Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

(fca/isa)

Jakarta -

Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, menganggap politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait caper dengan membuka sayembara senilai Rp 8 Miliar bagi yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku, cari perhatian. Chico menyebut mestinya Ara fokus terhadap Kementerian Perumahan yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Chico menyebut Ara mestinya fokus terhadap permasalahan yang ditangani Kementerian Perumahan. Ia menyingung soal proyek strategis nasional di PIK yang perlu mendapat atensi.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

Sikap PDIP dikatakan Chico tetap sama yakni ingin memberantas permasalahan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi penyidik dalam pengusutan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Pernyataan Maruarar

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11).

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(dwr/maa)

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," kata Ara.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800.000 unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus didukung," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa alokasi makan Bergizi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu. Hal ini menuai polemik di tengah masyarakat, sebab angka tersebut turun dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp 15 ribu per satu porsi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali. Ia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Sementara menyangkut anggarannya sendiri, menurut Dadan sejauh ini belum ada perubahan, masih mengacu pada yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa itu yang kita dapatkan (rata-rata Rp 10 ribu). Ya tapi kita belum tahu nih yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember. Ya kan petugasnya sudah menyebar nih semua sekarang (ke Aceh hingga Papua)," kata dia.

"APBN resminya itu Januari (proyek dimulai). Kita akan uji coba di Desember ini, di 150 titik seluruh Indonesia.Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa, di Maluku berapa, Ternate berapa, Manado berapa, NTT berapa, itu kita akan dapatkan," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Awalnya, dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, Prabowo bercerita tentang dirinya yang baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh.

Prabowo menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh, mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada. Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami menghitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup berkualitas dan Bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 hanyalah rata-rata.

Sebab, kata dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10.000 itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, angka Rp 10.000 per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah mendapat biaya rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dengan demikian, harga per porsi di luar Pulau Jawa bisa lebih atau kurang dari Rp 10.000 itu.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ucapnya.

"Ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ucap Dadan.

Sementara itu, Dadan menyebut anggaran untuk program makan bergizi gratis tetap Rp 71 triliun di APBN.

Pada Desember 2024 ini, pemerintah akan menggelar uji coba makan bergizi gratis di sejumlah daerah, sebelum memulai secara resmi di Januari 2025.

"Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," kata Prabowo.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan dijalankan oleh Badan Gizi yang berada di bawah Kemenko Bidang Pangan.

Zulhas mengatakan terkait menu Makan Bergizi Gratis Rp 10.000/anak akan dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Gizi dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ, tapi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," kata Zulhas kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Saat ditanya apakah anggaran Rp 10.000/anak itu sesuai dengan harga pangan saat ini, Zulhas memintanya untuk ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Gizi.

"Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan dan Badan Gizi karena waktu membahas jadi Rp 10.000 kan itu bukan porsi saya, pelaksanaannya baru saya," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan per porsi makan bergizi gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per anak, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi dan jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, Prabowo yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

(acd/acd)

Karawang -

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau tambak budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang, Jawa Barat. Prabowo mengecek potensi penyediaan bahan makan bergizi gratis berbasis protein ikan di kawasan itu.

Pantauan detikcom, Senin (2/12/2024), Prabowo hadir sejak pukul 09.00 WIB. Prabowo mengenakan seragam safari cokelat dan bertopi biru tua. Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru turut hadir.

Sebelum meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 hektare itu. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektare per siklus.

Prabowo kemudian ikut menebarkan benih ikan nila. Benih itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Ia pun sempat menyapa warga-warga yang hadir dan para pembudidaya ikan di sekitar kawasan tambak.

(fca/gbr)

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi masih dalam tahap simulasi. Menurutnya, pemerintah tidak akan gegabah menjalankan program tersebut.

"Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai," ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Menurut Cak Imin pemerintah tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan, sehingga tidak akan gegabah dalam menjalankan program tersebut.

"Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," tandas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

"Kayaknya pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail ya lebih terjaga," pungkas Cak Imin. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp10.000 per hari. Pemerintah, kata dia, ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi dengan nilai Rp 30 ribu per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

“Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan, program MBG telah melalui tahap uji coba sejak Agustus 2024 di 114 sekolah dasar.

Dia memastikan, hasil uji coba menunjukkan kesiapan untuk pelaksanaan skala penuh mulai tahun depan.

“Sekolah sudah terbiasa, jadi insya Allah siap melaksanakan di tahun depan. Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi,” kata Jamaluddin.

Dengan anggaran yang telah disetujui, DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi dan kesehatan siswa di Kota Tangerang.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PTAvia AvianTbk. (AVIA) diyakini bakal mendapatkan impak positif dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut menjadi salah satu katalis bagi emiten produsen cat milik konglomeratHermanto Tanokokala daya beli masyarakat yang lemah masih menjadi tantangan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang. Tak hanya itu, skema ini juga mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP akan mendukung kelanjutan Program KPR FLPP namun dengan proporsi 50 : 50 dari APBN dan perbankan.

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.
Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dalam komposisi anggaran KPR FLPP jika sebelumnya porsi APBN dan perbankan jika sebelumnya 75 : 25, maka akan diubah menjadi 50 : 50. Dengan demikian akan ada penghematan dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir. Pengembang dan perbankan juga sangat senang jika kuota KPR FLPP ke depan ditingkatkan," jelas dia.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

"Kita mau meningkatkan KPR FLPP tahun depan jadi 800 ribu unit tahun depan. Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil. Meskipun program ini diluncurkan bukan pada jaman saya tapi merupakan dari pemerintahan sebelumnya dan memang bagus maka harus di dukung," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis(MBG) menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula Rp15.000 per porsi, dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mempertimbangkan kembali anggaran yang ditetapkan dalam program MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

Bukan hanya itu, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi juga disebut akan berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, makabujetuntuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepadaBisnis.

Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yaknifood wasteyang bertambah.

“Intinya adalah, denganbujetyang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotonganbujet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,