Pemerintah sedang menggencarkan pembangunan rumah untuk masyarakat. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan Prabowo akan membangun rumah susun di tengah kota.

"Di luar 3 juta ini Pak Prabowo juga melakukan pembangunan di urban kan satu juta unit apartemen," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Apartemen tersebut berupa rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunawi). Bonny menjelaskan apartemen tersebut adalah business model yang melibatkan investor.

Para investor akan menyewakan dan menjual rusun ke masyarakat dengan harga murah. Hunian di perkotaan ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Ini untuk anak-anak berusia 22 tahun sampai 30 tahun atau pasangan suami isteri muda. Diprioritaskan adalah untuk para ASN supaya meningkatkan produktivitas," ucapnya.

Langkah ini menjadi solusi masyarakat muda untuk lebih produktif dengan tinggal di tengah kota. Menurutnya, masyarakat yang harus berangkat pagi dan sampai rumah malam menurunkan produktivitas. Tentunya hal ini berangkat dari tidak sanggupnya masayarakat membeli rumah di tengah kota.

Pemerintah akan menyediakan lahan dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di perkotaan untuk membangun rusun tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan relaksasi atau kemudahan lainnya.

Bonny mengungkapkan sejauh ini sudah terkumpul 140 hektare lahan, sehingga tidak ada masalah kekurangan lahan. Adapun kota-kota yang dimaksudkan seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang.

"Tidak menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah akan menyiapkan lahan tanahnya tanah-tanah negara ya. Mengundang investor untuk membangun," katanya.

Lebih lanjut, Bonny mengungkapkan sudah ada beberapa investor asing dari road show yang dilakukan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Investor tersebut dari China, Abu Dhabi, Qatar, Turkiye, dan masih ada lainnya.

"Main kontraktor boleh orang asing tapi subkontraktornya harus orang Indonesia. Jadi pembangunan rumah 1 juta unit tidak menggunakan APBN," tuturnya.

Pemerintah pun akan membuat rusun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) seperti MRT dan LRT. Lalu, pemerintahan juga membangun rusun di Pasar Jaya seperti Rusun Pasar Rumput.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan terdapat 3 masalah utama di sektor perumahan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiga masalah tersebut di antaranya perihal tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Fahari Hamzah seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan secara rinci masing-masing masalah yang ditemukan. Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat secara gotong royong.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Ketiga fokus masalah tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Fahri menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turun tangan menangani kebakaran permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan penyebab utama kebakaran di permukiman padat penduduk ialah korsleting listrik, sehingga ia menilai penyediaan rumah susun pun jadi solusi.

"Tadi yang diharapkan perumahan, nanti kita tentu pemerintah, menteri perumahan akan turun dan kita serahkan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun karena hampir semua kebakaran itu karena korslet-korslet listrik karena tidak teratur," kata JK di posko pengungsian kebakaran, Rabu (11/12).

JK mengatakan rumah susun dapat mengurangi risiko kebakaran yang rawan terjadi di permukiman padat.

Dalam kunjungannya itu, JK juga menyampaikan turut berduka cita kepada warga yang menjadi korban musibah ini.

Ketua Umum PMI itu pun menyatakan akan senantiasa siap membantu korban. Sebagaimana yang dilakukan hari ini dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan.

"Tadi sarung, baju, family kit yang lengkap untuk baby, macam-macam," ucapnya.

Tak berselang lama, menyusul kemudian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi kebakaran.

Pantauan CNNIndonesia.com, Gibran tiba pada Pukul 15.45 WIB. Setibanya di lokasi ia menyapa warga yang ada di sekitar lokasi.

Kemudian, ia mengunjungi posko pengungsian yang berada di SDN Kebon Kosong 09 yang terletak dekat dari lokasi kebakaran.

Gibran pun menyapa korban kebakaran yang berada di posko pengungsian. Ia juga membagikan susu UHT kotak ke warga.

Kebakaran di permukiman padat di Kemayoran ini berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen di kawasan tersebut.

Data BPBD DKI Jakarta hingga Rabu (11/12) pukul 09.00 WIB mencatat kebakaran ini menyebabkan 200 rumah hangus terbakar dan 1.800 warga terdampak.

