Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan rumah singgah untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Langkah itu merupakan rangkaian penanganan jangka pendek dan jangka panjang penanganan kejadian kebakaran tersebut.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah tersebut sebagai tempat pengungsian sementara untuk membantu para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Kami (Kementerian PKP-red) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah singgah," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Kebakaran dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (12/12/2024).

Fahri menambahkan, guna penanganan peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga menyiapkan penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.Dalam jangka pendek, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa secara cepat menjadi rumah singgah.

Penanganan jangka pendek ini menurut Wamen PKP diperlukan agar para korban kebakaran yang tinggal di pengungsian bisa segera berpindah kepada kehidupan yang lebih normal di rumah singgah dengan fasilitas yang memadai. Selain itu ia mengatakan bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang pilihan-pilihan yang ada ke depan bagi mereka yang mengalami musibah ini.

"Itu tadi arahan dari Pak Menko PMK, saya kira cukup tegas karena beliau memang cukup menjadi tokoh senior kami di Kabinet. Jadi sangat terarah tadi penanganan ke depannya," kata Wamen Fahri.

Pada tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah tempat tinggal masyarakat akan melakukan penataan ulang permukiman padat penduduk. "Kalau bisa memang dipindahkan ke rumah susun, sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemda DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," katanya.

Sementara itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk membahas terkait penanganan kebakaran di Kemayoran tepatnya di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi selama di dalam pengungsian, baik itu Pemprov DKI,kemudian juga pemerintah lintas kementerian yakni Kementerian Sosial,Kementerian PU dan Kementerian PKP dan juga kementerian lain, termasuk swasta dan BUMN telah berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,meringankan beban dari para keluarga yang terdampak yang berada di dalam pengungsian," terangnya.

Dikatakan Menko PMK, pemerintah menyadari bahwa keluarga korban kebakaran tidak boleh terlalu lama di pengungsian.Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penanganan bersama untuk memikirkan, dan merancang solusi dengan kepindahan pengungsi ke rumah singgah.

"Pak Fahri sebagai Wamen PKP secara tegas tadi mengusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak.Saat ini, nanti Pak Wamen PKP dan juga Pemprov DKI, dan juga Dirut Kemayoran akan meninjau ke lapangan ke beberapa rusun yang tersedia yang akan kita alokasikan sebagai rumah singgah," kata Menko PMK.

Seperti diberitakan, kebakaran besar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 lalu menghanguskan 197 bangunan. Sebanyak 594 kepala keluarga dengan total 1.520 jiwa terdampak kebakaran. Saat ini, para korban ditempatkan di pengungsian sementara, termasuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon 09 serta beberapa tenda yang didirikan di lahan kosong.

Serang (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hampir 30.000 unit melalui Bank BTN dalam dua bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar di acara Akad KPR Massal di kawasan Taktakan, Serang, Kamis.

Adapun dalam acara Akad KPR Massal tersebut, diikuti oleh 235 calon debitur, mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, sebanyak 225 unit, sementara KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad KPR Massal serentak dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut Akad KPR Massal tersebut juga sangat mendukung target dari Kementerian PKP dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam kesempatan itu Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal seperti pedagang bakso dan penjual di warung sayur.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

"Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujar Doni.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran KPR dari 20 Oktober-5 Desember sudah sebanyak 28.386 unit.

Nixon mengatakan rata-rata pendapatan para debitur adalah kurang lebih Rp3,5 juta per bulan. Kemudian total potensi tahun 2025 penyaluran KPR FLPP Sejahtera stoknya 631.978 unit.

Lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita, sedangkan 81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, kata Nixon

Nixon mengatakan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga delapan persen pertumbuhan ekonomi dan nol persen kemiskinan dapat terwujud.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan mempersiapkan rumah singgah bagi para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri untuk Penanganan Pasca Bencana Kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong bisa pindah ke rumah singgah," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/12/2024).

Dikatakan, menyikapi peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga telah memikirkan penanganannya dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam konsep jangka pendek, menurut Fahri, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah singgah.

Hal ini diperlukan agar para korban kebakaran bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di rumah singgah.

"Nah barulah nanti di tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang kebetulan diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah-wilayah tempat tinggal masyarakat yang agak bertumpuk-tumpuk supaya lebih rapi,” jelasnya.

“Kalau bisa, memang dipindahkan ke rumah susun sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemprov DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," lanjut Wamen Fahri.

Selain itu, bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang berbagai pilihan penyelesaian bagi mereka yang mengalami musibah ini.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK, Pratikno menegaskan pemerintah sepenuhnya menyadari keluarga terdampak bencana tersebut tidak boleh berlama-lama di pengungsian.

Oleh karena itu, telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri yang salah satu agendanya membahas mengenai tempat tinggal bagi para korban.

“Kami akan merancang agar perpindahan ke rumah singgah ini cepat dilakukan sehingga kehidupan warga terdampak tidak bermasalah terlalu lama,” jelas Menko PMK.

