Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: CEO Forum RI-Qatar dorong investasi perumahan bagi MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Jakarta -

Pemerintah tengah menggaet investor di Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara CEO Forum Indonesia-Qatar pada Minggu (13/4).

CEO Forum ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia-Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia-Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie. Ia menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Patrick Waluyo dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Sebagai informasi, Ara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah untuk MBR dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (8/1) lalu dan disaksikan langsung oleh Prabowo.

Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Hashim, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Rosan Roeslani.

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terima kasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo yang juga berperan dalam hal ini," katanya.

Menteri PKP mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Investasi ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Pemerintah masih terus berupaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Nantinya, selain pembangunan rumah tapak juga akan dibangun hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD).

Menurut Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto, secara keseluruhan belum tampak hasil dari Program 3 Juta Rumah. Padahal, saat ini sudah masuk kuartal II 2025.

"Program 3 Juta Rumah ini secara umum memang belum kelihatan. Kita sudah masuk bulan April, sepertiga dari tahun ini, harusnya kalau sepertiganya itu setidaknya ada sejuta lah sudah jadi itu rumah. Tapi ini belum terlihat, ya hampir nggak terlihat lah. Ditambah lagi FLPP kita hanya sekitar 200-300 ribu (unit). Dari mana lagi kira-kira sumber supply yang harus didorong?" katanya dalam acara Colliers Virtual Media Briefing yang dilakukan secara daring, Senin (14/4/2025).

Ferry mengatakan, pembangunan TOD bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah. Ferry menilai konsep TOD sangat menarik karena bisa memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang terlalu tinggi namun bisa memiliki hunian dengan lokasi dan akses yang mudah serta memiliki waktu tempuh yang bisa diprediksi. Selain itu, adanya TOD juga bisa menjadi pengganti rumah tapak dengan harga terjangkau yang lokasinya semakin hari semakin jauh dari pusat kota.

Namun, masyarakat dinilai skeptis apakah TOD, yang sebagian besar dibangun oleh perusahaan BUMN, bisa dibangun sesuai harapan mengingat ada beberapa proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan janji waktu penyelesaian bangunan.

"Saat ini masyarakat agak khawatir dengan komitmen perusahaan-perusahaan BUMN apakah mereka commit untuk men-deliver project-nya sesuai waktu yang dijanjikan di awal. Karena ini juga akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap barang-barang yang saat ini ditawarkan karena janjinya gimana jadinya gimana," ujarnya.

Ferry mengingatkan bahwa Program 3 Juta Rumah ini tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tetapi pihak swasta juga harus ikut membantu. Namun hal itu menurutnya masih belum tentu bisa merealisasikan Program 3 Juta Rumah pada tahun ini.

"Yang saya dengar dari swasta juga belum terlalu puas dengan program yang saat ini sedang berjalan sehingga target 3 juta rumah ini agak sulit untuk dicapai terutama di tahun ini," tuturnya.

Sebagai informasi, untuk Program 3 Juta Rumah rencananya tidak hanya pembangunan rumah saja yang dilakukan tetapi juga renovasi. Untuk pembangunan rumah akan dilakukan pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal, termasuk TOD.

Dilansir dari detikFinance, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengatakan bahwa fokus BUMN pada Program 3 Juta Rumah adalah pembangunan kawasan TOD.

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025) lalu.

Dalam catatan detikcom, Perum Perumnas telah menyiapkan 1.575 hektare lahan dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower yang terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

Terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas, yaitu pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

---

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dikutip dari Antara, Senin, 14 April 2025..

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

(KIE)

Jakarta: Cikande merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang. Daerah ini terkenal sebagai kawasan industri terbesar di Serang.

Jarak Cikande ke Serang sekitar 29,9 km. Provinsi ini menekankan pembangunan pada pengembangan pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Cikande juga menyediakan rumah subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu ingin tinggal di Cikande, berikut ini lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cikande

Perumahan subsidi di Cikande. Foto: SiKumbang PUPR

1. Kayla Panamping Residence

Perumahan ini dibangun oleh Adhi Putra Bangun Perkasa dan berlokasi di Situterate, Cikande, Kab Serang, Banten. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu 53 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap rangka baja, dinding batu bata merah, lantai pas keramik, dan pondasi batu belah.

