MALANG - Longsor terjadi di beberapa titik di Kabupaten Malang , Jawa Timur. Material longsor sempat menutup jalan raya dari Malang ke Blitar dan Kediri, serta di perumahan yang berada di wilayah Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Longsor yang menutup Jalan Raya Kabupaten Kediri-Kota Batu, tepatnya terjadi di Dusun Talasan, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, di depan Warung Rawon Asri. Titik longsor kedua terjadi di antara Jalan Raya Malang-Blitar, melalui Ngantang dan Wlingi, serta titik ketiga longsor terjadi di perbukitan kawasan Perumahan Bumi Podo Rukun, Desa Sumbersekar, Kabupaten Malang.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyatakan, longsor di Dusun Talasan, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon ini membuat arus lalu lintas antara Kabupaten Kediri dan Kota Batu hingga Kota Malang, sempat tertutup. Longsor terjadi pada tebing setinggi 20 meter dan panjang 10 meter, dilaporkan terjadi pukul 16.30 WIB.



"Malam ini (tadi malam) jalur Malang-Kediri ditutup total untuk proses pembersihan material longsor oleh alat berat dari Bina Marga Jawa Timur," ucap Sadono Irawan dikonfirmasi, Rabu (29/1/2025) malam.

Longsor juga terjadi di wilayah Dusun Gombong, Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, yang menjadi akses jalan raya dari Kabupaten Malang ke Kabupaten Blitar, melalui Ngantang hingga Wlingi. Longsor disebut Sadono, terjadi pada tiga titik tebing, yang dilaporkan terjadi pukul 16.30 WIB.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di wilayah kecamatan ngantang dan sekitarnya mengakibatkan setidaknya 3 titik longsor Tebing setinggi kurang lebih 10 meter dengan lebar 15 meter menutup hampir seluruh bahu jalan dengan volume kecil dan sedang," jelasnya.

Arus lalu lintas di lokasi kejadian masih dilakukan buka tutup jalur, karena satu lajur masih tertutup material longsor. Saat ini proses pembersihan material longsor dilakukan oleh warga dan relawan kebencanaan, sembari menunggu kedatangan alat berat.

Peristiwa longsor juga terjadi di Perumahan Bumi Podo Rukun, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Video longsoran ini beredar viral di media sosial (medsos), dimana terlihat detik-detik longsoran dari tebing di dekat perumahan menimpa kebun jeruk dan aliran sungai di bawahnya.

"Longsor dilaporkan terjadi pada pukul 17.18 WIB. Dampaknya tebing setinggi kurang lebih 70 meter dengan lebar 100 meter, menimpa lahan kebun jeruk tertimbun longsor," katanya.

Proses pembersihan material longsor belum dilakukan karena lokasi minim penerangan, dan hujan yang masih turun di perumahan yang berada di tebing. "Untuk karya bakti akan dilakukan besok pagi oleh pemerintah desa dan warga sekitar, untuk pembersihan longsor," ujarnya.

Beruntung kata Sadono, dari laporan yang ada tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dalam tiga peristiwa longsoran di lima titik lokasi yang ada di Kabupaten Malang.

JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkomitmen mewujudkan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan Kementerian PDT dalam 100 hari kerja usai dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari dirinya menjabat.


"Kemendes PDT merupakan pengampu utama dalam mewujudkan Asta Cita yang ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, Kemendes PDT juga mendukung Asta Cita lainnya, di antaranya mendukung swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi produk unggulan dan pelestarian lingkungan di tingkat desa.



"Dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke 6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 aksi prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia," ujarnya.

Memasuki tiga bulan atau 100 hari kerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Yandri, pihaknya telah melakukan 9 program kegiatan. Antara lain, pertama penghematan anggaran.

"Kemendes PDT melakukan penghematan anggaran 2025 salah satunya belanja perjalanan dinas inj yang dihemat sebesar Rp51,2 miliar dari pagu perjalanan dinas sebesar Rp102,5 miliar atau 50%,? jelasnya.

Kedua, menetapkan arah pembangunan desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. "Ke-12 aksi tersebut merupakan arah kebijakan kementerian dalam rencana strategi 2025-2029," katanya.

Ketiga, konsolidasi pendataan BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menyebut ada 271 BUMDes yang sudah terdaftar pada aplikasi e-katalog LKPP. Dari jumlah tersebut, 69 BUMDes telah menayangkan produknya.

Dari produk yang ditayangkan, tercatat 444 jenis produk yang dapat mendukung Program MBG. "Diharapkan BUMDes dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan," ucapnya.

