BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Murid TK Negeri Pembina 1 Tangerang Selatan (Tangsel) begitu antusias menyambut uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka, Kamis (5/12/2024).

Sebanyak 45 murid di ruangan Kelompok B2 tampak bersemangat menyambut kehadiran Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni.

Saking semangatnya, beberapa murid bahkan memukul-mukul meja dengan ritme selaras.

"Anak-anak senang enggak hari ini?" tanya salah satu guru yang menggunakan tunik lengan panjang bewarna hitam, celana panjang, dan kerudung bewarna krem.

"Senang," seru para murid.

"Senang ya sudah didatangi bapak Wali Kota Tangerang Selatan," kata sang guru sambil memegang mikrofon.

"Senang," jawab para murid lagi.

"Alhamdulillah," kata sang guru.

Antusias para murid juga terlihat saat Pilar Saga Ichsan menanyakan cita-cita mereka.

"Siapa di sini yang mau jadi guru?" tanya Pilar.

"Saya," jawab beberapa murid sambil mengangkat tangan.

"Kemudian, siapa yang mau jadi pilot?" tanya Pilar lagi.

"Saya, saya," kata sejumlah anak.

Melihat antusiasme itu, Pilar lantas mengatakan bahwa seluruh profesi itu dapat dicapai jika anak sehat, salah satunya dengan makan makanan bergizi.

Dia lantas berpesan kepada para murid untuk selalu menghabiskan makanan bergizi yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tangsel.

"Adik-adik semua, senang enggak dapat makan bergizi gratis?" tanya Pilar.

"Senang," kata mereka

"Kalau sudah dapat makan, makanannya dihabisin ya, supaya cepat besar," jelas Pilar.

Setelah beberapa saat berdialog dengan para murid, Pilar dan Deden membagikan makanan yang disajikan di dalam kotak makan.

Sebagai informasi, TK Negeri Pembina 1 merupakan sekolah pertama di Tangsel yang melakukan uji coba makan bergizi gratis.

Nantinya, pemerintah kota Tangsel akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di sekolah negeri lainnya dalam waktu dekat.

Sementara, realisasi program tersebut rencananya dimulai tahun 2025.

Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan

Indramayu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun perumahan serta menyerahkan bantuan senilai Rp16,1 miliar untuk membantu 93 keluarga atau sekitar 259 orang dari Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, yang terdampak banjir rob.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia.

Adapun perumahan, kata Agus, dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektare. "Hari ini kita akan meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti bulan Januari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menempati," katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi ini adalah langkah dari pemerintah untuk membuat masyarakat hidup bahagia, mandiri, dan tenang. Inisiatif tersebut, katanya, adalah salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto agar ketiga kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan, terpenuhi.

"Dan sekarang ini untuk urusan papan, pemerintah sudah menargetkan tiga juta rumah. Kemensos ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tiga juta rumah," kata Wamensos Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan lokasi yang dipilih untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut, agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga terjamin.

"Ada pun rumah yang dibangun ini sendiri adalah rumah dengan Tipe 36 dengan luas tanah adalah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur," kata Mira.

Selain rumah,pihaknya juga mendirikan fasilitas umum seperti balai utama, ruang terbuka hijau, dan masjid. Selain itu pihaknya membangun kemandirian ekonomi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran, serta memberi bantuan modal usaha.

"Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan. Kami latih (membuat) bakso, dim sum, warung, kopi dan juga ada terkait dengan bengkel las," kata Mira.

Menurutnya, langkah-langkah ini juga dapat mengefektifkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, agar dapat bekerja tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Eretan Kulon Wanto menyebutkan warga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat. Menurut Wanto, lokasi yang dipilih strategis, karena selain aman, masih dekat dengan area mata pencaharian mereka. "Kalau direlokasi jauh, kayaknya pada bingung orang," katanya.

Dia menjelaskan sebelum banjir rob itu, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur, bahkan hanyut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Slamet meminta pemerintah memastikan bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berasal dari bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita," kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan langkah itu, menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Tanah Air, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di perdesaan, menyusul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama koperasi telah ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

"Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi perdesaan dan berkelanjutan usaha sektor lapangan kita," kata dia.

