Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi PMI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BNI.

Penandatanganan dua MoU tersebut menandai peluncuran Program Rumah untuk PMI yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

“Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai mengikuti agenda peluncuran Rumah untuk PMI tersebut.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke tanah air.

Selain pemutakhiran data, KP2MI bersama Kementerian PKP juga menandatangani MoU dengan Bank BNI untuk menyepakati skema fasilitas pembiayaan bagi peserta program Rumah untuk PMI, kata Karding.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka, ucap Menteri P2MI. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran memastikan bahwa peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembeliannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi,” kata Imran.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regency dan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

Artikel tersebut menjaid berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (8/5/2025).

Selengkapnya baca di siniMasih Banyak yang Keliru, Ini Bedanya Perumahan Regency dan Residence

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, Sertifikat Hak Milik (SHM) semestinya merupakan puncak tertinggi dari bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

Sertifikat ini tak hanya diakui oleh hukum, tapi juga dihormati dalam transaksi keuangan, dijadikan jaminan di lembaga keuangan, serta menjadi simbol kepastian hukum atas hak atas tanah seseorang.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai dan kehormatan itu terkikis perlahan.

Dalam sejumlah kasus, sertifikat tidak lagi menjadi surat berharga ketika negara memilih diam, atau bahkan terkesan abai, dalam menghadapi keberingasan mafia tanah.

Selanjutnya baca di sini Mafia Tanah dan SHM yang Tak Lagi Berharga

Kereta Cepat Whoosh memiliki fasilitas yang ramah penumpang lanjut usia (lansia). Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebanyak 15 persen dari total jumlah penumpang Whoosh berusia di atas 60 tahun.

Artinya, 1,3 juta orang dari 9,1 juta jumlah total penumpang Whoosh sejak awal beroperasi merupakan lansia.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunia mengatakan, banyak penumpang lansia memilih Whoosh karena durasi perjalanan yang singkat.

Lantas, fasilitas seperti apa yang disediakan KCIC untuk menunjang penumpang lansia Whoosh?

Informasinya ada di sini1,3 Juta Penumpang Whoosh Berusia Lansia, Lebih dari 60 Tahun

Jakarta -

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) berharap broker atau agen properti di Indonesia dapat dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Menurut Dewan Pembina Arebi Lukas Bong, broker dapat membantu calon konsumen saat akan membeli rumah impiannya.

Hal ini ia ungkapkan seusai acara Halal Bihalal & Talkshow AREBI 2025: "Peluang dan Ancaman Tariff Trump pada Sektor Properti" di Menara Sentraya, Jakarta.

"Kembali lagi ya kita lihat seharusnya dengan 3 juta rumah itu harusnya marketnya buat broker properti. Kenapa? Developer (pengembang) tuh kayak produser, untuk distribusinya pake Arebi (broker) lah. Sebagai jasa perantara penjualan properti," kata Lukas kepada awak media, Rabu (7/5/2025).

Ia merasa broker mampu menarik konsumen-konsumen baru yang mungkin masih bingung dan ragu-ragu untuk membeli rumah.

"Kalau memang itu sudah ada captive marketnya seperti ke tentara, kalau nggak ada yang approach juga (bingung) rumahnya gimana ya, lokasi yang mana ya. Nah kalau ada agen properti, taruh lah komisinya standarnya 3 persen itu, pasti banyak yang mau bergerak," ujarnya.

Pengamat Properti sekaligus mantan Ketua Umum Arebi periode 2009-2015 Darmadi Darmawangsa menambahkan peran broker atau agen properti lainnya adalah dapat menjelaskan produk dan meyakinkan konsumen. Sebab broker memiliki banyak pengalaman dalam memasarkan rumah dari berbagai pengembang.

"Orang-orang yang mau beli walaupun mereka MBR gitu ya mereka kan pengen tau, proyek ini unggulnya apa. Pemerintah apa bisa jelasin? Mungkin belum tentu lho. Mungkin agen properti lebih bisa menjelaskan produknya gitu. Pemerintah konsentrasi untuk produksi aja, rumahnya. Broker jadi saluran distribusinya," terangnya.

Darmadi menyampaikan pihaknya siap dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Arebi memiliki database, anggota yang terverifikasi dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Kita siap nih, broker siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kita punya database, kita punya cara untuk menjual, broker yang tersertifikasi ready," ungkapnya.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini akan menyasar pada pembangunan 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Selain membangun rumah, Program 3 Juta Rumah juga akan membantu renovasi rumah yang tak layak huni.

Program 3 Juta Rumah ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Batas gaji yang tergolong MBR adalah Rp 14 juta per bulan untuk pasangan dan Rp 12 juta per bulan untuk yang masih single.

