Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut tengah mendorong produksi perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Nantinya, pemerintah bakal melakukan supply side policy atau kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Kementerian PKP lahir karena pekerjaan rumah (PR) di pengadaan perumahan rakyat. Di mana hal tersebut memerlukan dorongan yang keras sekali.

"Di antaranya dari angka statistik yang dilaporkan kepada Bapak Presiden dan kepada Pemerintah bahwa sungguh banyak rakyat kita itu yang rumahnya tidak layak huni, dan memang belum punya rumah," katanya kepada wartawan usai membuka Amazing REI Property Expo 2025 di Sleman, DIY, Selasa (28/1/2025).

"Ini terutama yang pasar bawah, bukan pasar premium dan pasar menengah. Pasar bawah ini cukup banyak, makanya kita ingin fokus juga mengerahkan sumber daya yang kita punya untuk menuntaskan PR kita di perumahan rakyat yang paling bawah," lanjut Fahri.

Salah satunya dengan mengandalkan pengembang untuk membangun perumahan rakyat. Mengingat kehadiran pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Pemerintah akan mengambil jalan supply side policy di perumahan ini. Di mana kami akan mendorong produksi perumahannya dulu, karena itu pemerintah akan bantu soal pertanahan, perizinan, kita dorong swasta untuk membangun dengan dengan kemudahan yang ada tadi," ucapnya.

Setelah hal tersebut terwujud, barulah berlanjut dengan pemasaran perumahan rakyat bagi yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, pemerintah nantinya juga akan merenovasi rumah masyarakat dan memberikan insentif.

"Setelah itu kita ciptakan pasar secara masif, yaitu di sektor 70% rakyat kelas menengah ke bawah yang masih sangat membutuhkan rumah," ujarnya.

"Itulah peran Kementerian baru ini, kita mau push di supply side, kita produksi, dan di demand sidenya (sisi penawaran) kita atur mekanismenya supaya bagi mereka yang tidak punya rumah atau yang rumahnya ingin direnovasi mendapatkan bantuan dan insentif dari pemerintah," imbuh Fahri.

Untuk diketahui, dilansir detikNews, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas pembangunan di sektor perumahan, Selasa (7/1). Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah selama lima tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan APBN 2025 mendukung target 3 juta rumah di Indonesia dengan jumlah Rp 35 triliun. Data soal dukungan APBN itu dipaparkan Sri Mulyani dalam unggahan pribadi di akun Instagram resmi @smindrawati, dilihat Rabu (8/1).

Pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun yang disebutkan Sri Mulyani mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, kemudian ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 980 miliar untuk 240.000 unit rumah.

Ada juga dukungan untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah, dan terakhir fasilitas perumahan oleh Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 juga meliputi alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kawasan yang dipimpin Maruarar Sirait sebesar Rp 5,27 triliun.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara -sapaan Maruarar- menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengungkapkan progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 trilun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia merinci, dari jumlah tersebut, 10.440 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan, 10.793 unit sudah selesai dibangun tapi belum akad, 21.77 unit pesetujuan kredit, dan 853 unit sudah akad kredit.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai Menteri Perumahan kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan perbaiki rumah," ujar dia.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong peran aktif asosiasi pengembang untuk menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Fahri Hamzah mengatakan bantuan dan kolaborasi dari badan usaha dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran menjadi hal yang penting dalam terwujudnya target tersebut.

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," kata Wamen PKP dikutip Selasa (28/1/2025).

Dikatakan Wamen PKP, Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Wamen PKP juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan, karena menurutnya Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," kata Fahri.

Sementara itu, Komisioner BP tapera Heru Pudyo Nugroho mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan Diseminasi Laporan Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul 'Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat' untuk menganalisis dan melihat sejauh mana kebijakan Makan Bergizi Gratis telah berjalan.

Dalam survei itu, masyarakat menyoroti pendanaan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan mengatakan sebanyak 83% responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Menurutnya perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik. Hal itu juga tercermin dari 79% masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

"Anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain. Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlinsos, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan, pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif. Selain itu bisa menggunakan juga realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar dan realokasi anggaran food estate.

Responden studi juga membandingkan beberapa alternatif bantuan sosial selain MBG, seperti program subsidi dalam bentuk uang (20%) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8%) juga diakui sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," terang Jaya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa program MBG menjadi salah satu faktor yang meningkatkan popularitas Prabowo-Gibran, di mana 82% responden menyatakan dukungan mereka karena adanya janji program makan bergizi gratis. Selain itu, 92% keluarga di Indonesia mengakui bahwa mereka masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi anak-anak mereka, menunjukkan urgensi program semacam ini.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

"Dengan 43% responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan, jelas bahwa ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya." kata Galau.

Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40% responden menyatakan hal tersebut.

Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.

