BANDA ACEH, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

"Minimal 3 titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Boby Kusuma, saat bertemu Plt Sekda Aceh, M Nasir, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/5/2025).

Untuk mempercepat pembangunan, Boby meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyediakan lahan yang dapat dipinjam pakai oleh BGN. Pihaknya juga siap membangun lebih dari tiga SPPG jika lahan tambahan tersedia.

“Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Aceh, M Nasir, menyatakan siap mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, demi kelancaran program makan bergizi gratis di Aceh.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata Nasir.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

(avk/naf)

Hasil uji laboratorium Badan Gizi Nasional menemukan adanya kontaminasi bakteri salmonella dan e.coli dalam makanan yang dikonsumsi ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat.

BGN juga telah memberikan sanksi kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Bosowa Bina Insani dengan menyetop sementara memasok makanan MBG kepada sekolah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan meskipun kantin ini menjadi yang paling memadai di Bogor, kasus ini menjadi pembelajaran agar SPPG meningkatkan standar operating procedur dalam hal pengolahan makanan.

SPPG juga akan diberikan pelatihan ulang setiap 3 bulan, terutama bagi para penjamah makanan, demi mencegah keracunan akibat MBG.

Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengupayakan langkah mitigasi tanah longsor di permukiman warga, setelah meninjau lokasi bencana di kawasan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Rabu.

"Kami tinjau ke sini memang keberadaannya kalau kita lihat dari aspek morfologi tanah memang tidak layak huni. Nah, ini juga perlu kita mitigasi bencana oleh ahli geologi," ujarnya di lokasi longsor yang menewaskan satu keluarga berjumlah empat jiwa di Samarinda.

Sebagai langkah mitigasi, ia telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim untuk melakukan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sehingga memberikan rekomendasi penanganan kawasan rawan longsor.

Hasil kajian tersebut, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

"Hasil kajian tersebut kami perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh BPBD Kaltim supaya tidak ada lagi penduduk yang bermukim atau berdomisili di daerah rawan longsor," ujarnya.

Bencana tanah bergerak pada Senin (12/5) dini hari tersebut, menyebabkan lima kepala keluarga terdampak, dengan satu keluarga kehilangan nyawa berjumlah empat orang dan dua lainnya luka-luka.

Setelah meninjau lokasi, Wagub Seno Aji menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.

Terkait dengan bantuan bagi korban, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, sembako, dan uang tunai. Santunan Rp5.000.000 diberikan kepada masing-masing keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, BPJS juga menyalurkan santunan sekitar Rp40.000.000 per korban.

Ia juga menawarkan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban yang memiliki lahan.

Salah satu korban selamat, Nuraini (27), menceritakan detik-detik terjadinya longsor saat hujan deras mengguyur pada Senin (12/5) subuh.

Ia mengaku terbangun saat mendengar suara gemuruh dan melihat rumah di depannya ambruk akibat longsor.

Ia menyatakan beruntung karena bersama anggota keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Saat ini, Nuraini dan keluarga mengungsi di rumah kerabat di kawasan Bendungan, Kelurahan Lempake.

Ia mengaku trauma dan tidak ingin lagi tinggal di kawasan rawan longsor.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

(yld/dhn)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul serangkaian kasus keracunan, yang terbaru di Kota Bogor hingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, tempat kejadian yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani merupakan salah satu proyek percontohan BGN, di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

"Sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja ya, aman, sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin (keracunan)," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, kejadian ini berbeda dengan kasus keracunan yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya kejadian tersebut menjadi peringatan besar bagi BGN yang sebelumnya telah menargetkan nol kejadian serta adanya wacana untuk memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan SOP terkait pengolahan makanan.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku. Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," papar dia.

Selain itu, BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," ujar Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," kata dia.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

Sementara untuk operasional di SPPG Bosowa Bina Insani sendiri, Dadan mengatakan, pihaknya akan melakukan penyetopan untuk semenatra. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Lihat juga Video: Kepala BGN Setop SPPG di Bogor Buntut Kasus Keracunan Massal MBG

(shc/ara)

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

(faz/nwk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 99,99 persen.

Klaim keberhasilan tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung kasus keracunan MBG yang terjadi hanya sekitar 0,005 persen atau sekitar 200 siswa.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Kendati mengeklaim keberhasilan MBG, ia tetap menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia menargetkan tidak boleh lagi ada kasus keracunan MBG atau zero accident ke depannya. Target tersebut juga sejalan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," ujar Prabowo.

223 Siswa di Bogor Keracunan MBG

Seminggu setelah pernyataan Prabowo targetnya tersebut, sebanyak 223 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi korban keracunan MBG.

Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban yang ada.

Berdasarkan hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.

Teguran Keras ke SPPG

Menanggapi kasus keracunan di Bogor, BGN akan memberi teguran keras kepada SPPG jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan MBG yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.

SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi karena kualitas makanan.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.

Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.

BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.

Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

JAKARTA - Ombudsman RI mencatat banyak persoalan terkait berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah masalah itu dilatarbelakangi program yang belum didukung kebijakan anggaran memadai.

"Memang diakui bahwa selama Januari sampai April kami catat banyak persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung kebijakan anggaran memadai," ujar Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Rabu (14/5/2025).

Dia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyusun prosedur dan anggaran sehingga program MBG bisa berjalan pada awal Januari 2025. Kendati demikian, sejumlah temuan tersebut tak bisa menjadi alasan program MBG harus disetop.

