JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pengembang dalam penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Rakernas tahun ini mengusung tema "Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" dan dihadiri lebih 1.000 anggota REI dari seluruh Indonesia.

Dikatakan, tahun depan anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," tegasnya.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

“Saya siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mau membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) properti untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Mungkin kalau diizinkan kami akan membuat Proyek Strategis Nasional buat MBR," ujarnya.

Sehingga, PSN properti tidak hanya diberikan untuk proyek jumbo garapan pengembang raksasa saja, tetapi juga untuk proyek kecil.

"Tapi bagaimana membuat PSN juga untuk rakyat kecil karena Pak Prabowo meminta kita mengutamakan wong cilik, rakyat kecil, makanya ini yang kami lakukan," lanjut Ara.

Ada pun saat ini, Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Ara tengah menggarap program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sebanyak 3 juta rumah dalam waktu satu tahun untuk MBR.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu melakukan pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah apabila sudah ditetapkan sebagai PSN.

Sementara saat ini, pelaksanaan program 3 juta rumah sangat membutuhkan kontribusi swasta karena anggaran Kementerian PKP sangat kecil yakni Rp 5,27 triliun.

"Kalau itu dimasukkan PSN, yang punya proyek bisa minta tolong ke BPN (untuk melakukan pengadaan lahan)," ucap Nusron saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam Rakernas REI 2024.

Jakarta: Klaten merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota ini sering dijuluki sebagai Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Mata Air.

Julukan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Klaten. Selain itu, kota ini memiliki berbagai kuliner yang memanjakan lidah.

Untuk tempat tinggal, daerah ini masih memiliki rumah dengan harga terjangkau. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Klaten, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari Rp125 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Klaten

Perumahan subsidi di Klaten Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Taman Melati Kurung

Perumahan subsidi ini terletak di Kurung, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Indah Pratama Grida. Perumahan ini memiliki 96 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Kujon

Perumahan ini terletak di Kujon, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 39 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 27 memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Griya Sawahan Asri Juwiring

Perumahan ini terletak di Sawahan, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Bumi Prasada Nusantara. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi seharga Rp160,5 juta.

Tipe rumah subsidi sawahan asri ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako finishing plester dan aci, lantai keramik, dan pondasi besi bertulang.

4. Amara Village Gumul

Perumahan ini terletak di Gumul, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Amanah Graha Nusantara. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162,2 juta.

Tipe subsidi T30 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali 30x50.

5. Karangnongko Kencana

Perumahan subsidi ini terletak di Jagalan, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga Rp125 juta.

Tipe rumah 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bahan-bahan dapur umum itu diperoleh dari para pedagang di pasar dan diolah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Bank Makanan mendistribusikan 5.000 paket makanan untuk masyarakat miskin, anak-anak sekolah, dan pekerja rentan pada 13 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

"Selain memenuhi kebutuhan gizi mustahik, program ini juga merupakan langkah Baznas dalam mendorong ekonomi masyarakat," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, untuk menyediakan sejumlah makanan tersebut, pihaknya mengoperasionalkan dapur umum di kawasan Alun-Alun Cisaat Kabupaten Sukabumi.

"Bahan-bahan dapur umum itu diperoleh dari para pedagang di pasar dan diolah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi," ungkapnya.

Saidah juga mengatakan, Program Bank Makanan ini merupakan hasil dari kebaikan yang terus dilakukan masyarakat yang telah menyisihkan sebagian hartanya melalui Baznas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan melalui Baznas," ucapnya.

Dengan adanya Program Bank Makanan ini, Saidah berharap pihaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meringankan beban mustahik dan memberikan dukungan semangat beribadah.

"Semoga pendistribusian paket makanan siap santap ini dapat membantu meringankan kebutuhan asupan makanan bergizi bagi masyarakat rentan," kata Saidah Sakwan.

Program Bank Makanan Baznas merupakan salah satu upaya memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan dan membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan menyediakan makanan bergizi dalam situasi darurat.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun berharap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) meniru sikap Maruarar Sirait untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) usai keluar dari partai.

Komar mengingatkan Jokowi agar jangan lagi masih merasa menjadi bagian dari partai usai berseberangan. Menurut dia, hal itu hanya menunjukkan Jokowi tak tahu malu.

"Iya Ara [Maruarar] kan sudah berseberangan, dia kembalikan. Itu yang seharusnya Jokowi lakukan. Jangan sudah berseberangan tapi masih merasa diri ada PDI Perjuangan," kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Komar meyakinkan pihaknya tak akan segan mengambil langkah pemecatan jika Jokowi tak segera mengembalikan KTA. Selama ini, kata Komar, PDIP tak mau reaktif karena menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden.

Namun, dia menegaskan tak ada kader yang memiliki hak istimewa selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Komar, langkah Jokowi yang berseberangan dengan PDIP sebagai masalah biasa.

