Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme 'earmarking'

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Terlebih, bila ditelisik lebih lanjut, program MBG menyasar semua anak sekolah tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Artinya, anak-anak dari keluarga mampu juga akan menerima MBG sehingga penggunaan dana zakat menyalahi tujuan awal pengenaannya.

Lebih jauh lagi, penggunaan dana zakat secara tidak tepat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Dalam hal ini, para muzakki (pembayar zakat) sangat mungkin menjadi enggan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi. Pada akhirnya, hal ini akan melemahkan kapasitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan lainnya yang telah digariskan.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Pajak Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Sebagaimana kata asalnya, pajak dapat menjadi sumber pendanaan yang ajeg, termasuk untuk program MBG. Melalui pengelolaan dana pajak yang baik, pemerintah bisa menggunakan dana yang terkumpul tersebut untuk mendanai program-program pembangunan secara ajeg.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme earmarking, yaitu pengalokasian secara khusus penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

Selain itu, urgensi pengenaan cukai MBDK bukan sekadar jumlah dana yang bisa terkumpul. Data dari Riset Kesehatan Dasar (2018) menunjukkan bahwa konsumsi MBDK masih cukup tinggi di kalangan anak-anak sekolah. Dua dari tiga anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun (66 persen) mengonsumsi MBDK sekali sehari atau lebih. Karenanya, implementasi cukai MBDK relevan untuk segera diterapkan demi menekan dampak kesehatan jangka panjang sekaligus menyokong dana untuk program nutrisi mereka.

Dengan demikian, daripada mengutak-atik zakat untuk program MBG, lebih baik pemerintah memanfaatkan instrumen pajak yang sudah terbukti penggunaannya lebih fleksibel dan pajak dapat menjadi solusi yang lebih ajeg dan berkelanjutan dalam mendukung program tersebut.

Cukai rokok

Sejumlah pihak mengusulkan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2025 ini untuk memberikan dampak positif pada penerimaan negara. Dengan kenaikan tarif tersebut, kelebihan target penerimaan dari cukai rokok dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran pada program-program strategis semacam MBG.

Namun, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah diatur secara ketat di Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021). Alokasi DBH CHT sebagian besar diarahkan untuk bidang kesejahteraan masyarakat (50 persen), kesehatan (40 persen), dan penegakan hukum cukai ilegal (10 persen).

Saat ini, tidak ada ruang eksplisit di PMK tersebut yang memungkinkan penggunaan hasil cukai rokok secara langsung bagi program MBG. Akan tetapi, jika pemerintah ingin memanfaatkan hasil cukai rokok secara serius untuk mendanai program MBG, salah satu opsinya adalah merevisi PMK 215/2021.

Revisi tersebut perlu mencakup pengalokasian sebagian dari porsi DBH CHT untuk program-program kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis. Namun, alokasi untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan lainnya perlu tetap dijaga.

Alternatif lainnya yaitu membuat program MBG masuk ke dalam kategori yang sudah ada dalam alokasi DBH CHT. Misalnya, pembinaan lingkungan sosial atau kesejahteraan masyarakat.

Jika demikian, program MBG bisa tetap mendapatkan pendanaan dari DBH CHT tanpa harus mengubah struktur alokasi secara keseluruhan. Terkait hal ini, koordinasi lintas sektor dan kajian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku instansi utama yang akan terdampak sangat dibutuhkan demi memastikan program MBG tetap sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

“BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya.

Selain program BSPS di Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

Keenamnya yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, dan Jempol di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR.

Kemudian menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Dadan usai ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran dipakai untuk membiayai MBG.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Ditanya apakah Rp 24 triliun hasil efisiensi anggaran itu sudah digunakan, Dadan pun memastikannya.

Menurut dia, puluhan triliun rupiah hasil efisiensi anggaran itu memang dipakai untuk membiayai program MBG.

"(Dipakai) untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat," ucapnya.

Dadan menyatakan bahwa target total penerima manfaat MBG sejauh ini 82,9 juta orang.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program MBG.

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dadan menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

"Kita akan menjalankan amanah yang cukup besar untuk menyelamatkan generasi emas 2045. Jadi, program ini adalah sebetulnya investasi SDM terbesar sepanjang sejarah untuk generasi 2045. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan," ujar Dadan, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan TNI, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan berharap adanya kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG.

Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.

"Mudah-mudahan semua yang hadir di sini memberikan dukungan yang kuat dan berkontribusi sehingga dihitung sebagai amal," tutur dia.

Selain itu, Dadan menuturkan bahwa program MBG juga menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa program ini akan mempekerjakan jutaan orang, dengan adanya 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Jadi, kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka di akhir Desember kita akan menyerap 1,5 juta orang untuk bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari lalu dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Program ini menjadi yang pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran Rp 25 triliun untuk memenuhi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai Rp 25 triliun untuk satu bulan.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan. Untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan setelah menjalani kerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Senin (17/2/2025).

Dadan mengungkapkan BGN menargetkan sebanyak 15-17,5 juta penerima manfaat bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni sebesar Rp 71 triliun. Dia menuturkan, jika percepatan dilakukan, targetnya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir tahun mendatang.

"Target utamanya yang Rp 71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 sampai 17,5 juta. Tapi Pak presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Nah itu kenapa kami menghitung dana yg harus dibutuhkan. Karena sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," sambungnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp 25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh, untuk tahun 2025 ini 25 triliun untuk percepatan," jelasnya.

Simak Video 'Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

"Tapi belum dijelaskan rinci kualifikasinya, apakah masyarakat harus lulusan tata boga yang direkrut sebagai pekerja di dapur itu," ujarnya.

Dalam SPPG ada petugas gizi dari puskesmas dan pegawai dapur bekerja mulai sore. Mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan lalu memasak pada dini hari atau pukul 03.00 Wita.

Pemerintah pusat juga menyediakan dana Rp10 miliar setiap tahun untuk satu dapur pelayanan MBG di bawah tanggung jawab kepala atau pimpinan dapur layanan atau penanggung jawab masing-masing dapur.

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran Rp10 miliar untuk satu SPPG atau Rp220 miliar setiap tahun untuk 22 dapur layanan di Kabupaten Penajam Paser Utara, demikian Tohar.

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

(Febrina Ratna Iskana)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.