Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada rakyat kecil yaitu BPHTB yang dibuat gratis.

Kemudian ada insentif PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga gratis. Kemudian ketiga PBG dibuat gratis untuk rakyat kecil.

Lalu pria yang akrab disapa Ara ini juga menjelaskan terkait kelonggaran giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia (BI).

Dia mengatakan ada sekitar Rp 80 triliun yang siap dijalankan oleh BI.

"Kami akan matangkan persiapannya dan besok akan rapat dengan Menkeu dan BUMN serta Bank Himbara untuk merealisasikan dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah yang artinya itu dibangun dan renovasi," kata dia di Istana Negara, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya pemerintah juga akan membuat proyek strategis nasional (PSN). "Kemudian ke depannya dengan arahan Pak Menko dan Pak Nusron, kami membuat PSN. Tapi bukan proyek, melainkan program strategis nasional di sekitar 30 titik di Indonesia," ujar dia.

Dia menyebutkan untuk tanah sudah diterima beberapa waktu lalu ada sekitar 7.700 ha yang bisa digunakan.

Simak Video: BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

(kil/kil)

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I-2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka dikutip Antara, Selasa, 18 Februari 2025.

FLPP yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(KIE)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025. Wajah-wajah ceria setiap hari tampak dari siswa yang menerima menu MBG. Mereka menyantap makanan di kelas secara bersama-sama dengan menu yang sama, dan tidak ada penolakan terhadap beragam menu yang disajikan dan berganti setiap hari. Pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 3 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia, dan pada Agustus 2025 sasaran yang akan dijangkau mencapai 15 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG harus mengutamakan pemakaian produk pangan lokal sehingga sekaligus dapat memberdayakan ekonomi petani. Kebijakan impor pangan yang mulai dibatasi sejak 2025 adalah wujud adanya perhatian pada kesejahteraan petani. Kalau setiap kali terjadi gejolak pangan hanya dipecahkan dengan kebijakan impor, maka sumberdaya lokal sejatinya tidak pernah diberdayakan secara serius.

Petani-petani kita dibiarkan harus bertarung dengan petani luar yang lebih efisien dan mendapat dukungan subsidi serta fasilitas infrastruktur yang lebih baik dari negaranya. Oleh sebab itu, adanya masalah pangan di tingkat masyarakat harus menjadi cambuk bagi pemberdayaan petani-petani kita sehingga bisa lebih optimal dalam berproduksi sehingga sumberdaya lokal termanfaatkan secara baik.

Program MBG mengajarkan pentingnya konsumsi pangan yang beragam sebagai cerminan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan seyogianya jangan hanya diterjemahkan sebagai mengganti pangan pokok beras dengan pangan pokok lain seperti jagung atau umbi-umbian. Inti dari diversifikasi adalah mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh serta membuat seseorang menjadi sehat. Program MBG sejak diluncurkan awal Januari 2025 secara konsisten telah menyajikan nasi, sayur, lauk, dan buah dalam menu sehari-hari.

Dominasi Beras

Pada era 1950-an peran pangan non beras sebagai sumber karbohidrat masih sangat menonjol; jagung berkontribusi 18,9%, umbi-umbian 28,3%, dan beras 53,5%. Namun kini dominasi beras semakin tinggi dan disusul di peringkat kedua adalah terigu. Oleh sebab itu, upaya mendongkrak pangan lokal sumber karbohidrat sebagai bagian konsumsi masyarakat memerlukan edukasi dan keterjaminan produksi sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah pangan-pangan lokal yang kini dianggap inferior.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumberdaya keanekaragaman hayati luar biasa. Kita memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 389 jenis buah, 228 jenis sayuran, 75 jenis pangan sumber protein, 26 jenis kacang-kacangan, dan 110 jenis rempah/bumbu. Pangan-pangan sumber karbohidrat banyak di antaranya yang memiliki Indeks Glisemik rendah yang cocok untuk penderita diabetes. Sayuran, buah, dan rempah banyak yang mengandung antioksidan dan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit tidak menular (PTM).

Sangat disayangkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, konsumsi singkong pada 2020 hanya 8,6 kg/kapita/tahun, ubi jalar 3,2 kg, kentang 2,5 kg, dan sagu 0,3 kg. Konsumsi jagung hanya tinggi di Gorontalo 15,9 kg/kapita/tahun dan NTT 7,0 kg; sementara sebagian besar provinsi di Indonesia konsumsi jagungnya kurang dari 1 kg/kapita/tahun.

Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi, kearifan, dan budaya masyarakat setempat. Mungkin karena kurangnya perhatian dari sisi produksi, pangan lokal semakin langka dan menjadi neglected and forgotten foods (pangan terabaikan dan terlupakan).

Pangan lokal mempunyai peran penting sebagai: (1) sumber keragaman pangan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi keluarga, (2) katup pengaman dalam menjaga pasokan pangan bagi masyarakat di perdesaan pada saat terjadi guncangan (shock) terhadap ketersediaan pangan, (3) pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah.

Berbagai studi tentang pangan lokal khususnya kacang-kacangan menunjukkan perannya yang signifikan untuk perbaikan gizi balita. Pemanfaatan kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedele yang handal sebagai sumber protein dapat memperbaiki performans berat badan dan tinggi badan anak balita. Ubi ungu bahkan kini telah ditangkap oleh industri pangan menjadi Makanan Pendamping ASI yang kaya antioksidan antisoanin. Antosianin pada ubi ungu bermanfaat untuk meningkatkan proliferasi bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus/Enterococcus spp. Kedua jenis bakteri ini merupakan probiotik yang baik untuk kesehatan saluran cerna.