(aqi/das)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 117.021 unit rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho penyaluran rumah subsidi itu melalui akad Tapera dan juga skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Kalau kita hitung dari 1 Januari hingga 6 Mei 2025 kinerja rumah subsidi tapera dan FLPP sudah mencapai 117.021 unit rumah," katanya dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Berikut ini rincian penyaluran rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025.

• Proses Pembangunan Berjalan (pembangunan): 9.181 unit
• Ready Stock (Selesai dibangun belum akad): 10.494 unit
• Persetujuan Kredit (sebelum akad): 10.477 unit
• Akad Kredit (belum cair): 2.616 unit
• Realisasi KPR FLPP: 84.173 unit
• Akad Tapera: 80 unit

Dalam paparannya, Heru juga menyebutkan bahwa jika dihitung sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat sudah ada 158.424 unit rumah subsidi yang disalurkan. Heru menambahkan, penyaluran rumah subsidi ini termasuk ke dalam skema Program 3 Juta Rumah.

"Dan kami laporkan, sejak kami ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah untuk mengelola FLPP dari mulai awal 2022 hingga 5 Mei 2025, kami telah menyalurkan likuiditas kurang lebih Rp 86,47 triliun untuk 739.473 unit rumah. Adapun untuk pembiayaan Tapera, kita sudah menyalurkan kurang lebih Rp 3,04 triliun untuk 19.347 unit rumah bagi ASN atau PNS," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 16 April 2025, BP Tapera menyampaikan sudah ada 105.319 unit rumah yang disalurkan sejak 1 Januari 2025 sampai 16 April 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara Tasyakuran Hari Jadi BP Tapera di Menara Mandiri 1, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

"Dari tahun anggaran 2025 sejak 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025 rumah, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah," kata Heru dalam sambutan acara tersebut.

Dalam data yang dipaparkan olehnya, terdapat rincian dari realisasi 105.319 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan. Ada 9.359 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan, 9.289 rumah ready stock namun belum dilakukan akad, 14.811 sudah persetujuan kredit namun belum akad, dan ada 5.753 akad kredit yang belum cair. Selanjutnya ada realisasi KPR FLPP sebanyak 66.029 unit serta akad Tapera 78 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak diluncurkan secara bertahap pada Januari 2025.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, Kepala Negara menekankan bahwa program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas.

“Sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari seribu titik, 1.286. Yang total penerima makan berizi sekarang sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Di akhir Juni akan mencapai 6 juta dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa skala dan kompleksitas logistik program ini sangat besar. Walaupun tingkat keberhasilan program MBG menurut Presiden mencapai angka 99 persen, tetapi Ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak cepat puas.

“Di mana ada usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilan oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti, Desember 2025,” paparnya.

Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya upaya menuju nol kesalahan. Ia pun menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta seluruh jajaran atas komitmennya terhadap standar tinggi dalam pelaksanaan program MBG.

“Makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak yang mengatakan impossible. Nah itulah, kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebut bahwa keberhasilan program ini membanggakan dan menarik perhatian dunia. Menurut Presiden, salah satu tokoh global Bill Gates dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 7 Mei 2025 mendatang untuk menyampaikan dukungan dan penghargaan terhadap pelaksanaan MBG.

“Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan, jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil Insyaallah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat,” kata Presiden.

Di hadapan seluruh jajaran kabinet, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan sesungguhnya akan terukur di akhir 2025. Program ini akan menjadi investasi bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” tandasnya. Dok. BPMI Setpres

(WWD)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mencapai 99,99%. Namun di saat bersamaan, program ini juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Klaim keberhasilan program MBG 99,99% mulanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk angka kasus keracunan atau sakit disebutnya cukup minim, hanya sekitar 0,005%.

Dadan menjelaskan, angka 99,99% tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Nilainya merupakan hasil perbandingan antara angka jumlah penerima manfaat 3,5 juta orang dibandingkan angka kejadian keracunan.

"Kita targetnya zero accident dan Pak Presiden (Prabowo) menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian. Salah satunya seperti kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat menjelaskan bahwa angka keberhasilan 99,99% ini merupakan hasil kalkulasi dengan mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Keperluan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan jumlah penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari 3,5 juta menjadi 82,9 juta orang, lebih rendah dari usulan sebelumnya.

Dari hasil simulasi, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target itu hanya sebesar Rp 50 triliun, dari usulan sebelumnya mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

"Ya ini sebetulnya kebijakan Pak Presiden, sudah diskusi, dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan, terkait dengan tambahannya. Kan tambahannya Rp 100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp 50 triliun saja," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, tambahan anggaran ini bakal digunakan ketika pagu Rp 71 triliun tahun berjalan hampir habis.

Sedangkan saat ini, realisasi anggaran BGN untuk program MBG masih minim. Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Yang sekarang saja Rp 71 (triliun) baru 3 persen kan. Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," beber Dadan.