Berikutnya, Slamet juga mengingatkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita," ujarnya.

Diketahui Badan Gizi Nasional telah menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis adalah koperasi dan BUMDes.

Menurut perkiraan pemerintah, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis itu akan membelanjakan sekitar Rp35 hingga 40 juta setiap hari.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu Kemendes juga berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa BUMDes ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Percepatan pendaftaran itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan dapat menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di TK Negeri Pembina 1, Jalan Hidup Baru, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan tiba di lokasi pukul 10.23 WIB bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel Deden Deni.

Keduanya disambut 23 murid yang berbaris mengenakan seragam batik biru. Dua anak, Asyali dan Kenzy, memberikan buket bunga kepada Pilar dan Deden, sementara murid lain, Haydar, mengiringi dengan gendang.

“Selamat datang Bapak Pilar Saga Ichsan di TK Negeri Pembina 1,” ucap Asyali saat menyerahkan buket bunga.

“Terima kasih,” jawab Pilar sambil tersenyum.

Setelah itu, Pilar dan Deden masuk ke ruang Kelompok B2, tempat 45 murid duduk rapi untuk mengikuti kegiatan.

Sekolah pertama untuk uji coba

TK Negeri Pembina 1 menjadi sekolah pertama di Tangsel yang menjalankan uji coba program MBG. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada siswa, dan rencananya akan diperluas ke sekolah negeri lain dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa pelaksanaan program secara penuh direncanakan pada tahun depan.

“Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan,” kata Deden.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.

Kupang -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat ancaman saat menggagas program makan bergizi gratis. Ancaman itu berupa serangan fisik, psikologis, bahkan ekonomi.

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks. Ancaman itu bahkan ancaman terbuka.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Dukungan Pemprov NTT

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Pemprov NTB Sasar 1,7 Juta Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

(dpw/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung pengembangan properti syariah sebagai salah satu inovasi melancarkan program 3 juta rumah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur mengatakan bahwa lewat skema ini, masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa mencicil rumah tanpa perbankan.

Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) di Hotel Episode Serpong, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

"Oleh sebab itu kami sangat berharap ADPS bisa bersama-sama untuk bergotong royong mencapai target tersebut," kata Fitrah, dikutip dari keterangan resmi.

Untuk memaksimalkan peran properti syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan terkait model syariah dapat berjalan dengan masif.

"Non fix income merupakan salah satu sektor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal kepemilikan rumah syariah," lanjut Fitrah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPS Arief Sungkar menyampaikan, ADPS siap bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan properti syariah dapat memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan.

"Saat ini banyak anggota kita yang sudah membangun rumah dengan skema yang murah sampai ratusan unit, tanpa menggunakan perbankan. Kreditnya bisa tanpa bank, tanpa denda dan sita, hal ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat," ungkap Arief Sungkar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

Prabowo menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024. Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas, apa saja menu makanan yang bisa didapat dengan Rp10.000 di Jakarta?

Untuk membuktikannya, Bisnis mengunjungi salah satu rumah makan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada rumah makan itu, Bisnis mencoba menanyakan lauk yang didapat hanya dengan merogoh kocek Rp10.000.

Pedagang di warteg dengan uang tersebut maka pembeli bisa mendapatkan nasi dan olahan telur, nasi dan sayur, hingga nasi dan kerang plus gorengan.

"Ya kalau segitu mah paling kerang atau usus tambah gorengan satu bisa tuh Rp10.000 [tambah nasi]. Kalau sama telor dapat juga itu sama nasi, sayur kayak kentang tambah sayur juya bisa," ujar pedagang warteg berinisial A (18) saat ditemui Bisnis, Rabu (4/12/2024).

Adapun, dia menyatakan bahwa lauk daging seperti ayam dan aneka masakan ikan baru bisa didapat jika pembeli mengeluarkan uang Rp15.000.

"Kalau mau pakai ikan sayur, ikan goreng telor sayur, ayam nasi bisa. Sekarang Rp10 ribu jarang ya," pungkasnya.

