JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tak ada celah untuk melakukan korupsi.

Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP.

“Yang Inspektorat khusus ini dari KPK, tiga ini dari BPKP, dan satu lagi kalau tidak salah dari kejaksaan atau kepolisian,” ujar Ara dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Selama ini Inspektorat semuanya dari dalam, baru sekarang, zaman saya menteri enggak ada dari dalam, kenapa? Menurut saya enggak bisa,” sambungnya.

Cara kedua, lanjut Ara, dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP.

Ia mengaku, langkah yang ditempuhnya sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

“Saya ditanya Mensesneg dan Menpan-RB, kenapa ada inspektorat jenderal, di sini ada juga soal pemberantasan korupsi, karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus saya kunci atas bawah,” tuturnya.

Ara pun mengaku ada banyak pihak di internal Kementerian PKP yang tak menyukai berbagai langkahnya.

Maka, ia mempersilahkan anak buahnya yang tak sepakat dengan cara memimpinnya untuk mundur.

“Kalau ada yang takut, ya engga apa-apa enggak usah ada di sini lagi, ada yang enggak cocok enggak usah jadi anak buah saya lagi, enggak apa-apa. Saya berani tahu begitu karena saya tau juga ada yang nyaman ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan,” imbuh dia.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) melaksanakan kegiatan makan gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Kota Bengkulu guna mendukung program makan bergizi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-19 Bakamla dan Bakamla pasti mendukung 1.000 persen program pemerintah," kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di Kota Bengkulu, Senin.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Untuk makan bergizi gratis yang diberikan kepada seluruh siswa di SDN 04 Kota Bengkulu mulai dari kelas satu hingga kelas enam terdiri dari karbohidrat, protein, sayuran, buah dan susu.

Lanjut Irvansyah, selain melakukan uji coba makan bergizi gratis, Bakamla RI juga memberikan bantuan sosial dan juga ikan laut ke sejumlah pelajar serta guru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla di SDN 04 Bengkulu.

"Kami bersyukur ini kegiatan bakti sosial dari Bakamla dalam memperingati HUT yang kebetulan Kepala Bakamla merupakan alumni SMPN 4 Kota Bengkulu," terangnya.

Sebelumnya, Bakamla RI melakukan penanaman pohon dan bersih-bersih di kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu dalam memperingati HUT ke 19 Bakamla RI.

Untuk pohon yang ditanam yaitu sebanyak 750 bibit jenis cemara laut, kemudian pelaksanaan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Merauke.

Dengan dilakukannya pembersihan pantai di Kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu, dirinya berharap agar menjadi tempat rekreasi yang bersih dan terawat.

"Memang sengaja difokuskan di Pantai Zakat dan Mudah-mudahan tempat wisata dan rekreasi tersebut dapat lebih bersih, terawat dan kedepannya jika telah ada kantor Bakamla di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan secara rutin di Bengkulu," katanya.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) melaksanakan kegiatan makan gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Kota Bengkulu guna mendukung program makan bergizi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-19 Bakamla dan Bakamla pasti mendukung 1.000 persen program pemerintah," kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di Kota Bengkulu, Senin.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai bentuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Untuk makan bergizi gratis yang diberikan kepada seluruh siswa di SDN 04 Kota Bengkulu mulai dari kelas satu hingga kelas enam terdiri dari karbohidrat, protein, sayuran, buah dan susu.

Lanjut Irvansyah, selain melakukan uji coba makan bergizi gratis, Bakamla RI juga memberikan bantuan sosial dan juga ikan laut ke sejumlah pelajar serta guru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla di SDN 04 Bengkulu.

"Kami bersyukur ini kegiatan bakti sosial dari Bakamla dalam memperingati HUT yang kebetulan Kepala Bakamla merupakan alumni SMPN 4 Kota Bengkulu," terangnya.

Sebelumnya, Bakamla RI melakukan penanaman pohon dan bersih-bersih di kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu dalam memperingati HUT ke 19 Bakamla RI.

Untuk pohon yang ditanam yaitu sebanyak 750 bibit jenis cemara laut, kemudian pelaksanaan bersih-bersih pantai dan penanaman pohon tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Merauke.

Dengan dilakukannya pembersihan pantai di Kawasan Pantai Zakat Kota Bengkulu, dirinya berharap agar menjadi tempat rekreasi yang bersih dan terawat.

