JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka melaksanakan program kerjanya di tahun 2025 mendatang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5,274 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan padahal tahun 2024, alokasi anggaran untuk sektor Perumahan (masih tergabung di Kementerian PUPR) mencapai Rp 14 triliun.

“Dengan anggaran Rp 14 triliun, kurang lebih ada 250.000 rumah yang dibangun. Tidak sampai 300.000. Tahun 2025 dapat Rp 5,274 triliun. Itu pun sudah ada penyesuaian dari pembicaraan dengan Kementerian PU,” ungkap Menteri Ara dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Dengan anggaran yang demikian minim, ia memprediksi kemungkinan besar akan gagal dalam memfasilitasi semua rencana Kementerian PKP tahun depan.

Terlebih ada Program 3 Juta Rumah yang sudah diwacanakan oleh Presiden baru selama masa kampanye.

“Kalau pakai anggaran ini saya pasti gagal membangun untuk memfasilitasi ini semua,” keluh mantan anggota DPR RI tersebut.

Untuk membicarakan soal alokasi anggaran, Menteri Ara mengaku akan bertemu dengan Menteri Keuangan, Bappenas, BPKP dan Satgas Perumahan.

“Jadi kita akan buat peta jalan bagaimana langkah yang akan kita lakukan. Kira-kira berapa support 2025 yang bisa kita terima. Dengan kondisi itu juga tidak membuat kita menyerah,” paparnya.

Ia menambahkan, sejauh ini Pemerintah menjadi pihak yang paling sedikit membangun rumah jika dibandingkan dengan masyarakat dan pengembang properti.

“Yang membangun rumah, paling banyak itu swadaya masyarakat sendiri. Kemudian pengembang. Pemerintah itu membangun paling sedikit,” tandas Menteri Ara.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bogor -

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau uji coba makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Menu makan bergizi gratis didistribusikan dari Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), uji coba makan bergizi gratis dilakukan di SD Negeri Cibadak 1 dan SMP Siliwangi Kota Bogor. Menu makan bergizi didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Kota Bogor.

Boks makanan bergizi gratis tampak tidak menggunakan bahan plastik, melainkan menggunakan boks berbahan stainless steel. Boks makanan bergizi itu berisi nasi, sepotong ayam goreng, cah jagung, pisang, dan satu susu kotak.

Para siswa tampak antusias mendapat makan bergizi gratis. Mereka tampak menyantap makanan di dalam kelas ketika memasuki jam istirahat.

Menu makan bergizi gratis dari Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. (dok. Istimewa)

Ahli Gizi SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Countessha Nicola mengatakan menu makan bergizi gratis disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin siswa. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan angka kecukupan gizi siswa dalam sehari.

"Untuk (siswa) PAUD, TK, sampai SD kelas III itu, kami memberikan makan pagi, yaitu pemenuhannya 20-25 persen kecukupan gizi. Kemudian, untuk SD kelas IV-VI dan SMP sampai SMA itu pemenuhan gizinya adalah makan siang, kami memberikan makan siang yaitu pemenuhan gizinya 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari," kata Countessha atau biasa disapa Tesa, Senin (9/12).

Tesa mengatakan menu makanan bergizi akan dievaluasi setiap hari agar minat makan siswa dan pemenuhan gizi tetap terjaga. Ahli gizi juga mendata indeks masa tubuh siswa sebagai acuan pencapaian program makan bergizi gratis.

"Jadi kalau dari pemenuhan zat gizinya itu kami memakai prinsip gizi seimbang, yaitu pemenuhan dari sumber karbohidrat harus ada, sumber dari sayurannya itu, vitamin dan mineral harus ada, kemudian sumber buah sebagai sumber vitamin dan serat, lalu juga ada sumber protein hewani dan nabatinya harus ada," kata Tesa.

"Kami juga menghitung indeks masa tubuh anak-anak, jadi kami meminta data tinggi badan, berat badan, dan bagaimana tingkat alergen untuk siswa-siswa," kata Tesa.

Untuk diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal Kota Bogor menjadi pemasok program makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Unit ini menjangkau 3.018 siswa di 15 sekolah berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA di sekitar SPPG.

(sol/aud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Kementerian PKP dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Jadi, upaya bagaimana mencapai itu (3 juta rumah) karena saya yakin enggak ada menteri yang berpikir seperti ini sebelumnya,” ujar Ara.

Ia menyebutkan, bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Ara mengaku, bisa saja tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

Tapi, ia mengklaim tak ingin melakukan hal tersebut.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada,’” tutur dia.

“Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” sambungnya.

Maka dari itu, Ara menyatakan sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.

“Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” sebutnya.

“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” imbuh Ara.

JAKARTA - Parung Panjang, sebuah kawasan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Tangerang, semakin menarik perhatian sebagai lokasi hunian strategis. Dengan akses yang semakin mudah menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya, area ini mengalami perkembangan pesat dalam sektor perumahan.

