Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menekankan pemberian serangga pada makan bergizi gratis (MBG) sebagai sumber protein hanya akan disesuaikan di wilayah tertentu, yakni wilayah yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

Pemerintah membuka opsi tersebut sebagai keberagaman sumber pangan lokal, bergantung masing-masing daerah. Prof Dadan meminta masyarakat tidak salah paham mengenai jenis menu MBG yang diberikan.

"Menu makanan bergizi gratis tidak kami tetapkan secara nasional, yang terpenting 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Oleh karena itu, di setiap satuan pelayanan kami merekrut ahli gizi untuk menyusun menu berbasis sumber pangan lokal," terang dia kepada detikcom, Jumat (31/1/2025).

"30 persen protein sumbernya tidak perlu selalu sama, misalnya di satu daerah banyak telur, pakai telur. Daerah lain ayam, dan daerah lainnya lebih banyak ikan, jadi sumbernya tergantung kearifan lokal dan mungkin saja ada daerah yang sangat suka serangga," lanjutnya.

Serangga seperti belalang hingga ulat sagu selama ini juga dikonsumsi sebagai sumber protein. Pengurus Kesehatan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU) sekaligus Dosen Kesehatan Gizi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Fahmi Arif Tsani, menyebut serangga dan ulat sagu, bisa saja menjadi bahan makan alternatif yang tepat untuk lauk di wilayah tertentu yang biasa mengonsumsi belalang atau ulat sagu.

"Saya pernah merasakan makan belalang di Gunung Kidul, enak juga," jelas Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, kandungan gizi pada belalang dan ulat sagu sudah tepat jika dilihat dari protein, bahkan jika makanan itu diolah dalam bentuk kering atau sudah digoreng.

"Kandungan per 100 gram bisa 15-20 gram artinya itu mencukupi sebagian dari kebutuhan protein harian," jelasnya.

Selain tinggi protein, ulat sagu dan belalang juga kaya vitamin dan mineral. Bukan hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura bahkan sudah mengizinkan secara resmi konsumsi 16 serangga.

Badan Pengawas Pangan Singapura atau Singapore Food Agency (SFA) membolehkan warganya mengonsumsi 16 jenis serangga termasuk jangkrik, belalang, belalang, ulat bambu, dan ulat sutera.

(naf/naf)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons usulan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak Rp100 triliun yang dilontarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya Kepala BGN, Dadan Hindayana menerangkan, usulan tambahan anggaran bergizi gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Jika mendapatkan restu, anggaran makan bergizi gratis yang sebelumnya Rp71 triliun bakal menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Terkait usulan penambahan anggaran, Menkeu meminta lembaga keuangan, seperti perbankan untuk turut menyukseskan program tersebut melalui dukungan pembiayaan kepada para pelaku usaha penyedia jasa terkait.

?Jika program ini meningkat menjadi Rp171 triliun, dampaknya terhadap ekonomi akan luar biasa,? ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani juga telah menitipkan pesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Dalam rapat KSSK saya jelaskan ke OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini," ucapnya.

Menurut Menkeu, BI dan OJK bisa berperan menyukseskan program itu dengan cara memastikan lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terhadap program itu.

Menkeu meyakini program MBG bila terlaksana dengan total anggaran Rp171 triliun akan meningkatkan jumlah sentra dan memberikan multiplier effect yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

"Sekolah yang memberikan MBG kepada muridnya harus menyiapkan bahannya, memasak, ada yang harus mengantar, ada yang harus mencuci dari sayuran, bahan baku sampai tempat makan. Ini merupakan pekerjaan masif labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," jelas Sri Mulyani.

BOJONEGORO - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, apakah berbahaya mengonsumsi belalang seperti diusulkan Dadan?

Praktisi kesehatan dr Nila Maharani yang juga dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pinggir hutan agar tidak mengonsumsi hewan liar yang belum diketahui keamanannya.

?Sebaiknya masyarakat tidak makan hewan-hewan liar yang belum diketahui aman atau tidak,? ujar Nila, belum lama ini.

Dia menjelaskan belalang yang berbahaya yakni belalang setan atau aularches miliaris memiliki mekanisme pertahanan diri, salah satunya mengeluarkan toksin dari bagian dadanya.

?Toksin ini berwarna jernih, kental, pahit, berbau tidak sedap, dan sedikit basa. Toksin ini bisa menyebabkan reaksi alergi bagi siapa saja yang menangkapnya,? ucapnya.

Reaksi alergi dari toksin berbeda-beda, mulai dari ringan yaitu mual, muntah, diare, nyeri perut. Hingga yang berat seperti anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam jiwa.

Kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar pemicu alergi dan sistem imun melepaskan zat-zat kimia yang memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh.

Sedangkan toksin yang bersifat basa tersebut juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh.

Mengenai keamanan mengonsumsi belalang, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-13/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis belalang aman dikonsumsi. Beberapa jenis belalang, termasuk belalang setan diketahui mengandung racun.

Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memastikan jenis belalang yang akan dikonsumsi benar-benar aman.

Dari berbagai literasi, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun belalang setan dapat menewaskan manusia, namun serangga ini memiliki cairan beracun yang membahayakan.

JAKARTA - Dadan Hindayana , Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah jadi sorotan berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan awalnya berpendapat jika makanan seperti belalang dan ulat sagu ini bisa jadi bagian dari protein, sebab di beberapa daerah memang menyukainya.

Baca juga: Dokter Tifa Kepoin Profil Dadan Hindayana: Gizi 280 Juta Rakyat Indonesia Diurusi Ahli Serangga

Usulan dari Dadan Hindayana itu lantas menuai banyak kritikan. Bahkan banyak pihak yang berpendapat jika anggaran MBG tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat sehingga muncul usulan tersebut.


Atas usulan itu juga mulai banyak warganet yang penasaran akan riwayat pendidikan Dadan Hindayana. Setelah ditelusuri, Dandan rupanya merupakan ahli entomologi yang jadi dosen di ITB.

Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan Hindayana tercatat telah menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mengambil studi Proteksi Tanaman diInstitut Pertanian Bogor (kini IPB University )di tahun 1990 silam.

Pria asal Garut itu kemudian melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri, tepatnya di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan hingga lulus di tahun 1997.

Baca juga: Belalang Goreng di Gunungkidul Diburu Wisatawan, Gara-gara Dadan Hindayana?

Tidak cukup sampai disitu, Dadan juga sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Kemudian pendidikan S3-nya diselesaikan di IPB.



Menurut data Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Baca juga: Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Bakal Tegur Dadan Hindayana

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Sebelum dilantik menjadi Kepala BGN, Dadan adalah Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga , di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB.

Itulah riwayat pendidikan dari Dadan Hindayana , Kepala BGN yang ternyata ahli di bidang entomologi atau serangga.

Cimahi -

Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang saat ini melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengecek langsung dapur pengolahan makanan bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Di situ, Dadan yang didampingi oleh Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar mencicipi langsung susu segar yang bakal dibagikan untuk penerima manfaat program tersebut.

"Rasanya enak dan segar, beda dengan susu kotak biasa. Ini tanpa bahan apapun karena 100 persen susu. Kalau yang di pasaran itu rata-rata 20 persen kandungan susunya," kata Dadan saat ditemui, Kamis (30/1/2025).

Susu segar yang dibagikan pada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis diolah langsung di SPPG Arara Visi Hijau. Hal itu menjadi nilai lebih karena menjadi SPPG pertama di Indonesia yang bisa mengolah langsung susu segar dari peternak.

"Di sini ada unit pasteurisasi susu, ini yang pertama dari seluruh SPPG di Indonesia. Jadi di sini susu dari peternak dibawa lalu dipasteurisasi dengan alat sendiri lalu didinginkan. Jadi bisa memberikan susu segar tiap hari, kalaupun tidak tiap hari, minimal tiga kali seminggu," kata Dadan.

Setelah itu susu dimasukkan ke dalam botol kaca yang bisa dipakai berkali-kali. Hal itu meminimalisir timbulan sampah yang dihasilkan oleh produksi menu Makan Bergizi Gratis.

"Sudah cukup (komposisinya), kalau susu di luaran itu kan hanya 20 persen susunya. Jadi ini setara dengan 5 kotak susu yang dijual di pasar," ujar Dadan.

Dadan mengatakan pengelolaan SPPG di Cimahi Utara ini sudah sesuai dengan standar dan dianggap memuaskan. Namun keberadaan SPPG ini belum mampu menjangkau semua sekolah yang ada di Cimahi Utara.

"Pekerjaannya memuaskan juga, karena pengelolaannya berpengalaman. Cuma memang masih ada (sekolah dan ibu hamil) yang belum terlayani, saya minta tambah lagi 1 SPPG jadi bisa melayani areal terdekat," kata Dadan.

Dadan mengecek langsung distribusi menu makan bergizi gratis itu ke sekolah-sekolah, salah satunya SD Negeri Pasirkaliki Mandiri 1. Siswa antusias menerima menu makanan yang hampir sebulan ini mereka konsumsi.

