JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 Kementerian/Lembaga lolos efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, dengan tidak dipotongnya anggaran BGN, diharapkan ada percepatan dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Presiden meminta percepatan program MBG agar lebih banyak penerima manfaat dapat segera dilayani,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu malam (5/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa Prabowo juga menginginkan agar target penerima Makan Bergizi Gratis tahun ini bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

“Bahkan (Presiden) ingin akhir tahun 2025, sebanyak 82,9 juta (penerima manfaat) sudah terlayani,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran sampai dengan Rp 256,1 triliun pada tahun 2025.

Adapun instruksi itu diterbitkan lewat surat dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

BGN menjadi salah satu lembaga yang tidak mengalami efisiensi anggaran senilai Rp 71 triliun.

“Target percepatan ini ditentukan diiringi dengan anggarannya, tentu,” tegas Dadan.

Diketahui, program MBG butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

BGN mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Dadan mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dadan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.

TNI perketat keamanan sekolah

Menanggapi ancaman yang beredar ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan bahwa pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

BGN percaya perlindungan TNI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

“Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan, Selasa.

Dadan enggan berkomentar banyak terkait dengan ancaman yang dilayangkan OPM ini.

Ia beralasan ingin fokus pada tugasnya melaksanakan program MBG.

Gencarkan sosialisasi masyarakat

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat, aparat keamanan harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan agar ancaman ini tidak menjadi aksi nyata.

Selain meningkatkan pengamanan di sekitar sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program MBG, aparat disebutkan perlu melakukan patroli intensif dan penguatan intelijen.

Namun, langkah pengamanan saja tidak cukup, aparat juga perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat agar muncul rasa memiliki terhadap program MBG.

“Jika masyarakat merasa memiliki program ini, maka kemungkinan sekolah menjadi target serangan bisa diminimalisir,” ujar Khairul, Selasa malam.

Pendekatan keamanan perlu diimbangi dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik.

Pasalnya, ancaman terhadap program MBG bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga upaya membentuk persepsi negatif untuk mengintervensi kebijakan pemerintah pusat.

“Jika masalah ini hanya dihadapi dengan pendekatan represif, maka potensi konflik justru bisa meningkat,” kata Khairul lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.

TNI perketat keamanan sekolah

Menanggapi ancaman yang beredar ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan bahwa pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

BGN percaya perlindungan TNI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi.

Ia menyampaikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini masih terus disalurkan dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima manfaat pada pertengahan Februari 2025. Adapun pemerintah menargetkan program MBG tersalurkan ke 82,9 juta penerima di tahun ini.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Untuk mempercepat distribusi program di daerah-daerah yang belum terjangkau, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

"Kami usahakan, kami makanya mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi Polri, TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), kemudian NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan lain-lain itu untuk mempercepat proses," jelas Dadan.

Hingga saat ini, Dadan mengatakan cakupan program MBG baru mencapai 0,8 persen dari target nasional. Dengan target mencapai 1,5 juta penerima pada Februari, masih ada 98,5 persen masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8 persen. Peluangnya masih besar," kata Dadan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mendaftar hanya melalui situs resmi mitra.bgn.go.id dan mewaspadai pihak yang mengatasnamakan BGN untuk menarik biaya pendaftaran.

"Siapapun silakan bergabung. Yang penting mendaftarnya satu, di mitra.bgn.go.id dan jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pegawai Badan Gizi di daerah. Karena kami tidak pernah memungut bayaran sepeserpun," tegasnya.

Dadan juga menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat, mengingat wilayah tersebut belum menerima manfaat program ini.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Terkait kendala, Dadan menyebut tiga faktor utama yang menjadi tantangan dalam program ini, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur ada," tuturnya.

Sejumlah video bernarasi banyak mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial. Kepala BGN Dadan Hindayana pun merespons hal tersebut.

Dadan memastikan hingga kini tidak ada mitra MBG yang menyatakan mundur. Dadan menyebut, pihak-pihak yang mendaftar dan tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi yang menyatakan mundur.

"Sampai sejauh ini yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur. Yang mundur itu, yang mendaftar ketika diverifikasi, itu tidak memenuhi syarat, nah itu yang mundur," kata Dadan saat ditemui Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025), melansir detikFinance.

Dadan kembali menegaskan tidak ada mitra MBG yang sudah mengikuti program tersebut mundur. Soal pembayaran, Dadan menerangkan pihaknya memproses semua pembayaran.

"Jadi nggak ada yang sudah berjalan itu mundur, nggak ada. Kami semua proses pembayarannya ya," jelas Dadan.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara soal inspeksi mendadak (sidak) program makan bergizi gratis (MBG) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo meninjau langsung dapur umum dan sejumlah sekolah di Jakarta Timur.

Dadan menuturkan Prabowo mulanya bertanya terkait alamat dapur umum dan sekolah mana saja di Jakarta yang ikut serta program tersebut. Dadan juga menyebut kunjungan Prabowo itu benar-benar alami dan tanpa persiapan apapun.