Survei itu juga menyoroti bahwa mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa program ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56% responden, sementara 53% masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program," tutup Galau.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) mengungkapkan ketertarikannya untuk terlibat dalam program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, mengatakan bahwa peluang untuk masuk ke segmen asuransi properti ritel ini terbuka luas dan sejalan dengan potensi bisnis yang menarik.

“Pertama karena kami bagian dari BUMN Grup. Kedua, dari segi bisnis potensinya juga lumayan menarik, secara ekonomi juga menarik. Jadi program tiga juta rumah ini juga hal yang kami bidik,” kata Tatang dalam diskusi bersama Media beberapa waktu lalu.

Tatang menambahkan bahwa strategi Tugu Insurance akan disesuaikan dengan mekanisme program tersebut, baik melalui skema syariah maupun konvensional.

Dia menyebut bahwa diskusi masih berlangsung terkait kompatibilitas dengan pembiayaan, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan Bank Mandiri atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Tugu Insurance juga berencana mengembangkan infrastruktur untuk mendukung layanan asuransi langsung ke pelanggan (direct to customer). Model ini akan mencakup solusi self-service yang lebih praktis bagi pengguna.

“Mungkin campaign-nya lebih banyak di area infrastrukturnya. Mungkin kita siapkan untuk orang-orang yang untuk misalkan self-service lah, untuk asuransi secara direct,” tambah Tatang.

Dia menambahkan bahwa rumah yang dimaksud dalam program ini tidak hanya rumah tapak, tetapi juga apartemen. Dengan banyaknya potensi, Tugu Insurance akan terus mengkaji apakah langkah ini dapat diimplementasikan dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Meski banyak peluang, Tugu Insurance pun tetap berhati-hati dalam merencanakan ekspansi ini. Tatang menyebutkan bahwa penting untuk mempertimbangkan potensi akumulasi risiko.

“Misalkan tiga juta rumah ini terakumulasi di satu titik, akumulasinya juga lumayan,” katanya.

Ke depan, Tugu Insurance berencana untuk mengembangkan berbagai jenis produk asuransi yang lebih mudah diakses masyarakat, sambil memperhatikan kebutuhan pasar dan infrastruktur yang diperlukan.

Pasalnya, Tugu Insurance juga melihat peluang besar di segmen asuransi perjalanan, terutama yang berbasis syariah, seperti travel umroh dan haji. Tatang menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur untuk layanan ini menjadi salah satu prioritas perusahaan.

“Kalau di kami ya kami bikin lagi infrastruktur lagi. Ini baru. Kalau kami sih kan ini nanti kebijakan lah ya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya rencana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan wacana ini sedang didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan tiga juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

JAKARTA , investor.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2025).

Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Ia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan.

Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif. 

Diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI berkunjung ke Kota Padang pada Jumat (24/1/2025) untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

“Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo

“Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick Thohir.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

Berkesempatan melihat langsung fasilitas produksi bata interlock presisi dan unit contoh rumah MBR di Indarung, Padang, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah pusat memberikan angin segar permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan besaran modalnya bisa mencapai Rp 500 juta.

Dilansir detikFinance, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Di antaranya, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan ada sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman menyebut pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Pihaknya pun sudah melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalami perubahan signifikan mulai Februari 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan program ini tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tetapi langsung didistribusikan ke rekening mitra penyedia layanan.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/1/2025).

Keputusan ini dilakukan setelah anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025.

Sebelumnya, pada dua pekan pertama sejak diluncurkannya program MBG, yaitu pada 6 Januari 2025, para penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” jelas Dadan.

Jangkauan Program dan Target Penerima Manfaat

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia dengan dukungan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada periode pertama, yaitu Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap kedua yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025.

Namun, target besar telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, yakni mempercepat realisasi jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada September 2025. Percepatan ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” tambah Dadan.

Efisiensi dan Kemudahan Pelaksanaan

Perubahan mekanisme dari reimburse menjadi distribusi langsung ke rekening mitra bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan mempermudah para penyedia layanan dalam menjalankan tugas mereka.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program MBG sehingga lebih banyak masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Dengan anggaran yang sudah mulai dialokasikan dan sistem pendanaan baru yang lebih terstruktur, program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

KOMPAS.com - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dengan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program MBG diharapkan dapat memperkuat angka kecukupan gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Program ini menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta produktif untuk menopang cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan subsektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang pada 2023. Dari jumlah tersebut, 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan year on year (yoy).

Adapun total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7 persen menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa selain pembiayaan, Bank Mandiri berperan aktif menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Bank Mandiri menghadirkan lebih dari 100.000 “Mandiri Agen” untuk mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali. SPBT memiliki kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

SPBT, lanjut Darmawan, merupakan wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah tersebut selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tuturnya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Selain itu, program itu juga selaras dengan salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.