SALATIGA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinasi ini dianggap penting untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.

"Saya ke Salatiga untuk mengecek program quick win, semua baik. Tapi ada PR yang harus segera dilakukan, yakni koordinasi soal kerjasama dengan BGN karena belum ada SPPG," ujar Wihaji pada Minggu (20/4/2025).

Wihaji menekankan pentingnya SPPG untuk mendukung anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Itu harus segera dilaksanakan karena sangat membantu mereka. Mereka harus dapat makanan bergizi gratis (MBG)," tambahnya.

Mengenai program quick win, Wihaji menilai bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik.

"Penanganan stunting sudah baik, lansia berdaya dan taman asuh anak sudah jalan. Ini harus sesuai pesan Presiden, kurangi diskusi, terjun ke lapangan, dan segera selesaikan masalah," paparnya.

Dia menjelaskan bahwa terdapat lima program unggulan dalam quick win kementerian.

Pertama, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang bertujuan memperkuat peran orang tua, khususnya ibu, dalam pencegahan stunting.

Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang memberikan dukungan dan pengasuhan yang tepat untuk anak-anak usia dini.

Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) bertujuan mengoptimalkan peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak.

Keempat, Lansia Berdaya memberikan perhatian dan dukungan pada lansia agar tetap produktif dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.

Terakhir, AI Superapps Keluarga Indonesia adalah pengembangan aplikasi yang memberikan informasi dan layanan terkait keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

Wihaji berharap bahwa dengan adanya program yang tepat guna, akan tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. "Dengan demikian, SDM Indonesia mampu memberi solusi di dunia kerja dan memiliki daya saing. Tugas saya mengendalikan pendudukan di era bonus demografi, ini ikhtiar dengan prinsip SDM Indonesia harus bagus," tutupnya.

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan tutup usai merugi hampir Rp 1 miliar karena belum dibayar.

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari BGN, lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Kekhawatiran terkait program MBG ini sempat diangkat dalam perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025).

Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan agar program MBG tak dikorupsi.

Libatkan Kodim dan Kepolisian

Prabowo mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Percaya Diri MBG akan Berhasil

Kendati demikian, Prabowo mengaku percaya diri dengan keberhasilan program MBG untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.

Kepercayaan dirinya juga semakin kuat setelah ia bertemu dengan mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang juga memiliki program MBG di negaranya.

"Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia cerita, Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Kita 82 juta dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di Cimahi, Jawa Barat, menyerap produksi sapi perah dari kawasan Jatinangor, Sumedang, hingga 150 liter per hari.

Sandi Andriana, manajer Nusa Dairy Indonesia yang saat ini menyuplai susu untuk SPPG Kota Cimahi, menjelaskan program MBG menjadi pasar baru, bahkan adanya program itu ikut mendorong mereka menambah kapasitas produksi agar memenuhi permintaan yang mencapai 370 liter susu per hari.

“Untuk 3.500 siswa itu yang dibutuhkan 370 liter, sedangkan volume susu yang diproduksi dari sapi di daerah sini hampir 150 liter. Melihat peluang ini, kami akan berusaha untuk menambah populasi sapi sesuai kapasitas kandang,” kata Sandi sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi melayani Makan Bergizi Gratis untuk 3.500 siswa di beberapa sekolah di Kota Cimahi. SPPG itu bekerja sama dengan Koperasi Jagri untuk memberikan susu kepada para siswa sebanyak tiga kali per pekannya.

Oleh karena itu, Sandi menyebut peternak sapi tempatnya bekerja pun berencana merekrut lebih banyak pekerja untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi hingga 370 liter per hari.

Dia menilai usaha susu sapi yang merupakan UMKM berkembang maka itu juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

“Warga di sini awalnya petani serabutan. Setelah ada program ini, kami rekrut bekerja di sini. Dampak (program MBG) ada peningkatan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat,” sambung Sandi.

Dalam kesempatan terpisah, Adam Darmawan, pengelola SPPG Kota Cimahi, menjelaskan sejauh ini pihaknya juga bermitra dengan kelompok peternak sapi perah di sekitar kota untuk mengisi kekurangan produksi susu sapi dari peternakan sapi perah di Jatinangor.

“Nah di sini (Nusa Dairy), sapi perah ini menghasilkan sekitar 150 liter per hari untuk kebutuhan satu dapur itu masih kurang. Jadi, kami bermitra dengan kelompok peternak di sekitar sini,” kata Adam.

Dia menilai MBG menjadi peluang bisnis yang besar dan punya manfaat ekonomi yang cukup tinggi untuk pelaku UMKM dan masyarakat.

“Kami sangat bangga bisa turut serta dalam program membangun bangsa terutama program Bapak Presiden. Saya merasakan dampak yang sangat besar secara pribadi, kelompok, maupun lingkungan. Terima kasih Bapak Presiden,” kata Adam.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Jumlah SPPG dan penerima Makan Bergizi Gratis terus bertambah tiap waktunya. Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan per 17 Januari 2025, ada 238 SPPG yang beroperasi untuk memenuhi Makan Bergizi Gratis (MBG) di 31 provinsi. Dari angka itu, jumlah penerima manfaat MBG pun menjadi 650.000 orang.

Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, 15–17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru, (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah daerah setempat kembali berlanjut mulai pekan depan setelah sempat berhenti sejak Ramadhan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal di Pekanbaru, Sabtu, menyampaikan program MBG di sekolah Pekanbaru kemudian juga terhenti usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

"Jadi memang usai libur Lebaran ini belum berjalan, karena masih ada beberapa administrasi lagi yang perlu disiapkan," kata Jamal.

Sejauh ini, ucap dia, program MBG telah dilaksanakan di puluhan sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sekolah penerima itu merupakan sekolah yang terdekat dengan dapur umum, tempat memasak makan program tersebut.

Sementara terkait penambahan sekolah penerima program, ia menyebutkan hal itu ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana Makan Bergizi Gratis. Pihaknya hanya memberikan data sekolah karena ketentuannya harus dekat dengan dapur umum.

"Yang jelas, kalau sekolah yang sudah dapat dari awal, itu tetap menerima selama program ini berjalan," tuturnya.

Program MBG di Pekanbaru dilaksanakan pada awal Januari 2025 dengan ribuan siswa dari 8 sekolah yang pertama mendapatkannya. Pada tahap awal itu baru dilaksanakan di Kecamatan Tuah Madani. terdiri dari 3 TK, 3 Sekolah Dasar, 1 MTS dan 1 SMA.

"Untuk pendistribusian makan siang berbeda-beda dan menyesuaikan dengan jam istirahat sekolah," ujarnya.*

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan ikut campur lebih dalam terkait konflik internal antara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata dan Yayasan MBN.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya, kata Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya dikabarkan bahwa dapur MBG Kalibata dimintai Rp 400 juta oleh Yayasan MBN. Permintaan uang ratusan juta ini dilakukan di tengah proses hukum atas dugaan penggelapan uang hampir Rp 1 miliar untuk pembayaran program MBG yang dilaporkan dapur MBG Kalibata terhadap Yayasan MBN.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Pemilik dapur MBG Kalibata Ira Mesra mengatakan, dirinya telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tagihan yang diminta tersebut sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Dadan juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana irit bicara soal munculnya tagihan Rp 400 juta kepada pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Ira Mesra Destiawati, oleh Yayasan MBN.

“Itu pasti terkait perjanjian di antara mereka berdua. Kita tidak ingin terlibat dalam masalah internal,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Persoalan tagihan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan antara dapur MBG Kalibata dengan yayasan MBN. Pihak dapur sebelumnya menduga yayasan MBN menggelapkan anggaran MBG sebesar hampir Rp 1 miliar.

Akibat persoalan ini, aktivitas dapur MBG yang dikelola Ira sempat berhenti. Namun, kini dapur tersebut kembali beroperasi, meski menggunakan kocek pribadi Ira.

Dadan menekankan bahwa BGN tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Program MBG, terutama dalam memastikan hak penerima manfaat tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di lapangan.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Padahal, Ira mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tudingan ini sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal.

Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

“Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).

Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi - Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.

JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng agar menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan. Dia menyinggung tentang adanya kasus kualitas menu MBG di salah satu kabupaten di Jateng yang kurang layak.

"Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” kata Taj Yasin usai berkegiatan di Kabupaten Kudus, Jumat (18/4/2025).

Dia mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Proses evaluasi akan dilaksanakan berkala kepada elemen pelaksananya. “Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Gus Yasin mengungkapkan, sejauh ini terdapat 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng. “Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada lima dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh sekda kabupaten/kota di Jawa Tengah di Semarang untuk koordinasi,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi itu penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa setiap kabupaten nantinya akan dibangun tiga SPPG baru oleh pemerintah pusat. “Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” kata Gus Yasin.

Pemprov Jateng sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Saat ini BGN tengah menyeleksi SPPG-SPPG tersebut.

Dugaan keracunan

Pada Senin (14/4/2025) lalu, setidaknya 60 siswa dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Batang, Jateng, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi mi dalam menu MBG. "Untuk perkembangan yang bergejala setelah mengonsumsi makanan dari MBG pada tanggal 14 itu sampai sekarang update-nya ada 60 orang," ungkap epidemiolog Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang, Khairunnisa, mewakili Kepala Dinkes Batang Didiet Wisnuhardanto, ketika dihubungi via telepon, Rabu (16/4/2025).

Khairunnisa menambahkan, ke-60 siswa yang diduga mengalami keracunan MBG itu tersebar di beberapa sekolah. Rinciannya yakni TK Salimah (2 siswa), SDN Proyonanggan 5 (19 siswa), TK Al Karomah (3 siswa), TK Aisyiah (2 siswa), SMPN 1 Batang (10 siswa), SDN kauman 1 (9 siswa), SDN Kauman 6 (13 siswa), dan SDN Kauman 3 (2 siswa).

