KOMPAS.com -Jakarta Selatan kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Daerah ini menawarkan sejumlah pilihan rumah subsidi, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang kurang dari Rp 200 juta.

Berikut Pilihannya:

Salah satu proyek yang menonjol di Jakarta Selatan adalah Perumnas Mahata Tanjung Barat, yang berlokasi di Jagakarsa.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan mencapai 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dibangun sebanyak 416 unit, dengan harga setiap unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, 208 unit telah terjual, sementara sisa 208 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

Dengan kehadiran proyek ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau dan berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.

Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan sudah diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memprogramkan rumah subsidi bagi guru, TNI, dan Polisi.

Ini diungkapkan Ara kala mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam (14/1/2025).

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," jelas Ara dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi adanya minat dan dukungan dari pemerintah dan berbagai Perusahaan dari Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Rumah hijau, ramah lingkungan serta tahan gempa yang dilakukan pemerintah di Jepang diharapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

“Kami percaya bahwa Jepang salah satu inspirasi kita di dalam membangun pembangunan-pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat yang baik,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Fahri, upaya menurunkan emisi karbon ini yang berasal dari perumahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, Kementerian PKP berharap terjalin kerjasama yang lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Apalagi Kementerian PKP sebagai Kementerian baru memiliki tugas di sektor perumahan yang disebutkan oleh Presiden sebagai janji kampanye yakni membangun 3 juta rumah yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Gagasan pembangunan rumah yang begitu besar ini tentu memerlukan kerjasama dari semua pihak.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta dukungan dari negara-negara asing yang berpartisipasi dan memberikan dukungan pada Program 3 Juta Rumah ini," jelas dia.

Pemerintah mengadakan seminar bertajuk Perumahan, Bangunan dan Kota Berkelanjutan yang dilaksanakan pada 14 – 15 Januari 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dan kerjasama dalam program pembangunan rumah dan perkotaan yang berkelanjutan dan terjangkau berdasarkan best practise dan kajian dari Jepang.

“Pembangunan rumah di Jepang tidak saja kuat tapi menggunakan teknologi modern dan bangunan yang green (hijau), ramah lingkungan yang bisa mengurangi emisi karbon dan bisa kita lihat langsung kalau pergi dan berkunjung ke Jepang,” ujar dia,

(KIE)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus berupaya mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, BNI akan kembali berkontribusi dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan target penyaluran sebanyak 10.750 unit rumah subsidi dari 10.021 unit tahun lalu.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan upaya BNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas Pemerintah untuk pengadaan 3 juta rumah.

"Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia," ungkap Corina dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2025).

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp 1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp 1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI disalurkan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian pertama dengan kemudahan akses yang didapatkan melalui program ini.

"Lewat skema FLPP masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun. Syaratnya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp 7 juta untuk pekerja lajang dan Rp 8 juta untuk yang sudah menikah," ungkapnya.

Bukan hanya itu, lewat skema Tapera, BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun. Syarat untuk menerima manfaat ini adalah peserta tapera dengan gaji maksimal Rp8 juta.

Dia mengatakan cakupan yang luas, BNI memastikan bahwa program ini dapat dinikmati lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Lewat pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melaksanakan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutupnya.

(akd/akd)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi dapat mencapai Rp1,8 triliun pada 2025, terutama untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan bahwa jumlah tersebut dipatok lebih tinggi dibandingkan penyaluran KPR Subsidi pada 2024 yang sebesar Rp1,6 triliun. Pembiayaan rumah subsidi itu dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

”Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2024).

Lebih terperinci, target penyaluran rumah subsidi melalui dua skema tersebut mencapai 10.750 unit pada tahun ini, meningkat dibandingkan 10.021 unit pada tahun lalu.

Corina menjelaskan bahwa melalui skema FLPP, masyarakat dapat mendapatkan hunian dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Terdapat pula tawaran bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor mencapai 20 tahun, dengan syarat yang berlaku.

Sementara itu, skema Tapera menjadi medium penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemudahan serupa, yakni uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun.

Dengan cakupan itu, pihaknya memastikan bahwa program ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," pungkas Corina.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara perihal dampak program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan KPR perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan menerapkan manajemen risiko dalam mengelola dana masyarakat, tak terkecuali untuk pembiayaan produktif seperti KPR.

“Dukungan berbagai program pemerintah terutama yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/1/2025).

Jakarta -

Kebakaran besar kembali terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). Hampir 30 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi.

"Obyek terbakar rumah padat hunian," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakpus, Achmad Saiful Kahfi, Rabu (15/1/2025).

Kekabaran itu dilaporkan warga ke damkar pukul 08.55 WIB. Permukiman yang terbakar berlokasi di Jalan Kemayoran Gempol RT 05 RW 06 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakpus.

Operasi pemadaman kebakaran dimulai pukul 09.07 WIB. Saat ini operasi pemadaman sudah memasuki proses pendinginan.

Petugas damkar masih menyemprotkan air untuk mengurai material yang terbakar serta menyisir sisa-sisa api agar segera padam dan tak terjadi penyalaan kembali.

Sebanyak 28 unit mobil damkar beserta 140 personel dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran. Belum diketahui penyebab dan kronologi kebakaran ini.

Dilaporkan ada 35 keluarga yang berjumlah 105 jiwa terdampak kebakaran ini. Petugas sempat terhambat akses jalan yang sempit dan lalu lintas yang padat.

"Objek terbakar 30 rumah," katanya.

Simak juga Video 'Rekomendasi Material Bangunan Buat Rumah Lebih Tahan Api':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/mei)

Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat dengan target 10.750 rumah pada 2025 dari 10.021 unit tahun lalu.

Hal itu dilakukan BNI guna mendukung program prioritas pemerintah, yakni program 3 juta rumah, yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

”Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,” kata Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies di Jakarta, Rabu.

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI memudahkan masyarakat untuk memperoleh hunian pertama.

Corina menuturkan dengan skema FLPP, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5 persen fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun.

Syaratnya adalah maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program tersebut yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1 persen dan bunga ringan sebesar 5 persen fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun, dengan syarat bahwa peserta Tapera memiliki gaji maksimal Rp8 juta.

Dengan pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melakukan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Corina.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025