YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko, menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko, menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan TNI berkolaborasi melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis kepada siswa di kota setempat.

"Uji coba pemberian makanan bergizi gratis akan dilakukan TNI dan pemkot menyiapkan data siswa di seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan pemkot, yakni siswa PAUD hingga SMP, " kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan TNI meminta data jumlah siswa, selanjutnya akan ditentukan jumlah dan waktu pelaksanaan pemberian makanan bergizi tersebut.

"Pemkot prinsipnya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh instansi yang akan melaksanakan program ini akan kami dukung," katanya.

Pihaknya berharap program yang akan dilakukan TNI di Kota Ambon dapat menyesuaikan waktu belajar siswa, seperti siswa TK dan SD, menyesuaikan waktu pemberian makanan di waktu pagi sesuai jam belajar siswa.

Seperti yang dilakukan pada saat peringatan hari ikan nasional, Pelabuhan Perikanan Nusantara melakukan program pembagian makanan bergizi di empat sekolah dasar.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprogramkan makanan bergizi gratis mulai awal Januari 2025.

"Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Provinsi Maluku merencanakan dimulai awal Januari 2025," katanya.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan data siswa mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, yang merupakan kewenangan kabupaten kota, sementara SMK dan SMA kewenangan provinsi.

Pemprov Maluku mendukung penuh program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah, karena program ini memiliki banyak dampak positif.

"Program makanan bergizi juga akan diimplementasikan kepada ibu hamil dan menyusui, jadi Dinas Kesehatan juga mengumpulkan data ibu hamil dan menyusui," katanya.

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melibatkan pelaku usaha lokal serta usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis untuk para pelajar sekolah dasar di wilayah itu.

"Sampai saat ini kami masih melakukan simulasi program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah dasar," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Rabu.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian direalisasikan di Karawang.

"Hari ini kami terus melaksanakan simulasi program Makan Bergizi Gratis di SDN Dawuan Tengah 1 dengan jumlah total 471 pelajar," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan simulasi program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan selama satu bulan dengan menu yang bervariasi dan bergizi serta pengawasan terhadap perkembangan anak.

Bupati mengatakan, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar sekolah dasar pihaknya akan bekerja sama dengan para pelaku usaha lokal, termasuk UMKM.

"Kerja sama ini dilakukan dalam penyediaan menu makan siang yang higienis dan bergizi. Jadi nanti kita akan memanfaatkan potensi UMKM di setiap wilayah," katanya.

Disebutkan, dengan pembinaan yang tepat terkait gizi dan kehigienisan kepada pelaku usaha lokal dan UMKM, maka program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala jarak.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu upaya Pemkab Karawang untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak melalui asupan nutrisi yang cukup.

Simulasi pembagian makanan bergizi gratis bagi pelajar yang digelar Polres Malang menyisakan kisah pilu. Suasana berubah haru ketika seorang siswi tiba-tiba menangis ketika menerima paket makanan.

Polisi yang menyerahkan makanan sempat terkejut dan mendekati siswi tersebut untuk mengetahui alasannya. Jawaban yang diberikan oleh sang siswi membuat suasana menjadi haru.

Siswi kelas VII tingkat menengah pertama itu menangis karena mengaku teringat dengan adiknya di rumah. Ia pun rela menyisakan separuh paket makanan untuk diberikan kepada adiknya ketika pulang sekolah.

Sementara itu, siswa lainnya tampak antusias menikmati makanan yang dibagikan. Didampingi para guru dan kepala sekolah, mereka menyantap makanan bergizi tersebut bersama-sama di ruang kelas.

Kapolres Malang saat tinjau simulasi pembagian makanan bergizi gratis di Malang (Foto: Istimewa)

Momen haru ini terjadi saat simulasi pembagian makanan gratis di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang, yang ditinjau langsung Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Rabu (4/12/2024).

"Dia (siswi) tidak menghabiskan tapi hanya makan separuh. Sedangkan separuhnya itu akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga. Kita sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini," kata Putu Kholis dengan penuh empati.