Salah satunya Reagan, siswa kelas 6 yang dengan lahap memakan semua menu di dalam foodtray. Menunya kali ini yakni nasi, tumis buncis dan jagung, kornet sapi, semangka, lalu sebotol susu segar.

"Enak makanannya, ada tumis buncis sama jagung, terus ini seperti kornet daging sapi pakai bumbu," kata Reagan.

Ia berharap makan bergizi gratis bisa terus berlanjut sebab bisa mengirit uang jajan yang dibawanya. Sebab selama ini, ia tak pernah jajan yang nilai gizinya seperti makanan yang dikonsumsinya.

"Enggak, biasanya jajan cireng, mie, minuman. Kalau yang seperti ini paling makan di rumah. Mudah-mudahan bisa terus lanjut," ujar Reagan.

(yum/yum)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang untuk menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun.

Dengan demikian, total anggaran program MBG tahun ini menjadi sebanyak Rp 171 triliun.

Sehingga diharapkan akan memberikan efek berganda kepada perekonomian, terutama bagi kalangan UMKM.

"Apabila program makan bergizi gratis ini akan ditingkatkan dari Rp 71 triliun naik ke Rp 100 triliun, ditambah Rp 100 triliun bukan naik ke Rp 100 triliun, maka menjadi Rp 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Kamis (30/1/2025).

Saat ini, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari lalu secara bertahap.

Pada tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat. Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada akhir 2025.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat, maka jumlah sekolah penerima dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program ini juga akan ditambah.

Bendahara Negara itu berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus meningkatkan anggaran program MBG ini karena efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas di seluruh daerah.

"Ini adalah salah satu program pemerintah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia, dimanapun selama ada sekolah di situ. Karena sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak," ucapnya.

Sri Mulyani bahkan telah meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turut serta menyukseskan program ini, yaitu melalui kemudahan pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam program ini.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis (MBG) di bulan September 2025.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan bahwa usulan mengenai serangga sebagai lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diterapkan.

Menurut Alifudin, usulan yang menuai pro dan kontra itu harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” kata dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Alifudin, hal yang perlu dipertimbangkan pula dalam pengambilan kebijakan terkait makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.

Ia mengatakan di banyak daerah, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga, ide tersebut mungkin akan sulit diterima.

“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” kata dia.

Selanjutnya, Alifudin menegaskan bahwa tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi.

“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.

Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga. Dia pun menilai pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” kata dia.

Alifudin mengimbau para pihak terkait agar melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan bahwa usulan mengenai serangga sebagai lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diterapkan.

Menurut Alifudin, usulan yang menuai pro dan kontra itu harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa dengan makan serangga di beberapa daerah tertentu, namun banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya. Perasaan tidak nyaman ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan agar tujuan program untuk menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa menimbulkan penolakan,” kata dia dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Alifudin, hal yang perlu dipertimbangkan pula dalam pengambilan kebijakan terkait makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia.

Ia mengatakan di banyak daerah, terutama di luar wilayah yang terbiasa dengan konsumsi serangga, ide tersebut mungkin akan sulit diterima.

“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” kata dia.

Selanjutnya, Alifudin menegaskan bahwa tidak semua jenis serangga aman atau layak dikonsumsi.

“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan serangga yang tepat dan aman untuk konsumsi harus melalui penelitian yang mendalam agar program ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.

Selain itu, Alifudin juga menyebutkan pentingnya memperhatikan psikologis dan preferensi anak-anak dalam menyikapi ide konsumsi serangga. Dia pun menilai pengenalan serangga sebagai lauk dalam program tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” kata dia.

Alifudin mengimbau para pihak terkait agar melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan akhir terkait usulan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan pembiayaan hingga Rp 500 juta.

Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Menurut Maman, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan bagi UMKM yang ikut dalam program MBG.

Lalu apa persyaratan agar UMKM yang ikut program Makan Bergizi Gratis ini bisa mendapatkan pembiayaan dari bank?

Dikutip dalam keterangan tertulisnya, Menteri Maman menyebutkan bahwa UMKM tersebut harus mempunyai surat penunjukan dari BGN.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Selain itu, Kementerian UMKM juga memberikan dukungan melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah serta fasilitas legalitas bisnis.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dan 49 persen di antaranya adalah perempuan. Sementara UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat program MBG mencapai 30.900 UMKM.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Maka dari itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dari PIRA sebagai mitra strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan besar ini," sebut Maman.

Pendaftaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk menjadi mitra program MBG, pelaku UMKM bisa mendaftar di web resmi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mitra.bgn.go.id.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya hanya membuka pendaftaran di situs resmi.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari lalu.

Kekurangan itu mulai dari waktu pengantaran makanan, rasa yang belum pas hingga menu kurang banyak. Dia pun meminta penerima program MBG dapat memberitahukan mereka melalui media sosial.

"Ada masih kekurangan di sana-sini, contohnya delivery yang tidak tepat waktu, terutama di hari-hari awal, Kemudian rasa yang belum pas, Kemudian menu yang kurang banyak," kata Dadan dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

Meski demikian, ia mengatakan secara umum pelaksanaan program itu berjalan lancar. Dadan menyebut setiap hari, BGN mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

"Setiap hari, sore hari jam 4 kami pasti kumpul melakukan evaluasi setiap hari melalui zoom dan itu membicarakan semua keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika ada laporan ada anak yang tidak mau makan di Palembang. Setelah dicek, anak yang tidak mau makan bukan karena menu, namun karena telah makan sebelumnya.

"Kemudian ada berita lagi keracunan di Nunukan, karema ditemukan ulat di protein hewaninya, kami cek ternyata itu hoaks saja. Itu tidak terjadi. Jadi yang kayak gitu-gitu kami cek. Kemudian ketika muncul foto menu yang kurang, kami cek ke Kepala SPPG, terus kami sampaikan mohon ini ditambah, mohon ini dikurangi, mohon ini disesuaikan," katanya.

Dia mengatakan BGN menerima semua masukan dari masyarakat. Dia berharap penerima program itu juga untuk mengunggah foto makanan di medsos sebagai bahan evaluasi bagi BGN.

"Kami mengharapkan bahwa semua orang yang menerima makanan itu memfoto makanannya dan meng-upload ke media sosial. Kami cermati semua untuk bahan evaluasi setiap hari," ujar Dadan.

Yogyakarta, Kompas.com - Serangga, khususnya belalang, berpotensi menjadi bagian dari menu protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pengolahan belalang harus dilakukan dengan baik dan matang agar aman untuk dikonsumsi.

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, menekankan pentingnya proses memasak yang benar. "Proses memasak serangga seperti belalang harus baik dan benar-benar matang," ujarnya saat dihubungi pada Senin (27/01/2025).

Toto menjelaskan bahwa pengolahan belalang perlu dilakukan dengan hati-hati karena serangga ini dapat mengandung bakteri Salmonella Typhosa serta histamin yang tinggi, yang dapat menyebabkan alergi.

"Pengolahannya harus matang sekali. Dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional sehingga aman untuk dikonsumsi," tambahnya.

Belalang dan ulat sagu, menurut Toto, dapat menjadi alternatif protein dalam program MBG, terutama di daerah yang sudah terbiasa mengonsumsinya, seperti Kabupaten Gunungkidul.

"Jadi tidak mengada-ada, misalnya Jakarta dikirim belalang. Tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumi itu," jelasnya.

Toto juga mengungkapkan bahwa memasak belalang dengan cara digoreng hingga kering dapat menghilangkan histamin penyebab alergi.

"Kalau digoreng kering, itu ada kelebihan dalam kalsium karena tulang belalang bisa langsung dikonsumsi. Dalam belalang saat dimasak dengan digoreng, yang jelas ada kandungan lemak," ucapnya.

Belalang, lanjut Toto, termasuk dalam kategori protein hewani yang memiliki fungsi sebagai hormon pertumbuhan. "Kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa belalang juga berfungsi sebagai "alat angkut" untuk mineral tertentu dalam tubuh, membantu mencegah kekurangan zat gizi, seperti anemia dan kekurangan vitamin A.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyatakan bahwa serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program MBG.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Dadan.

Meski demikian, Dadan menekankan bahwa penerapan menu protein tersebut harus disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak di masing-masing daerah.

JAKARTA - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

?Duh kenapa bikin pro kontra sih! Urusan variasi menu, nilai gizi, rasa, dan kualitas belum beres, sudah ngomongin serangga,? kata Irma kepada SindoNews, Selasa (28/1/2025).

Politikus Partai Nasdem ini pun bakal menegur Dadan Hindayana pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional nantinya. Irma menilai wacana yang dilempar Dadan bikin gaduh.



?Besok kalau RDP dengan Komisi 9 saya akan tegur beliau! Jika masih ada makanan bergizi lainnya ngapain pakai menu serangga! Yang begini ini bikin gaduh! Nggak bijak,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.