Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 5 proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9.

"Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden untuk ada 5 groundbreaking," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Basuki mengatakan, waktu pelaksanaan groundbreaking tersebut menunggu keputusan Sekretariat Kabinet dan akan dilakukan bersamaan dengan peresmian infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Basuki membocorkan, 5 proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

"Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan," lanjut Basuki.

Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan perdagangan umum yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang.

Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.

Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi yang masuk dan akan berjalan saat ini ada sekitar Rp 5 triliun.

"Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun," ungkap Agung.

Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.

"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kemenko (Kementerian Koordinator)," imbuh Agung.

Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).

Antaranews (ANTARA) - Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) mengabarkan pihaknya telah menerima laporan kebakaran di blok Housing and Development Board di sepanjang Tampines Street pada Senin sekitar pukul 05.40 WIB.

Dalam sebuah unggahan di Facebook, SCDF menyampaikan bahwa setibanya mereka di lokasi, asap hitam terlihat keluar dari sebuah unit di lantai 13.

Sejumlah foto yang dibagikan oleh SCDF menunjukkan dinding yang hangus terbakar di sebuah ruangan dan kerusakan di koridor di luar ruangan itu.

Sebagai tindakan pencegahan, sekitar 50 penghuni dari unit-unit di sekitarnya dievakuasi.

Dua penghuni dari unit yang terdampak telah dievakuasi sebelum kedatangan SCDF.

Mereka diperiksa oleh tenaga paramedis SCDF karena inhalasi asap namun menolak untuk dilarikan ke rumah sakit.

Kebakaran yang menghanguskan berbagai barang di sebuah kamar tidur telah berhasil dipadamkan.

Penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut masih berlangsung.

Flat HDB merupakan unit perumahan rakyat yang dikembangkan dan dikelola oleh HDB, otoritas perumahan publik Singapura.

Dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berpusat pada komunitas, flat-flat itu kini dihuni oleh lebih dari 80 persen populasi Singapura.

Pewarta: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa pihaknya sejak didirikan konsisten untuk fokus membangun rumah sederhana untuk masyarakat.

Menurut Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah, dalam rentang 2020-2024, asosiasi yang dipimpinnya telah membangun sekitar 660 ribu rumah.

“Apersi sejak didirikan merupakan organisasi yang fokus membangun rumah sederhana dan rumah program pemerintah yang sekarang dikenal dengan nama program rumah KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily dikutip Senin (9/12/2024).

Kini, jelas dia, di tengah rencana pemerintah menggulirkan Program Tiga Juta Rumah mulai tahun 2025, Apersi konsisten untuk mendukungnya.

“Apersi konsisten men-support (mendukung) Program Tiga Juta Rumah,” tegasnya.

Menurut Junaidi, pembangunan tiga juta rumah per tahun sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah. Karena itu, perlu adanya perlakuan khusus (lex specialist) baik dari sisi aturan dan kebijakan.

“Terkait program KPR rumah bersubsidi perlu adanya gebrakkan  untuk menembus hambatan yang menyulitkan dunia usaha,” tegas dia.

Junaidi juga berharap adanya perhatian khusus terhadap masyarakat non bankable dan non fix income untuk mereka mendapatkan rumah layak huni.

“Terima kasih kepada Menteri dan Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman yang intens mengkonsolidasikan dengan cepat dan sigap ke semua ekosistem perumahan,” ujarnya.

Junaidi menerangkan, semua harapan dan sikap tersebut sudah disampaikan saat Apersi bertemua Menteri dan Wamen PKP di kantor Kementerian PKP, Jumat (6/12/2024).

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku bahwa dukungan Apersi dalam Program Tiga Juta Rumah sangat diperlukan.

Untuk itu, dia berharap Apersi dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar Sirait.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9).

Pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini merupakan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah diujicobakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Kediri pelaksanan uji coba dilakukan selama tiga hari hingga Kamis, mendatang.

"Ini bagian komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, lanjut Mas Dhito, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kegiatan peninjauan itu, Mas Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait menu yang disajikan.

