Medan -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap uji coba. Rencananya program ini mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip detikFinance, Senin (2/12/2024).

Dadan mengatakan anggaran pelaksanaan program MBG tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

(astj/astj)

Jakarta -

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengungkap pihaknya masih melakukan kajian terhadap implementasi program makan siang gratis. Ace menyebutkan pihaknya akan melihat bagaimana implementasi program itu di berbagai daerah.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji soal implementasi dari kebijakan makan bergizi," ungkap Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (2/12/2024).

Ace mengatakan kajian tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Menurutnya, program ini merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan kualitas SDM.

"Kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia memenuhi unsur gizi dan nutrisi," kata Ace.

Ace menyebutkan pihaknya masih akan melihat implementasi makan siang gratis sebelum memberikan masukan kepada Presiden Prabowo. Ace juga akan melihat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

"Soal implementasi di lapangan atau di daerah-daerah tentu kami ingin lihat implementasinya dulu di lapangan. Pihak mana yang terlibat dalam proses berlangsungnya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Ace.

"Setelah itu baru nanti kami akan memberikan masukan khusus kepada Bapak Presiden terkait dengan efektivitas dari kebijakan makan bergizi tersebut," lanjutnya

Selain itu, Ace memandang implementasi program makan siang gratis akan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Misalnya, menurut dia, dari unsur biaya, ketersediaan bahan pokok, hingga proses distribusi.

"Tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Termasuk dari aspek misalnya biayanya, ketersediaan bahan pokoknya hingga proses distribusi dari makan bergizi tersebut," kata Ace.

(ygs/ygs)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

(fca/isa)

GAZA - Israel berencana untuk membangun empat pemukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki selama masa jabatan kedua Presiden terpilih AS Donald Trump.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Hayom, rencana tersebut meliputi pembangunan permukiman Druze dan Haredim, mengubah permukiman strategis menjadi kota permukiman, memperluas kendali dewan regional hingga mencakup area terbuka di antara permukiman, meningkatkan infrastruktur di bidang transportasi dan energi, serta membentuk otoritas kota Arab untuk menggantikan Otoritas Palestina (PA).

Menurut surat kabar tersebut, proyek tersebut bertujuan untuk mencakup area seluas-luasnya dengan jumlah penduduk Palestina paling sedikit.

Rencana tersebut meliputi peningkatan infrastruktur; termasuk pembangkit listrik, jalan raya, dan rel kereta api, untuk menjadikan permukiman ilegal sebagai ?bagian integral? dari negara pendudukan.

Usulan tersebut meliputi pembangunan kota-kota baru di Tepi Barat dan mengubah permukiman seperti Kiryat Arba dan Efrat menjadi kota-kota dengan dukungan langsung pemerintah dan anggaran yang besar.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Gaza 'mengerikan dan mengerikan'.

Antonio Guterres juga memperingatkan bahwa kondisi yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dapat menjadi "kejahatan internasional yang paling serius".

Dalam sambutan yang dibacakan atas namanya di sebuah konferensi di Kairo yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sekretaris jenderal PBB mendesak masyarakat internasional untuk "membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan di seluruh Timur Tengah".

Guterres menyoroti dampak konflik yang menghancurkan dan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional: "Malnutrisi merajalela ... Kelaparan sudah di depan mata. Sementara itu, sistem kesehatan telah runtuh," katanya.

Wilayah yang terkepung itu sekarang memiliki "jumlah anak yang diamputasi per kapita tertinggi di dunia", dengan "banyak yang kehilangan anggota tubuh dan menjalani operasi bahkan tanpa anestesi", tambah kepala PBB itu.

Guterres mengkritik pembatasan berat pada pengiriman bantuan, menyebut tingkat saat ini "sangat tidak mencukupi".

Blokade bantuan ?bukanlah krisis logistik? melainkan ?krisis kemauan politik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional,? katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

"Setiap satuan layanan akan mengolah anggaran berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar, tergantung pada wilayah," katanya.

Ia mengatakan, data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak 30 ribu unit satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kata Dadan, cakupan layanan akan diperluas untuk melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer dari lokasi layanan.

Dadan mengemukakan, sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian.

"Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selain itu, 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar tenaga kerja lokal, seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.

Target Badan Gizi Nasional adalah membentuk sekitar 30.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Pada tahap awal, kata Dadan, fokus akan diberikan pada anak sekolah, yang kemudian dilengkapi dengan kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita.

"Dari pengalaman uji coba kita yang selama 11 bulan, itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," ujarnya.

Dadan menambahkan, pendanaan untuk pembangunan satuan layanan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, kemitraan dengan kementerian atau lembaga lain, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti koperasi, yayasan, dan UMKM.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penentuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah melalui pengkajian secara matang atau tidak gegabah.

"Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," kata Muhaimin kepada wartawan usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pula bahwa pemerintah akan memastikan makanan yang diberikan melalui program tersebut terjamin nilai gizi dan kualitasnya.

“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata dia.

Sebelumnya pada Sabtu (30/11), Muhaimin telah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata dia.

Meskipun dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutu makanan itu, kata Muhaimin melanjutkan, harus terjaga mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis untuk pelajar sekolah dasar dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kali ini program makan siang bergizi gratis digelar di SDN Gintungkerta 1, Kecamatan Klari," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa simulasi program makan siang bergizi gratis yang diikuti sekitar 300 pelajar kelas I-VI di SDN Gintungkerta 1 merupakan simulasi keempat yang digelar Pemkab Karawang.