Sebagai tindak lanjut, Wamen PKP, Pemprov DKI, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK Kemayoran) akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa rusun potensial yang nantinya bisa dijadikan sebagai rumah singgah.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DIY Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis yang memanfaatkan ikan hasil produksi lokal dari Gunungkidul.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan berlangsung di SD Negeri Nglindur, Girisubo, pada Kamis (12/12/2024).

Ketua HNSI DPD DIY, KPH Wironegoro menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan langkah awal dari program nasional yang akan diluncurkan pada 2 Januari 2025.

"Kami menginisiasi uji coba makan siang bergizi gratis yang sudah akan menjadi program nasional. Karena mendekati waktu pelaksanaan, kami berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan UNY Fakultas Vokasi untuk menyiapkan uji coba ini," ungkapnya saat ditemui di lokasi.

Wironegoro menambahkan bahwa untuk lauk makan siang kali ini, pihaknya menggunakan ikan hasil tangkapan dari laut selatan.

Ia menegaskan bahwa hasil tangkapan ikan di Gunungkidul cukup melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk program makan siang bergizi.

"Contohnya, hasil tangkapan tuna yang melimpah di Pelabuhan Sadeng, Girisubo. Pasokan ketika panen ikan cukup melimpah dan bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa kerja sama dengan UNY sangat penting untuk menghitung kandungan gizi dalam makanan yang disajikan.

"Yang paling penting, kami menggunakan ikan hasil tangkapan laut selatan," tegas Wironegoro.

Dari pantauan Kompas.com, menu makan siang yang disajikan terdiri dari nasi putih, ikan cakalang sarden, tahu goreng, cap cay sayur, sambal Gunungkidul, dan pisang mas, yang dibungkus dalam kardus berwarna putih.

Meski belum dapat menghitung secara akurat biaya program ini, Wironegoro menyebutkan bahwa jika dana tidak mencukupi, pihaknya akan berupaya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) lembaganya.

Ia juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat menggandeng pengusaha lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Bupati terpilih 2024-2029, Endah Subekti Kuntariningsih, yang turut serta dalam program ini, menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat.

"Gunungkidul yang memiliki potensi pertanian dan laut bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Program nasional ini memberikan manfaat bagi petani, nelayan, serta kampus yang ada di Kabupaten Gunungkidul," kata Endah.

Salah seorang siswa SD Nglindur, Kenzi Aliando Ardiansyah (10), mengaku menyukai makanan yang disediakan.

"Ikannya suka banget, enak," ujarnya.

Sementara itu, siswi lainnya, Reva Aurelia Rahayu (8), mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan makan siang gratis.

"Ikannya suka banget, enak," kata Reva, yang merupakan siswi kelas II.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Simak juga Video 'PDIP soal Program Makan Gratis Rp 10 Ribu: Harus Dikaji':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 300 paket makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa-siswi di SD Negeri 6 sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, di Sorong, Kamis, menjelaskan penyaluran MGB ini merupakan kolaborasi antara Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dengan Pemkot Sorong dengan menyasar seluruh siswa-siswi SD Negeri 6 Kota Sorong.

"Kami sangat berterima kasih kepada kementerian dan lembaga yang ada di Kota Sorong yang telah berpartisipasi aktif bersama pemerintah mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," jelas Pj Wali Kota Benrhard saat mengunjungi SDN 6 Kota Sorong.

Pemberian MBG ini juga dalam rangka memperingati Hari Nusantara pada 13 Desember 2024 sebagai wujud nyata dukungan terhadap program Asta Cita Prabowo Subianto

Pemerintah Kota Sorong juga telah menyiapkan anggaran implementasi program MBG yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk realisasi program pada 2025.

Dia tidak menyebutkan secara pasti kesiapan anggaran program MBG pada 2025, namun anggaran telah disiapkan dan akan disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong.

"Ini merupakan bagian penting dari program pemerintah yang harus kita jalankan, kita harus satu komando untuk merealisasikan harapan Pemerintah Pusat melalui program MBG," ujar Bernhard.

Dia berharap melalui program MBG ini generasi emas akan tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia berkualitas ke depan menuju 2045.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hydran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hydran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hydran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hidran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hidran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hidran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan semua anak bangsa, termasuk santri, juga harus mendapatkan program makan bergizi gratis, sama seperti anak-anak di sekolah umum.

Adapun Nasaruddin merespons program makan bergizi gratis yang dibagi-bagikan Wapres Gibran Rakabuming Raka di pesantren di Bogor pada Rabu (11/12/2024) kemarin.

"Iya itu kan sama-sama anak bangsa. Masa ada yang dikasih makan, ada yang enggak?" ujar Nasaruddin saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, akan ada tim khusus yang mengurus makan bergizi gratis bagi santri.

Dia mengaku akan membicarakan terlebih dahulu, apakah makan bergizi gratis bagi santri disediakan pihak pesantren atau Badan Gizi Nasional.

"Ya itu kan ada timnya. Ada tim khususnya. Termasuk dari kita pesantren juga ada," jelasnya.

