Yogyakarta (ANTARA) - Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menyebut program makan bergizi gratis yang dianggarkan pemerintah Rp10.000 per porsi masih memungkinkan untuk memenuhi gizi anak sekolah.

"Dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaannya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," kata Toto dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Sabtu.

Toto menuturkan program makan bergizi gratis ini yang sangat mulia sebab tidak semua negara sanggup dan dapat melakukan program besar seperti ini.

Dia mengatakan bahwa dengan anggaran yang disediakan, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," ujar dia.

Soal anggaran sebesar Rp10.000 per porsinya, Toto menilai harga tersebut dapat ditekan dengan pelaksanaan subsidi silang dan pengurangan biaya lain seperti biaya transportasi ke sekolah dengan memanfaatkan pembuatan makanan di wilayah yang dekat dengan wilayah sekolah.

Selain aspek gizi dan biaya, dia menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional akan membantu memantau pelaksanaan program ini.

Dengan demikian, ia berharap program ini dapat sesuai kebutuhan gizi dan keamanan bahan pangan dapat terjaga sampai dikonsumsi nantinya.

Toto juga melihat bahwa makan bergizi gratis juga dapat dimaksimalkan dari aspek penyajian. Menurutnya, makanan harus disesuaikan dengan kesukaan anak-anak sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan makanan yang terbuang.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan,” kata dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini.

Pelaksanaan makan bergizi gratis, kata dia, tidak boleh sembarangan sebab berdampak secara langsung kepada anak-anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa.

Toto juga berpesan kepada pemerintah agar lebih dahulu memperhatikan aspek kualitas makanan daripada jumlah yang disediakan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," ujar dia.

Toto berharap program ini dapat berjalan dengan baik disertai dukungan dan peran berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan masyarakat.

"Ini adalah program gizi yang diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi komitmen Muslimat NU mendukung salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terlebih lagi, Muslimat NU memiliki Koperasi An-Nisa yang bisa turut serta mendukung berjalannya program melalui koperasi," kata Menkop, usai menerima kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telor, beras, susu dan lainnya hingga terlibat dalam distribusinya pada program MBG.

Dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut. "Kita berharap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini, sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplayer effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie.

Kabupaten Sukabumi, jelas dia, bisa dijadikan sebagai percontohan karena ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik. Bahkan, koperasi-koperasi yang ada di Sukabumi sudah dipetakan untuk terlibat dalam program MBG tersebut.

Bagi Budi Arie, ini piloting (Sukabumi) yang yang paling bagus dari 85 piloting, dan ini bisa ditiru untuk Satuan Pelayanan MBG di daerah lain. "Yang pasti, keterlibatan masyarakat dan koperasi harus dilakukan. Sebab, salah satu tujuan dari program ini adalah bagaimana perekonomian rakyat bergerak," katanya.

Hal itu merujuk pada empat tujuan utama dari program MBG. Yaitu, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, hingga menggerakkan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengutarakan bahwa pertemuan ini juga sekaligus mengundang Menkop Budi Arie hadir mengisi materi dalam Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang akan digelar 12 -15 Februari 2025 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

"Rencana yang akan hadir dalam acara kongres tersebut sekitar 2860 orang, yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah Muslimat se-Indonesia, dan Pimpinan Cabang Istimewa Dunia," ujar Khofifah.

(abq/fat)

peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kualitas higiene dan sanitasi di tempat-tempat pengolahan pangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di RA Suite Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu menyebut sarapan bergizi berdasarkan hasil penelitian tidak hanya dapat meningkatkan konsentrasi dan kinerja, tetapi juga membantu menjaga berat badan yang sehat serta mendukung kesehatan jangka panjang.

Oleh karena itu, sarapan bergizi harus berasal dari bahan baku yang berkualitas dan diproses di dapur yang menerapkan standar higiene sanitasi yang baik, untuk mencegah makanan yang dikonsumsi menjadi sumber penyakit.

Untuk itu, dalam proses penyediaan pangan bergizi di DKI Jakarta, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ikut terlibat.

“Sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan kualitas higiene sanitasi pangan, perlu dilaksanakan pelatihan mengenai keamanan pangan siap saji oleh Dinas Kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan pangan oleh petugas sanitarian di lingkungan puskesmas,” kata Teguh.

Selain itu, lanjut Teguh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) bertugas untuk menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi tempat pengolahan pangan yang telah memenuhi standar.

Teguh juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kualitas higiene sanitasi, Pemprov DKI Jakarta menyediakan petugas sanitarian lingkungan di setiap puskesmas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di tempat pengolahan pangan.