"Memang sengaja difokuskan di Pantai Zakat dan Mudah-mudahan tempat wisata dan rekreasi tersebut dapat lebih bersih, terawat dan kedepannya jika telah ada kantor Bakamla di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan secara rutin di Bengkulu," katanya.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dipastikan ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diprioritaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya menekankan mendapatkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan kepada anak-anak, juga ibu hamil di Indonesia relatif aman.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengaku sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, juga Bappenas terkait wacana keberlangsungan makan bergizi gratis, yang rencananya serentak dimulai Januari 2025. Proses uji coba program tersebut juga sudah mulai berjalan sejak Desember 2024.

"Ada 13 item program yang akan kita jalankan. Tentunya pertama kita memastikan food security, memastikan rumah produksinya aman," beber Taruna dalam konferensi pers Senin (9/11/2024).

"Setelah itu tahap berikutnya bagaimana makanan itu diproduksi dan disiapkan. Tidak lupa pula nantinya kepada distribusi ke sekolah-sekolah," terang dia.

Proses pembuatan hingga distribusi ditegaskan Taruna tidak boleh terlewat, salah satunya juga demi menghindari risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Bahan-bahan pangan yang digunakan dipastikan Taruna wajib segar dan aman.

Terlebih, program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus stunting anak.

"Karena jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan makanan dan lain sebagainya, mulai dari persiapan sampai akhirnya program tersebut intinya akan kami evaluasi," tegas dia.

"Anggaran BPOM RI sekitar 2,53 triliun dalam sinkronisasi, kita akan menghadap Bapak Presiden RI untuk keputusan lebih lanjut dalam program ini," pungkasnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Pilihan makanan anak-anak bisa mempengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang, karenanya penting bagi orang tua untuk membimbing anak membiasakan diri memilih makanan bergizi dan menerapkan pola makan sehat.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Hindustan Times pada Minggu (8/12), dokter anak dan konsultan neonatal Abhishek Chopra menyampaikan bahwa preferensi makan anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya.

"Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak mengembangkan preferensi untuk makanan sehat ketika secara teratur terpapar makanan tersebut," kata dokter Chopra, yang bertugas di Cloudnine Group of Hospitals di New Delhi, India. ​​​​​​

"Menjadi panutan adalah kuncinya, anak-anak cenderung meniru perilaku makan sehat ketika mereka melihat orang tua mempraktikkannya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan para orang tua memperkenalkan anak-anak dengan berbagai jenis buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta makanan sumber protein rendah lemak dan sumber lemak sehat.

Orang tua bisa melibatkan anak-anak dalam menyiapkan makanan sambil menjelaskan manfaat macam-macam makanan bagi kesehatan kepada anak.

Selain menyediakan makanan sehat, dokter Chopra mengatakan, para orang tua perlu memberikan pendidikan tentang gizi kepada anak.

Dia menyampaikan bahwa sekolah pun mesti berperan dalam upaya untuk mengajarkan anak-anak mengenai jenis-jenis makanan yang baik untuk kesehatan mereka.

"Program yang memperkenalkan anak-anak tentang asal makanan seperti kunjungan ke lahan pertanian atau menanam sayur di kebun bisa mendorong pilihan makanan yang tepat dan meningkatkan kesadaran akan gizi," katanya.

Dia mengemukakan bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kesehatan mental yang lebih baik, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah.

Dokter Chopra menyampaikan pentingnya membatasi anak-anak mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, atau garam serta makanan olahan yang mengandung bahan pengawet.

Anak-anak, menurut dia, sebaiknya juga tidak diberi sereal sarapan komersial, minuman berkafein, dan minuman berenergi.

Di samping itu, dia mengemukakan perlunya menggabungkan konsumsi makanan sehat dengan aktivitas fisik untuk menjaga anak agar tetap sehat.

Menurut dia, anak-anak usia prasekolah (3-5 tahun) semestinya terlibat dalam permainan aktif selama tiga jam sehari dan anak-anak berusia enam sampai 17 tahun setidaknya harus melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari.

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Karyanti mengungkapkan, para murid di sekolahnya jadi lebih semangat untuk bersekolah setelah ada program makan bergizi gratis.

Karyanti mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan mereka dapat sehingga ingin bersekolah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'," kata Karyanti saat program uji coba makan bergizi gratis di sekolahnya, Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

"Dan hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orang tua. Karena di sini adalah 80 persen menengah ke bawah," ujar dia melanjutkan.