Dadan menuturkan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dapur dan jumlah penerima yang baru menyasar 3,5 juta orang.

Pihaknya masih mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 30.000 SPPI baru akan menyelesaikan pelatihan dari Universitas Pertahanan pada Juli dan siap menjadi Kepala SPPG pada Agustus 2025.

"Penyerapan anggaran di Badan Gizi ini kan identik dengan penerima manfaat. Jadi semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan anggaran akan semakin besar," ungkap dia.

Dadan menjelaskan, jumlah penerima program MBG akan bertambah setiap bulannya.

Seiring dengan itu, penyerapan pagu direncanakan mencapai Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

Kemudian, Rp 60 triliun pada Oktober 2025, Rp 88 triliun pada November, dan Rp 116 triliun pada akhir tahun nanti.

"Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta (penerima). Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," jelas Dadan.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 99,99%. Namun, program MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, angka tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Angka tersebut muncul dari jumlah penerima manfaat sebesar 3,5 juta orang dibandingkan dengan angka kejadian keracunan tersebut.

"Kita targetnya zero accident dan pak presiden menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian, salah satunya kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program MBG mencapai 99,99% dengan jumlah penerima manfaat 3,4 juta.

Menurut Prabowo, kalkulasi di atas sudah termasuk mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

(shc/ara)

KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak berjalan lancar karena berkaitan dengan adat dan tradisi makan langsung menggunakan tangan.

Lebih lanjut, Prabowo menduga bahwa para murid belum mencuci tangan dengan bersih.

Prabowo mencontohkan dengan menceritakan pengalamannya ketika meninjau pelaksanaan program MBG di salah satu sekolah.

Menurut ceritanya tersebut, dalam satu ruangan, 10 dari 30 anak tidak menggunakan sendok untuk menyantap makanan

Orang nomor satu di Indonesia tersebut menduga, makan tidak menggunakan sendok adalah penyebab anak keracunan.

"Tidak salah karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Namun, kami mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Sepele, tapi mendasar," kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (05/05/25).

Selain kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan makan menggunakan tangan, Prabowo menduga kasus keracunan masih terjadi karena ada siswa yang belum terbiasa mengonsumsi susu sebagai salah satu menu dalam program makan bergizi gratis.

Menurutnya, membiasakan siswa atau anak-anak untuk minum susu membutuhkan waktu.

"Masalah itu dia enggak pernah minum susu. Kami kasih susu dia butuh waktu penyesuaian," kata Prabowo.

Tingkat keberhasilan MBG capai 99,99 persen

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengklaim bahwa angka kasus keracunan program MBG masih lebih kecil dibandingkan dengan penerima manfaatnya.

Angka kasus keracunan makan gratis menurutnya ada sekitar 200 orang dari 3 juta penerima manfaat.

“Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005," jelas Prabowo.

Dengan jumlah tersebut, Prabowo mengatakan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis mencapai 99,99 persen. Sementara tingkat keracunan berada di angka 0,005 persen.

Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian tersebut. Ia juga berharap target Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang tidak ingin ada penyimpangan lagi dalam pelaksanaan makan gratis bisa terwujud.

Kasus keracunan MBG terus berulang

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus keracunan makanan dalam program MBG masih terjadi. Setidaknya ada lima wilayah yang melaporkan insiden ini sejak awal berjalan pada 2025.

Salah satunya adalah kasus belasan siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara yang mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal, dilansir dari Kompas.id, Kamis (24/4/2025).

Selain itu, ada keracunan massal di SDN Proyonanggan 5 Batang. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG, dilansir dari Tribunnews, Jumat (18/4/2025).

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Lebih lanjut, sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur mengalami keracunan seusai mengonsumsi makanan program MBG.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, sejumlah siswa mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi terasa basi dan tidak enak. Setelah adanya keluhan itu, banyak siswa mengalami muntah dan mual.

Di Pandeglang ada 40 siswa SDN Alaswangi 2 yang juga mengalami keracunan massal usai memakan menu MBG pada Kamis (16/1/2025), dilansir dari Kompas TV. Bahkan, terdapat seorang siswa yang harus mendapat penanganan medis di Puskesmas.

Kepala sekolah SDN 2 Alaswangi, Sariful Hayat mengatakan, bahwa pihak sekolah menerima laporan dari orangtua murid mengenai kondisi anak-anak mereka pada Rabu (19/2/2025).

Keracunan makanan juga dialami oleh 40 siswa SDN 3 Dukuh setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, menjelaskan bahwa murid-murid mengalami pusing hingga muntah.

Berdasarkan pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo, Kunari mengatakan bahwa penyebab keracunan makanan tersebut adalah menu ayam yang kurang matang.