“Selain itu, pengawasan terhadap tempat pengolahan pangan di wilayah kerja puskesmas dilakukan minimal sekali dalam setahun,” jelas Teguh.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengimplementasikan program pembinaan kantin sehat, yang saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa sekolah, kantin binaan UMKM, dan kantin di RSUD.

Teguh menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kualitas higiene dan sanitasi di tempat-tempat pengolahan pangan.

Ia juga menegaskan bahwa DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan sertifikasi laik higiene pada penyedia makanan gratis.

“Tenaga inspeksi kesehatan lingkungan akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan program ini. Dinas Kesehatan bersama lembaga dan organisasi lainnya siap melaksanakan pengawasan tersebut. Kami juga akan bekerja sama dengan HAKLI yang memiliki pengurus di setiap provinsi. Kami akan membahas kontribusi mereka lebih lanjut,” kata Teguh.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Magelang -

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader PDI Perjuangan. Terkait dengan hal itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut biasanya yang tak taat keputusan partai dianggap bukan kader.

"(Pernyataan Pak Hasto soal Pak Jokowi bukan kader PDIP lagi?) Ya biasanya di PDI Perjuangan kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi itu aja," kata Ganjar saat berada di Museum dan Kampung Seni Borobudur usai mengikuti event Tour de Borobudur XXIV 2024, Sabtu (7/12/2024).

Ganjar kemudian membandingkan dengan Maruarar Sirait atau Ara yang dinilai bersikap gentle karena mundur dan secara resmi mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Itu bagus (Ara mengembalikan KTA). Menurut saya mengembalikan (KTA) itu cara paling gentle. Saya datang, saya mengundurkan diri, Ara itu bagus," kata Ganjar.

Karena itu, dia menilai partainya harus segera bersikap terkait keanggotaan PDIP. Dia mengatakan hal itu juga pernah dia sampaikan kepada publik.

"Tapi karena ini (keluarga Jokowi) tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya, menurut saya partai harus bersikap sesegera mungkin. Dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apapun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita," ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, masalah keanggotaan PDIP baru terjadi belakangan ini.

"Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu," pungkasnya.

Dilansir detikNews sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto menegaskan Jokowi sudah bukan lagi merupakan kader PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menyebut keluarga Jokowi pun sudah bukan lagi bagian dari partainya.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (4/12/2024)

Hasto lantas menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak senada dengan cita-cita partai berlogo banteng itu.

"Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya," ungkap Hasto.

"Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," lanjut Hasto.

Meski begitu, Hasto mengatakan, pihaknya tak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Dia mengaku pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat mengenai hal itu.

"Kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubahkan cita-cita yang membentuknya," imbuh Hasto.

Jokowi telah merespons pernyataan Hasto. Namun, ia hanya berujar singkat dengan mengatakan "partai perorangan". Dia mengulang pernyataan itu sebanyak 4 kali.

"Ya berarti partainya perorangan," kata Jokowi saat diminta tanggapannya oleh wartawan di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (5/12) lalu.

Lihat Video: Kata Jokowi 'Partai Perorangan', Kala Disebut Bukan Bagian PDIP Lagi

[Gambas:Video 20detik]

(afn/dil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan pemerintah bisa menerapkan skema “Rent to Own” untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan harus ada metode pembiayaan perumahan lain yang ditawarkan pemerintah selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap itu ada kreativitas dari pemerintah selain FLPP. Mungkin seperti “Rent to Own”. Ini untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Junaidi dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (6/12/2024),

Menurutnya, untuk menjalankan program ini maka pemerintah sebagai agregator yang harus mengatur bagaimana konsepnya.

“Masyarakat pekerja informal Pak juga punya hak juga mendapatkan fasilitas pembiayaan,” tambah Junaidi.

Dikutip dari laman Investopedia, Rent to Own sendiri merupakan konsep kepemilikan rumah yang menyertakan klausul dalam perjanjian sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau kewajiban untuk membeli setelah jangka waktu tertentu.

Ketika penyewa membayar uang sewa rumah setiap bulan, sebagian dari pembayaran tersebut dapat dihitung sebagai uang muka.

Jika sang penyewa memutuskan untuk membeli, kelebihan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah.

Konsep ini sudah lama diterapkan oleh negara tetangga Indonesia yakni Singapore. Konsep “Rent and Purchase” bahkan sudah diperkenalkan sejak tahun 1999.

Skema tersebut memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa flat yang disediakan pemerintah dan kemudian membelinya saat situasi keuangan mereka membaik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan pemerintah bisa menerapkan skema “Rent to Own” untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan harus ada metode pembiayaan perumahan lain yang ditawarkan pemerintah selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap itu ada kreativitas dari pemerintah selain FLPP. Mungkin seperti “Rent to Own”. Ini untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Junaidi dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (6/12/2024),

Menurutnya, untuk menjalankan program ini maka pemerintah sebagai agregator yang harus mengatur bagaimana konsepnya.