"Itu akan kita bicarakan (dimasak di pesantren tanpa Badan Gizi Nasional)," imbuh Nasaruddin.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau simulasi program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hadikusumo, Rabu (11/12/2024).

Kegiatan ini berlangsung di dua sekolah sekaligus, yaitu Kampus MBS 1 dan Kampus MBS 2, yang terletak terpisah di Jl Mad Nur, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, menu yang disajikan kepada para santri terdiri atas nasi putih, tumis sawi wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang.

Dalam keterangan dari Setwapres, kunjungan Gibran tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

Pesantren ini menjadi contoh bahwa program pemerintah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan, Pak, untuk pondok-pondok (pesantren). Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi. Dan, karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Gibran.

Banyumas (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk mendukung program yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan bertema "Makan Bergizi Gratis - Menu Ikan untuk Generasi Emas 2045" itu digelar di Gedung Olahraga Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis, dengan melibatkan ratusan pelajar di wilayah tersebut.

Ditemui di sela-sela acara, Analis Kebijakan Muda Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPPSDM KKP Cece Sudrajat mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupa Makan Bergizi Gratis.

"Seiring dengan itu, di tempat kami kan ada gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, dalam rangka menyukseskan program tersebut, kami di BPPSDM menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak khususnya anak-anak TK dan SD di Desa Panembangan serta beberapa ibu hamil, ada 450 anak dan ibu hamil," kata dia selaku penanggung jawab kegiatan.

Menurut dia, kegiatan tersebut digelar di Panembangan karena desa itu sejak 2022 telah ditetapkan oleh BPPSDM KKP sebagai lokasi Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya ingin produk dari lokasi SFV tersebut diolah oleh ibu-ibu anggota kelompok pengolahan dan pemasaran (poklasar) hasil perikanan dan hasilnya dikonsumsi oleh anak-anak sekolah di wilayah itu, sehingga terjadi ekonomi sirkular.

Oleh karena itu, lanjut dia, kegiatan tersebut dirangkai dengan bimbingan teknis untuk menumbuhkan kewirausahaan bagi pemuda di Desa Panembangan agar tertarik dalam pengembangan usaha perikanan.

Terkait dengan menu makan gratis yang disajikan, Cece mengatakan hal itu terdiri atas nasi, lauk yang terbuat dari olahan ikan, sayur, buah, dan air minum serta kudapan berupa es krim yang terbuat dari ikan nila dan cistik dari duri ikan lele.

Sementara itu, Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto menyampaikan terima kasih kepada BPPSDM KKP yang telah menjadikan Panembangan sebagai lokasi percontohan Desa Perikanan Cerdas.

"Tindak lanjut dari itu (Desa Perikanan Cerdas, red.), desa kami juga diujicobakan untuk pertama kalinya program Makan Bergizi Gratis. Kami berharap ini nanti akan berkesinambungan dengan program Smart Fisheries Village atau Desa Perikanan Cerdas yang menghasilkan ikan itu untuk menopang kegiatan makan bergizi gratis," katanya.

Bahkan, kata dia, Desa Panembangan telah disurvei oleh pihak terkait sebagai salah satu bakal lokasi dapur umum yang akan menyiapkan makanan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas.

Ia mengharapkan keberadaan dapur umum di Panembangan dapat terealisasi karena bisa menyerap tenaga kerja lokal sekitar 30-50 orang yang akan bertugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis tersebut.

Selain itu, lanjut dia, limbah atau sisa pengolahan makanan bergizi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan di kolam-kolam yang ada di Desa Panembangan.

"Kami sangat mendukung program makan bergizi gratis ini karena banyak sekali manfaat bagi masyarakat, baik penerima manfaat maupun para pekerja yang mendukung kegiatan ini, dan sumber daya alam yang ada di desa kami dapat terserap untuk kegiatan ini," kata Untung.

Salah seorang siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Panembangan, Iqbal Maulana Fauzan mengaku senang mengikuti kegiatan makan bergizi gratis itu.

Ia mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah. "Makanannya enak sekali, saya suka makan ikan," katanya.

Sementara siswa Kelas 2 MI Ma'arif NU Panembangan, Ananda Abdurahman Hafiz mengharapkan program makan bergizi gratis tersebut dapat dilaksanakan setiap hari. "Saya senang makan ikan tapi tidak tiap hari, cuma kadang-kadang," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setuju pemerintah memberikan makan bergizi gratis (MBG). Megawati mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," papar Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Walau menyatakan dukungannya, putri Presiden Soekarno itu tetap memberikan beberapa catatan terhadap program makan gratis. Salah satu catatan yang diberikan adalah soal anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut belum cukup untuk membeli makanan yang kaya gizi, apalagi saat ada kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tuturnya.

Megawati menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG sebesar Rp 10.000 per persi hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," bebernya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, namun bukan untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," lanjut Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan.

"Standar komposisi gizi tetap diutamakan," imbuhnya.

Dadan pun mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," kata dia.

Sebelumnya, Dadan telah menegaskan soal anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” katanya lagi.

Menurut Dadan, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024