"Kami tidak menyiapkan secara khusus, karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya-tanya, coba alamat-alamat yang ada di DKI yang 14 itu di mana saja? Siapa saja SPPG-nya? SD-nya mana saja? Kami kirim dan tanya. Tanpa minta didampingi, tanpa apa-apa Pak Presiden kan datang. Jadi alamiah sekali," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025) malam.

Dadan menerangkan kunjungan mendadak itu dilakukan karena Prabowo ingin melihat realisasi program tersebut secara langsung. Apa sesuai dengan informasi yang diberitakan selama ini atau tidak.

"Beliau (Prabowo) ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang Beliau (Prabowo) lihat," jelas Dadan.

Prabowo mengapresiasi yang sudah dilakukan BGN selama ini. Kendati demikian, Prabowo juga memberikan masukan agar lebih berkualitas.

"Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan yang kami anggap sebagai masukan dan saya kira ini kan program baru ya. Jadi, semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya," tambah Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2).

Prabowo awalnya mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pukul 09:38 WIB. Kedatangan Prabowo yang mendadak itu disambut antusias para warga dan siswa-siswi. Prabowo pada kesempatan itu mengenakan pakaian safari dan bertopi cokelat. Ia datang menggunakan kendaraan Maung.

Prabowo pun menyapa para warga dan siswa-siswi sembari melambaikan tangannya. Ia tak lama bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Prabowo lalu bergeser ke lokasi dapur umum pada pukul 10:23 WIB tempat produksi Makan Bergizi Gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan. Di sana ia berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) dan megancam akan bakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

“Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Namun, Dadan enggan berkomentar lebih jauh soal ancaman yang dilayangkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut.

Ia beralasan ingin fokus pada tugasnya melaksanakan program MBG.

“Maaf ya kalau saya fokus pada MBG (saja),” kata Dadan.

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025), untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam sidak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas makanan yang disediakan dalam program ini.

“Beliau mengapresiasi yang sudah dilakukan,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program MBG dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dan percepatan dalam penyalurannya.

“Beliau juga minta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyatakan bahwa Presiden sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam program MBG.

Ia menjelaskan bahwa kekurangan dalam penyaluran program ini akan diperbaiki ke depannya.

“Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan, kami anggap sebagai masukan. Saya kira ini kan program baru, jadi semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa dalam sidak MBG tersebut, Presiden tidak meminta pendampingan khusus.

Ia hanya meminta alamat sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyiapkan secara khusus karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya alamat (sekolah) yang ada di DKI, siapa saja SPPG-nya. Kami kirim datanya dan (Prabowo) tanpa minta didampingi, beliau ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang beliau lihat,” ujar dia.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Ia juga menyapa satu per satu siswa-siswi dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

“Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo, dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut, menyebutkan bahwa dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025), untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam sidak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden meminta peningkatan kualitas makanan yang disediakan dalam program ini.

“Beliau mengapresiasi yang sudah dilakukan,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program MBG dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dan percepatan dalam penyalurannya.

“Beliau juga minta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan,” ujar Dadan.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyatakan bahwa Presiden sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam program MBG.

Ia menjelaskan bahwa kekurangan dalam penyaluran program ini akan diperbaiki ke depannya.

“Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kekurangan-kekurangan yang harus ditingkatkan, kami anggap sebagai masukan. Saya kira ini kan program baru, jadi semua orang kan harus meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa dalam sidak MBG tersebut, Presiden tidak meminta pendampingan khusus.

Ia hanya meminta alamat sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyiapkan secara khusus karena betul-betul sidak. Kami hanya ditanya alamat (sekolah) yang ada di DKI, siapa saja SPPG-nya. Kami kirim datanya dan (Prabowo) tanpa minta didampingi, beliau ingin lihat apakah yang diberitakan itu sama dengan kenyataan yang beliau lihat,” ujar dia.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Ia juga menyapa satu per satu siswa-siswi dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

“Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo, dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut, menyebutkan bahwa dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan cakupan penerima program makan bergizi gratis (MBG) masih sebesar 0,8% dari target nasional mencapai 82,9 juta penerima tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. "Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Dadan menerangkan nantinya siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

Bagi siswa nonmuslim dan tidak berpuasa, Dadan menyebut tetap diberikan MBG. Dengan catatan, menghormati yang sedang berpuasa.

"Jadi nanti anak-anak masuk sekolah kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk dibuka pada saat buka puasa kalau bagi yang muslim. Bagi yang tidak mungkin ya makan di rumah. Jangan di situ karena harus menghormati," imbuh Dadan.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal rencana pendanaan modal Rp500 juta untuk pelaku UMKM yang menjadi mitra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, hal tersebut bukanlah ranah pihaknya, melainkan ranah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Itu bukan wilayah Badan Gizi ya, itu wilayah Kementerian UMKM,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Adapun, dia hanya merincikan UMKM yang terlibat dalam program MBG ada dua kategori.Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra bisa mendaftar di website mitra.bgn.go.id.

Kedua, lanjut Dadan, bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku tak perlu mendaftar, tetapi bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah masing-masing.

“Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya Kementerian UMKM, bukan badan gizi,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.