Keempat, penetapan kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan. Menurut Yandri, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi pemanfaatan minimal 20% dana desa setara Rp16 triliun untuk ketahanan pangan di desa.

Kelima, kunjungan kerja ke desa. Tujuannya untuk memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa. Yandri menyebut, sejak Oktober 2024 hingga saat ini dirinya bersama wakilnya Riza Patria telah mengunjungi 47 desa di Indonesia.

Keenam, menggelar lomba pemuda pelopor desa dan lomba desa. Ketujuh, Peringatan Hari Desa. Kedelapan yakni, kepedulian pelestarian lingkungan, desa rawan bencana dengan pendekatan desa berketahanan iklim. Terakhir kesembilan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dan mitra pembangunan.

KUNINGAN,iNEWS.ID–Tim Damkar Kabupaten Kuningan, Jabar, berhasil mengevakuasi seekor ular sanca kembang dari saluran air di Kampung Jatinunggal, Desa Karangtawang, Kecamatan Kuningan. Evakuasi dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang khawatir dengan keberadaan ular tersebut.

Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah mengungkapkan, bahwa ular pertama kali ditemukan oleh beberapa anak yang bermain di sekitar jembatan irigasi.

"Ular tersebut tersangkut di pipa saluran air dan berpotensi membahayakan warga sekitar, sehingga warga langsung menghubungi call center Damkar," ujarnya, Rabu (29/1).

Menanggapi laporan tersebut, empat personel Damkar Kuningan dikerahkan ke lokasi dengan menggunakan kendaraan rescue.

"Setibanya di lokasi, tim segera melakukan evakuasi menggunakan peralatan khusus. Proses ini berlangsung sekitar 15 menit hingga ular berhasil diamankan," terangnya.

Menurutnya, ular yang berhasil dievakuasi merupakan jenis sanca kembang atau Malayopython reticulatus, yang dikenal sebagai ular terpanjang di dunia. Meski tidak berbisa, ular ini tetap berbahaya karena lilitannya yang kuat.

"Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini," tukasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat, untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah masuknya ular ke pemukiman.

"Hindari tumpukan material bekas, pastikan rumah bersih, serta gunakan pengharum atau kapur barus yang dapat mengusir ular," pesannya.

Damkar Kuningan terus siaga dalam menangani kejadian serupa, dan mengajak masyarakat untuk segera melapor jika menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan.***

Editor : Andri Yanto

BEKASI, iNewsBekasi.id- Sebanyak 2.000 rumah yang dihuni 3.500 KK di Perumahan Villa Kencana, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Banjir mulai menggenangi jalanan hingga masuk ke rumah-rumah warga sejak Rabu, (29/1/2025) pagi.

Kapela Desa (Kades) Sukajadi, Amir Hamzah mengatakan, selain curah hujan yang tinggi, banjir tersebut disebabkan dari luapan Kali Pulo Sirih, yang menjadi pemicu utama meluapnya air merendam permukiman warga.

"Tentunya saat ini melihat banyak sekali rumah yang terendam banjir akibat genangan air yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi, dan juga disebabkan luapan air dari Kali Pulo Sirih yang ada di depan," katanya kepada wartawam di lokasi bajir, Rabu (29/1/2025).

Amir mengungkapkan, akibat banjir itu hampir merendam sebagian wilayahnya. Namun yang paling berdampak di Perumahan Villa Kencana sebanyak 2.000 rumah dan 3.500 KK.

"Kalau ketinggian airnya itu, rata-rata di atas 50-80 sentimeter," ungkapnya. Sejauh ini, lanjut Amir, pihaknya masih mendata sejumlah korban terdampak serta rumah dan pasilitas yang terandam banjir.

Berdasarkan data sementara, sebagian warga sudah mengungsi di tempat yang lebih tinggi. "Belum ada bantuan dari pihak mana pun yang masuk ke wilayah kami," katanya.

Editor : Wahab Firmansyah

Jakarta -

Pemerintah berencana mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema pendanaan bagi UMKM hingga Rp 500 juta. Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan Kemenko PM siap mendukung wacana ini.

"Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project," kata Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," sambungnya.

Cak Imin mengaku senang dengan wacana ini. Dia berharap banyak UMKM yang terlibat.

"Tapi secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini. Baik di sekolah, di lingkungannya, di zonanya, di desanya, ini semua terlibat. Tapi semua ini sedang penyempurnaan sistemnya," katanya.