“Masyarakat pekerja informal Pak juga punya hak juga mendapatkan fasilitas pembiayaan,” tambah Junaidi.

Dikutip dari laman Investopedia, Rent to Own sendiri merupakan konsep kepemilikan rumah yang menyertakan klausul dalam perjanjian sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau kewajiban untuk membeli setelah jangka waktu tertentu.

Ketika penyewa membayar uang sewa rumah setiap bulan, sebagian dari pembayaran tersebut dapat dihitung sebagai uang muka.

Jika sang penyewa memutuskan untuk membeli, kelebihan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah.

Konsep ini sudah lama diterapkan oleh negara tetangga Indonesia yakni Singapore. Konsep “Rent and Purchase” bahkan sudah diperkenalkan sejak tahun 1999.

Skema tersebut memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa flat yang disediakan pemerintah dan kemudian membelinya saat situasi keuangan mereka membaik.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun sebanyak 660.000 unit rumah sederhana yang disalurkan lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah menyebut, dengan pengalamannya itu pihaknya siap berkomitmen untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Pada rentang waktu 2020 hingga 2024 ini, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660.000 unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui KPR FLPP,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/12/2024).

Selain itu, Junaidi berharap dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat terselesaikan.

Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah. Menurutnya, program 3 juta rumah dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [BPHTB] sebesar 5% bagi rumah MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait menyebut komitmen Apersi menyukseskan program 3 juta rumah sangat diperlukan.

Apalagi anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun depan sangat minim hanya Rp 5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan segera diterapkan pada Januari 2025 mendatang.

Pemerintah mencanangkan anggaran Rp 10.000 untuk setiap porsinya dan sajian disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah.

Menurut ahli gizi UGM (Universitas Gadjah Mada) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Namun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini juga harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan.

Toto menuturkan program makan bergizi gratis ini yang sangat mulia sebab tidak semua negara sanggup dan dapat melakukan program besar seperti ini.

Menu sesuai ketersediaan potensi dan kekayaan di daerah

Ia mengatakan bahwa dengan anggaran yang disediakan, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung," terang Toto seperti dikutip dari laman UGM, Sabtu (7/12/2024).

Toto menerangkan, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing.

Soal anggaran sebesar Rp10.000 setiap satu porsinya, Toto menilai harga tersebut dapat ditekan dengan pelaksanaan subsidi silang dan pengurangan biaya-biaya lain seperti biaya transportasi ke sekolah.

Caranya, dengan memanfaatkan pembuatan makanan di wilayah yang dekat dengan wilayah sekolah.

Menu disesuaikan dengan kesukaan anak-anak

Selain aspek gizi dan biaya, Dosen FK-KMK ( Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan) ini juga menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional akan membantu memantau pelaksanaan program ini.

Ia berharap jalannya program ini dapat sesuai sehingga kebutuhan gizi dan keamanan bahan pangan dapat terjaga sampai dikonsumsi nantinya.

Toto juga melihat bahwa Makan Bergizi Gratis juga dapat dimaksimalkan dari aspek penyajian. Menurutnya, makanan harus disesuaikan dengan kesukaan anak-anak sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan makanan yang terbuang.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Dengan demikian, ia menyebut pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini tidak boleh sembarangan sebab pelaksanaan berdampak secara langsung kepada anak-anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa.

Toto juga berpesan pada pemerintah agar lebih dahulu memperhatikan aspek kualitas makanan daripada jumlah yang disediakan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya, dengan dukungan dan peran berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan masyarakat. Pihak-pihak inilah yang nantinya akan terus mengawal pelaksanaan program ini menjadi lebih baik.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

KOMPAS.com - Imelia, siswi MTs Al Khalifah, menangis saat memilih tidak menghabiskan makanan bergizi gratis untuk sang adik.

Siswi kelas VII ini ingin membawa pulang susu dan makanan yang ia santap di sekolah dari Polres Malang, pada Rabu (4/12/2024).

Anggota polisi yang menyerahkan makanan terkejut dan mendekati Imelia untuk mengetahui alasan di balik tindakannya.

Imelia menjelaskan bahwa ia ingin berbagi dengan adiknya di rumah.

Ia mengaku sebagai anak dari seorang buruh tani dan menyatakan bahwa ia dan adiknya jarang menikmati makanan enak.

Tangis Imelia tidak tertahankan saat menceritakan hal tersebut kepada anggota polisi.

“Ya, dia hanya makan separuh makanan yang diberikan. Dia mengatakan separuhnya akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga."

