Mulai Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Satu porsi menu yang akan diberikan kepada siswa memiliki budget Rp 10 ribu.

Apakah dengan harga demikian sudah mampu menyajikan menu dengan gizi yang seimbang? Terkait hal ini pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Toto Sudargo, M Kes memberikan pendapatnya.

"Menurut saya, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaanya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," katanya dilansir dari laman UGM, Minggu (8/12/2024).

Menu Bisa Sesuai dengan SDA Tiap Daerah

Toto menyebut MBG ini termasuk program yang mulia. Tak banyak negara yang punya program seperti ini.

Oleh karena itu, Toto berharap MBG dapat membuahkan hasil yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Toto adalah soal kesesuaian menu dengan keperluan tiap siswa.

Setiap daerah mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Sehingga menu harus benar-benar sesuai dengan keseharian mereka.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," paparnya.

Harus Melihat Makanan Kesukaan Anak

Selain melihat kebiasaan makan siswa di setiap daerah, Toto juga mengatakan makanan harus sesuai dengan kesukaan anak. Dengan begitu, potensi makan siang terbuang bisa diminimalisir.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Menurut Toto dua hal tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah hanya menyorot program dan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak ketimbang berfokus pada kualitas gizi makanan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap Badan Gizi Nasional dengan didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa merealisasikan tujuan perbaikan gizi nasional lewat MBG ini. Ia meminta pihak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memantau program ini.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang terjalin dengan baik dan masukan industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai kesempatan, sebagaimana disampaikan dalam acara Dialog Akhir Tahun 2024 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang digelar pada tanggal 2-3 Desember 2024 di Jakarta.

“Kontribusi sektor jasa keuangan kami harap tidak terbatas pada pencapaian angka pertumbuhan yang baik, namun juga dibutuhkan langkah konkrit industri jasa keuangan untuk mendukung program Pemerintah,” ujar Mahendra.

Kontribusi tersebut bisa meliputi inisiatif perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai supporting ecosystem Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi green finance dan dukungan pengembangan skema/instrumen keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi dan mendukung program 3 juta rumah tiap tahun.

Dalam kesempatan itu, industri juga memberi masukan agar ekosistem properti turut diperhatikan secara komprehensif, termasuk produsen semen, baja dan bahan konstruksi lainnya dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pendalaman pasar dan likuiditas mata uang asing sangat penting untuk menangkap opportunity hilirisasi dan memfasilitasi investasi perusahaan multinasional ke Indonesia.

Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai forum komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan pimpinan industri jasa keuangan. Kegiatan ini telah diselenggarakan rutin sejak Desember 2022 dan telah berlangsung ketiga kalinya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut serangkaian Focus Group Discussion sektoral selama bulan Oktober 2024 yang menjadi sarana mendengar masukan teknis dari pelaku industri jasa keuangan.

“Kami menangkap harapan industri agar OJK melanjutkan diskusi dengan action penyempurnaan kebijakan ke depan,” lanjut Mirza.

Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan profesi penunjang, serta stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR), melihat peluang besar di program pembangunan 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini akan turut menopang pertumbuhan penjualan semen domestik pada 2025. 

Perseroan juga optimistis menutup tahun 2024 dengan kinerja positif, meskipun kondisi pasar yang kompetitif. Hingga kuartal III 2024, SMBR membukukan peningkatan volume penjualan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meskipun permintaan semen di wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) mengalami penurunan 1,4%, terutama di pasar Sumatra Selatan (Sumsel) dan Lampung, SMBR terus menjaga kestabilan penjualan.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya dalam acara paparan publik 2024, Jumat (6/12/2024), mengungkapkan, meskipun tantangan kompetisi di pasar semakin ketat, perseroan berhasil mempertahankan volume penjualan yang positif hingga kuartal III-2024. 

“Kami melihat potensi peningkatan volume penjualan semen pada kuartal IV-2024, terutama sebelum libur Natal dan Tahun Baru, yang didorong oleh siklus permintaan yang menguat,” ujar Suherman dalam siaran pers, dikutip Minggu (8/12/2024). 

Di tingkat nasional, dia menegaskan, permintaan semen diperkirakan tumbuh 1%, sedangkan utilisasi industri naik 1% dibandingkan 2023. Meskipun utilisasi masih berada di bawah level yang diproyeksikan pada 2019, prospek tahun 2025 positif di sektor ini, berdasarkan pandangan Asosiasi Semen Indonesia (ASI). 

Suherman menambahkan, menghadapi 2025, industri semen masih akan menghadapi tantangan akibat kondisi pasar yang oversupply. Namun, SMBR tetap optimistis memanfaatkan peluang yang datang melalui program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

“Program infrastruktur, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan pembebasan BPHTB untuk kategori tertentu akan menjadi pendorong utama permintaan semen pada tahun 2025,” tambah dia.

Selain itu, SMBR berencana terus memperkuat kontribusi produk non-semen, seperti whiteclay dan limestone guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dengan berbagai langkah strategis ini, SMBR percaya dapat terus mencatatkan kinerja positif meskipun menghadapi tantangan yang ada.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, saat ini, dia mengatakan, SMBR memproduksi semen PCC (portland composite cement) rendah karbon yang sudah bersertifikasi Green Label dari Green Product Council Indonesia. Produk ini diproduksi menggunakan material ramah lingkungan dengan proses yang mengurangi emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional (OPC). 

