Jakarta -

Rumah subsidi merupakan salah satu pilihan hunian terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah subsidi bukan hanya di kota-kota besar saja, melainkan merata di semua provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten.

Salah satu perumahan yang menyediakan rumah subsidi di Banten adalah Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan.

Menurut pihak Marketing MGK, Lily Antony rumah subsidi yang tersedia di Perumahan MGK sekitar 350 unit yang dibagi dalam 2 cluster yakni 200 unit di Cluster Kirana dan sekitar 150 unit di Cluster Permai. Ke depannya akan ada tambahan unit dan sedang dibangun. Selain itu, akan ada pula bangunan ruko komersial yang dapat disewa.

"Cluster Kirana full sekarang, Cluster Permai kurang lebih 150 unit (terjual)," kata Lily kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Ada pun harga jual rumah subsidi di sini Rp 166 juta per unit. Memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Di belakang ada ruang terbuka hijau untuk menjemur pakaian dan dapur terbuka.

Plafon rumah cukup tinggi yakni 3,5 meter sehingga rumah terasa sejuk meskipun di tengah hari terik.

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 dan rekor MURI sebagai Perumahan Subsidi Pertama yang Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Air yang digunakan berasal dari PDAM. Menurut salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati, kualitas air cukup baik, meskipun di awal warna airnya agak keruh.

"Di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik.

Untuk listrik masing-masing rumah diberi kapasitas 1.300 watt. Warga diperbolehkan memasang AC, alat elektronik, hingga CCTV di rumah.

Nanik mengatakan setelah 5 tahun menempati rumah tersebut, warga diperbolehkan untuk merenovasi. Ia mengambil KPR selama 15 tahun dengan bunga flat. Setelah KPR dilunasi, warga akan mendapat SHM atau Sertifikat Hak Milik.

"Paling nunggu 5 tahun baru boleh direnovasi terserah kita," ujarnya.

Selama masa perawatan, warga belum boleh memasang pagar di depan rumah, tetapi untuk kanopi di halaman diperbolehkan. Kemudian, per rumah dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp 60.000.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berkunjung ke Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, melihat kondisi rumah subsidi hari ini.

Dalam sambutannya, AHY meminta ke depannya agar penyediaan rumah bukan hanya murah bagi masyarakat tetapi memperhatikan pelestarian lingkungan.

"Green konsep, ini penting karena Indonesia harus membangun infrastruktur dengan tetap pelestarian alam dan kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan," kata AHY dalam acara Kunjungan Kerja di perumahan tersebut.

(aqi/das)

SERANG, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap konsep rumah subsidi ke depan, mengacu pada konsep green housing, dan dapat diterapkan pada program 3 juta rumah. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan sinergi pemerintah agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan berkualitas.

“Konsep green housing ini juga menjadi keharusan dan masa depan kita semuanya karena dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter seperti harus dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang-ruang terbuka,” ujar AHY saat meninjau rumah subsidi di Mulia Gading Kencana (MGK), residence Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024). 

Dalam kunjungannya tersebut AHY didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirai.  

AHY menjelaskan rumah subsidi tersebut mengusung konsep green housing dan memenuhi unsur ruang terbuka serta penggunaan energi yang efisien sehingga masyarakat bisa menghemat penggunaan lampu.

“Kemudian juga agar penggunaan energi ini bisa semakin efisien, artinya gak perlu setiap saat pasang lampu, nyalakan lampu, tapi karena matahari juga bisa langsung dinikmati oleh para pengguni rumah, termasuk efisiensi air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut AHY, ke depan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan yang terjamin,” pungkasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menambahkan, konsep green housing ini sangat penting dan memiliki ekosistem yang baik, mencakup developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen. Adapun rumah subsidi di MGK tersebut juga dekat dengan perkantoran.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” tandas Maruarar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SERANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menghadiri acara Akad Massal KPR BTN di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP memuji Kementerian BUMN yang berhasil mendorong BTN dalam dua bulan masa pemerintahan Prabowo berhasil menyalurkan KPR 30.000 unit termasuk kepada tukang mie ayam bakso atau pekerja informal tanpa slip gaji.

Kegiatan akad massal serentak ini merupakan rangkaian HUT KPR BTN ke 48 tahun.

SERANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menghadiri acara Akad Massal KPR BTN di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP memuji Kementerian BUMN yang berhasil mendorong BTN dalam dua bulan masa pemerintahan Prabowo berhasil menyalurkan KPR 30.000 unit termasuk kepada tukang mie ayam bakso atau pekerja informal tanpa slip gaji.

Kegiatan akad massal serentak ini merupakan rangkaian HUT KPR BTN ke 48 tahun.

Medan -

Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sei Kambing Medan mengalami kenaikan harga jelang natal dan tahun baru 2025 (Nataru). Salah satunya yakni cabai rawit dari harga Rp 28 ribu/kg menjadi Rp 44 ribu/kg.

Berdasarkan pantauan detikSumut di Pasar Sei Kambing, Kamis (12/12/2024), selain cabai rawit, harga bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Sementara untuk cabai merah dan tomat mengalami penurunan.

Untuk cabai merah, kini dibanderol dengan harga RP 20 ribu/kg dari sebelumnya Rp 24 ribu/kg.

Salah seorang pedagang, Hermina mengatakan harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan jelang natal dan tahun baru 2025. Namun, ada juga yang mengalami penurunan.

