JAKARTA, Investor.id – Para juara kompetisi BTN Housingpreneur yang telah sukses digelar PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) mengapresiasi ajang yang mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi perumahan ramah lingkungan hidup tersebut. Ajang ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). 

BTN memulai kick off dan roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang dilanjutkan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya. Masuk dalam event tersebut adalah Sayembara Desain Rumah Nusantara bertema “BTN Nusantara Future House Design Competition”. 

Melalui sayembara ini, BTN bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengundang masyarakat umum untuk menciptakan desain rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon dalam siaran pers, Rabu (19/2/2025). 

Atas kesuksesan ajang ini, dia menuturkan, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 

Sebanyak hampir 1.000 peserta mengikuti kompetisi BTN Housingpreneur dengan empat kategori yang dikompetisikan, yakni Housing Related Innovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara. Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp 1 miliar.

Juara I untuk kategori  Housing Related Innovation–Established Business (value chain) adalah PT Dua Mitra Gemilang, juara 1 Housing Related Innovation–Established Business (technology) PT Inovasi Keberlanjutan Indonesia, dan juara 1 Housing Related Innovation–Business Ideation Anugerah Nurrewa.

Sementara itu, juara 1 kategori Landed Residential untuk Best Affordable House adalah PT Sembilan Bintang Lestari, Best Eco House Development PT Habitat Tempat Hidup, Best Sharia Project PT Kreasi Prima Nusantara dan Inspiring Sharia Project PT Prosya Bangun Indonesia, sedangkan juara 1 kategori Eco House Design-Established Business adalah PT Harmony Land Group dan Eco House Design-Business Ideation diraih oleh Bramana Anjasmara Putra.

Kemudian, untuk kategori Rumah Nusantara yang diikuti para mahasiswa dimenangkan oleh Rampak Huni dan Rumah Nusantara bagi kalangan profesional dimenangkan oleh Uma Lamo.  

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun total keseluruhan 104.000 rumah subsidi per Selasa, 18 Februari 2025. Rumah tersebut meliputi yang sudah maupun sedang dibangun dan diserahkan.

Ratusan ribu rumah subsidi itu diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Rumah subsidi FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000. per hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara menyebut pembangunan 104.000 rumah FLPP itu merupakan bagian dari proyek-proyek perumahan yang sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, terdapat proyek revitalisasi Wisma Atlet yang akan dialihfungsikan untuk hunian vertikal bagi MBR.

Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut alihfungsi Wisma Atlet yang sudah siap diresmikan meliputi sebanyak tiga menara. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga menara Wisma Atlet tersebut.

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh menara lain yang akan siap diresmikan. Namun, ketujuh menara itu rencananya baru akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata Ara.

Untuk diketahui, kementerian yang dipimpin Ara ditugaskan menggarap proyek 3 juta rumah untuk MBR. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

KOMPAS.com - Kota Jakarta Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Salah satu pilihan hunian terjangkau di Kota Jakarta Selatan adalarMahata Tanjung Barat: Tipe Studio A.

Terletak di Jagakarsa, proyek ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 416 hunian dengan harga per unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 unit telah terjual, sementara 208 unit lainnya masih tersedia.

Dengan demikian, Kota Jakarta Selatan menyediakan alternatif menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, terutama melalui proyek seperti Perumnas Mahata Tanjung Barat.

KOMPAS.com - Kota Jakarta Barat saat ini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menjadi sorotan karena menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Salah satu cara untuk mengakses informasi mengenai rumah subsidi ini adalah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang menawarkan hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah pilihan hunian yang dapat ditemukan di Kota Jakarta Barat:

Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B, terletak di Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Terdapat 32 hunian yang ditawarkan dengan harga Rp 199 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hunian telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ada, Kota Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Jakarta -

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Garut merupakan kota priangan yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kabupaten ini terletak di Jawa Barat dikenal dengan julukan "Switzerland van Java" karena keindahan alamnya yang memukau.

Selain itu, Garut juga memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena menghubungkan Kota Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat. Salah satu kecamatan yang bisa kamu pilih sebagai tempat tinggal adalah Tarogong Kaler.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Tarogong Kaler, berikut adalah lima rekomendasi rumah subsidi mulai dari Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tarogong Kaler

Perumahan subsidi di Tarogong Kaler. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bumi Mekarwangi

Perumahan ini berlokasi di Mekarwangi, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Widjaja Utama. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 4 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp142,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 64 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap menggunakan baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah plesteran acian, lantai mulya 30x30, serta pondasi batu kali slup bertulang.

2. Rancabango Hills

Rumah ini berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Fauzan Priatna Mandiri dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 229 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 34 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan dengan atap spandek, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Cemara Pandan Indah

Berlokasi di Sinarjaya, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Djibril Cemara Oetama dengan jumlah unit tersedia sebanyak 164 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 Juta dengan luas bangunan 34 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah, plester, aci, dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 serta batu kali dan struktur bertulang.

4. Griya Mutiara Rancabango

Berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Satria Griya Abadi dengan jumlah 48 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, genteng multiroof berpasir, dinding bata merah, plesteran, acian, dan cat. Lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan pasang sloof.

