuah desa pelajar, sebuah program pengembangan untuk mengintegrasikan penduduk baru serta inisiatif-inisiatif untuk memperkuat sistem pendidikan dan infrastruktur energi terbarukan.

"Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel dan itu sangat penting saat ini. Kita akan terus mempertahankannya (Dataran Tinggi Golan), menjadikannya berkembang, dan menetap di dalamnya," kata Netanyahu di awal rapat kabinet terkait rencana tersebut.

Israel merebut sebagian Dataran Tinggi Golan dalam perang 1967 dan mencaploknya, meski menuai kecaman internasional.

Menyusul jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember, Israel menguasai zona penyangga yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah wilayah demiliterisasi yang dibentuk pada 1974 di bawah perjanjian gencatan senjata Israel-Suriah.

Pasukan Israel juga menguasai sebuah pos terdepan milik militer Suriah dan menempatkan pasukannya di puncak Gunung Hermon di Golan. Sementara itu, Israel semakin intensif melancarkan serangan udara terhadap aset-aset militer Suriah di seluruh Suriah, dengan alasan untuk mencegah agar senjata-senjata tersebut "tidak jatuh ke tangan elemen-elemen teroris".

Tindakan militer Israel menuai kecaman dari negara-negara regional dan memicu seruan dari masyarakat internasional agar Israel menghormati kedaulatan Suriah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Alasannya adalah industri perumahan RI memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ara menambahkan, semula dirinya memang hendak mengusulkan perpanjangan masa berlaku insentif PPN DTP pada sektor perumahan untuk tahun anggaran 2025.

Untuk itu, dirinya berterima kasih pada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi bakal memperpanjang PPN DTP 100% untuk rumah sampai dengan Rp5 miliar.

Untuk diketahui sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

Adapun, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Dalam penjelasannya, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100% untuk bulan Januari-Juni 2025.

Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk bulan Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500.000 unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, hal itu bertambah 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," katanya.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada bulan Januari.

"Terutama bagaimana FLPP kalau boleh bulan Januari bisa diluncurkan jadi minta tolong, karena sudah ada kesiapan itu. Jadi bulan Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," kata Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dalam kurun waktu dua bulan menjabat sebagai menteri, sekitar 30 ribu orang sudah mendapatkan rumah. Hal itu sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi malam saya sudah laporkan langsung bersama Pak Erick kepada Presiden Republik Indonesia dalam dua bulan ini kita sudah bisa menyediakan tempat, rumah bagi rakyat Indonesia sekitar 30 ribu rumah dalam waktu dua bulan ini," ujar Ara di BTN Property Expo, Mal Kota Kasablanka, Minggu (15/12/2024).

Ia mengatakan dari kisaran 30 ribu rumah tersebut, lebih dari 28 ribu unit disalurkan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BTN atas pencapaian itu.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

"Kemudian juga bisa menyalurkan kredit kepada milienial dan gen z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," katanya.

Ara juga menyebut BTN sudah mampu memberikan pendampingan kepada pengembang. Ia berharap ada semakin banyak pengusaha properti lokal, sehingga pembangunan perumahan bisa merata di Indonesia.

Lebih lanjut, Ara mengucapkan juga terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya dalam penyediaan rumah. Ia pun menyebut pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi, menteri BUMN, menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri ATR/BPN, dan teman-teman media.

Selain itu, pihaknya telah meresmikan pengembang yang membangun perumahan. Kemudian, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, ia memindahkan masyarakat yang tinggal di bawah jembatan di Jakarta ke rumah susun agar hidup lebih layak. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di kolong jembatan dan tol.

"Minggu depan tanggal 18 (Desember) Pak Erick, kami akan datang ke Bandung. Tentu juga melakukan hal yang sama di Kota Bandung, sehingga di Kota Bandung kami sudah siapkan tempat sekitar 106 tempat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

TRENGGALEK, KOMPAS.com - Banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Banjir menggenangi jalur utama dan permukiman warga.

Banjir itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Trenggalek sejak Minggu (15/12/2024) sore hingga malam.

Di Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, banjir merendam wilayah tersebut dengan ketinggian air mencapai sekitar 1 meter hingga 1,5 meter.

"Di dalam rumah sekitar 1 meter, kalau di luar yaitu di jalan 1,5 meter," kata Feri Budi Santoso (37) di lokasi banjir, Senin (16/12/2024).

"Ada beberapa sekolahan di Kelutan ini tergenang banjir dan diliburkan," sambung Feri.

Di wilayah tersebut, banjir mulai menggenang perlahan sejak sekitar Minggu malam pukul 22.00 WIB. Puncaknya, air menggenang hingga masuk rumah sekitar pukul 00.00 WIB, Senin (16/12/2024) dini hari.

