BENGKULU, KOMPAS.com - Hujan deras mengguyur Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (12/3/2025), menyebabkan beberapa sungai meluap dan memasuki wilayah Kota Bengkulu, Kamis (13/3/2025).

Air secara perlahan terus naik merendam beberapa tempat, seperti Perumahan Ejhuka di Jalan Tanggul Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Air sudah merendam 40 unit rumah dan masjid setinggi satu meter.

"Sebanyak 40 rumah dan satu masjid terendam. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa menginap di rumah warga lain yang tidak terkena banjir," kata Evan, salah seorang warga, saat ditemui Kompas.com, pukul 22.00 WIB, di lokasi banjir, Kamis (13/3/2025).

Menurut Evan, apabila di Kabupaten Bengkulu Tengah terjadi banjir, 12 jam kemudian air luapan sungai di hulu akan masuk ke permukiman.

"(Dalam) 12 jam hitungan kami biasanya air masuk permukiman. Air harus terus dipantau, kalau terus naik," jelasnya.

Ia mengatakan, beberapa tahun sebelumnya, banjir kiriman setinggi 2 meter merendam rumah warga.

"Terpaksa begadang sambil memantau naiknya air. Kalau tidak naik, kami tenang, kalau terus naik, kami evakuasi," tambahnya.

Menurut warga, penyebab banjir kiriman masuk permukiman adalah karena ada kesalahan penempatan pintu pengatur air.

Selain itu, tanggul dapat ditambah ketinggiannya 70 sentimeter.

"Kami sudah berulang kali usul kepada pemerintah, tetapi belum juga dipenuhi perbaikan pintu pengatur air dan meninggikan tanggul," tambah Evan.

Selanjutnya, banjir kiriman menggenangi SD Negeri 89 Kota Bengkulu di Jalan Korpri, Bentiring, Kota Bengkulu.

Air tampak sudah mencapai lapangan sekolah, apabila air terus naik, akan masuk ke ruang sekolah.

"Semoga air tidak terus bertambah naik. Tahun sebelumnya, sekolah pernah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2,6 meter," ujar Mariani, warga Jalan Korpri.

Banjir kiriman tidak saja menggenangi permukiman, masjid, rumah, dan sekolah.

Di Jalan Raya Rawa Makmur, banjir juga memenuhi badan jalan.

Beberapa pedagang yang berjualan mulai menaikkan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih tinggi.

Warga berharap pemerintah mampu menemukan solusi untuk mengatasi banjir kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang terus terjadi.

"Kami berharap masalah ini dapat dipecahkan oleh pemerintah," demikian Evan.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengadakan pertemuan dengan Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyusunan skema penataan kawasan permukiman di daerah.

Wamen Fahri mengatakan, pola penataan kawasan permukiman di daerah akan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan usulan program dan desain penataan kawasan.

"Yang paling penting dalam penataan kawasan permukiman ini adalah perbaikan sanitasi dan pengolahan sampah, terutama sampah rumah tangga dari masing-masing rumah yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, penataan kawasan permukiman ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda. "Untuk itu diperlukan pola bagaimana standar penyusunan desain dan proposal dari daerah ke pusat untuk penataan kawasan permukiman," ujarnya.

Guru Besar UGM Danang Parikesit mengatakan, dalam penataan kawasan permukiman ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP harus menyiapkan petunjuk standar penyusunan desain dan proposal bagi Pemda.

"Penataan kawasan ini merupakan bagian dari penyiapan kawasannya yang nanti diikuti perbaikan atau pembangunan hunian. Dalam penataan kawasan ini juga dapat mendorong keterlibatan investor lokal dalam pembangunan berbagai fasilitas yang ada seperti pembangunan gedung pertemuan yang dapat disewakan dan menjadi pemasukan bagi investor," ujar Danang.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Edward Abdurrahman mengatakan, program penataan kawasan permukiman ini juga akan mengadopsi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pernah dilaksanakan Kementerian PUPR.

(KIE)

Jakarta -

Calon pembeli perlu teliti sebelum memutuskan sebuah rumah. Segala aspek mesti diperhatikan mulai dari legalitas, kualitas bangunan, hingga potensi bencana seperti banjir.

Jangan mudah percaya terhadap janji manis pengembang. Sebab ada saja oknum pengembang yang berbohong demi menarik perhatian calon pembeli.

Misalnya oknum pengembang mengaku perumahannya bebas banjir, tetapi ternyata tetap kebanjiran. Hal ini membuat masyarakat yang sudah terlanjur membeli tertipu trik marketing.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Layanan tersebut dibuat lantaran terdapat banyak laporan dari masyarakat terkait perumahan.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menjelaskan Kementerian PKP bakal menyediakan tempat pengaduan buat masyarakat. Laporan masyarakat terkait perumahan akan ditindaklanjuti dan diklarifikasi. Kemudian, masyarakat yang merasa tidak ditepati janjinya oleh pengembang dapat dibantu proses mediasi.

"Saya buat suatu terobosan di bidang pelayanan publik, supaya warga itu bisa mengadu kalau ada pengembang yang tidak sesuai dengan janjinya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

TARUMAJAYA, iNewsBekasi.id - Pengembang Summarecon Crown Gading (SCG) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi memadukan kota modern dan alam melalui konsep 'all in one city' sebagai komitmen membangun kawasan terpadu dengan nilai keberlanjutan.