Ada sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al-Khalifah, Kepanjen, menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, dan susu tersebut.

Paket makanan bergizi disiapkan langsung diatas meja ruang kelas para pelajar.

Putu Kholis menambahkan program simulasi makan bergizi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Polres Malang.

Sebelumnya, simulasi juga telah dilaksanakan di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang merupakan lokasi terdampak bencana banjir.

Simulasi makan bergizi ini merupakan bagian dari upaya Polres Malang mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah. Total sekitar 450 siswa telah menerima manfaat dari kegiatan ini.

"Kita bisa mensimulasikan kegiatan makan bergizi bersama ini sehingga jajaran Polres Malang ada gambaran, ketika nanti program dari pemerintah sudah berjalan nanti kita bisa mendukung dan membantu program tersebut," tegas Putu Kholis.

Kholis menyebut simulasi makan bergizi di MTS Al-Khalifah karena melihat banyaknya pelajar yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim.

Kegiatan ini juga dilakukan secara terpisah dengan program yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu.

Guna memberikan gambaran bagi anggota Polres Malang dalam mengawal berbagai program pemerintah.

"Kami dari Polres Malang siap mengawal program-program pemerintah terutama yang berhubungan dengan aset bangsa, generasi penerus ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

IDXChannel - Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kebutuhan listrik dalam skala besar akan menjadi perhatian utama dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ambisius ini meliputi 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Dengan jangka waktu kepemimpinan lima tahun, maka menurut Hashim terdapat potensi pembangunan sebesar 15 juta unit.

“Ini akan perlu listrik yang besar. Dan kita mau supply listrik yang bersih, listrik yang hijau,” kata Hashim dalam acara NTV CEO Awards 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Selain itu, pembangunan apartemen di kawasan perkotaan juga akan dirancang agar efisien dan ramah lingkungan.

Hashim menyatakan, penggunaan material bangunan juga akan mengikuti standar hijau untuk mendukung keberlanjutan. Material yang digunakan dalam proyek akan diupayakan berasal dari sumber yang mendukung penggunaan energi terbarukan.

"Sehijau mungkin. Bahan bangunan dipakai apakah itu semen itu harus semen yang hijau sedapet mungkin. Listrik, kabel, kayu, aluminum, besi, baja itu dari sumber-sumber hendaknya dari tenaga listrik yang hijau," kata dia.

(Dhera Arizona)

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan kontraktor kecil.

Menurut Hashim Kontraktor kecil menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sudah putuskan, untuk 2 juta rumah di pedesaan itu hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Sementara kontraktor besar, tutur Hashim, akan mengerjakan pembangunan 1 juta di wilayah perkotaan.

"Kontraktor besar tinggal kerjakan nanti satu unit apartemen di kota-kota besar. Di situ yang besar-besar, boleh," kata Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi itu.

Melalui program pembangunan 3 juta rumah, Hashim juga menyebut Prabowo hendak memberi kesempatan bagi perekonomian desa.

Tidak hanya kontraktor, ia menyebut program prioritas tersebut juga memberi kesempatan bagi para koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

"Ini berikan kesempatan untuk kontraktor-kontraktor, UMKM, koperasi, BUMdes, Badan Usaha Milik Desa, diberikan kesempatan untuk bekerja," jelas Hashim yang juga adik kandung Prabowo.

Di sisi lain, Hashim menilai program 3 juta rumah juga mampu menurunkan angka prevalensi stunting, di mana saat ini menyentuh angka 25% anak Indonesia.

Sementara saat ini, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," tegasnya.

KOMPAS.com – Seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Khalifah, Imelia, mengharukan banyak orang saat menerima makanan bergizi dari Polres Malang pada Rabu (4/12/2024).

Siswi kelas VII ini memilih untuk tidak menghabiskan makanan dan susu yang diberikan, karena ingin membawanya pulang untuk sang adik.

Anggota polisi yang menyerahkan makanan terkejut dan mendekati Imelia untuk mengetahui alasan di balik tindakannya.

Imelia menjelaskan bahwa ia ingin berbagi dengan adiknya di rumah.

