Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman pembangunan 1.000 rumah bersubsidi untuk jurnalis.

Nota kesepahaman ini dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa akan memberikan 100 rumah pertama bagi wartawan pada 6 Mei 2025.

"Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Langsung 100 kunci ya, 100 kunci untuk wartawan, 100 kunci ya," kata Ara di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara menuturkan, program ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut, dari hasil diskusi bersama BPS, wartawan yang berhak menerima bantuan subsidi rumah adalah yang berpenghasilan di bawah Rp13 juta untuk yang berkeluarga, dan Rp12 juta untuk yang belum berkeluarga.

“Jadi saya mau transparan biar gaada pertanyaan lagi. Jadi Rp12 juta untuk yang single dan Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi.Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membawa angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Batas maksimal penghasilan untuk dapat menerima rumah subsidi kini dilonggarkan secara signifikan, membuka peluang kepemilikan hunian yang lebih luas.

Kebijakan terbaru ini menetapkan batas penghasilan maksimal menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 13 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga di kawasan Jabodetabek.

Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah metropolitan tersebut, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan kebijakan ini saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa (8/4/2025).

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan pelonggaran batas penghasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh.

"Kami menaikkan batas maksimal dari sebelumnya Rp 7 juta-Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta-Rp 13 juta. Ini berlaku untuk semua kalangan, tapi khusus di Jabodetabek kami sesuaikan dengan masukan BPS," ujar Ara.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program prioritas perumahan pemerintah yang sebelumnya telah menyasar tenaga kesehatan dan kini diperluas ke wartawan dengan kuota awal 1.000 unit sebagai kelompok ketiga. Buruh juga akan menjadi fokus berikutnya pada Kamis (10/4/2025).

Penyesuaian Berdasarkan Standar Biaya Hidup Jabodetabek

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan peningkatan batas penghasilan ini didasarkan pada perhitungan BPS yang memperhatikan standar desil 8 di masing-masing provinsi.

"Standar hidup di tiap provinsi berbeda. Jabodetabek, misalnya, memiliki biaya hidup lebih tinggi, sehingga kami tetapkan Rp 13 juta untuk yang berkeluarga dan Rp 12 juta untuk yang single," jelas Amalia.

Kebijakan baru ini akan segera diresmikan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), yang saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis dan direncanakan terbit pada 21 April 2025.

Sebelumnya, batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah Rp 7 juta dan yang sudah berkeluarga Rp 8 juta, sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020.

Pelonggaran batas penghasilan ini diperkirakan akan membuka pasar perumahan subsidi yang lebih luas.

Potensinya bahkan mencapai 30.000 unit untuk wartawan saja, belum termasuk potensi dari kalangan buruh.

"Kalau kuota pemerintah saat ini 220.000 unit, ini bisa jadi tambahan revenue signifikan bagi Bank Penyalur KPR,” ujar Ara.

Penyaluran subsidi akan tetap dilakukan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan sejumlah bank lainnya, dengan anggaran yang disesuaikan dengan alokasi pemerintah.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia di Jabodetabek, termasuk para pekerja media dan buruh, dapat memiliki rumah layak huni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Penyerahan 100 kunci rumah subsidi buat wartawan 6 Mei

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau driver ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung di Gojek.

Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Walujo.

"Kita mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi online) roda empat," kata Maruarar pada jumpa pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).

Maruarar menjelaskan driver ojol dan taksi online menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Prabowo. Dia berkata Prabowo ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa membeli rumah subsidi.

Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.

Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan driver ojol dan taksi online mencicil rumah.

"Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay," ujar Patrick.

Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi driver ojol dan taksi online bisa ikut program perumahan ini. Pertama, Gojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.

Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata driver tersebut. Jika layak, driver itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi.

"Karena semua transaksi itu terekam secara digital, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR," ucapnya.

Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hari ini. Mereka membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.

"Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik," ucap Maruarar.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

1. Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2. Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
3. Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
4. Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
5. Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
6. Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
7. Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
8. Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

KOMPAS.com – Program rumah subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diklaim sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2025), Ara mengungkapkan, program ini ditujukan untuk wartawan yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat serta aturan yang berlaku.

Ara memastikan pembangunan akan dilakukan di wilayah strategis di luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” katanya.

Program rumah subsidi ini dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah, sehingga wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

Selain wartawan yang telah dipastikan mendapat alokasi 1.000 rumah dan MoU-nya akan diteken pada Selasa (8/4/2025) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, juga kelompok masyarakat lainnya.

Berikut daftar kelompok profesi yang akan mendapatkan bantuan kuota rumah subsidi selain wartawan:

1. Petani (20.000 Unit)

Petani, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, menjadi salah satu prioritas dalam program ini.

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk membantu petani memiliki tempat tinggal yang layak, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi fokus Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Nelayan (20.000 Unit)

Nelayan, yang berperan vital dalam sektor perikanan dan ekonomi pesisir, juga mendapat perhatian khusus.

Dengan alokasi 20.000 unit, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang sering kali tinggal di kawasan terpencil dengan akses terbatas ke hunian berkualitas.

3. Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 20.000 unit rumah subsidi disediakan untuk para buruh, khususnya yang bekerja di sektor industri dan manufaktur.

Langkah ini bertujuan mendukung tenaga kerja yang menjadi penggerak roda ekonomi, namun sering kali kesulitan memiliki rumah karena pendapatan terbatas.

4. Tenaga Kerja Migran (20.000 Unit)

Pekerja migran Indonesia (PMI), yang telah menyumbang devisa besar bagi negara, juga tak luput dari perhatian.

Alokasi 20.000 unit rumah subsidi ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras mereka di luar negeri, sekaligus memudahkan kepulangan mereka dengan jaminan hunian.

5. Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, mendapatkan kuota terbesar yakni 30.000 unit.

Setelah perjuangan mereka selama pandemi dan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan mereka.

6. Guru (20.000 Unit)

Guru, sebagai pendidik generasi bangsa, juga masuk dalam daftar prioritas dengan alokasi 20.000 unit.

Program ini telah mulai direalisasikan, salah satunya di Bogor sejak Maret 2025, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi mereka di bidang pendidikan.

7. Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk prajurit TNI AD. Selain itu, rencana perluasan bantuan juga mencakup Angkatan Laut dan Angkatan Udara, meski jumlah pastinya belum dirinci.

8. Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Personel Polri mendapatkan kuota 14.500 unit rumah subsidi. Alokasi ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menurut Ara, alokasi kuota ini bertujuan memberikan kepastian bagi berbagai pihak, termasuk bank penyalur, pengembang, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan konsumen.

“Dari kuota 420.000, kami pastikan setiap profesi strategis mendapat bagian, supaya ada kepastian bagi siapa saja yang berhak,” ujar Ara dalam salah satu pernyataannya pada awal April 2025.

Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan fokus pada MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, program ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan kualitas bangunan.

Ara menegaskan akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kualitas rumah subsidi, serta memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegasnya.

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)