Paket makanan itu berisi nasi beserta lauk nugget ayam, telur, buah, sayuran dan susu. Memastikan kualitas rasa dan keamanan dari menu yang dibagikan, Mas Dhito bersama Forkopimda ikut makan bersama dengan pelajar menggunakan menu yang sama.

Hal menarik pun terjadi saat Mas Dhito meminta tanggapan kepada para pelajar atas menu yang disajikan. Mereka justru meminta tambahan sambel.

"Rasanya enak tidak ada masalah, cuman kalau untuk anak SMK/SMA banyak yang request mas minta sambel. Cuman masih kita hitung baik buruknya takutnya kalau sambel nanti ada efek-efeknya," ungkapnya.

Selain di SMK Negeri 1 Purwoasri, pada hari yang sama ujicoba pelaksanaan program tambahan makan bergizi juga dilakukan di enam sekolah lain setingkat kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).Untuk berikutnya ujicoba dilakukan pada pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama tiga hari jumlah sasaran uji coba pemberian tambahan makanan bergizi sekitar 3.000 pelajar.

Dari pantauan yang dilakukan secara langsung bersama Forkopimda, diakui ada evaluasi terkait anggaran untuk satu porsi paket makanan bergizi yang dibagikan. Disebutkan, paket makanan bergizi itu idealnya satu porsi tidak lebih dari Rp 20 ribu.

Adapun dari pantauan di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan yang diberikan nilainya mencapai Rp22 ribu. Kelebihan anggaran itu pun terjadi karena pengaruh kemasan yang digunakan.

Selanjutnya, ketika program itu mulai efektif dijalankan, menurut Mas Dhito, akan dilakukan perubahan pada penggunaan tempat makanan tanpa mengubah kualitas gizi dari menu makanan yang diberikan.

"Jadi makanannya gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu," pungkasnya.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Surabaya (ANTARA) - Perusahaan swasta asal Banyuwangi, PT Cendana Indopearls dan PT Disthi Mutiara Suci melaksanakan arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggelar kegiatan Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan di Desa Kalipait, kabupaten setempat.

Kegiatan ini diisi dengan agenda pemberian makan siang kepada 100 murid yang terdiri dari 40 anak-anak dari TK PGRI 8 Kalipait, 30 murid dari SDN 2 dan 30 murid SDN 4 Kalipait yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, 7 Desember 2024.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah mendukung penuh acara ini sehingga berjalan lancar. Dan untuk anak-anak, ayo gemar makan ikan dan makan makanan bergizi lainnya ya," ujar perwakilan PT Disthi Mutiara Suci, Luluk Ermila dalam keterangan tertulis, Senin.

Luluk mengungkapkan menu makan siang yang disiapkan terdiri dari karbohidrat, serat dan protein berupa nasi putih, bakso daging kerang mutiara, nugget ikan kutuk, tumis sayur brokoli dan buncis, buah jeruk dan air mineral.

"Kami memilih menu bakso daging kerang mutiara (Pinctada maxima) karena perusahaan kami sebagai pembudidaya mutiara, selain menghasilkan mutiara yang indah, juga menghasilkan daging kerang yang bergizi tinggi yang sangat bagus untuk pertumbuhan anak," ucapnya.

Luluk mengatakan sedangkan pemilihan menu nugget ikan kutuk atau ikan gabus (Channa striata) karena kandungan gizi yang sangat bagus untuk tulang, mengandung antioksidan, kaya akan vitamin serta manfaat lain yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak-anak.

"Di samping itu, pemilihan menu ikan kutuk adalah sebagai upaya untuk mendukung dan mempromosikan budidaya ikan kutuk yang dihasilkan oleh Kelompok Kampung Kutuk, Dusun Purworejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi," ujarnya.

Menu makan siang yang disajikan juga telah diperiksa dan dikaji kandungan gizinya oleh petugas gizi dari Puskesmas Kedung Wungu, Diah.