2. Senopati Estate Cikande

Perumahanini berlokasi di Cikande, Cikande, Kab Serang, Banten yang dibangun oleh Lingkungan Raya Lestari. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 12 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain rangka atap Baja ringan dan genteng beton, dinding batako plester aci finishing cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Graha Cikande Indah

Perumahan yang dibangun oleh Grahadika Realty dan berlokasi di Cikande, Cikande, Kab Serang, Banten ini menyediakan 121 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap baja ringan dan atap genteng, dinding hebel aci luar dalam, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Pondok Dewata Cikande

Perumahan ini dibangun oleh Cikande, Cikande, Kab Serang, Banten. Rumah subsidi yang dibangun oleh Pondok Hijau Asri tersedia ada 3 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap baja ringan dan genteng pasir, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Grand Koper Residence

Perumahan yang terletak di Koper, Cikande, Kab Serang, Banten ini dibangun oleh Agung Multi Gemilang. Perumahan ini memiliki 38 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 28 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Sehingga, masalah ini bukan hanya mengakibatkan sulitnya sebagian kalangan untuk memiliki
rumah, tapi juga akses terhadap layanan keuangan secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di Indonesia hanya 23% saja masyarakat yang sudah benar-benar mampu mengakses layanan perbankan, jauh lebih kecil dibanding Thailand 37%, Malaysia 45% dan Singapura 60% (Euromonitor).

Bank Indonesia dan Dilema Intervensi Moneter

Langkah Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga
Negara (SBN) untuk menutupi defisit anggaran (Tempo, 2025) menuai pro-kontra.

Di satu sisi, injeksi likuiditas melalui program khusus ini bisa langsung terlihat dampaknya. Sebagai contoh, program FLPP yang secara spesifik menyasar MBR dengan program khusus dan terukur.

Di sisi lain, penerbitan SBN secara agresif dalam jangka panjang berisiko memicu crowding-out effect di mana imbal balik SBN yang menarik, minim resiko, dan mudah diakses ini secara berangsur mengedit likuiditas masyarakat yang berinvestasi.

Dengan demikian, pada akhirnya mengurangi likuiditas perbankan, sehingga meningkatkan Cost of Fund dan suku bunga.

Sebagai gambaran, data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan SBN oleh invididu dalam 5 tahun terakhir meningkat lebih dari 4 kali lipat.

Crowding-out effect ini ditengarai sebagai salah satu faktor lesunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai cermin antusiasme dalam dunia usaha oleh beberapa analis dan manajer investasi dalam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, Bursa Saham Indonesia sempat mengalami trading halt akibat penurunan hingga lebih dari 5% dalam sesi I pada 18 Maret 2025 lalu.

Lebih jauh lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program unggulan, pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas.

Program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta investasi dalam berbagai sektor strategis seperti diversifikasi energi terbarukan melalui Danantara, memang penting namun manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di antara program-program unggulan pemerintah saat ini, program penyediaan perumahan dapat menawarkan dampak yang lebih langsung dan meluas.

Data BI mencatat, sektor properti menyumbang 14% dari total kredit perbankan (2024). Jika likuiditas terkonsentrasi pada proyek pemerintah seperti program jangka panjang apalagi defisit anggaran dan pembayaran hutang, maka dikuatirkan pengembang swasta, terutama UKM, akan kesulitan bersaing mendapat likuiditas.

Belum lagi tekanan pada nilai tukar rupiah akibat ketergantungan bahan bangunan impor (30% dari total kebutuhan, Kementerian Perdagangan, 2023).

Tanpa kehati-hatian, penerbitan SBN secara agresif dan intervensi BI justru bisa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah rapuh.

Cakrawala Inovasi: Memanfaatkan Potensi Sektor Informal

Di tengah kebuntuan regulasi dan intervensi moneter, inisiatif berbasis pasar menawarkan harapan.