Karyanti mengklaim anak-anak di sekolahnya menikmati makan bergizi gratis tersebut.

Dia menyebut makanan yang disajikan di sekolah jauh lebih bervariatif ketimbang makanan di rumahnya masing-masing.

"Dari ada karbohidrat, protein, nabati, dan hewani ada. Kemudian ada buah, ada susu, ada sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariatif dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Karyanti mengatakan, anak-anak juga menjadi selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari.

Para murid turut lebih disiplin dalam mengantre karena belajar antre dalam mengambil makan bergizi gratis.

"Anak sekarang pengennya, 'ayo', dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan," kata Karyanti.

"Mereka juga teredukasi untuk makanan yang seimbang. Kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," imbuh dia.

Sementara itu, murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makan bergizi gratis yang diberikan.

Zidan sendiri selalu senang jika diberikan lauk berupa ayam dan ikan.

"Enak banget. Pada habis," kata Zidan.

Zidan pun berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang membuat mereka jadi bisa menikmati program makan bergizi gratis.

Zidan turut mendoakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka selaku penggagas program ini.

"Dan terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," kata dia.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal, Kota Bogor untuk pelaksanaan Program makan bergizi gratis. Unit ini mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), di dalam unit SPPG Unit Tanah Sareal terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan hingga ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi. Sejumlah pekerja mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Boks berisi makanan yang sudah ditentukan nilai gizinya itu, kemudian dikirim ke 15 sekolah baik PAUD, TK, SMP hingga SMA di sekitar SPPG. Pengiriman boks makanan bergizi dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah.

Para pekerja merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja.

Kepala Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Ayu Pertiwi mengatakan lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. Dapur mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk 15 sekolah dari semua tingkatan di sekitar SPPG.

"Jadi dapur Kota Bogor ini beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," kata Ayu ditemui di lokasi.

Ayu menyebut pegawai Unit SPPG Tanah Sareal sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur. Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar.

Para pekerja mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan oleh tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda.

"(Distribusi makanan) Ada dua gelombang, pertama jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB," kata Ayu yang lulusan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan).

"Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.

KOMPAS.com - Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Timur:

1. Pesona Indah: Tipe 36

   Terletak di Maba, Kabupaten Halmahera Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Haltim Jaya Mandiri dengan banderol Rp 158 juta.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/113 meter persegi. Dari total 199 rumah, belum satupun terjual hingga saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanahsareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanahsareal, Kota Bogor untuk mengecek kesiapan program makan bergizi. Foto: Sol/detikcom.

Dedek mengatakan, ada tiga hal yang dipantau untuk memastikan kesiapan SPPG Tanah Sareal Kota Bogor melaksanakan program makan bergizi gratis. Salah satunya yakni soal kecukupan gizi, keamanan makanan, hingga soal limbah makanan.

"Jadi ada tiga komponen yang tidak bisa ditawar-tawar. Pertama, adalah soal kecukupan gizi. Jadi, sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo bahwa kandungan kalori minimal 600-700 kalori," kata Dedek.

"Lalu sekian gram karbohidrat, sekian gram protein lalu ada zat besi dan juga iodium zat besi disini adalah zat ya, sebuah zat nutrisi untuk meningkatkan konsentrasi, itu yang pertama," sambungnya.

Hal kedua yang ditinjau yakni soal kebersihan. Nantinya, kendaraan yang akan dipakai untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis akan disemprot disinfektan supaya tetap higienis.

"Higienitas ini adalah soal kebersihan adalah food safety, keamanan pangan. Kita bisa lihat di sini kalau mau masuk pasti diminta untuk pasang masker, lalu yang kedua menutupi rambut, dan juga mengganti alas kaki dengan yang sudah disediakan oleh unit pelayanan. untuk memastikan tidak ada bakteri, tidak ada virus yang masuk ke dalam," kata Dedek.

Selain itu, ia meminta supaya program baru ini tidak menimbulkan masalah baru berupa sampah. Oleh karena itu, SPPG Tanah Sareal menggunakan boks makanan terbuat dari stainles steel dan tidak menggunakan plastik agar bisa digunakan kembali.

"Limbah makanan disatukan kembali, setelah disatukan kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk, untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini gitu kurang lebih seperti itu," terangnya.

Peninjauan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke lokasi uji coba makan gratis di SD Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor. Para pelajar di dua sekolah ini mendapat makan bergizi gratis yang didistribusikan SPPG Tanah Sareal.