Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area Shujaiya, Jalur Gaza, pada Rabu (9/4) waktu setempat. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan tersebut.

Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (9/4/2025), menuturkan bahwa serangan udara Israel itu mengakibatkan "20 orang martir dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka".

Bassal menambahkan bahwa upaya pencarian jenazah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan masih berlangsung.

Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan soal serangan mematikan tersebut.

Israel kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung selama dua bulan. Upaya-upaya untuk memulihkan gencatan senjata sejauh ini gagal.

Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataan terbaru pada Rabu (9/4), melaporkan sedikitnya 1.482 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan terbaru Israel sejak pertengahan Maret lalu.

Angka itu menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023 lalu menjadi sedikitnya 50.846 orang.

Saat berbicara kepada AFP pada Selasa (8/4), salah satu anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa "penting untuk mencapai gencatan senjata" di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan bahwa "komunikasi dengan para mediator masih berlangsung, tetapi "sejauh ini, belum ada usulan baru".

Badran juga mengatakan bahwa Hamas "terbuka terhadap semua gagasan yang akan mengarah pada gencatan senjata dan menghentikan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina".

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (7/4) bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Dari total 251 sandera yang diculik sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk yang menurut militer Tel Aviv telah tewas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah akan mengkaji kembali syarat penghasilan maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sebagai langkah memperluas akses masyarakat mendapatkan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan batas maksimal penghasilan MBR. Ia menyebutkan sebelumnya batas penghasilan bagi yang belum menikah adalah Rp 7 juta.

Kemudian, Ara memutuskan batas penghasilan bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2025).

Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan rumah subsidi untuk wartawan.

Adapun kebijakan ini berlaku untuk semua kalangan latar belakang pekerjaan tetapi hanya dalam konteks perumahan. Kementerian PKP berencana untuk menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait penyesuaian tersebut pada 21 April mendatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menjelaskan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda. Saat ini masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan persyaratan penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian untuk rumah pertama.

Ia mengatakan masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, saat ini perlu ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Heru menambahkan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah subsidi. Sebab, mereka tidak masuk kriteria MBR.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

Video: Menteri PKP Sebut Tengah Usahakan Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group di Doha, Qatar kemarin. Kerja sama antara BTN dan perusahaan investasi asal Qatar itu terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit rumah.

Turut hadir dalam acara tersebut kil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dia mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

"Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar," tutur Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/4/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia terhadap kontribusi Qatar dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. "Kami berharap kemitraan ini dapat melangkah menuju hubungan yang erat antara kedua negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sheikh Abdulaziz.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah, salah satunya melalui kemitraan bersama AlQilaa International Group. "Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian" jelas Nixon.

Menurut Nixon, untuk tahap awal pembangunan 100.000 unit ini akan dilakukan dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen ataupun rumah susun bersubsidi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Adapun nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$ 20.000 untuk satu unit hunian atau total sekitar US$ 2 miliar atau setara Rp 33,6 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

"BTN mendukung visi besar Program Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau," katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. Selain itu, Nixon meyakini bahwa proyek bersama investor Qatar ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi dan perbankan, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Qatar.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan dukungan investor asing sangat penting untuk memperkuat pendanaan bagi program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga dapat mengurangi kekurangan (backlog) perumahan nasional. "Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap target pembangunan nasional serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi," tutur Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membawa angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Batas maksimal penghasilan untuk dapat menerima rumah subsidi kini dilonggarkan secara signifikan, membuka peluang kepemilikan hunian yang lebih luas.

Kebijakan terbaru ini menetapkan batas penghasilan maksimal menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 13 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga di kawasan Jabodetabek.

Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah metropolitan tersebut, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan kebijakan ini saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa (8/4/2025).

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan pelonggaran batas penghasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh.

"Kami menaikkan batas maksimal dari sebelumnya Rp 7 juta-Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta-Rp 13 juta. Ini berlaku untuk semua kalangan, tapi khusus di Jabodetabek kami sesuaikan dengan masukan BPS," ujar Ara.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program prioritas perumahan pemerintah yang sebelumnya telah menyasar tenaga kesehatan dan kini diperluas ke wartawan dengan kuota awal 1.000 unit sebagai kelompok ketiga. Buruh juga akan menjadi fokus berikutnya pada Kamis (10/4/2025).