Cak Imin pun berharap agar Badan Gizi Nasional bisa ikut bekerja sama dengan membuka peluang bagi UMKM untuk dapat bergabung menjadi mitra makanan bergizi gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(zap/idh)

BATAM, iNewsBatam.id – Warga Perumahan Central Hills, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan kesulitan dalam membangun masjid, meskipun permohonan hibah lahan untuk tujuan tersebut telah diajukan sejak lama.

Ketua Pembangunan Masjid Perumahan Central Hills, Harianto, mengatakan bahwa pemilik lahan dan pengembang terkesan memberikan informasi yang tidak sesuai, terutama terkait luas lahan perumahan.

"Perumahan ini awalnya dipromosikan dengan luas 55 hektare, namun yang benar adalah hanya 24,9 hektare yang bisa digunakan. Dan tidak ada lahan fasum untuk pembangunan masjid," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Permohonan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi untuk masjid yang diajukan oleh warga juga belum mendapatkan respons hingga saat ini. Harianto menambahkan, kebutuhan akan tempat ibadah sangat mendesak bagi sekitar 1.000 kepala keluarga di kawasan tersebut.

Berdasarkan aturan pengembangan perumahan, pengembang dan pemilik lahan diwajibkan menyediakan 30-40 persen dari total luas lahan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk tempat ibadah.

Namun, hingga kini, titik fasum atau fasos yang seharusnya disediakan oleh pengembang dan PT Menteng Griya Lestari (MGL) selaku pemilik lahan masih belum jelas, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batam belum memberikan jawaban yang memadai.

“Seharusnya Perkimtan sudah tahu lokasi fasum dan fasos, tapi hingga rapat terakhir pun mereka hanya bertanya tanpa memberikan solusi,” kata Harianto.

Warga juga mengungkapkan bahwa PT MGL terkesan menolak pembangunan masjid di Central Hills, meskipun seharusnya pemilik lahan memiliki kewajiban yang sama dengan pengembang.

Selain itu, dalam proyek-proyek sebelumnya, warga mencatat tidak ada fasilitas masjid atau musala yang memadai, dengan banyak fasum yang dialihkan untuk kepentingan komersial.

“Seharusnya pemilik lahan, pengembang, dan pemerintah sudah memikirkan kebutuhan tempat ibadah sejak awal, bukan malah mengalihkan fasum untuk kepentingan komersial seperti tempat kuliner,” tegas Harianto.

Warga juga mempertanyakan peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengawasi rencana tata ruang kawasan tersebut. Mereka berharap BP Batam memastikan bahwa lokasi untuk tempat ibadah telah dialokasikan sebelum mengeluarkan izin pembangunan perumahan.

Harianto berharap bahwa di bawah kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, masalah ini dapat segera diselesaikan.

Selain masalah pembangunan masjid, warga juga mengeluhkan mangkraknya pengembangan tahap kedua perumahan yang sudah terbengkalai sejak 2021, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi warga Central Hills.

Jika masalah hibah lahan fasum untuk masjid tidak segera diselesaikan, Harianto menyatakan bahwa warga akan membawa masalah ini ke DPRD Batam dan menyurati Kementerian terkait untuk mencari solusi.

“Kami sudah menunggu lebih dari tiga minggu sejak rapat terakhir dengan Perkimtan, namun belum ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami akan melibatkan DPRD Batam agar masalah ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Editor : S. Widodo

kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, iNewsBekasi.id- Diguyur hujan deras sejak Selasa (28/1/2025) malam membuat Perumahan Villa Kencana di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30-60 cm, sehingga sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Salah satu warga, Evi mengaku memilih mengungsi karena air sudah mulai masuk ke rumahnya, terlebih akses jalan yang sudah terputus menyulitkan aktivitasnya.

"Baru semalam banjir sih, belum masuk sih ke rumah cuma khawatir aja punya balita juga sih, kalau punya stok makanan sih enak ya, baru depan aja. Akses jalan sudah ditutup semua, mau ngungsi lah soalnya tahun kemarin itu biasanya sampai 5 hari kalau begini tuh," kata Evi, Rabu (29/1/2025).

Sementara itu, Ketua RT 02 Bambang Aminullah mengatakan, banjir yang merendam permukiman warga di wilayah terjadi di enam RT dan 2 RW dengan ketinggian 30-60 cm akibat adanya curah hujan yang tinggi juga adanya luapan air dari kali Cikarang.