"Menu yang disajikan ini telah mencukupi kebutuhan harian untuk dalam satu porsi makan siang," ucapnya.

Kepala Puskesmas Kedung Wungu, Rommah memberikan nasehat kepada anak-anak untuk makan makanan bergizi yang dihidangkan oleh ibu di rumah.

"Para orang tua juga lebih memperhatikan asupan gizi anak, serta mendorong para guru agar selalu memotivasi anak-anak untuk makan makanan bergizi terutama menu ikan," ujarnya.

Kepala Desa Kalipait, Supriyono memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan.

"Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta," ucapnya.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9).

Pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini merupakan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah diujicobakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Kediri pelaksanan uji coba dilakukan selama tiga hari hingga Kamis, mendatang.

"Ini bagian komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, lanjut Mas Dhito, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kegiatan peninjauan itu, Mas Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait menu yang disajikan.

Paket makanan itu berisi nasi beserta lauk nugget ayam, telur, buah, sayuran dan susu. Memastikan kualitas rasa dan keamanan dari menu yang dibagikan, Mas Dhito bersama Forkopimda ikut makan bersama dengan pelajar menggunakan menu yang sama.

Hal menarik pun terjadi saat Mas Dhito meminta tanggapan kepada para pelajar atas menu yang disajikan. Mereka justru meminta tambahan sambel.

"Rasanya enak tidak ada masalah, cuman kalau untuk anak SMK/SMA banyak yang request mas minta sambel. Cuman masih kita hitung baik buruknya takutnya kalau sambel nanti ada efek-efeknya," ungkapnya.

Selain di SMK Negeri 1 Purwoasri, pada hari yang sama ujicoba pelaksanaan program tambahan makan bergizi juga dilakukan di enam sekolah lain setingkat kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).Untuk berikutnya ujicoba dilakukan pada pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama tiga hari jumlah sasaran uji coba pemberian tambahan makanan bergizi sekitar 3.000 pelajar.

Dari pantauan yang dilakukan secara langsung bersama Forkopimda, diakui ada evaluasi terkait anggaran untuk satu porsi paket makanan bergizi yang dibagikan. Disebutkan, paket makanan bergizi itu idealnya satu porsi tidak lebih dari Rp 20 ribu.

Adapun dari pantauan di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan yang diberikan nilainya mencapai Rp22 ribu. Kelebihan anggaran itu pun terjadi karena pengaruh kemasan yang digunakan.

Selanjutnya, ketika program itu mulai efektif dijalankan, menurut Mas Dhito, akan dilakukan perubahan pada penggunaan tempat makanan tanpa mengubah kualitas gizi dari menu makanan yang diberikan.

"Jadi makanannya gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu, " pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sekarang masyarakat bisa mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 10 hari saja.

Percepatan pengurusan PBG ini merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar tiga menteri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Tujuannya kita harus membuat kebijakan sebagai regulator yang memudahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam rapat bersama Komite II DPD RI di Senayan, Senin (9/12/2024).

Dikatakan, dengan regulasi yang baru ini, waktu pengurusan dokumen PBG menjadi semakin singkat.

“Pengurusan sertifikat hak milik yang sekarang menjadi PBG dari 45 hari bisa menjadi 10 hari saja,” ungkapnya.

Menurut Ara, selain pengurusan PBG, dalam SKB Antar Tiga Menteri juga diputuskan soal penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya pengurusan PBG yang ditiadakan.

“BPHTB yang selama ini 5 persen menjadi 0. Kemudian selama ini biaya pengurusan (PBG-red) yang selama ini harus dibayar biayanya kini menjadi 0,” jelas Menteri Ara.

Disebutkan, karena kewenangan penarikan BPHTB dan PBG ada di Pemerintah Daerah (Pemda), maka Mendagri Tito Karnavian akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan hal ini.

“Pagi ini, Pak Mendagri ada rencana bertemu juga dengan Pak Presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Kepala Daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) supaya itu bisa diimplementasikan,” paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024