Ia mengaku sebagai anak dari seorang buruh tani dan menyatakan bahwa ia dan adiknya jarang menikmati makanan enak.

Saat menceritakan hal tersebut kepada anggota polisi, Imelia tidak dapat menahan tangisnya.

“Ya, dia hanya makan separuh makanan yang diberikan. Dia mengatakan separuhnya akan diberikan kepada adiknya, termasuk susu-nya juga."

"Kami sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, usai memberikan makanan bergizi kepada para siswa.

Putu menjelaskan bahwa agenda pemberian makanan bergizi kepada siswa ini merupakan bagian dari simulasi untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah.

"MTs Al Khalifah kami pilih karena banyaknya siswa di sini yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim," ujarnya.

Sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al Khalifah menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar dan susu.

Sebelumnya, Putu menyebutkan bahwa Polres Malang juga telah melaksanakan kegiatan serupa di SD Negeri 04 Sitiarjo dan SD Swasta TPN Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

"Dua sekolah yang kami lakukan uji coba sebelumnya merupakan lokasi terdampak bencana banjir," tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis, mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB tersebut masih menunggu arahan dari pusat. Namun, ia memastikan daerah pasti akan membantu menganggarkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sembari menunggu, Pemprov juga terus melakukan konsolidasi untuk mengetahui dengan jelas bagaimana hulu-hilir program ini.

"Yang lebih detail belum, ini juga bertahap. Ini juga akan konsolidasi, tetapi dengan intensitas pertemuan ini kami menjadi lebih progresif lagi. Kalau kemarin kan banyak dalam nuansa raba-raba, kalau sekarang lebih konkret sedikit," tutur Gita.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut merupakan limpahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian dibagi dua untuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp 116,23 triliun.

"Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 triliun untuk Kementerian PU dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun, untuk selanjutnya kami bagi per unit organisasi," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selanjutnya, anggaran tersebut dibagi untuk empat direktorat jenderal (ditjen). Alokasi anggaran paling besar diberikan kepada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,42 triliun.

Anggaran Ditjen SDA itu akan digunakan untuk pembangunan 20 bendungan dan revitalisasi danau atau situ, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai, dan lainnya.

Kemudian, alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,31 triliun, disusul Ditjen Prasarana Strategis Rp 21,85 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 11,52 triliun.

Sebagai informasi, salah satu program prioritas Kementerian PU saat ini adalah membangun dan merehabilitasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur irigasi untuk ke sawah-sawah petani.

"Prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ujar Dody saat ditemui usai Raker dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody mengatakan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," tuntas Dody.

Pemkab Bone menganggarkan Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu akan mulai diterapkan pada Januari 2025 mendatang.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin kepada detikSulsel, Rabu (4/12/2024).

Fajaruddin mengatakan Pemkab Bone akan berkolaborasi dengan TNI untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Sampai sekarang belum ada juknis terkait pelaksanaan program makan bergizi. Kita masih tunggu ini juknisnya," kata Fajaruddin yang juga Kepala Dinas Pendidikan Bone.

Dia mengungkapkan Kemendagri telah memberikan arahan ke pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran makan bergizi gratis di APBD 2025. Program ini menyasar pelajar dari tingkat TK hingga SMA.

"Anggarannya dari dana sharing yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Rp 18 miliar itu disiapkan untuk anggaran penunjang," jelasnya.

"Sasarannya program makan bergizi ini mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi nanti kita berpatokan pada petunjuk teknis, karena kita tidak tahu bagaimana juknisnya pengalokasian anggaran," sambung Fajaruddin.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Presiden tersebut menjadi cambuk bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.

"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Wamen Fahri Hamzah.

Dikatakan Wamen Fahri, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat.

"Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," jelasnya.

Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak.

"Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," tandasnya.

Untuk diketahui, Fahri juga merupakan lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah menyambut baik Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 yang mengangkat tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”.

"Saya sebagai kader Muhammadiyah tentunya, saya sekolah SD, SMP dan SMA di Muhammadiyah pasti ikut bangga dengan acara ini," ujar Fahri.