"Kondisi banjir di sini sudah merata jadi hampir semua blok, banjir mulai naik semalam jam 9 malam, ketinggian bertambah karena ada dua sumber dari curah hujan yang tinggi sama limpasan Kali Cikarang," ujarnya.

Bambang menuturkan, ada sekitar 2.400 jiwa terdampak akibat adanya banjir sejak semalam. Sejauh ini sebagian warga sudah ada yang memilih mengungsi ke posko-posko yang disediakan pengurus-pengurus RT.

"Per blok diperkirakan sekitar 200 KK ada yang 250 KK jadi 6 blok itu sekitar 2.400 Jiwa. Paling parah di Blok EE, CC, sama Blok B itu ketinggian sudah 80 cm, akses jalan sudah terputus pintu masuk dan keluar Villa Kencana itu ditutup," ujarnya.

"Sudah beberapa yang mengungsi karena air yang sudah mulai masuk ke rumah-rumah jadi warga mulai siap-siap mengungsi ada juga yang mengungsi di posko blok-blok," lanjutnya.

Bambang mengaku saat ini juga terus berkoordinasi untuk mendirikan posko pengungsian di tingkat desa, mengingat curah hujan yang masih tinggi ketinggian air pun masih terus bertambah sehingga pihaknya telah mengajukan bantuan perahu karet guna evakuasi warga.

 

 

Editor : Wahab Firmansyah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan Suropati Residence di Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (28/1/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (29/1/2025) pukul 08.30 WIB, banjir merendam sejumlah blok perumahan, antara lain Blok E, Blok F, Blok J, dan Blok D di RW 08 Desa Srimukti.

Di lokasi tersebut, ketinggian air mencapai 40 sentimeter hingga 50 sentimeter. Akibat banjir, akses jalan di blok ini terputus hingga menyebabkan beberapa kendaraan roda dua yang melintasi area tersebut mogok.

"Banjir dari (Selasa) jam 22.00 WIB, sampai sekarang belum surut-surut," kata Umi Kalila (29), warga Blok E saat ditemui di lokasi, Rabu.

Selain faktor curah hujan, Umi mengungkapkan, banjir yang terjadi di wilayahnya juga disebabkan karena sistem drainase yang buruk dan belum adanya resapan air atau danau.

"Enggak ada, irigasi juga enggak ada, harusnya ada danau (untuk menampung air)," keluh Umi.

Umi menambahkan, warga sudah beberapa kali menemui PT Mitra Tata Griya selaku pengembang perumahan untuk meminta perbaikan drainase dan pembangunan resapan air.

Dari pertemuan ini, pihak pengembang menjanjikan akan memenuhi permintaan warga. Akan tetapi, hingga kini janji tersebut tak kunjung terealisasi.

"Sampai sekarang belum, padahal warga sudah beberapa kali demo," tegas Umi.

Warga lain, Nada Tri Fani (27) juga menyampaikan, banjir terjadi karena belum adanya saluran pembuangan air yang memadai.

"Saluran tersumbat, dari perumahannya (pengembang) belum ada pembuangan air," imbuh dia.

Bogor -

Hujan deras dan luapan Sungai Cibarengkok mengakibatkan banjir di Desa Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir merendam 330 rumah hingga Jalan Transyogi Cileungsi-Jonggol.

"Banjir dengan ketinggian kuranglebih 30-45 cm, sehingga merendam perumahan dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani, Selasa (28/1/2025).

"(Banjir) Dikarenakan hujan deras dengan intensitas yang lama sehingga mengakibatkan debit air Sungai Cibarengkok meluap dan mengakibatkan banjir," imbuhnya.

Adam menyebutkan, ada 330 kepala keluarga atau 934 jiwa yang menghuni 330 rumah di perumahan Desa Situsari terdampak akibat banjir.

"Korban terdampak (perumahan) Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi dengan jumlah penghuni kurang lebih 330 KK (Kepala Keluarga), 934 Jiwa," kata Adam.

"Perumahan Desa Situsari memiliki kurang lebih 520 unit rumah, kemudian yang sudah dibangun kurang lebih 380 unit, dan yang sudah huni kurang lebih 330 Unit rumah," imbuhnya.

Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut. Akses Jl Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah bisa dilalui kendaraan.

"Kondisi terkini banjir Desa Situsari dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat," kata Adam.

Lihat juga Video: Ratusan Rumah Warga di Lumajang Terendam Banjir Gegara Sungai Meluap

[Gambas:Video 20detik]

(sol/ygs)