Produk semen perseroan juga telah memperoleh sertifikasi SNI dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam negeri sebesar 89,34%, melampaui batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 sebesar 40%.

Dengan berbagai upaya ini, menurut dia, SMBR yakin dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional serta berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, sambil memastikan kinerja perusahaan tetap positif ke depan. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BATAM, iNewsBatam.id - Sebuah video yang menunjukkan keruhnya air bersih di sebuah perumahan di Batam, Kepulauan Riau beredar di media sosial, Minggu (8/12/2024).

Dalam video tersebut, air bersih tampak mengeluarkan banyak busa putih seperti air sabun, sehingga dinilai tidak layak digunakan.

Kejadian ini terjadi di Perumahan Agung Permai Residence, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa air yang masuk ke rumah warga sedikit keruh dan mengandung busa seperti busa sabun.

"Warga di perumahan kami sangat resah dengan krisis air bersih. Air bersih di sini mengeluarkan busa putih seperti busa sabun," kata salah satu warga yang namanya enggan disebutkan.

Karena adanya busa pada air bersih, warga merasa takut untuk menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami takut menggunakan air bersih yang mengeluarkan busa ini. Bisa menimbulkan penyakit," ungkapnya.

Warga berharap agar pihak Air Batam Hilir (ABH) dan Pemerintah segera menangani keluhan warga dan mengembalikan kualitas air bersih seperti semula.

"Kami berharap air bersih segera kembali normal di perumahan ini. Kami juga berharap pemerintah segera menanggapi keluhan kami dengan cepat," pungkasnya.

Sementara itu, Humas PT ABH, Ginda Alamsyah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan ini dengan menurunkan tim ke lapangan.

"Kami akan turunkan tim ke perumahan tersebut untuk mengetahui penyebab air di sana berbusa," kata Ginda.

Editor : S. Widodo

SENTANI, investor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua menganggarkan dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 30.000 per porsi per hari. Anggaran ini dipatok sebagai ajang uji coba untuk nantinya diterapkan penuh pada tahun 2025.

Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyampaikan, pihaknya mendukung penuh Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, salah satu program unggulan yakni Makan Bergizi Gratis sangatlah baik.

“Kami juga sedang melakukan uji coba makan bergizi gratis kepada 1.186 siswa SD dengan menganggarkan dana Rp 30.000 per anak,” kata Siriwa di Sentani, Minggu, (8/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, uji coba kali ini dilakukan di SD Dobonsolo Sentani dan SD Inpres Kemiri. Siriwa berharap uji coba di dua SD ini berjalan lancar sehingga dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di Jayapura pada 2025 mendatang.

Siriwa mengatakan, uji coba program Makan Bergizi Gratis dijalankan Pemkab Jayapura selama dua bulan yakni pada November dan Desember 2024, sesuai arahan pemerintah pusat. Setelah uji coba, pihaknya akan melakukan evaluasi sebagai dasar dalam kebijakan pemerintahan baru di Kabupaten Jayapura pada 2025.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis juga harus mengakomodasi makanan lokal, sehingga nilai kearifan itu juga ikut terjaga. “Menu makanan bergizi gratis yang diberikan sesuai standar harga Rp 30.000, yakni nasi, sup jagung, ayam, ikan, telur rebus, dan umbi-umbian,” ujarnya.

Anggaran Rp 30.000 per porsi per hari untuk para siswa di Kabupaten Jayapura itu tentu lebih besar dibandingkan anggaran yang dijanjikan Presiden Prabowo, baru-baru ini. Presiden menyatakan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis yaitu Rp 10.000 per porsi per hari.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com -Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan:

1. Raya Purnama 1: Tipe 36/78

   Terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, perumahan ini dikembangkan PT Devina Raya Purnama dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Hingga kini 137 unit telah terjual, dan menyisakan 12 rumah saja.

2. Permata Residence: Tipe 36/78

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Rachita yang terletak di Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Menawarkan 61 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 9 unit, dan masih menyisakan 52 rumah lagi.

3. Amanah Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT restu Amanah Bersahaja, dengan harga Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 47 rumah dari total 95 unit.

4. Andi Caco Residence 2: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/72 meter persegi. PT Anrong Bumi Perkasa masih memasarkan sisa 41 rumah lagi.

5. Griya Matahari Permai (Nayla Residence 1): Tipe 36

   Di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdapat perumahan yang menawarkan total 159 unit seharga Rp 156 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/75 meter persegi. PT Iswa Jaya Mandiri masih menyisakan 51 unit lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bantaeng:

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

   Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan PT Abadi Jayatunggal Group dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 11 rumah, masih tersedia 5 unit lagi.

2. Green Valley: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong yang terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Menawarkan 106 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 92 unit, dan masih menyisakan 14 rumah lagi.

3. Green Lino Residence Ii Bantaeng: Tipe 36/72

   Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah, dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 236/72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 22 unit dari total 34 rumah yang ditawarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan total 53 unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/84 meter persegi dengan harga Rp 146 juta. PT Zarindah Perdana masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

   Di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat perumahan dengan total 68 unit seharga Rp 146 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Hana Anugrah Persada masih menyisakan 6 rumah lagi.