5. Putri Dinar Lestari

Rumah ini berlokasi di Tanjung Kamunung, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Yudha Perkasa Indonesia Jaya dengan 11 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng pletong, dinding bata merah diplester di cat tembok, lantai keramik putih 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah progres kerja di sektor perumahan. Salah satunya Wisma Atlet di Kemayoran siap diresmikan.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir, jadi total 10 tower," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan perkembangan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu per hari ini," ujar Menteri Ara.

Menteri Ara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk insentif likuiditas dalam rangka dukungan Bank Indonesia untuk program pemerintah di sektor perumahan.

"Supaya jelas, dari BI kami sudah mendapatkan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank itu ada uangnya di BI, dan itu BI siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun dan kami akan matangkan persiapannya besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu, untuk merealisasikan dalam rangka dukungan dari Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah baik yang dibangun atau direnovasi," jelas Ara.

Menteri Ara juga menyampaikan ada sejumlah kasus terkait perumahan yang harus diselesaikan. Seperti kasus pagar laut di PIK.

"Kasus pagar di PIK. Itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan hal itu dengan Pemda DKI, agar bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – Lima asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyusun peta jalan (road map) Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kelima asosiasi tersebut diantaranya Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas).

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan US$ 7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 135 triliun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Joko Suranto mengatakan kontribusi sektor properti itu merupakan capaian sebelum adanya Kementerian PKP. Sementara dengan kehadiran kementerian khusus perumahan seharusnya kontribusi sektor tersebut lebih meningkat, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki program besar yakni Program 3 Juta Rumah yang sudah disampaikan sejak kampanye pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.

“Pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung program yang mulia dan positif tersebut. Program 3 juta rumah ini merupakan bukti bahwa pemerintah baru ini menyadari bahwa sektor properti termasuk perumahan merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menekan kemiskinan,” kata Joko dalam acara konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya pengembang dari sebelum adanya Kementerian PKP telah banyak terlibat dengan Satgas Perumahan, dimana selama beberapa bulan satgas sudah banyak mendengarkan dan belanja masalah agar nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pasar, masyarakat dan pelaku usaha agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam menekan kemiskinan hingga ke pedesaan.

Namun, kata Joko, ketika Kementerian PKP ini sudah terbentuk, selama tiga bulan berinteraksi dan beberapa kali bertemu untuk memberikan masukan dan harapan pasar dan masyarakat, pada akhirnya harapan adanya kementerian ini dapat membuat kebijakan yang membuat situasi pasar lebih kondusif, ternyata tidak terwujud.

Justru menurutnya yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Diantaranya isu pemerintah bangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, rencana pembentukan central purchasing perumahan, pernyataan ada menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800.000 unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer.

“Alih-alih merumuskan kebijakan yang dapat memacu pembangunan rumah rakyat dan menyusun peta jalan (road map) perumahan, Kementerian PKP justru lebih memilih memicu ketidaknyaman pasar dan kegaduhan yang sangat kontraproduktif. Ini semua mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan.

Joko menambahkan, salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP. Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat. Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau.

“FLPP juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1% atau sangat rendah sekali,” paparnya.

Oleh karena itu, pengembang meminta agar FLPP yang sudah berjalan baik dan hanya memiliki kredit yang bermasalah sebesar 1% jangan dijadikan sebuah cara untuk mencari isu-isu yang tidak produktif dan terkesan mengaburkan kenyataan bahwa saat ini program FLPP belum dijalankan, skema pembiayaan belum diputuskan, apalagi road maps/blue print termasuk rencana kerja program 3 juta rumah juga belum ada hingga saat ini.

Dengan situasi yang kurang kondusif tersebut, pengembang mengambil empat sikap, yang pertama mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. “Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” katanya.

Kedua, pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketiga, pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP,” ujarnya.

Sikap keempat, mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 104 ribu unit kepada Presiden Prabowo.

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu," kata Maurarar, Selasa (18/2/2025).

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait proyek-proyek yang sudah siap untuk diresmikan, misalnya tiga tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet, kemudian tujuh tower wisma atlet sudah siap di April akhir.

Pria yang kerap disapa Ara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk insentif likuiditas dalam rangka dukungan Bank Indonesia untuk program pemerintah di sektor perumahan.

"Supaya jelas, dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank itu ada uangnya di BI, dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun," kata dia.

"Kami akan matangkan persiapannya besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu, untuk merealisasikan dalam rangka dukungan dari Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah baik yang dibangun atau direnovasi," lanjutnya.

Ara juga menyampaikan ada sejumlah kasus terkait perumahan yang harus diselesaikan. Misalnya, kasus adanya pagar di PIK sehingga terjadi adanya kesan rumah esklusif.

"Itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan hal itu dengan Pemda DKI, agar bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

"Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower," ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

"Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi," ujar Maruarar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, tiga tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan.

Adapun secara total, ada 10 tower yang disulap pemerintah untuk hunian ASN.

"Projek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menyampaikan, tujuh tower sisanya akan selesai direvitalisasi pada akhir April 2025.

"Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, sudah ada 104.000 rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diserahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan, total per hari ini 104.000 per hari ini," jelas Ara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.