"Ini masalah sebenarnya masalah biasa-biasa saja. Kau masuk jadi kader buat pelanggaran ya sudah kita pecat. Tapi karena kita jaga kehormatan orang juga kan. Kalo ada orang salah kita pecat enggak usah juga dibesar besarkan," kata Komar.

Saat ditanya soal mekanisme pemecatan, Komar belum mau bicara tegas. Namun, dia memastikan akan tiba waktunya.

"Dunia belum kiamat. Tunggu tanggal mainnya," katanya.

Sikap PDIP terhadap Jokowi kali ini disampaikan setelah yang bersangkutan sehari sebelumnya mengaku masih memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu selama ini memang belum pernah menyatakan tegas soal status Jokowi. Padahal, sejak Pilpres lalu hingga Pilkada, PDIP dan Jokowi selalu berseberangan.

"Ya masih," kata Jokowi singkat sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12).

Belakangan, pada Kamis (5/12), usai dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dia dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP, Jokowi menjawab dengan frasa singkat berulang-ulang kepada wartawan. Dia hanya menjawab partainya kini perorangan tanpa menjabarkan maksudnya lebih lanjut.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi akan disalurkannya program makan bergizi gratis juga bagi peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

HNW sapaan akrabnya mendorong Pemerintah agar penyiapan makan bergizi gratis dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, khususnya yang memang sudah memiliki dapur mandiri seperti di Pesantren.

"Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," papar HNW, dalam keterangannya, Jumat (5/12/2024).

Diketahui, untuk menyalurkan makan bergizi gratis Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. HNW mendorong agar khususnya Pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya Pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh Pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familiar dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," kata Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

HNW meminta Kementerian Agama RI agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali. Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah, sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," pungkasnya.

(anl/ega)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie Louisa, Cheryl Tanzil, serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran pada kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Kampanye itu terkait paslon M Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Pemanggilan tersebut terkait pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dan politikus PSI Cheryl dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara). Benny menyampaikan, pengusutan laporan berdasarkan aduan dari masyarakat.

Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu. "Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Dia pun mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat. Menurut Benny, dengan diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran maka aduan bisa dituntaskan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (moU) oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung program MBG dari Presiden Prabowo Subianto.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick melalui keterangan resmi dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Sementara itu, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas perusahaan dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Dia menyebut, dalam kerjasama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik,” ujar Arief.

Dia menuturkan, wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Arief mengatakan pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi sendiri merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Menurut Arief, pemanfaatannya akan menjadi nilai lebih dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi,” jelas Arief.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program MBG. Dia pun memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

Oleh karena itu, Dadan menilai kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG.

"Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

Jakarta -

Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Pakar Hukum sekaligus aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai sayembara tersebut bentuk keprihatinan masyarakat.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Hardjuno menilai sayembara ini harusnya dimanfaatkan oleh KPK dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. "Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," imbuh dia.

Selain itu, Hardjuno juga menilai Harun Masiku bukan sekadar seorang individu. Menurutnya, Harun Masiku simbol adanya persoalan pada sistem hukum di Indonesia.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," ujarnya.

Karena itu lah, Hardjuno memandang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11) lalu.

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(maa/maa)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemanggilan tersebut dijelaskan​​​ karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

"Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Asaki sangat berharap dari dukungan dan kepastian, serta kecepatan realisasi program pembangunan rumah 3 juta unit per tahun

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap agar pemerintah memberikan dukungan sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Kamis, menyatakan, program yang diusung tersebut memberikan dampak positif terhadap daya saing industri keramik dalam negeri, karena akan menciptakan kebutuhan (demand) keramik yang cukup besar yakni sebanyak 110 juta meter persegi atau setara 17 persen kapasitas produksi nasional.

Dikatakan Edy, program tersebut juga bakal membantu pihaknya dalam menjaga daya saing di tengah ketidakpastian perekonomian pada 2025, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 1 persen menjadi 12 persen, serta kenaikan upah.

"Asaki sangat berharap dari dukungan dan kepastian, serta kecepatan realisasi program pembangunan rumah 3 juta unit per tahun," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk mempertahankan daya saing industri keramik di tengah potensi membengkaknya biaya produksi pada 2025, pihaknya mengharapkan insentif dari pemerintah yakni perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per MMBTU, serta kepastian suplai gas.

"Suplai gas yang selama ini hanya berkisar 65--70 persen dari volume kontrak gas," kata dia.

Adapun disampaikan Edy, Terkait kenaikan PPN sebesar 1 persen, kata Edy, pihaknya terpaksa akan melakukan penyesuaian harga jual keramik domestik.

"Industri keramik dengan sangat terpaksa harus menyesuaikan harga jual produk pasca penerapan PPN 12 persen nanti, karena adanya kenaikan harga bahan baku, sparepart, kemasan, dan lain-lain," katanya.

Adapun program pembangunan 3 juta rumah yang akan dilakukan Presiden Prabowo, secara rinci yakni terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024