"Objek terdampak dalam peristiwa ini kurang lebih 200 rumah tinggal semi permanen dan sebanyak 600 KK/1.800 jiwa yang melanda 8 RT dalam 1 RW," kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Rabu.

Dengan rincian balita 125 jiwa, lansia laki-laki 256 jiwa, lansia perempuan 269 jiwa, dewasa laki-laki 309 jiwa, dewasa perempuan 391 jiwa, laki-laki usai SD 83 jiwa, perempuan usia SD 122 jiwa, laki-laki usia SMP 63 jiwa, perempuan usia SMP 87 jiwa, laki-laki usia SMA 36 jiwa, dan perempuan usia SMA 59 jiwa.

BPBD DKI Jakarta juga mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran ini.

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun. Lalu, tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Isnawa dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itulah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Rabu (11/12/2024).

Saat ini Kementerian PKP tengah mengidentifikasi seluruh masalah di sektor perumahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Fahri mengatakan, ditemukan tiga tantangan utama yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiganya adalah soal tanah, perijinan dan pembiayaan.

Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat ini.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Selain itu, Fahri mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (satgas) Perumahan sebelum ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas merupakan kelompok orang yang bertugas untuk memberikan masukan kepada kementerian tersebut.

Berdasarkan catatan detikProperti, kabar adanya satgas perumahan mulai muncul sejak Agustus 2024 lalu. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lantas, apa sebenarnya fungsi dan posisi satgas perumahan dalam pemerintahan?

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menceritakan kelompok tersebut mulai dibentuk setelah Prabowo ditetapkan memang Pemilihan Umum pada Maret 2024 lalu. Satgas Perumahan ini awalnya beranggotakan Hashim, Bonny, Panangian Simanungkalit, Irawan Ronodipuro. Lalu, Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko juga ikut bergabung.

"Anggota satgas mendapat tugas untuk mempersiapkan, membuka kembali Kementerian Perumahan. Mendapat tugas untuk memberikan masukan kepada kementerian baru ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kementerian Perumahan pun ada untuk mengatur, membuat regulasi, dan membuat pembenahan kepada ekosistem perumahan. Salah satunya untuk mempersiapkan pemberian program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan seperti program 3 juta rumah.

Selain itu, kementerian ini untuk memperbaiki perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bonny mengatakan Satgas Perumahan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh Menteri PKP. Ia pun menyebutkan posisi Satgas Perumahan berada di atas Kementerian PKP.

"Hasil kerja kami selama 8 bulan, kami memberikan rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri. Nah itu statusnya di mana? Di atas Menteri. Untuk Presiden serahkan ke Menteri, untuk dijalankan Menteri. Dan kami membuat buku putih," ujarnya.

"Anggota Satgas itu diamanahkan dan kita memahami pemikiran presiden, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di DPR dan MPR," tambahnya.

Kemudian, Bonny mengungkapkan Satgas Perumahan sudah tinggal 3 orang karena anggota yang keluar sudah ditugaskan ke posisi-posisi lain dalam pemerintahan Prabowo. Kini Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto beranggotakan Hashim, Bonny, dan Paniyangan Simanungkalit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mulai menata bekas permukiman warga di bawah kolong tol dan jembatan dengan sejumlah mural untuk mempercantik kawasan tersebut.

"Mural yang dilakukan ini merupakan 'reward' (hadiah) dari Provinsi DKI Jakarta kepada Jakarta Utara karena menjadi kota yang pertama menyelesaikan penataan kolong tol dan jembatan," kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan setelah kolong tol dan jembatan kosong diberikan mural untuk menghilangkan kesan kotor dan kumuh.

"Ini upaya lanjutan adalah melakukan percantik kawasan," kata dia.

Ia menambahkan Kota Jakarta Utara menjadi lokasi pertama pelukisan dinding dengan mural dan dijadikan sebagai proyek percontohan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik kolong tol dan jembatan.

Menurut dia, dua lokasi pada proyek percontohan ini yakni di Kolong Tol Bintang Mas dan Jalan Pakin.

"Upaya ini akan disusul oleh wilayah lain di DKI Jakarta," ungkap Juaini.

Dirinya memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta atas upayanya mempercantik Jakarta Utara.

"Semoga selain Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara semakin indah, mural-mural ini juga dapat dijaga dengan baik agar keindahannya terjaga selamanya," kata dia.

