Gates Foundation mengatakan pihaknya tidak membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena upaya peningkatan nutrisi dan penurunan stunting oleh mereka difokuskan pada anak di bawah lima tahun (balita).

Direktur untuk Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation Hari Menon menyebut Founder Gates Foundation Bill Gates diajak ke sekolah, sebagai bagian dari kunjungan spontan untuk melihat pelaksanaan MBG.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," katanya di Jakarta, Rabu (7/5), dikutip dari Antara.

Hari menjelaskan cara pihaknya bekerja adalah dengan terlebih dulu melihat apa yang diprioritaskan dan dilakukan pemerintah sebuah negara. Kemudian melihat bagaimana pihaknya dapat menyumbangkan pengalaman, keahlian, dan solusi.

Jika ada kecocokan, kata dia, Gates Foundation akan melibatkan diri. Dia menjelaskan bahwa kemitraan dengan pihaknya tidak murni untuk pembiayaan saja.

Selama sekitar 25 tahun, pihaknya menggunakan sumber dayanya untuk memahami sejumlah hal terkait kesehatan, seperti pemicu malnutrisi pada anak, apa yang meningkatkan risiko kesehatan pada anak, hingga mempelajari kondisi kesehatan perempuan yang dapat menyebabkan anak-anak lahir prematur, kurang berat badan, atau tidak berkembang secara baik.

Selain itu, pihaknya memiliki Exemplars in Global Health, sebuah inisiatif di mana mereka mendokumentasikan kisah sukses di bidang kesehatan, nutrisi, dan ekonomi oleh berbagai negara, serta menganalisisnya. Sebagai contoh, katanya, kisah Peru terkait nutrisi, atau layanan kesehatan primer di Vietnam.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," katanya.

Hari melanjutkan, pihaknya akan melibatkan diri apabila diajak oleh Pemerintah, dan menawarkan pengalaman serta pengetahuan yang relevan. Namun, katanya, pada beberapa kesempatan, pihaknya tidak terlibat apabila progres sudah jalan atau program sudah berlanjut.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," katanya.

Dia mencontohkan, pihaknya membantu dalam bidang eliminasi TB di Indonesia dengan memperluas adopsi alat untuk diagnosis berbasis saliva, serta pengembangan vaksin jenis baru.

Sebelumnya, Prabowo mengajak Bill Gates melihat langsung proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar. Prabowo dan Bill Gates masuk ke salah satu ruang kelas.

Namun, beberapa pekan terakhir muncul sejumlah kasus keracunan menu MBG. Ratusan anak di beberapa daerah, mayoritas Jawa Barat merasakan gejala keracunan seperti mual, muntah-muntah, hingga buang air besar.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 117.021 unit rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho penyaluran rumah subsidi itu melalui akad Tapera dan juga skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Kalau kita hitung dari 1 Januari hingga 6 Mei 2025 kinerja rumah subsidi tapera dan FLPP sudah mencapai 117.021 unit rumah," katanya dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Berikut ini rincian penyaluran rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025.

• Proses Pembangunan Berjalan (pembangunan): 9.181 unit
• Ready Stock (Selesai dibangun belum akad): 10.494 unit
• Persetujuan Kredit (sebelum akad): 10.477 unit
• Akad Kredit (belum cair): 2.616 unit
• Realisasi KPR FLPP: 84.173 unit
• Akad Tapera: 80 unit

Dalam paparannya, Heru juga menyebutkan bahwa jika dihitung sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat sudah ada 158.424 unit rumah subsidi yang disalurkan. Heru menambahkan, penyaluran rumah subsidi ini termasuk ke dalam skema Program 3 Juta Rumah.