"Harga cabai rawit sudah naik sejak beberapa bulan lalu, untuk cabai merah mengalami penurunan harga, harga tomat turun, untuk harga bawang merah dan bawang putih juga naik," kata Herimina kepada detikSumut, Kamis (12/12/2024).

Sementara pedagang lainnya bernama Anto juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut bahwa jelang Nataru beberapa bahan pokok mengalami kenaikan.

"Harga bawang merah naik hingga seharga Rp 32.000/kg, sama cabai rawit juga naik jadi Rp 44.000/kg," ujarnya.

Kemudian, harga daging ayam juga mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir. Harga daging ayam sebelumnya Rp 34.000/kg naik menjadi Rp 36.000/kg.

Berikut daftar harga bahan pokok di Pasar Sei Kambing Medan:

• Beras premium: Rp 15.000/kg
• Gula kristal putih: Rp 18.000/kg
• Daging sapi: Rp 130.000/kg
• Daging ayam ras: Rp 36.000/kg
• Garam halus: 10.000/kg
• Garam kasar: Rp 10.00/kg
• Cabai merah: Rp 20.000/kg
• Cabai rawit: Rp 44.000/kg
• Cabai keriting: Rp 28.000/kg
• Tomat: Rp 12.000/kg
• Bawang merah: Rp 32.000/kg
• Bawang putih: Rp 44.000/kg

(dhm/dhm)

Medan -

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan jadi PSN Harga tanah untuk membangun 3 juta rumah tidak akan naik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dengan menjadi PSN, program 3 juta rumah akan lebih mudah dijalankan. Usulan agar program 3 juta jadi PSN muncul setelah dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah.

"Salah satu yang Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," ujarnya dikutip detikProperti Kamis (12/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur politisi yang akrab disapa Ara itu.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut salah satu masalah yang harus dihadapi dalam merealisasikan program ini adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron.

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah. "Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

(astj/astj)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut potensi rumah murah dengan skema subsidi di Serang, Banten, mencapai 631 ribu unit pada 2025. Ara mengatakan potensi ini harus didukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi disampaikan bahwa dari manajemen stok ada 142 ribu yang sudah ready dan yang siap dibangun ada 429 ribu, artinya potensi untuk 2025 ada 631 ribu," kata Ara saat penyaluran KPR BTN dalam program 3 juta rumah di Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia mengatakan BTN pada pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 bulan sudah menyalurkan 29 ribu rumah untuk masyarakat. Potensi skema rumah subsidi menurutnya perlu kolaborasi.

"Bagaimana ini kita akan coba bantu sekuat-kuatnya, karena dengan membantu pengembang sehingga membuat rumah berkualitas terjangkau dan murah, dengan membantu BTN bisa akad itu sama saja membantu target kami 3 juta rumah," paparnya.

Ara juga meminta pengembang agar menyediakan rumah murah tapi berkualitas. Pemerintah mendukung iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Dia menyebut bank juga tidak akan membuat sulit pengembang yang ingin mendukung program pemerintah untuk rumah murah.

"Negara menurut saya harus pro ke kepentingan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu rumah terjangkau, murah dan berkualitas," ucapnya.

Simak juga Video 'Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/idn)

Jakarta -

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Ahmad Syarifudin mengungkapkan bahwa Peknas siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Gizi Nasional, dan Peknas diyakininya bisa menekan angka kemiskinan .

?Kami memiliki data riil dari jaringan kami hingga tingkat ranting yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program,? ungkapnya di sela Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan yang digelar pada Minggu (8/12/2024) siang hingga Senin (9/12/2024) di Hotel Tavia, Jakarta Pusat.

Ahmad menekankan bahwa Peknas akan fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi dan program gizi. ?Dengan sinergi yang kuat antara Peknas, BP Taskin, dan Badan Gizi Nasional, kami yakin angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,? katanya.



Adapun kegiatan itu digelar DPP Peknas dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas se-Indonesia. Dalam sesi paparan, Badan Gizi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo memaparkan strategi unggulan mereka melalui Program Makan Siang Bergizi (PMSB).

Program ini dijelaskannya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat miskin sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, penerima manfaat utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan siswa sekolah. ?Peningkatan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga partisipasi sekolah serta produktivitas ekonomi,? ujar Nyoto Suwignyo.

Selain itu, Program Makan Siang Bergizi menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Strategi ini termasuk dalam Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) yang melibatkan petani, pengolah makanan, dan UMKM. Pilot project di Warung Kiara, Sukabumi telah membuktikan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.

Dalam presentasi sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti pentingnya integrasi antara program gizi dan industrialisasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ekosistem berbasis sembilan sektor industri dapat menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan. ?Industrialisasi yang inklusif dapat menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat miskin diberdayakan melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan inovatif,? ujarnya.

Budiman menuturkan bahwa koperasi modern dapat menjadi penghubung antara masyarakat miskin dengan pasar global. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian pintar dan perikanan pintar, yang sudah diujicobakan di beberapa wilayah. Dia menilai, sinergi antara program seperti PMSB dan koperasi modern akan mempercepat pencapaian visi kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Adapun kegiatan selama dua hari ini ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan pembicara. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil diskusi ini bakal menjadi panduan untuk langkah-langkah konkret selanjutnya di tingkat nasional maupun daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menydukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis,” Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menegaskan, kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah menetapkan anggaran program makan bergizi gratis di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Badan Gizi Nasional memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hidran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hidran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hidran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.