Penyesuaian Berdasarkan Standar Biaya Hidup Jabodetabek

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan peningkatan batas penghasilan ini didasarkan pada perhitungan BPS yang memperhatikan standar desil 8 di masing-masing provinsi.

"Standar hidup di tiap provinsi berbeda. Jabodetabek, misalnya, memiliki biaya hidup lebih tinggi, sehingga kami tetapkan Rp 13 juta untuk yang berkeluarga dan Rp 12 juta untuk yang single," jelas Amalia.

Kebijakan baru ini akan segera diresmikan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), yang saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis dan direncanakan terbit pada 21 April 2025.

Sebelumnya, batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah Rp 7 juta dan yang sudah berkeluarga Rp 8 juta, sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020.

Pelonggaran batas penghasilan ini diperkirakan akan membuka pasar perumahan subsidi yang lebih luas.

Potensinya bahkan mencapai 30.000 unit untuk wartawan saja, belum termasuk potensi dari kalangan buruh.

"Kalau kuota pemerintah saat ini 220.000 unit, ini bisa jadi tambahan revenue signifikan bagi Bank Penyalur KPR,” ujar Ara.

Penyaluran subsidi akan tetap dilakukan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan sejumlah bank lainnya, dengan anggaran yang disesuaikan dengan alokasi pemerintah.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia di Jabodetabek, termasuk para pekerja media dan buruh, dapat memiliki rumah layak huni.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Penyerahan 100 kunci rumah subsidi buat wartawan 6 Mei

Para pengemudi atau driver ojek online (ojol) dan taksi online berkesempatan untuk membeli rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo untuk membahas penyediaan rumah subsidi bagi mitra Gojek.

Ara mengungkapkan sebanyak 2.000 rumah subsidi akan dialokasi buat pengemudi roda dua dan roda empat. Sebelumnya, manajemen GoTo sudah pernah punya program rumah untuk mitranya dan kini akan bekerja sama dengan Kementerian PKP.

"Sekarang jauh lebih siap ya, jauh lebih banyak untuk kita mulai kebaikan. Seribu roda dua, seribu roda empat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ara mengatakan rumah untuk pengemudi tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Adapun lokasi tepatnya tergantung pada data dan kriteria GoTo untuk memastikan tidak mengganggu penyebaran pengemudi.

Sementara itu, Patrick menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian PKP untuk mitra Gojek. Ia mengatakan program ini dilakukan dengan tujuan mitra menjadi lebih sejahtera dan mempunyai rumah sendiri.

Kemudian, ia mengatakan kemampuan finansial pengemudi akan dinilai dari performa yang terekam dalam sistem Gojek. Sementara skema pembiayaan pengemudi masih didiskusikan.

"Di sini saya menyambut baik Bapak Maruarar Sirait juga BTN supaya kita bisa menjajaki gimana ini apakah skema tabungan tiap hari bisa kita potong tabungan jadi per bulan bisa jadi angsuran," kata Patrick.

Patrick menambahkan semakin besar rating, maka semakin besar penghasilan yang dimiliki pengemudi. Dengan begitu memiliki kemampuan finansial yang lebih memungkinkan buat mendapat rumah subsidi.

ANTARA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta pada Selasa (8/4).menandatangani perjanjian kerja sama nota kesepahaman (MOU) untuk menyediakan rumah subsidi bagi wartawan. Awak media menjadi salah satu target sasaran penyediaan rumah subsidi karena berperan mengedukasi masyarakat. (Sanya Dinda Susanti/Setyanka Harviana Putri/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

ANTARA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta pada Selasa (8/4).menandatangani perjanjian kerja sama nota kesepahaman (MOU) untuk menyediakan rumah subsidi bagi wartawan. Awak media menjadi salah satu target sasaran penyediaan rumah subsidi karena berperan mengedukasi masyarakat. (Sanya Dinda Susanti/Setyanka Harviana Putri/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas rencana pengalokasian perumahan subsidi untuk pengemudi ojek online mitra gojek di Kantor Kementerian Perumahan Jakarta, Selasa (8/4). Total ada sebanyak seribu rumah subsidi bakal dialokasikan untuk pengemudi ojol mitra gojek.
(Sanya Dinda Susanti/Setyanka Harviana Putri/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.