Bogor: Pemerintah melakukan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Kedung Badak 1, Bogor, hari ini, 9 Desember 2024. Kepala Sekolah SD Kedung Badak Kariyanti menyebut program ini membuat siswa semangat bersekolah.

“Kemudian tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang. Oh iya, besok dapat makanan bergisi, aku mau datang. Menunya apa lagi ya, ‘aku dapat susu apa lagi ya’,” kata Kariyanti di SD Kedung Badak, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Kariyanti menyambut baik program ini. Menurutnya, pemerintah seakan membantu sekolah memberikan pelajaran menghargai setiap profesi dengan makanan bergizi yang diberikan.

“Dari program makanan bergisi ini, yang pertama kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian dari pedagang, ataupun dari yang menyiapkan makanan yang mereka bekerja dari jam 3 pagi,” ujar Kariyanti.

Dia juga menyebut program ini turut mengajarkan siswa untuk meningkatkan rasa syukurnya. Program ini juga dinilai mengajarkan para siswa untuk menjaga ketertiban karena proses pembagian harus antre.

“Untuk anak sekarang pengennya, ayo dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergisi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan,” ucap Kariyanti.

Pemerintah dinilai sangat membantu menyegah konsumsi makanan kurang sehat dengan program ini. Menurut Kariyanti, dengan makanan bergizi, negara seakan mengajarkan siswa untuk menginvestasikan kesehatannya.

“Mereka (siswa) juga teredukasi untuk makanan yang seimbang. Apa sih, kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” kata Kariyanti.

Menurut dia, program ini didukung penuh oleh para orang tua. Wali murid merasa diringankan karena tidak perlu menyiapkan uang sangu untuk anaknya sekolah.

Di sekolahnya, ada satu kelas dengan murid kembar tiga. Orang tua mereka merasa diringankan dengan program makan bergizi gratis karena bisa menghemat pengeluaran.

“Jadi orang tua yang di sini tuh ada yang kembar tiga dengan memiliki adik satu. Jadi empat, bisa dibayangkan berapa porsi makanan yang dihemat dengan adanya program makanan bergisi ini,” terang Kariyanti.

Kariyanti berharap pemerintah konsisten menjalankan program ini. Dia yakin Indonesia Emas akan terwujud pada 2045 jika gizi siswa dipenuhi dari sekarang.

“Harapan saya kepada pemerintah program ini boleh berlangsung secara terus menerus ya Pak ya. Seperti yang kita harapkan bahwa 2045 adalah generasi emas. Nah generasi emas itu dengan menyiapkannya seperti apa? Kami dari pendidikan, kemudian didukung oleh makanan bergisi Pak. Itu akan sangat-sangat berhubungan,” tutur Kariyanti. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

KOMPAS.com -Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tidore Kepulauan:

1. Griya Marimoi Indah: Tipe 36

   Terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Marimoi Sigoko Sentosa dengan banderol Rp 168 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/105 meter persegi Dari total 147 rumah, baru terjual 17 unit, sisanya masih banyak sekitar 130 unit.

2. Jiko Kolano Residence: Tipe 36/135

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cahaya Jiko Sofifi yang terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Menawarkan 50 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/135 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 11 unit, dan menyisakan 39 rumah lagi.

3. Perumahan Graha Acacia 3: Tipe 36

   Berlokasi di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaha Bumi Kahuripan, dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/88 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 65 rumah lagi.

4. Perumahan Sofifi Adigraha: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Total rumah yang ditawarkan 45 unit seharga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Pendawa Lima Saktimasih memasarkan 34 rumah lagi.

5. Tomagoba Permai: Tipe 36

   Di Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terdapat perumahan dengan jumlah total 24 unit seharga Rp 168 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/96 meter persegi. PT Fira Ngai Range masih memasarkan 22 rumah lagi.

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak.

"Program MBG mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, dengan memasukkan menu ikan yang beragam dan variatif dalam program tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng Moh Arif Latjuba, di Palu, Senin.

Ia menjelaskan program MBG adalah bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Ia mengatakan bahwa tujuan utama PHTC adalah untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan dukungan penuh terhadap program MBG, termasuk menyiapkan produk perikanan berkualitas sebagai bagian dari menu Makan Bergizi Gratis.

"Ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang mendukung asupan gizi masyarakat. Sulawesi Tengah dengan empat wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, potensi ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah serta kebutuhan ekspor domestik dan internasional, dan menjamin pasokan produk perikanan dalam program MBG.

Ia menyebutkan salah satu inovasi yang telah dikembangkan saat ini adalah Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Produk HPI ini termasuk minuman berprotein ikan yang dikenal sebagai susu ikan, bebas laktosa, kaya akan asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

"Meskipun saat ini produk tersebut belum bisa disajikan dalam menu MBG," ujarnya.

Ia melanjutkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng juga telah melaksanakan program MBG kepada 300 siswa di dua sekolah dasar di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melakukan peninjauan uji coba makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor hari ini, 9 Desember 2024. Pemantauan turut dilakukan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan untuk 3.018 siswa.

“Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Dedek menjelaskan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut secara masif, pada 2 Januari 2025. Salah satu yang dipelototi adalah kesiapan implementasi gizi dari makanan yang dibuat untuk para siswa.

Menurut Dedek, Prabowo mau makanan yang dikirimkan kepada para siswa memenuhi tiga aspek. Pertama yakni memenuhi kandungan kalori minimal 600 sampai 700.

“(Lalu) sekian gram karbohidrat, sekian gram protein lalu ada zat besi dan juga iodium zat besi disini adalah zat ya, sebuah zat nutrisi untuk meningkatkan konsentrasi, itu yang pertama,” ucap Dedek.