Oleh karena itu, Samara Land telah mengamati kawasan yang dekat dengan BSD City ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai peluang investasi. lokasinya hanya 10 menit dari exit tol Legok (Tol Serpong-Balaraja) dan sekitar 12 menit dari AEON Mall BSD. Akses ke Tanah Abang, Jakarta, pun menjadi lebih mudah dengan adanya moda transportasi kereta yang menggunakan double track. Pengembang properti berpengalaman ini menilai Parung Panjang sebagai lokasi ideal untuk pembangunan perumahan Green Paradise City, yang mengusung tagline "Kota Milenial Cerdas".



"Pembangunan jalan tol dan peningkatan layanan transportasi umum, seperti kereta komuter, telah memudahkan akses ke pusat kota Jakarta. Hal ini menjadikan Parung Panjang sebagai pilihan menarik bagi mereka yang bekerja di ibu kota namun mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau dan nyaman," ungkap Presiden Direktur Samara Land, Mochamad Sidik Darmawan dalam siaran pers, Senin (9/12/2024).

Samara Land optimistis, peluncuran proyek The Shizen, yang telah di-launching pada 30 November 2024 lalu dengan mengusung filsafat gaya hidup Jepang dalam konteks kehidupan perkotaan tercermin melalui konsep Hunian Shizen, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara alam dan sirkulasi udara.

"Pilihan yang tepat untuk para milenial yang mencari hunian dekat dengan pusat aktivitas harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lokasinya memiliki akses yang baik ke tempat kerja dan fasilitas umum, serta terjangkau dalam hal biaya transportasi bulanan. Ketersediaan opsi yang ekonomis akan menjadi pertimbangan penting bagi milenial," jelasnya.

Desain yang ditawarkan adalah Modern Minimalis, dengan hunian yang estetik dan fungsional mengusung konsep Jepang. Saat ini, tersedia Type Osaka LB 30 / LT 60 dan Type Sakura LB 36 / LT 72. "Mumpung banyak promo, stock terbatas, dan discount PPN, karena tahun depan PPN naik 12%. Jangan sampai kehabisan, bergabung bersama 700 orang customer di Green Paradise City," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tak ada celah untuk melakukan korupsi.

Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP.

“Yang Inspektorat khusus ini dari KPK, tiga ini dari BPKP, dan satu lagi kalau tidak salah dari kejaksaan atau kepolisian,” ujar Ara dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Selama ini Inspektorat semuanya dari dalam, baru sekarang, zaman saya menteri enggak ada dari dalam, kenapa? Menurut saya enggak bisa,” sambungnya.

Cara kedua, lanjut Ara, dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP.

Ia mengaku, langkah yang ditempuhnya sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

“Saya ditanya Mensesneg dan Menpan-RB, kenapa ada inspektorat jenderal, di sini ada juga soal pemberantasan korupsi, karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus saya kunci atas bawah,” tuturnya.

Ara pun mengaku ada banyak pihak di internal Kementerian PKP yang tak menyukai berbagai langkahnya.

Maka, ia mempersilahkan anak buahnya yang tak sepakat dengan cara memimpinnya untuk mundur.

“Kalau ada yang takut, ya engga apa-apa enggak usah ada di sini lagi, ada yang enggak cocok enggak usah jadi anak buah saya lagi, enggak apa-apa. Saya berani tahu begitu karena saya tau juga ada yang nyaman ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan,” imbuh dia.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) melaksanakan kegiatan makan gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Kota Bengkulu guna mendukung program makan bergizi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-19 Bakamla dan Bakamla pasti mendukung 1.000 persen program pemerintah," kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di Kota Bengkulu, Senin.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Untuk makan bergizi gratis yang diberikan kepada seluruh siswa di SDN 04 Kota Bengkulu mulai dari kelas satu hingga kelas enam terdiri dari karbohidrat, protein, sayuran, buah dan susu.

Lanjut Irvansyah, selain melakukan uji coba makan bergizi gratis, Bakamla RI juga memberikan bantuan sosial dan juga ikan laut ke sejumlah pelajar serta guru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla di SDN 04 Bengkulu.

"Kami bersyukur ini kegiatan bakti sosial dari Bakamla dalam memperingati HUT yang kebetulan Kepala Bakamla merupakan alumni SMPN 4 Kota Bengkulu," terangnya.

Sebelumnya, Bakamla RI melakukan penanaman pohon dan bersih-bersih di kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu dalam memperingati HUT ke 19 Bakamla RI.

Untuk pohon yang ditanam yaitu sebanyak 750 bibit jenis cemara laut, kemudian pelaksanaan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Merauke.

Dengan dilakukannya pembersihan pantai di Kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu, dirinya berharap agar menjadi tempat rekreasi yang bersih dan terawat.

"Memang sengaja difokuskan di Pantai Zakat dan Mudah-mudahan tempat wisata dan rekreasi tersebut dapat lebih bersih, terawat dan kedepannya jika telah ada kantor Bakamla di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan secara rutin di Bengkulu," katanya.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) melaksanakan kegiatan makan gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Kota Bengkulu guna mendukung program makan bergizi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-19 Bakamla dan Bakamla pasti mendukung 1.000 persen program pemerintah," kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di Kota Bengkulu, Senin.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Untuk makan bergizi gratis yang diberikan kepada seluruh siswa di SDN 04 Kota Bengkulu mulai dari kelas satu hingga kelas enam terdiri dari karbohidrat, protein, sayuran, buah dan susu.