Yang menarik adalah rencana pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif dalam program MBG. Para orangtua sebagian sudah harap-harap cemas bila ada menu serangga ini. Di seluruh pelosok Nusantara, mungkin hanya sebagian kecil lokasi-lokasi yang masyarakatnya mengonsumsi serangga.

Serangga mempunyai kandungan protein yang tinggi berkisar 15 persen atau lebih. Di Gunung Kidul dapat dijumpai orang berjualan belalang goreng; di Ciamis konon kita bisa mendapatkan jangkrik goreng; satai ulat sagu dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Papua; botok tawon dijumpai di Banyuwangi, Kediri, dan Blitar. Namun, saya beranggapan bahwa tidak berarti di kota/wilayah tersebut semua masyarakatnya doyan makan serangga.

Saat ini, serangga mungkin menjadi sumber protein yang terlupakan. Mengapa? Karena keberadaan serangga tersebut semakin langka dan tidak pernah dibudidayakan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kebutuhan pangan sumber protein Program MBG yang sedemikian besar akan bisa disuplai dari serangga yang tidak diketahui sentra produksinya. Sebagian serangga bahkan hanya muncul menjelang musim hujan.

Kemudahan mendapatkan pangan seperti telur, ikan, dan daging ayam menyebabkan kebiasaan mengonsumsi serangga semakin ditinggalkan. Makan serangga hanya sekadar klangenan (rasa rindu), karena dulu di masa sulit pangan masyarakat pernah mengonsumsi serangga sebagai pangan alternatif.

Bukan Sekadar Kandungan Gizi

Persoalan makan tentu bukan sekadar mempertimbangkan berapa kandungan gizi dalam seporsi makanan bergizi gratis. Lebih dari itu, konsumsi pangan adalah juga menyangkut soal budaya pangan, tabu makanan, status sosial makanan, dan halal-haram suatu jenis makanan. Oleh karena itu, sosialisasi pemanfaatan serangga dalam program MBG tidak cukup sekadar informasi yang disampaikan di media bahwa serangga akan menjadi alternatif sumber protein.

Serangga-serangga tertentu yang dianggap menjijikkan harus mendapatkan fatwa MUI tentang status kehalalannya. Tim Badan Gizi Nasional perlu mencermati data-data produksi serangga di berbagai kabupaten di Indonesia (kalau ada). Apakah benar bahwa memperoleh serangga sama mudahnya dengan beternak ayam, beternak burung puyuh, dan mencari ikan di lautan? Kalau kita hanya pernah mendengar bahwa di suatu kabupaten ada penjual jangkrik goreng, ini tidak berarti wilayah tersebut merupakan sentra produsen jangkrik, apalagi kemudian kita menyimpulkan bahwa masyarakat di kabupaten tersebut semua doyan makan jangkrik goreng.

Setiap program, apalagi berskala nasional, akan mempunyai nilai plus-minus dalam penyelenggaraannya. Misalnya, bila program MBG sudah bisa mencapai target atau sasaran 82,9 juta orang dan semua sekolah di seluruh pelosok Tanah Air sudah rutin mendapatkan kiriman makanan bergizi gratis, lalu bagaimana nasib penjual makanan di sekolah yang pasti akan mengalami penurunan omzet? Kalau peran SPPG diganti oleh para pemilik kantin di sekolah, sejauh mana mereka bisa memproduksi makanan dengan kandungan gizi yang terjamin dan keamanan pangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan?

Kita semua berharap bahwa program MBG membawa manfaat besar bagi bangsa ini. Dari aspek asupan gizi anak yang lebih baik, ini semua akan berdampak positif terhadap status gizi dan kecerdasan anak. Dengan melibatkan UMKM penyedia bahan pangan, maka sirkulasi ekonomi lokal akan berputar lebih kencang. Sudah saatnya pemerintah memikirkan masalah gizi pada semua kelompok umur, bukan hanya anak balita tetapi juga siswa-siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Prof. Dr. Ali KhomsanGuru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB

(mmu/mmu)

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menuturkan ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menajdi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari Perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Terakhir, Joko bersama asosiasi pengembang lainnya juga mendesak pemerintah untuk dapat membuat iklim usaha properti yang jauh dari kegaduhan. Terlebih, usai munculnya stigmatisasi pengembang nakal yang mencuat baru-baru ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP sempat mengonfirmasi hal itu. Di mana, kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

(abr/zlf)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I/2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

FLPP, yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung Dalam kompetisi tersebut juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Selain itu, BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon mengatakan, para developer adalah mitra bisnis utama BTN yang telah ikut berperan mendampingi perjalanan bisnis BTN setidaknya selama 75 tahun.

“BTN tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini menyediakan akses pembiayaan rumah kepada rakyat Indonesia dan mengembangkan ekosistem perumahan tanpa kerja keras para developer. BTN berharap kerja sama yang telah terjalin dengan para developer menjadi semakin kuat dan semakin banyak mitra-mitra baru yang semangat berkolaborasi untuk mencapai pemenuhan 3 Juta Rumah per tahun sesuai yang ditetapkan pemerintah,” pungkas dia.