Menurut Khairunnisa, para siswa yang diduga keracunan MBG mengalami sejumlah gejala, antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. "Sebagian besar sih mual," ucapnya.

Dia mengungkapkan, para siswa yang diduga keracunan tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit. Khairunnisa mengeklaim, kondisi mereka pun kini sudah membaik dan telah kembali bersekolah.

Ada dugaan bahwa para murid mengalami gejala-gejala seperti keracunan akibat mengonsumsi mi yang menjadi menu karbohidrat MBG pada Senin lalu. Namun Khairunnisa menyampaikan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui uji laboratorium.

"Semua makanan yang kemarin dikonsumsi itu kami kirimkan samplingnya ke Balai Kesehatan PAK Semarang. "Sampel yang kami periksa ada mi, sayur sawi, sama telur dadar. Itu sampel sudah kita kirim," kata Khairunnisa dengan menambahkan bahwa hasil uji lab akan diketahui dalam dua pekan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Tangerang Selatan terus bergerak maju. Namun, di balik progres positifnya, tantangan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Deden Deni, menyampaikan bahwa program MBG kini telah menjangkau lima kecamatan dari tujuh wilayah yang ditargetkan.

“Dulu lima sekolah, sekarang udah ada di Serpong ada dua dapur. Untuk yang di Ciater penerima manfaatnya bisa sampai 3.500,” ungkap Deden saat ditemui, Jumat (19/4/2025).

Dapur umum yang sudah beroperasi tersebar di Serpong (dua lokasi), Ciputat Timur, Pamulang, dan Ciputat.

Sementara dapur di Pondok Aren direncanakan mulai beroperasi pada Senin mendatang.

“Yang belum itu di Kecamatan Setu dan Serpong Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada, dan per kecamatan minimal sudah ada pelayanan makan bergizi gratis,” ujar Deden.

Sejauh ini, Deden mengemukakakn, pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada komplain kaitan dengan kualitas makanan, dengan distribusi makanan normal-normal saja,” jelas Deden.

Namun demikian, Deden tak menampik bahwa jumlah dapur yang tersedia masih jauh dari kata ideal.

Dengan jumlah siswa dari jenjang PAUD hingga SMP yang mencapai sekitar 300.000, Pemkot Tangsel diperkirakan membutuhkan sekitar 70 dapur untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.

Titik padat dan tantangan lahan

Distribusi dapur juga harus mempertimbangkan kepadatan sekolah di wilayah tertentu.

“Yang padat tentu di beberapa kecamatan kayak di Pamulang, Ciputat, Pondok Aren, ini termasuk yang cukup padat sekolahnya,” terang Deden.

Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan hingga tingkat kelurahan untuk memudahkan penentuan titik strategis pendirian dapur.

Namun, keterbatasan lahan masih menjadi kendala utama, terutama di Kecamatan Setu dan Serpong Utara.

“Setu sama Serpong Utara kami sedang mencari lahan untuk pendirian dapur,” kata Deden.

Saat ditanya kemungkinan seluruh siswa menerima manfaat MBG di akhir 2025, Deden menyebut, hal itu bergantung pada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita koordinasi memberikan informasi data penerimaan manfaat. Selain itu, juga menyampaikan potensi lahan dan opsi kerja sama dengan pihak ketiga,” ucap Deden.

Meski jalan masih panjang, pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan program ini.

“Yang jelas setiap saat kami koordinasi untuk peningkatan penerimaan manfaat makan bergizi gratis,” kata Deden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin yang melihat fakta tersebut mengatakan, belum dibayarkannya dana sebesar Rp 975,3 juta kepada mitra dapur MBG di Kalibata bukanlah kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan yayasan.

Diketahui, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) merupakan pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bermitra dengan dapur MBG di Kalibata.

"Ini pandangan objektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya," ujar Zainul lewat keterangannya, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Lanjutnya, kerja sama antara BGN dan yayasan secara prosedur telah berjalan sesuai koridor.

Namun, yayasan diduga mengalami keterbatasan permodalan maupun infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis layanan katering.

"BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama," ujar Zainul.

Adanya kasus tersebut, ia menekankan pentingnya tiga pengawas di setiap SPPG, yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi.

"Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya," ujar Zainul.

Curigai Oknum Yayasan

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Kecurigaan itu muncul usai Ira menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

"Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, Jumat.

Meski belum menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud, Danna menegaskan bahwa oknum tersebut berperan cukup penting baik di yayasan maupun dalam pelaksanaan program MBG Kalibata.

"Tapi yang jelas tadi pendalamannya kepada satu orang itu yang bisa dibilang aktor utamanya lah," ungkap Danna.

Pemeriksaan juga menyoroti perbedaan antara isi perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan di lapangan.

Dalam perjanjian, disebutkan bahwa anggaran per porsi makanan MBG adalah Rp15.000. Namun dalam praktiknya, angka tersebut berubah menjadi Rp13.000.