"Kami sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, usai memberikan makanan bergizi kepada para siswa.
Putu menjelaskan bahwa agenda pemberian makanan bergizi kepada siswa ini merupakan bagian dari simulasi untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah.

"MTs Al Khalifah kami pilih karena banyaknya siswa di sini yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim," ujarnya.

Program makanan bergizi gratis ini diberikan kepada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al Khalifah.

Makanan yang diberikan terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar dan susu.

Sebelumnya, Putu menyebutkan bahwa Polres Malang juga telah melaksanakan kegiatan serupa di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

"Dua sekolah yang kami lakukan uji coba sebelumnya merupakan lokasi terdampak bencana banjir," tuturnya.

Sumber: Kompas.com (Imron Hakiki, Aloysius Gonsaga AE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi rakyat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).

Ara bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang, terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu sangat berarti untuk program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Pembahasan seputar perumahan, tidak terlepas dengan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Ara meminta APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.

"Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.

Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.

"Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan," ucapnya.

(aqi/abr)

JAKARTA - Organisasi kepemudaan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) meminta sektor perternakan harus siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran.

Hal itu terungkap dalam diskusi publik AMPI Talks bertajuk "Kesiapan Sektor Peternakan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Jakarta.

Diskusi ini membahas beberapa hal mencakup peluang, mekanisme, serta kesiapan sektor peternakan sebagai salah satu pendukung vital bahan pokok demi mendukung dan mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini menjadi salah satu kiat-kiat kami di AMPI untuk ikut serta berpartisipasi dalam bagaimana kita mendiskusikan kebijakan publik karena bagi kami, industri unggas memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia," kata Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Sabtu (7/12/2024).

Jerry Sambuaga menegaskan, AMPI siap mendukung dan mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran dari segala sektor dan lini. Pembahasan konfrehensif dalam diskusi kali ini sebagai contoh konkret dukungan dan pengawalan AMPI terhadap program-program pemerintah.

?Sektor ini mampu memasok 65% protein hewani di Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi 12 juta orang,? kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengungkapkan pentingnya kesiapan sektor pangan dalam mendukung Program MBG tersebut.

"Seluruh komponen bangsa harus bisa ambil bagian, momentum ini menjadi momentum yang sangat luar biasa dan harus terus dimanfaatkan karena kita semua tahu untuk makanan bergizi dan harganya terjangkau komoditas peternakanlah yang cukup menarik kita diskusikan khususnya terkait daging ayam dan telur," ujarnya.

Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengungkapkan sebagai asosiasi peternak sangat serius mendukung Program Makan Bergizi Gratis. ?Kami peternak memang sebagai mata pencaharian tunggal, maka peternak seperti anggota kami akan sangat serius dalam berusaha mendukung program ini," jelasnya.

Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Provinsi Lampung, Jenny Soelistiani mengatakan pihaknya ingin membangun narasi positif tentang ekonomi kerakyatan ayam petelur yang betul-betul sebagai kekuatan bagi bangsa sebagai dukungan bagi Program Makan Bergizi Gratis.

Kota Blitar -

Siswa SDN 6 Penataran Kecamatan Nglegok menerima kunjungan spesial dari Polres Blitar Kota. Para siswa diajak untuk makan siang bergizi bersama polisi.

Makan siang itu turut dilaksanakan oleh Polres Blitar Kota dalam rangka mendukung program pemerintah pusat. Sekaligus menjadi upaya mewujudkan sinergitas dalam menerapkan program makan sehat dan bergizi kepada anak sekolah.

"Hari ini anak - anak melaksanakan ujian hari terakhir, kemudian sebagai penyemangat dan menutup kegiatan sekolah kami hadir untuk makan siang bersama," kata Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo P.S kepada detikJatim, Sabtu (7/12/2024).

Danang menyebut kegiatan makan siang bersama tersebut, sebagai pemantik dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan program tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat. Meskipun belum secara resmi direalisasikan, tetapi kami berupaya untuk mewujudkan itu, sebagai sinergitas," terangnya.

Menurutnya, Polres Blitar Kota akan melakukan kegiatan makan siang bergizi secara bertahap. Rencananya, akan ada sejumlah sekolah yang dipilih sebagai lokasi makan siang bergizi bersama polisi.

"Nanti bergantian di 9 kecamatan, di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Nanti akan dipilih sekolah mana saja yang akan dikunjungi untuk makan siang bergizi bersama," imbuhnya.

Danang menambahkan, para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Terlebih melalui bantuan pemenuhan gizi tambahan. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah.

"Yang paling utama anak-anak (siswa) bisa bersekolah dengan baik. Kami dapat membantu pemenuhan tambahan asupan gizi bagi mereka," pungkasnya.

(hil/fat)