Skema Pra KPR (Rent-to-Own), misalnya, dapat digunakan untuk membuktikan rekam jejak kredit tanpa bergantung pada slip gaji dan rekam jejak kolektabilitas di masa lalu, sehingga masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan mereka yang masih berusaha recover dari pandemi bisa mendapat penilaian kredit yang lebih baik.

Peserta Pra KPR membayar sewa setara cicilan KPR selama jangka waktu tertentu, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan repayment capacity.

Program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada skema subsidi yang saat ini sangat bergantung pada suntikan likuiditas, tetapi juga membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya dianggap tidak bankable.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Berpihak

Agar program 3 juta rumah tidak sekadar jadi wacana, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan dan kolaborasi-kolaborasi dari sektor swasta.

Suntikan likuiditas bukan satu-satunya solusi, apalagi jika mempertaruhkan kondisi makroprudensial.

Menyadari besarnya populasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap di sektor informal, pemerintah dan regulator keuangan perlu memberi relaksasi kebijakan dan insentif fiskal bagi pengembang yang ingin mengakomodasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Terakhir, pemerintah harus senantiasa memperkuat Literasi Keuangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) yang menjebak 14 juta warga (AFPI, 2024) sampai-sampai menghalangi mereka dari transaksi properti yang memiliki ticket size lebih besar, di mana sektor properti diketahui menggerakan ekonomi dengan keterkaitan pada 185 sub sektor industri lain (Data REI, 2023).

Target 3 juta rumah harus menjadi momentum memperbaiki kondisi sistemik yang selama ini
memarginalkan sektor informal.

Inovasi seperti Pra KPR dapat menjadi solusi berbasis data dan kolaborasi swasta-publik bisa menjadi jalan tengah antara ambisi kebijakan dan realitas lapangan.

Tanpa pendekatan yang inklusif, program ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu: membangun rumah, tetapi melupakan manusia yang akan menghuninya.

PEMERINTAH Indonesia menetapkan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun untuk
mengatasi backlog hunian yang mencapai 9,9 juta unit (data Kementerian PUPR, 2023).

Pada saat yang sama, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi menjadi Rp 3,6 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, dari penilaian Ketua DPP REI Joko Suranto, Presiden Prabowo akhir-akhir ini lebih berfokus pada program-program lain.

Joko juga menyoroti langkah Kementerian PKP yang alih-alih menaungi, justru curiga terhadap pengembang properti menyusul maraknya inspeksi terhadap perumahan subsidi.

Di balik semua tantangan dan kegelisahan ini, ada realitas yang sangat mendasar yang harus
dicari solusinya.

Bahwa 60 persen tenaga kerja Indonesia berpenghasilan tidak tetap (BPS, 2023) dan kesulitan mengakses KPR karena sistem perbankan yang saat ini tidak mengakomodasi mereka dengan maksimal.

Tanpa solusi yang menyasar akar masalah ini, target 3 juta rumah berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak riil.

Regulasi dan Ketimpangan Akses

Sektor informal yang mencakup pekerja harian, pelaku UMKM, dan freelancer, membentuk
mayoritas backlog perumahan. Namun, perbankan masih mengandalkan metode kaku dalam
menilai kemampuan bayar.

Dalam praktek perbankan saat ini, pendapatan pengusaha mikro yang dianggap dijadikan dasar pemberian KPR hanya diambil 30-40% dari pendapatan dalam pembukuannya, sementara pekerja tetap dapat dihitung dari 50-70% pendapatannya.

Pembedaan perlakuan seperti ini memperlebar kesenjangan, karena kelompok informal adalah pendorong ekonomi yang justru paling membutuhkan dukungan.

Kerentanan ini semakin nyata dari data BPS yang menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2019 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang, setara 21,45% dari total penduduk.

Setelah itu populasinya terus turun, hingga menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% dari total penduduk pada 2024.

Ditambah lagi, Data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non-performing Loan (NPL) mencapai 5% dan hampir dari setengahnya ada di rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.