Dalam simulasi itu Pemkab Karawang memprioritaskan untuk digelar di sekolah-sekolah dengan jumlah murid terbanyak, dan akan menyisir wilayah lainnya.

Bupati mengagendakan kalau dalam kurun waktu satu bulan ini, Pemkab Karawang akan menyisir sekolah-sekolah hingga ke wilayah pelosok Karawang untuk simulasi makan siang bergizi gratis.

"Jadi dengan simulasi yang terus dilakukan, kami berharap pemkab akan lebih siap lagi dalam melakukan program makan siang bergizi gratis pada tahun 2025," katanya.

Terkait dengan pengadaan menu makan siang bergizi gratis, Aep mengaku ke depannya akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di Karawang serta para pelaku UMKM, tentu dengan pembinaan terkait gizi, kehigienisan dan lain-lain.

Bupati mengakui kalau simulasi program makan siang bergizi gratis, pada tahun ini belum dialokasikan anggarannya di APBD Karawang.

Atas hal itulah, simulasi program tersebut digelar dengan menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu.

Jakarta -

Pemerintah akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Untuk awalannya, program ini akan menyasar 3 juta anak.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan uji coba akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sementara menyangkut anggarannya sendiri, menurut Dadan sejauh ini belum ada perubahan, masih mengacu pada yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjawab pertanyaan tentang kabar alokasi makan Bergizi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu. Menurutnya, angka tersebut hanya berupa rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

(fdl/fdl)

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji implementasi kebijakan makan bergizi gratis karena kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan kualitas SDM memenuhi unsur gizi,"

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis yang saat ini uji cobanya tengah bergulir di beberapa daerah.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji implementasi kebijakan makan bergizi gratis karena kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan kualitas SDM memenuhi unsur gizi," kata Ace saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Senin.

Menurut Ace, pengkajian tersebut perlu dilakukan demi memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat.

Ace melanjutkan proses pengkajian itu meliputi beberapa hal seperti biaya pengadaan makanan, kualitas makanan hingga proses distribusi ke setiap sekolah.

Setelah proses pengkajian oleh Lemhannas selesai, Ace memastikan hasil kajian akan diberikan kepada presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum program tersebut resmi digulirkan.

"Kami akan memberikan masukan khusus kepada bapak presiden terkait dengan efektivitas kebijakan makan bergizi tersebut," kata dia.

Program makan siang bergizi gratis tersebut sudah digaungkan Prabowo dan Gibran sejak kampanye Pilpres 2024. Setelah resmi menjabat, pemerintah mulai mengimplementasikan program tersebut secara perlahan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan uji coba tersebut sering kali diawasi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka dan segenap jajaran pemerintah pusat serta kota.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan menjadi salah satu menu makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Susu ikan nantinya akan menjadi pengganti susu sapi di beberapa daerah.

"(Susu ikan) salah satunya," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo merespons pertanyaan terkait masuknya susu ikan dalam program makan bergizi gratis dikutip dari Antara, Senin (2/11/2024).

KKP disebut juga bakal melakukan sosialisasi terkait manfaat susu ikan kepada masyarakat, terutama di dapur-dapur yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Penentuan susu ikan bakal digunakan sebagai menu makan bergizi gratis akan diserahkan kepada masing-masing kepala dapur.

"Nanti kita mengenalkan. Kan, itu ada sekian dapur. Nah, dapur nanti akan beli apa dan nanti ketua dapurnya yang menentukan, tapi kita dorong, kita promosikan, dan kita pantau standarnya," jelas Budi.

Polemik susu ikan

Susu yang dibuat dari ekstrak daging ikan disebut bisa menjadi pilihan sumber protein hewani. Keunggulan dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya adalah memiliki jenis lemak yang baik juga sebagai sumber omega 3. Kandungan Omega 3 sendiri sangat baik untuk jantung serta tumbuh kembang otak anak.

Hanya saja tidak semua pakar berpandangan sama mengenai pemberian susu ikan. Spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF, mengaku khawatir dengan kandungan maltodekstrin yang terdapat di susu ikan. Maltodekstrin memiliki indeks glikemik lebih tinggi ketimbang gula pasir sehingga berpotensi membuat anak mengalami kelebihan konsumsi gula harian.

"Karena di beberapa merek (susu ikan), kandungan gulanya cukup tinggi lho. Kemudian juga ada tambahan maltodekstrin, padahal maltodekstrin, indeks glikemiknya jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir, jadi tentunya terutama untuk anak-anak itu nggak bagus," terang dr Putri.

Pada prinsipnya, pemberian gizi pada anak juga harus memperhatikan kandungan nutrisi dan bahan-bahan lainnya. Beragam bahan pangan diperlukan untuk menyajikan menu makanan dengan gizi seimbang.

(kna/naf)

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya memiliki potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar.

Dari jumlah itu, sekitar 854.000 hektar di antaranya sudah teridentifikasi penggunaannya. Salah satunya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nusron, terdapat sekitar 79.000 hektar tanah telantar bisa dipergunakan untuk perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dinilai setidaknya membutuhkan lahan seluas 26.000 hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (2/12/2024).

Lanjut Nusron, selain untuk perumahan, tanah telantar sekitar 854.000 hektar itu juga mencakup untuk penggunaan sektor lainnya.

"Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," pungkasnya.

Jakarta - PDIP merespons terkait anggaran makan bergizi gratis yang ditetapkan Rp 10 ribu perporsi. PDIP mengatakan akan mengkaji apakah anggaran tersebut akan cukup atau tidak. (nkm/nkm)