Lanjut Irvansyah, selain melakukan uji coba makan bergizi gratis, Bakamla RI juga memberikan bantuan sosial dan juga ikan laut ke sejumlah pelajar serta guru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla di SDN 04 Bengkulu.

"Kami bersyukur ini kegiatan bakti sosial dari Bakamla dalam memperingati HUT yang kebetulan Kepala Bakamla merupakan alumni SMPN 4 Kota Bengkulu," terangnya.

Sebelumnya, Bakamla RI melakukan penanaman pohon dan bersih-bersih di kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu dalam memperingati HUT ke 19 Bakamla RI.

Untuk pohon yang ditanam yaitu sebanyak 750 bibit jenis cemara laut, kemudian pelaksanaan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Merauke.

Dengan dilakukannya pembersihan pantai di Kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu, dirinya berharap agar menjadi tempat rekreasi yang bersih dan terawat.

"Memang sengaja difokuskan di Pantai Zakat dan Mudah-mudahan tempat wisata dan rekreasi tersebut dapat lebih bersih, terawat dan kedepannya jika telah ada kantor Bakamla di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan secara rutin di Bengkulu," katanya.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dipastikan ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diprioritaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya menekankan mendapatkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan kepada anak-anak, juga ibu hamil di Indonesia relatif aman.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengaku sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, juga Bappenas terkait wacana keberlangsungan makan bergizi gratis, yang rencananya serentak dimulai Januari 2025. Proses uji coba program tersebut juga sudah mulai berjalan sejak Desember 2024.

"Ada 13 item program yang akan kita jalankan. Tentunya pertama kita memastikan food security, memastikan rumah produksinya aman," beber Taruna dalam konferensi pers Senin (9/11/2024).

"Setelah itu tahap berikutnya bagaimana makanan itu diproduksi dan disiapkan. Tidak lupa pula nantinya kepada distribusi ke sekolah-sekolah," terang dia.

Proses pembuatan hingga distribusi ditegaskan Taruna tidak boleh terlewat, salah satunya juga demi menghindari risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Bahan-bahan pangan yang digunakan dipastikan Taruna wajib segar dan aman.

Terlebih, program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus stunting anak.

"Karena jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan makanan dan lain sebagainya, mulai dari persiapan sampai akhirnya program tersebut intinya akan kami evaluasi," tegas dia.

"Anggaran BPOM RI sekitar 2,53 triliun dalam sinkronisasi, kita akan menghadap Bapak Presiden RI untuk keputusan lebih lanjut dalam program ini," pungkasnya.

(naf/kna)

Jakarta (ANTARA) - Pilihan makanan anak-anak bisa mempengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang, karenanya penting bagi orang tua untuk membimbing anak membiasakan diri memilih makanan bergizi dan menerapkan pola makan sehat.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Hindustan Times pada Minggu (8/12), dokter anak dan konsultan neonatal Abhishek Chopra menyampaikan bahwa preferensi makan anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya.

"Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mengembangkan preferensi untuk makanan sehat ketika secara teratur terpapar makanan tersebut," kata dokter Chopra, yang bertugas di Cloudnine Group of Hospitals di New Delhi, India. ​​​​​​

"Menjadi panutan adalah kuncinya, anak-anak cenderung meniru perilaku makan sehat ketika mereka melihat orang tua mempraktikkannya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan para orang tua memperkenalkan anak-anak dengan berbagai jenis buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta makanan sumber protein rendah lemak dan sumber lemak sehat.

Orang tua bisa melibatkan anak-anak dalam menyiapkan makanan sambil menjelaskan manfaat macam-macam makanan bagi kesehatan kepada anak.

Selain menyediakan makanan sehat, dokter Chopra mengatakan, para orang tua perlu memberikan pendidikan tentang gizi kepada anak.

Dia menyampaikan bahwa sekolah pun mesti berperan dalam upaya untuk mengajarkan anak-anak mengenai jenis-jenis makanan yang baik untuk kesehatan mereka.

"Program yang memperkenalkan anak-anak tentang asal makanan seperti kunjungan ke lahan pertanian atau menanam sayur di kebun bisa mendorong pilihan makanan yang tepat dan meningkatkan kesadaran akan gizi," katanya.

Dia mengemukakan bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kesehatan mental yang lebih baik, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah.

Dokter Chopra menyampaikan pentingnya membatasi anak-anak mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, atau garam serta makanan olahan yang mengandung bahan pengawet.

Anak-anak, menurut dia, sebaiknya juga tidak diberi sereal sarapan komersial, minuman berkafein, dan minuman berenergi.

Di samping itu, dia mengemukakan perlunya menggabungkan konsumsi makanan sehat dengan aktivitas fisik untuk menjaga anak agar tetap sehat.

Menurut dia, anak-anak usia prasekolah (3-5 tahun) semestinya terlibat dalam permainan aktif selama tiga jam sehari dan anak-anak berusia enam sampai 17 tahun setidaknya harus melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari.

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

(abr/abr)