"Banjir perlahan menggenang jalan, kemudian air masuk rumah sampai satu meter lebih," terang Feri Budi.

Rumah warga yang terdampak banjir, menyelamatkan barang berharga serta perlengkapan elektronik di tempat yang lebih tinggi. Sedangkan, perabotan dibiarkan terendam karena masih bisa dibersihkan.

"Kami baru bisa bersihkan rumah kalau sudah surut, kalau air masih menggenang kami hanya memantau situasi. Dan ini surutnya cenderung lambat," terang Feri.

Banjir yang menggenang Kelurahan Kelutan dan sekitarnya tersebut diduga akibat tanggul yang berada di Dusun Dukuh jebol karena tidak mampu menahan luapan air sungai Ngasinan.

"Banjir terjadi kali ini, karena tanggul di Dusun Dukuh Jebol," ujar Feri.

Setiap hujan deras dan apabila Sungai Ngasinan meluap, wilayah tersebut seringkali banjir. Namun, setelah adanya Bendungan Tugu, Trenggalek, sudah banyak berkurang.

"Semoga bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan segera jadi. Sehingga bisa mengendalikan banjir yang sering menggenang wilayah ini," terang Feri.

Banjir yang menerjang wilayah Kelurahan Kelutan, juga menggenangi jalur utama menuju wilayah perkotaan. Jalan nasional tersebut terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 hingga 90 sentimeter, sepanjang sekitar 200 meter.

"Air menggenang dua sisi jalur Jalan Soekarno-Hatta Kelutan, dan tidak bisa dilintasi," terang Feri.

Akibatnya, jalur utama menuju wilayah perkotaan tersebut putus total tidak bisa dilintasi kendaraan. Sehingga untuk menuju wilayah kota jalur dialihkan melewati Kecamatan Karangan.

"Karena tidak bisa dilewati, ya harus memutar dengan jarak lebih jauh, lewat Kecamatan Karangan," terang Feri.

Sejumlah pemotor yang nekat menerobos jalur banyak yang mati mesin, dan harus didorong.

Tuban -

Banjir melanda sejumlah permukiman warga di beberapa lokasi di wilayah Tuban. Banjir terjadi sejak Minggu (15/12/2024) malam hingga Senin (16/12/2024) pagi.

Data yang dihimpun detikJatim, banjir terjadi di Kecamatan Rengel, Montong, Grabagan, dan beberapa desa di Kecamatan Merakurak.

"Air banjir ini terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah dataran tinggi di Tuban, sehingga air turun merendam permukiman warga yang berada di dataran rendah," ujar Kades Mandirejo, Supriyono kepada detikJatim, Senin (16/12/2024).

Supriyono menambahkan, Desa Mandirejo dan Bogorejo di Kecamatan Merakurak menjadi wilayah yang paling terdampak banjir karena berada di dataran terendah.

"Hingga pagi ini masih ada permukiman, rumah warga yang terendam sekitar 60 KK, musala, dan sekolah, dengan tinggi air sekitar 50 sentimeter," imbuh Kades Supriyono.

Akibat banjir ini, warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk sekolah yang terpaksa diliburkan karena ruang kelas juga ikut terendam.

"Iya, sekolah juga diliburkan pagi ini," pungkasnya.

(irb/hil)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal/tidak memiliki slip gaji bulanan.

"Saya terima kasih kepada BTN yang bekerja keras untuk membangun KPR dan perumahan bagi rakyat. Saya juga mendapatkan info BTN memberikan KPR kepada pekerja informal sebanyak 9,7 persen dari total saluran KPR-BTN. Artinya apa? Ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, untuk bisa mendapatkan rumah karena jasa baik dari BTN," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang terus meningkatkan keterlibatan generasi muda di sektor perumahan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengembang perumahan.

"Kemudian juga bisa menjalankan kredit kepada Milenil dan Gen Z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun. Saya pikir ini adalah suatu langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda, dan negara hadir juga bagi kelompok informal," katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasinya kepada BTN yang sudah memberikan edukasi kepada pengembang untuk bekerja semakin profesional, terutama kepada generasi muda sehingga anak-anak muda di daerah juga bisa menjadi pengusaha-pengusaha perumahan yang hebat.

"Seperti kemarin di Serang ada namanya Wawan, anak muda yang bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Itu sangat senang saya melihatnya. Jadi sudah muncul pengusaha-pengusaha lokal di daerah-daerah yang maju dan ini sangat bagus sehingga ada distribusi ekonomi di daerah-daerah," katanya.

Sebagai informasi, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN akan terus mendorong masyarakat pekerja sektor informal untuk bisa lebih banyak mendapatkan akses KPR.

"Kemudian milenial, ini juga lebih menarik lagi, generasi muda milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR BTN itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru. Tercatat selama dua bulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 29 ribu rumah," kata Nixon.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024