Bocoran Menu Makan Bergizi Gratis

Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerjasama menyalurkan gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko di Jakarta. Kerja sama ini mulai berlaku 2 Desember 2024.

Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui Program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick dalam siaran pers Kementerian BUMN, Senin (8/11/2024).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus Program MBG.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

“Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Rabu (4/12/2024).

PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Dalam kerja sama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN.

PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi," kata Dadan.

"Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Arief Setiawan Handoko.

Saat ini, wilayah operasi PGN tersebar di 17 provinsi yang meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Untuk diketahui, gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka dari itu, pemanfaatkan gas bumi akan menjadi nilai lebih ketika digunakan untuk pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, kata dia, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina mendorong seluruh anak usahanya mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.

"Gas merupakan energi transisi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah sebagai sumber energi bagi satuan pelayanan gizi," tandas Fadjar.

KOMPAS.com -Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Polewali Mandar:

1. Daenna Bakkarang Residence: Tipe 36/84

   Terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, perumahan ini dikembangkan PT Graha Suci Mahareski dengan banderol Rp 105 juta.

   Terdapat 26 rumah dengan luas 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersisa 16 unit lagi.

2. Marwah Residence 9: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Marwah Cipta Pratama yang terletak di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Menawarkan 451 rumah dengan harga Rp 116 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 220 rumah lagi.

3. Pallurang Gardenia Matakali: Tipe Subsidi

   Berlokasi di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pallurang Utama Berkarya dengan harga Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 41 rumah lagi.

4. Balanipa Village: Tipe 36/71,5 M2

   Perumahan keempat ini terletak di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan banderol Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/71,5 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Balanipa Property ini masih menyisakan 3 unit lagi.

5. Villamas Telkomas: Tipe 36

   Di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat perumahan dengan banderol Rp 136 juta per unit

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Mitra Lestari Perkasa masih memasarkan 2 rumah lagi.

Jakarta: Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Daerah ini rencananya akan dibangun rumah murah untuk rakyat melalui program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah.

Mojokerto juga dilengkapi dengan akses tol Jombang-Mojokerto yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Jawa Timur yang terus meningkat.

Selain itu, perumahan yang ditawarkan di sini juga banyak pilihan dengan harga bervariasi. Jika kamu ingin mencari tempat tinggal di Mojokerto, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mojokerto

Perumahan subsidi di Kabupaten Mojokerto. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Graha Bhinneka Central

Perumahan subsidi ini terletak di Ngingasrembyong, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Persada Bhinneka Timur. Ada 45 unit rumah tipe subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp130 juta hingga Rp150,5 juta.
Adapun tiga tipe rumah, yakni Deluxe 1, Deluxe 2, dan Deluxe 3. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap menggunakan genteng flat beton, dinding hebel 2 dinding. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Grand Kencana Mojokerto Tahap 4

Perumahan subsidi ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Ada 33 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta hingga Rp166 juta.

Adapun tiga tipe rumah, yakni tipe 30/61, tipe 30, dan tipe 30/61. Rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan galvalum, dinding bata merah, lantai full keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. Grand Kencana Mojokerto Tahap 3

Perumahan ini terletak di Kedungmaling, Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bangun Griya Insani Sejahtera. Perumahan ini memiliki 52 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60,5 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60,5 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap rangka galvalum, dinding batu bata diplester, ring balk dan finishing cat. Selain itu, lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

4. Bale Bolo Nagari

Perumahan ini terletak di Porwojati, Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Bale Bolo Nusantara. Ada 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan/kayu, atap genteng/spandek, serta dinding pasangan bata, plesteran, acian, dan pengecetan. Selain itu, lantai menggunakan pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/gunung.

5. Grand Bangsal Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Sumbertebu, Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dibangun oleh Wiss Bangun Persada. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 30/60 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding batu bata merah diplester finishing cat, lantai keramik 30x30, dan pondasi pasangan batu sungai. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga akan disalurkan ke peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan. Dia pun mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren dioptimalkan dalam program tersebut.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata HNW dalam keterangan, Kamis (5/12/2024).

Diketahui untuk menyalurkan Makan Bergizi Gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

HNW pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri. Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.

Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," tutupnya.

(ega/ega)