"Dan kami laporkan, sejak kami ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah untuk mengelola FLPP dari mulai awal 2022 hingga 5 Mei 2025, kami telah menyalurkan likuiditas kurang lebih Rp 86,47 triliun untuk 739.473 unit rumah. Adapun untuk pembiayaan Tapera, kita sudah menyalurkan kurang lebih Rp 3,04 triliun untuk 19.347 unit rumah bagi ASN atau PNS," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 16 April 2025, BP Tapera menyampaikan sudah ada 105.319 unit rumah yang disalurkan sejak 1 Januari 2025 sampai 16 April 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara Tasyakuran Hari Jadi BP Tapera di Menara Mandiri 1, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

"Dari tahun anggaran 2025 sejak 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025 rumah, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah," kata Heru dalam sambutan acara tersebut.

Dalam data yang dipaparkan olehnya, terdapat rincian dari realisasi 105.319 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan. Ada 9.359 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan, 9.289 rumah ready stock namun belum dilakukan akad, 14.811 sudah persetujuan kredit namun belum akad, dan ada 5.753 akad kredit yang belum cair. Selanjutnya ada realisasi KPR FLPP sebanyak 66.029 unit serta akad Tapera 78 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari sebelumnya 220.000 menjadi 350.000. Kapan hal itu akan dilakukan?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Oh kalau itu nanti keputusan dari Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi fiskalnya, yang itu akan kita eksekusi. Jadi kita berkoordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

(abr/zlf)

Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

“Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

“Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

“Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mari 2025.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.

(KIE)

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mari 2025.

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, CIBITUNG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk menambah unit rumah subsidi bagi pekerja industri media atau jurnalis.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan akan ada 2.000 rumah tambahan dari program awal hanya berjumlah 1.000 unit. Sehingga, total ada 3.000 rumah subsidi bagi jurnalis.

“Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau. Harapannya tentu wartawan itu juga mengawasi di perumahan masing-masing,” kata Meutya dalam penyerahan kunci rumah kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Meutya menyampaikan bahwa saat ini tercatat sekitar 70.000 wartawan belum memiliki rumah yang layak.Dengan adanya program ini, sambungnya, pemerintah ingin memastikan kehidupan para jurnalis lebih sejahtera.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan Program rumah subsidi untuk pekerja media bukan hanya tentang tempat tinggal, melainkan juga penguatan peran media dalam demokrasi.

“Dengan hidup yang lebih sejahtera, insan pers diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menjaga independensi, dan terus menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” ujarnya.

Selain di Cibitung, penyerahan kunci dan proses pemberkasan kredit pemilikan rumah juga berlangsung di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.

Bagian dalam rumah subsidi bagi jurnalis di di Perumahan Gran Harmoni Cibitung / BISNIS - Lukman Nur Hakim

Program itu merupakan realisasi dari komitmen pemerintah untuk mencapai target tiga juta rumah sebagai program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, karyawan industri media yang memenuhi syarat akan mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan skema pembiayaan terjangkau, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberpihakan negara tidak boleh hanya menjadi slogan.

Dirinya menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan 350.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terus berupaya memberikan keringanan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Hari ini kita buktikan, negara bukan hanya hadir, tapi benar-benar berpihak,” ucap Sirait.

Menilik spesifikasinya, rumah bersubsidi bagi wartawan bertipe 27 dan luas tanah sebesar 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan halaman atau carport.

Persoalan pembayaran operasional dapur untuk program Mitra Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan masih terus berjalan.

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse). Hal itu berarti pihak-pihak yang menjadi mitra dapur untuk menyediakan menu MBG harus memberikan bukti (bon) operasional sebelum dibayar pihak Yayasan MBG.

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin biaya operasional mitra dapur tersebut diganti.

Namun hingga kini, klaimnya, yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR oleh kepolisian. Keduanya menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan polisi itu.

Salah satunya soal biaya untuk pelaksanaan operasional MBG.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak Ira selaku mitra dapur kemudian sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait polemik pembayaran mitra dapur di Kalibata, Jaksel yang berujung pelaporan ke kepolisian.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya kala itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.