“Keselarasan yang utuh dari aspek kehidupan dalam satu hunian yang tertata, itulah kunci sebuah kawasan ideal,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Magdalena Juliati dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsBekasi.id, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan sebagai pengembang yang telah sukses mendapatkan kepercayaan di bidang properti selama 50 tahun, Summarecon meyakini komitmen dan inovasi menjadi kata kunci dalam mengembangkan kawasan terpadu.

Menurut dia, pilar utama keberhasilan membangun kawasan baru bernilai tinggi melalui penciptaan sepenuh hati atas rancangan kota adalah perencanaan matang yang dipadukan dengan kemampuan menghidupkan kawasan.

Melalui visi itu, SCG terus menunjukkan kemajuan pengembangan yang signifikan dengan tetap menerapkan inovasi berkelanjutan, mengadaptasi setiap dinamika perubahan kebutuhan akan hunian dan sebuah kawasan terpadu.

Kawasan pengembangan kedelapan perusahaan ini perlahan tumbuh dan menjadikannya sebagai kawasan terbaru, gemerlap, dinamis dan bernilai tinggi sekaligus mengedepankan nilai keberlanjutan yang menjadikan SCG sebagai 'New Kelapa Gading'.

“Kami memiliki semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian ideal. Mulai dari kemudahan aksesibilitas kawasan utara hingga timur Jakarta yang kian terbuka hingga beragam potensi menjadikan salah satu emerging development paling diburu oleh para pencari properti,” ucapnya.

Didesain pemenang penghargaan desainer kota Sibarani Sofyan sekaligus Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025 serta didukung infrastruktur kualitas tinggi dan perencanaan masa depan yang baik, kawasan ini diyakini menjadi kota perwujudan sinergi modernitas dan alam.

Komitmen perusahaan menghadirkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan dalam kawasan yang nyaman dan ramah lingkungan terwujud melalui kehadiran ruang terbuka hijau yang luas dan rindang dengan pepohonan.

Dilengkapi lajur khusus sepeda, jalan lingkungan yang mencapai 40 meter dan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang merupakan upaya nyata kontribusi pengurangan karbon.

Kehadiran pusat kota seluas 20 hektare dengan desain kota terintegrasi yang dinamis dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan area pejalan kaki sebagai akses berbagai fasilitas yang akan hadir, sekaligus menjadikan SCG sebagai kawasan ramah bagi pejalan kaki.

Kawasan ini juga memiliki sistem tata air mandiri dengan keberadaan danau sebagai resapan air, pusat pengolahan air limbah rumah tangga hingga pembuatan saluran tepi bagi warga sekitar.

“Ini yang menjadi keunikan dari Summarecon Crown Gading. Kawasan berskala kota yang dirancang dengan tingkat kepadatan rendah untuk menjaga kenyamanan warga penghuni namun dengan fasilitas paling lengkap sebagai kota terpadu,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, hal itu sangat sejalan dengan visi pendiri Summarecon, Soetjipto Nagaria, bahwa sebuah kawasan kota terpadu harus menekankan pada tiga kata kunci yakni aman, nyaman dan lengkap.

Editor : Abdullah M Surjaya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Karanganyar memiliki pemandangan yang asri karena berada di lereng Gunung Lawu.

Dijuluki Bumi Intanpari, akronim yang dimaksud adalah Industri, Pertanian, dan Pariwisata. Ketiga bidang tersebut menjadi penggerak roda perekonomian daerah tersebut.

Jika Anda tertarik untuk membeli rumah di Kabupaten Karanganyar, berikut ini adalah rekomendasi rumah murah dengan harga mulai dari Rp100 jutaan yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karanganyar

Perumahan subsidi di Karanganyar. Foto: SiKumbang PUPR

1. Jeruksawit Permai 159 Unit

Rumah yang berlokasi di Jeruksawit, Gondangrejo, Kab Karanganyar, Jawa Tengah ini dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Ada 16 unit rumah yang dijual dengan harga Rp106 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Jeruksawit Permai 157 Unit

Perumahan subsidi ini berlokasi di Jeruksawit, Gondangrejo, Kab Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional, ada 33 unit yang dijual mulai dari harga Rp115 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Oemah Jatikuwung Asri

Perumahanini berlokasi di Jatikuwung, Gondangrejo, Kab Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri, ada 14 unit yang dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup plafond eternit, rangka atap kayu glugu sulawesi, genteng multiroof, dan dinding bata merah plester aci.

Lantai ruang utama keramik 40x40, motif lantai KM/WC keramik 20x20, motif dinding KM/WC keramik 20x25, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Kalingga Kaling

Rumah yang berlokasi di Kaling, Tasikmadu, Kab Karanganyar, Jawa Tengah ini dibangun oleh Jagat Semesta. Ada 6 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng lokal/asbes gel besar, dinding bata merah diplester dan finishing cat. Lantai keramik 30x30 cm warna putih dan pondasi batu kali-sloof beton bertulang.

5. Jeruk Sawit Permai 54

Perumahan yang berlokasi di Jeruksawit, Gondangrejo, Kab Karanganyar, Jawa Tengah ini dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional ini menawarkan 8 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp116,5 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Balikpapan - Pemerintah memperluas jangkauan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rencananya huniah gratis ini akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sudah menggandeng dua perusahaan yang bersedia mendanai program ini lewat skema coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara belum lama ini.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 miliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

(mud/mud)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

---

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP - Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan​​​​​​​

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.