Belum lagi, beban politik pada program MBG begitu besar. Karena itu, BGN harus tetap menjalankan program tersebut meskipun ada keterbatasan.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Maka itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN yakni program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," kata Yeka.

Menurut dia, temuan permasalahan anggaran telah rampung diselesaikan. Dengan demikian, sejak Mei 2025 program ini tidak akan ada masalah anggaran.

"Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kasus-kasus keracunan makanan yang mencuat akhir-akhir ini dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah secara sains, misalnya dengan melakukan analisis peran mikroorganisme penyebab keracunan makanan, yang diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan makanan dalam program MBG ini.

Penting untuk dilakukan pendekatan preventif berbasis sains, serta integrasi konsep halal dan thayyib sebagai pendekatan holistik dalam menjamin kualitas makanan MBG.

Dalam dunia sains biologi dikenal berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga disebut mikroba atau jasad renik.

Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, virus, dan alga. Di antara mikroorganisme ada yang bersifat patogen yang dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

Beberapa mikroorganisme dari kelompok bakteri yang paling umum menyebabkan keracunan makanan di antaranya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah); Salmonella spp yangmenyebabkan penyakit salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan dengan gejala diare, demam, dan kram perut.

Infeksi ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging, unggas, telur, dan susu mentah.

Bakteri lain adalah Clostridium perfringens yang dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti sakit perut, diare, dan mual); Bacillus cereus yang berkembang biak pada makanan dengan karbohidrat tinggi dan keracunan makanan akibat ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut); Escherichia coli O157:H7 yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan menghasilkan racun yang merusak dinding usus kecil, serta menyebabkan diare berdarah, kram perut, dan muntah-muntah.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, sekitar 600 juta kasus penyakit akibat makanan tercemar terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dan banyak di antaranya menyerang anak-anak.

Kasus keracunan terbesar dalam Program MBG adalah yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat minggu ini, ketika sebanyak 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG.

Kejadian ini dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan terhadap bahan makanan dan dapur penyedia menunjukkan kurangnya standar higiene dan pengawasan rantai pasok.

Fakta ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih memiliki celah dalam hal keamanan pangan. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam tiga hal utama.

Pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas. Kedua, memastikan penyimpanan bahan pangan dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi; dan ketiga, menata ulang prosedur pengolahan serta distribusi makanan agar aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar halal-thayyib.

Tanpa penguatan di area-area ini, risiko munculnya penyakit akibat makanan tercemar akan tetap mengintai para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pendekatan sains dalam menangani keracunan makanan.

Penelitian dari Nurdiani et al. (2021) dalam Jurnal Keamanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan keamanan pangan kepada pengelola dapur sekolah menurunkan risiko kontaminasi hingga 72 persen.

Terdapat pendekatan yang disarankan WHO berupa lima kunci keamanan pangan yaitu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dapur, memisahkan bahan makanan mentah dan matang, makanan harus dimasak hingga suhu aman, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai dengan kondisi makanan, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Dengan HACCP, setiap tahapan dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dianalisis untuk menemukan titik-titik yang rawan terjadi kontaminasi.

Titik-titik kritis ini kemudian diawasi secara ketat agar risiko bahaya seperti mikroorganisme patogen, logam berat, atau bahan kimia berbahaya bisa dicegah sejak dini. Konsep ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep halal-thayyib dalam Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan jaminan spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental.

Makanan halal dan bersih terbukti lebih aman dari cemaran mikroba maupun bahan tambahan berbahaya. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kecerdasan anak dan Indonesia Emas 2045.

Konsumsi makanan yang halal dan thayyib berpengaruh pada perkembangan otak anak, sistem imun, dan prestasi akademik. Studi oleh Afifah et al (2022) menyatakan bahwa asupan gizi seimbang yang aman secara mikrobiologis dapat meningkatkan skor IQ anak secara signifikan.

Dengan visi Indonesia Emas 2045 --saat negeri ini genap 100 tahun merdeka dan bercita-cita menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan-- anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan.

Karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap upaya atau program seperti halnya Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan untuk mereka disusun dengan prinsip yang halal, aman, dan penuh keberkahan, demi menyiapkan generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan langkah nyata dengan menggabungkan pendekatan sains secara terpadu.

Musuh utama kita adalah mikroorganisme patogen, dan untuk menghadapinya dibutuhkan pelatihan yang tepat, pengawasan yang ketat, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang jelas dan terukur.

Prinsip halal dan thayyib bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, dan lembaga pendidikan dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis agar dapat mendukung tumbuh kembang generasi emas Indonesia tahun 2045.

*) Misbakhul Munir adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengklaim pemerintah daerah merespons secara positif imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peminjaman lahan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, banyak kepala daerah yang mulai mengajukan lahan untuk dipinjam pakaikan kepada BGN demi mendukung kelancaran program nasional tersebut.

“Respons sangat positif, dan para kepala daerah telah mulai menyampaikan ajuan-ajuan lahan yang dapat dipinjam pakaikan," ujar Dadan saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Dukungan tidak hanya datang dari wilayah Pulau Jawa. Dadan menekankan bahaw beberapa daerah luar Jawa juga sudah mulai menyampaikan pengajuan lahan, di antaranya Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Dadan menyebut, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang paling sigap dalam mendukung inisiatif ini. “Provinsi Banten sudah semua [mengajukan lahan]," pungkas Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.