Mural adalah seni menggambar atau melukis di atas media yang bersifat permanen, seperti dinding, tembok, atau langit-langit.

Kata mural berasal dari kata murus dalam bahasa Latin yang berarti dinding.

Mural memiliki beberapa fungsi, di antaranya: menekankan nilai-nilai estetik, mengandung pesan dan kritik sosial.

Juga alat untuk menyampaikan ide, gagasan, atau media promosi, termasuk sarana komunikasi pasif untuk menyampaikan harapan, kritik, atau pesan kepada penguasa.

Mural umumnya memiliki ciri-ciri seperti menggambarkan aktivitas masyarakat pada suatu peradaban tertentu, merangkum suatu momen pada suatu waktu, berkisar dari adegan berburu, meramu dan kehidupan keluarga, hingga adegan keagamaan dan pemakaman.

Mural sudah ada sejak zaman prasejarah, sekitar 3.500 tahun silam.

Di Indonesia, lukisan dinding gua sudah ada sejak zaman Mesolitikum

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Video dinarasikan penolakan ibadah Natal di perumahan kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Polisi menjelaskan duduk perkaranya.

Dalam rekaman video yang beredar itu, terlihat seorang pria menyampaikan bahwa warga telah menyurati lurah dan kapolsek. Mereka menyampaikan merasa keberatan dengan adanya perayaan Natal di lingkungannya.

Terkait video viral tersebut, Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo memberikan penjelasan. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Minggu, 8 Desember 2024, kemarin.

"Adanya aksi warga perumahan Kelurahan Sukahati atas rencana kegiatan ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar yang dipimpin oleh Pendeta NJW," jelas Waluyo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Waluyo menjelaskan, penolakan tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, pada Minggu (8/12). Aksi penolakan warga dilakukan dengan cara menutup portal akses jalan menuju gereja.

"Yang dilatarbelakangi adanya perubahan alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja (GPdI) yang berlokasi di perumahan milik pendeta NJW," ungkapnya.

Dimediasi Camat

Warga dan pendeta NJW kemudian melakukan mediasi. Mediasi tersebut dipimpin Camat Cibinong Acep Sajidin, didampingi Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo dan Danramil Cibinong Tatang Taryono. Hadir juga dalam mediasi pendeta NJW, Lurah Kelurahan Tengah Awan Sundawan, Ketua RT, dan ketua perum perumahan setempat.

"Hasil sementara dari mediasi tersebut yaitu warga tetap tidak menghendaki adanya alih fungsi rumah tinggal dijadikan rumah ibadah maupun gereja, di mana Pendeta NJW harus mengikuti prosedur pendirian rumah ibadat/gereja yang sebagaimana SKB 2 Menteri," katanya.

Kesepakatan lainnya, warga hanya mengizinkan kegiatan ibadah sementara hanya oleh umat Nasrani yang bertempat tinggal di perumahan tersebut. Warga menolak warga di luar kompleks perumahan masuk.

"Akhirnya Pendeta NJW tetap melaksanakan kegiatan ibadah perayaan natal tersebut dengan alasan toleransi umat beragama dan ternyata kegiatan tersebut," ucapnya.

Ibadah di Lapangan

Forkopimcam kemudian memfasilitasi untuk mediasi lanjutan dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor dan pihak terkait lainnya. Karena tidak ada titik temu, pendeta NJW kemudian meminta izin agar tetap melaksanakan ibadah.

"Dan disetujui dilaksanakan di tempat terbuka di belakang kantor pemasaran areal perumahan, di lapangan terbuka," katanya.

Setelah mediasi selesai, kata Waluyo, Pendeta NJW kemudian melakukan orasi di depan portal yang ditutup warga. Setelah itu, Pendeta NJW dan jemaatnya kemudian melaksanakan ibadah perayaan Natal di tempat yang telah disepakati dan dilanjutkan dengan ramah tamah di rumah Pendeta NJW.

"Untuk rencana agenda hari ini akan ada mediasi dari kedua belah pihak yang difasilitasi FKUB dan Forkompincam wilayah Kecamatan Cibinong untuk mencari penyelesaian," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Filipina Apresiasi RI Pulangkan Mary Jane: Hadiah di Hari Natal':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.