Lalu, pemerintah juga memantau kehigienisan tempat memasak makanan untuk para siswa. Salah satunya yakni memastikan para pegawai menggunakan masker saat menyiapkan makanan.

“Pastikan diminta untuk pasang masker, lalu yang kedua menutupi rambut, dan juga mengganti alas kaki dengan yang sudah disediakan oleh unit pelayanan untuk memastikan tidak ada bakteri, tidak ada virus yang masuk ke dalam,” ujar Dedek.

Kehigienisan juga dipantau sampai proses pendistribusian. Makanan yang dikirim kepada siswa tidak boleh dibungkus sembarangan, sampai pengirimannya harus disemprot disinfektan.

Pantauan terakhir yakni soal penataan limbah. Pemerintah tidak mau program makan bergizi gratis ini menyebabkan masalah baru karena sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik.

Menurut Dedek, sisa limbah makanan dibungkus oleh SPPG Tanah Sareal untuk dijadikan pupuk. Hasil pengolahan itu nantinya diserahkan kepada petani yang menyiapkan bahan baku makanan untuk dimasak.

“Limbah tersebut kemudian disatukan kembali setelah disatukan kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini gitu kurang lebih seperti itu,” terang Dedek.

Dedek mengatakan, bahwa uji coba ini belum menggunakan dana dari negara. Prabowo sudah menyediakan anggarannya sebelum menjabat sebagai Kepala Negara.

“Jadi program makan bergizi gratis ini dianggarkan di tahun 2025 sebesar Rp71 triliun sementara di tahun 2024 program makan bergizi gratis ini belum dianggarkan,” ucap Dedek.

Kepala Unit Pelayanan SPPG Tanah Sareal mengatakan, pihaknya menyiapkan 46 personel dapur untuk menyiapkan makan bergizi untuk siswa. Makanan yang disiapkan pihaknya untuk 15 sekolah yang ada di Tanah Sareal.

“15 sekolah. Itu dari sekolah apa saja? Dari 6 TK, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA,” ucap Ayu.

Ayu memastikan makanan yang dikirimkan dibuat dengan bahan-bahan segar. Tiap harinya, menu diganti agar para siswa tidak bosan.

“Kalau menu sendiri kami setiap hari berbeda-beda, bervariasi. Jadi untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung, terus kami juga pernah memberi ayam filet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel, jadi setiap hari menu itu pasti berganti,” kata Ayu.

Ayu juga menyebut pihaknya mengirimkan makanan dalam dua gelombang. Waktunya, mengikut jam istirahat para siswa.

“Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11,” kata Ayu. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

Jakarta: Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Daerah ini dikenal memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi saat liburan, terutama wisata alam pegunungannya.

Bagi yang ingin memiliki rumah dengan udara yang masih sejuk, kamu bisa mencari rumah di Cianjur. Kota ini juga memiliki pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Untuk rumah paling murah, atau tipe subsidi di Cianjur dibanderol mulai dari harga Rp79 jutaan. Berikut beberapa rekomendasi rumah murah di Cianjur yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Cianjur

Perumahan subsidi di Cianjur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Parahyangan Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Gekbrong, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Andika Parahyangan Pratama. Perumahan ini memiliki 300 unit tipe subsidi seharga Rp150 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 28 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding plester aci dan doble dinding, lantai keramik putih 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Bumi Marhamah 2

Perumahan ini terletak di Sindangasih, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 118 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan, dinding plester dan bata pres, lantai keramik polos, serta pondasi batu kali.

3. Sindangasih Regency

Perumahan ini terletak di Sindangasih, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 337 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe Sindangasih I ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap beton dan konstruksi baja ringan, dinding plester dan aci (bata press), lantai keramik polos, dan pondasi batu kali.

4. Perumnas Pondok Indah Cianjur

Perumahan ini terletak di Sukasari, Cilaku, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini memiliki 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp79,9 juta hingga Rp123 juta.

Terdapat tujuh tipe subsidi, salah satunya tipe 27/72 gagak ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap spandex, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali menerus.

5. Cigalumpit Regency

Perumahan subsidi ini terletak di Hegarmanah, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 162 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding plester dan aci, lantai keramik polos, dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disankan untuk mejual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disaarankan untuk menjual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

Jakarta -

Mulai Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Satu porsi menu yang akan diberikan kepada siswa memiliki budget Rp 10 ribu.

Apakah dengan harga demikian sudah mampu menyajikan menu dengan gizi yang seimbang? Terkait hal ini pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Toto Sudargo, M Kes memberikan pendapatnya.

"Menurut saya, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaanya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," katanya dilansir dari laman UGM, Minggu (8/12/2024).

Menu Bisa Sesuai dengan SDA Tiap Daerah

Toto menyebut MBG ini termasuk program yang mulia. Tak banyak negara yang punya program seperti ini.

Oleh karena itu, Toto berharap MBG dapat membuahkan hasil yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Toto adalah soal kesesuaian menu dengan keperluan tiap siswa.

Setiap daerah mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Sehingga menu harus benar-benar sesuai dengan keseharian mereka.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," paparnya.

Harus Melihat Makanan Kesukaan Anak

Selain melihat kebiasaan makan siswa di setiap daerah, Toto juga mengatakan makanan harus sesuai dengan kesukaan anak. Dengan begitu, potensi makan siang terbuang bisa diminimalisir.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Menurut Toto dua hal tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah hanya menyorot program dan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak ketimbang berfokus pada kualitas gizi makanan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap Badan Gizi Nasional dengan didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa merealisasikan tujuan perbaikan gizi nasional lewat MBG ini. Ia meminta pihak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memantau program ini.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

(cyu/nah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.