Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pelaku UMKM mitra program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta.

Pembiayaan tersebut bisa didapatkan melalui skema pendanaan dari 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara.

"Dengan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), UMKM dapat memperoleh pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangannya di Rapat Pimpinan Nasional Perempuan Indonesia Raya (Rapimnas PIRA) di Jakarta, Sabtu (25/01).

Maman menekankan program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan menciptakan ekosistem usaha baru yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, dia menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, mengingat 49 persen dari 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sebanyak 30.900 UMKM jasa katering juga dinilai berpotensi besar untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

"Program ini tidak hanya untuk generasi sehat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi anak muda, pengusaha, dan UMKM di seluruh Indonesia," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan 30 ribu titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai arahan Prabowo. Untuk itu, ia menilai kolaborasi berbagai pihak, termasuk PIRA, sangat strategis untuk mendukung keberhasilan program ini.

Kementerian UMKM juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis seperti program business matching, optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta fasilitasi legalitas bisnis. Selain itu, pendampingan usaha akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program.

"Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama. Mari bergandengan tangan memastikan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM dan masyarakat Indonesia," tegas Maman.

Maman sebelumny menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari BGN. Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

“Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

Jakarta -

Pemerintah mengisyaratkan akses permodalan hingga Rp 500 juta bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun begitu, UMKM perlu terlebih dahulu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

Adapun syarat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, modal awal ini diberikan untuk UMKM memenuhi bahan baku MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Adapun saat ini, Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Simak Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini Bank Mandiri lakukan guna mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memperkuat Angka Kecukupan Gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif yang turut menopang cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah-tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan sub-sektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan. Badan Pusat Statistik pada 2023 mencatat jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang. Sebanyak 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14% secara year-on-year. Total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp128,6 triliun. Pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7% year-on-year menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, peran aktif Bank Mandiri tak terbatas pada pembiayaan, melainkan juga menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan.

Menghadirkan lebih dari 100 ribu “Mandiri Agen,” Bank Mandiri juga berusaha mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis.

Darmawan menyatakan SPBT sebagai wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” katanya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Program tersebut juga selaras Sustainability Beyond Banking, salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri.

Jakarta -

Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

"Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

"Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

"Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal," tutupnya.

Simak Video: Rencana Pemerintah Beri Modal Awal untuk UMKM terlibat MBG

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG ) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan mendorong penggunaan bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun perlu inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah," ujar Direktur Utama SIG Donny Arsal pada Sabtu (25/1/2025).

Hal itu sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, SIG juga menghadirkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan. Menurutnya, untuk mendukung memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

Donny juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Satgas Perumahan Republik Indonesia, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang telah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat (24/1).

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menilai bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. Ia menuturkan bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 30-40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi agar pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. "SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia," jelas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Erick.

IDXChannel - Pemerintah berencana memberikan bantuan modal awal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan berkontribusi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat hadiri Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman menjelaskan, bantuan itu ditujukan agar pelaku UMKM bisa langsung mendapat modal awal ketika sudah mendapat surat perintah kerja (SPK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan (program) makan bergizi," ujar Maman.

Meski demikian, dia menyampaikan, nilai bantuan modal untuk pelaku UMKM itu masih tentatif besarannya. Sebab, besaran bantuan itu akan ditentukan oleh BGN dan pihak terkait sesuai kebutuhan.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," katanya.

Maman pun menyampaikan, akan ada syarat bagi pelaku UMKM yang ingin memdapat modal untuk turut serta menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu ditujukan agar makanan yang disajikan bisa menghasilkan kualitas yang bagus.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan pengen menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," kata dia.

(Dhera Arizona)

Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," ucap dia.

Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

"Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM," kata Maman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah bakal memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maman menjelaskan hal tersebut merupakan langkah afirmatif yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto agar UMKM semakin dilibatkan dalam program MBG.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah nanti disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1)

Maman menjelaskan upaya tersebut juga sebagai upaya agar UMKM tidak terlalu terbebani dalam permodalan ketika pertama kali menjadi mitra MBG.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan modal awal untuk UMKM yang menjadi mitra MBG itu nantinya dapat diakses ketika sudah menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Surat itu, kata Maman, akan menjadi bukti atau persyaratan untuk mencairkan modal awal UMKM di bank yang akan ditunjuk.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," ujar dia.

Di sisi lain, Maman menyebut saat ini ada ribuan UMKM jasa katering yang berpotensi membantu program MBG dengan menjadi mitra.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Sementara itu, Maman mengatakan Prabowo menargetkan pada 2026 mendatang ada 30 ribu titik di seluruh Indonesia yang menggelar program MBG.

"Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa Jonie Kusuma Hadi sebelumnya bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program (MBG) menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Jakarta -

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan memberikan modal kepada UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Maman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank terkait pemodalan tersebut.

"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya, agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara," kata Maman di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman mengatakan Kementerian UMKM telah menyiapkan skema khusus terkait pemodalan tersebut. Nantinya, kata dia, UMKM yang telah mendapatkan surat dari Badan Gizi Nasional, akan langsung dikirimkan dana.

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujarnya.

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi," sambungnya.

Namun, Maman tak merinci berapa besaran modal awal yang diberikan itu. Dia mengatakan modal awal akan disesuaikan dengan kebutuhan dari UMKM.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," tuturnya.

Sementara itu, Maman mengatakan saat ini terdapat ribuan UMKM jasa catering. Dia menuturkan, para UMKM itu berpotensi membantu program makan bergizi gratis.

"Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini," kata Maman.

Target 30 Ribu Titik Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Maman mengatakan pemerintah menargetkan Makan Bergizi Gratis tersebar pada 30 ribu titik di seluruh Indonesia. Maman mengatakan target tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah dalam hal ini sedang menyiapkan kurang lebih 30.000 titik di seluruh Indonesia, berdasarkan arahan dan petunjuk maupun perintah dari Ayahanda kita, Bapak kita, Bapak Presiden Prabowo, di mana targetnya tahun depan harus terealisasi kurang lebih sekitar 30.000 titik tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Maman mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis. Hal itu, kata dia, agar target 30 ribu titik dapat terealisasi.

"Program makan bergizi gratis memberikan sebuah dampak positif yang tentunya bisa dinikmati oleh seluruh penggiat-penggiat maupun pengusaha UMKM, khususnya dalam peningkatan pendapatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal," ujarnya.

Simak juga Video 'BPOM Siap Sukseskan Makan Gratis Solusi Cegah Stunting':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/jbr)