Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah. Salah satunya soal pembiayaan di sektor perumahan yang lebih mudah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kebijakan yang dimaksud meliputi kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran.

Kebijakan ini lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan 3 hal, yakni prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar.

"KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR Kredit), serta mencabut larangan pemberian kredit pengadaan/pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan," kata Mahendra dalam acara konferensi pers KSSK, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, OJK bersama kementerian/lembaga serta pihak bank akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program 3 juta rumah, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu. Di antaranya, lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di Pasar Modal.

Mahendra menekankan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit/pembiayaan.

Dia mengakui SLIK memang menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur. Namun, SLIK bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit. Untuk itu, OJK memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan kendala dalam pengajuannya.

"OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk MBR dimaksud," imbuh Mahendra.

(hns/hns)

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.

Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di tanah air.

"Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia," kata Wamen PKP RI Fahri Hamzah di Padang, Jumat.

Fahri Hamzah mengatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya pada Februari 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

Secara pribadi, Fahri mengaku memegang data dari Bank Dunia dan BPS tentang konsumsi kalori per kapita per hari. Dari data yang dikantonginya, terdapat sekitar 10 persen warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian khusus.

"Bahkan di antara 10 persen itu ada yang masuk kategori miskin absolut yang artinya mereka hidup dengan uang Rp10 ribu per hari," sebut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut.

Wamen PKP mengatakan program tiga juta rumah tersebut menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

Kawasan	Jumlah Anak Penerima Manfaat
Asia Selatan	125 juta anak
Amerika Latin-Karibia	80 juta anak
Asia Timur Pasifik	57 juta anak
Eropa-Asia Tengah	55 juta anak
Afrika Sub-Sahara	53 juta anak
Amerika Utara	29 juta anak
Timur Tengah-Afrika Utara	19 juta anak

Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu.

“Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan.

Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai.

Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

Ketiga, pemerintah juga bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG.

Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday.

Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

No	Wilayah	Jumlah SPPG
1	Jakarta	5 titik
2	Jawa Tengah	40 titik
3	Jawa Timur	32 titik
4	Jawa Barat	58 titik
5	Banten	3 titik
6	Yogyakarta	3 titik
7	Aceh	6 titik
8	Bali	1 titik
9	Gorontalo	1 titik
10	Kalimantan Selatan	2 titik
11	Kalimantan Timur	1 titik
12	Kalimantan Utara	1 titik
13	Kepulauan Riau	8 titik
14	Lampung	4 titik
15	Maluku	2 titik
16	Maluku Utara	2 titik
17	Nusa Tenggara Timur	1 titik
18	Papua Barat	2 titik
19	Papua Selatan	1 titik
20	Riau	3 titik
21	Sulawesi Barat	1 titik
22	Sulawesi Utara	1 titik
23	Sulawesi Selatan	8 titik
24	Sulawesi Tenggara	2 titik
25	Sumatra Barat	1 titik
26	Sumatra Utara	1 titik
Total	26 Provinsi	190 titik

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun.

Selain itu, program "Makan Bergizi Gratis" telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

“Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal.

Utak Atik Kebijakan

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan.

“Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan.

“Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik?

Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG.

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting," ujarnya.

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.

"Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

"Januari - April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April - Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus - Desember melayani 15 - 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG," tutur Dadan.

Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

PALEMBANG - Palembang merupakan salah satu kota di kawasan Sumatera yang terus berkembang. Jumlah penduduknya kini mendekati 1,8 juta jiwa. Tak pelak sejumlah pengembang pun melakukan ekspansi membangun hunian di kawasan ini.

Salah satunya di kawasan Ulu Palembang (Jakabaring) yang wilayah yang mendapat perhatian lebih dari Pemkot Palembang dan bisa diakses dengan Transmusi juga LRT.

Ulu punya potensi besar menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan sentra aktivitas di Jakabaring, yang tengah bergerak menjadi "kota baru" karena disiapkan menjadi pusat pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Kota Palembang 2004-2014, Kawasan Jakabaring diarahkan menjadi pusat pelayanan dan akan ada sejumlah pembangunan penting.



Di antaranya meliputi kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, kawasan pusat kegiatan olahraga, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan pariwisata dan industri kecil.

Pengembang yang mengembangkan kawasan Ulu Palembang di antaranya Terrakon Properti yang membangun Royal Grande Residences (RGR).

Kawasan ini akan dibangun gedung DPRD, kejaksaan tinggi, hingga kantor bank. Selain itu juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan rumah sakit.

Pembangunan berada di lokasi yang tengah berkembang pesat di Kota Palembang dengan fasilitas infrastruktur yang memadai serta didukung lokasi strategis.

?Dulu kawasan Tegal Binangun (masuk dalam wilayah Ulu Palembang) sepi, sekarang ramai karena kami bikin perumahan. Saya yakin ini akan terulang di kawasan Sungai Pinang ini,? kata Direktur Utama RGR Nata Susanto dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Perumahan ini dibangun di atas lahan seluas 6,3 hektare dan berada dekat gerbang tol Trans Sumatera. Untuk membangun kawasan hunian berkualitas dan elit ini digelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar.

?Ketertarikan konsumen dengan perumahan yang berlokasi di kawasan Jakabaring, Palembang ini akan semakin tinggi,? ujar Nata.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD