JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasdemNurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia.

Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.

"Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup," kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis.

Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.

"Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan," kata Nurhadi.

Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.

"Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi berpesan kepada pemerintah agar memastikan kualitas gizi dalam menu program makan bergizi gratis meski anggarannya kini dipatok Rp 10.000 per porsi.

Ashabul mengaku dapat memahami keputusan pemerintah menurunkan anggaran program tersebut dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi karrena keterbatasan anggaran.

"Saya memahami bahwa keputusan ini mungkin dilandasi oleh keterbatasan anggaran negara. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa meskipun anggarannya terbatas, kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Ashabul menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk melibatkan para pakar gizi dalam menyusun menu yang memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya.

Dengan pendekatan yang tepat, menurut dia, bahan pangan lokal yang terjangkau dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan gizi per porsi.

"Kami juga berharap ada pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi penyimpangan," kata dia.

Ashabul mengaku akan terus mengawal kebijakan ini dan mendorong evaluasi berkala, agar program makan gratis dapat memberikan manfaat maksimal, sekalipun anggarannya terbatas.

Dia menyebutkan, Komisi IX DPR siap mendukung upaya peningkatan anggaran di masa mendatang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara lebih optimal.

Ashabul pun meyakini anggaran Rp 10.000 dapat tetap memenuhi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil.

"Insya Allah bisa tergantung besaran porsinya. Prinsipnya Rp 10.000 tetap memenuhi standar gizi," imbuh dia.

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis, tetapi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024)

Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah.

Artinya, kata Menteri Trenggono, program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," ujarnya.

Trenggono mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dia menjelaskan, KKP telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu modeling budidaya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare, dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu hektare di tahun 2025.

"Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," ujarnya.

Ia mengaku tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru, salah satunya yaitu pengembangan budi daya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

Dadan menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk MBG itu 85 persennya untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya saja daerah tersebut memiliki potensi perikanan, 85 persen dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi di berbagai daerah sesuai potensi lokal, seperti distribusi ikan di wilayah dengan hasil laut melimpah atau telur di daerah penghasil telur.

Produk-produk lokal yang dikembangkan akan dimanfaatkan dalam program ini untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan keterlibatan Badan Gizi sebagai off-taker utama.

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” kata Dadan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Inspektur  III Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat meninjau renovasi sarana prasaran dapur sehat di Gudang 10 GPP 2 Lanud Husein Sastranegara, Minggu (01/12/2024). 

Tim ingin memastikan kesiapan dapur sehat Lanud Husein Sastranegara dalam mendukung program makan siang bergizi bagi pelajar SD, SMP, dan SMA.

Kedatangan tim BGN disambut Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian. Danlanud mengatakan, renovasi Gudang 10 menjadi dapur sehat adalah langkah strategis untuk memastikan standard pelayanan dan kualitas gizi terpenuhi. 

“Renovasi ini merupakan upaya kami mendukung program makan siang bergizi secara optimal. Kehadiran tim Badan Gizi Nasional memberikan masukan berharga agar dapur dapat beroperasi sesuai standard,” kata Danlanud.

Kolonel Pnb Alfian menyatakan, tim BGN melaksanakan asesmen terkait desain renovasi, kebersihan, pengelolaan bahan makanan, dan kesiapan fasilitas dapur.

Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat mengatakan, apresiasi terhadap komitmen Lanud Husein Sastranegara dalam meningkatkan kualitas gizi siswa dan masyarakat. 

“Renovasi dapur ini diharapkan menjadi fasilitas yang optimal dan percontohan dalam mendukung kebutuhan gizi,” kata Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat. 

Proyek ini, ujar Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat, dirancang untuk memastikan efisiensi dan keamanan pangan dalam pengolahan makanan. Setelah selesai, dapur sehat akan menjadi fasilitas penting bagi siswa sekolah di lingkungan Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Kolaborasi antara Lanud Husein Sastranegara dan BGN diharapkan dapat menciptakan fasilitas unggulan yang tidak hanya memenuhi standard, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Gizi Nasional dan Lanud Husein Sastranegara. Antara lain, Inspektur I  Kolonel Sus Rudiyanto, Inspektur II Kolonel Kav A Agung NS, Kadislog Letkol Kal Robbi Tingga,  Kadispotdirga Letkol Pas R Sandhika R Wijaya, Kasi Fasint Mayor Sus Fajar Ustman; dan Pgs Ka GPP 2 Kapten Kal Dedi Sumiarsa.

Editor : Ude D Gunadi

JAKARTA, KOMPAS.com7 - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Sabtu (30/11/2024) kemarin.

Total ada sekitar 200 santri yang mendapatkan simulasi makan bergizi gratis.

Nasaruddin menegaskan, makan bergizi gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

"Tidak ada bedanya dengan sekolah umum, sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Semua makan gratis," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, lembaga pendidikan binaan Kemenag juga siap menjalankan program ini.

Dia kembali menekankan tidak ada bedanya antara sekolah umum dan pesantren.

"Ya bisa dilihat tadi, ini kan program pemerintah sekarang ini. Jadi tidak akan kita beda-bedakan satu sama lain, semuanya sama dan siap," tuturnya.

Setelah itu, Nasaruddin bersama para penjabat lainnya melakukan penanaman pohon bersama di area ponpes.

Dia mengklaim Kemenag juga berkomitmen dalam melakukan penghijauan.

Maka dari itu, Nasaruddin berharap, semua Satker Kemenag juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, minimal di area kantornya masing-masing.

"Tadi kita juga saksikan penanaman pohon, kita akan melakukan penghijauan sesuai dengan Deklarasi Istiqlal untuk lintas agama ya," kata Nasaruddin.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota memaparkan, simulasi makan bergizi gratis menunjukkan komitmen pemerintah daerah bahwa program ini bukan hanya untuk sekolah umum, tapi juga madrasah dan pesantren.

"Seperti yang diungkapkan Pak Menteri, jadi tidak hanya diperuntukan untuk sekolah yang dalam tanda kutip sekolah umum, tetapi sampai ke madrasah dan pesantren," jelas Nota.

Lalu, Nota mengungkit makan bergizi gratis pada dasarnya sudah diterapkan pesantren sejak lama, meski belum terstandarisasi.

"Nah hari ini, 4 sehat 5 sempurnanya itu insyaallah akan terstandarisasi dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simulasi tapi ini bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat," imbuhnya.

IDXChannel - Perum Perumnas siap mendukung program 3 juta rumah dengan membangun 5.451 unit hunian vertikal di Pulogebang, Jakarta Timur. Rencananya, di atas lahan Blok K di Pulogebang seluas 3,4 hektare yang dimiliki Perum Perumnas, akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

Maruarar menilai lahan Blok K milik Perumnas memiliki lokasi yang cukup strategis dan tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru.

"Sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata dia.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai.

Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit.

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujarnya.

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektare yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta.

Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur. Adapun Batas Utara, Jalan Sentra Primer Selatan Universitas Gunadarma Barat Kantor Walikota Jakarta Timur.

Adapun untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi.

Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024, eksekusi Lahan Januari 2025, Groundbreaking Februari 2025, Pekerjaan Pondasi Februari-Juli 2025, Konstruksi Juli 2025-Juli 2027.

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendata sejumlah asetnya yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

Aset-aset yang potensial untuk dikerjasamakan itu milik Perum Perumnas dan KAI.

Hal itu tersaji dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Adapun total luas aset Perumnas dan KAI yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebesar 428,6 hektar.

Namun dari jumlah tersebut, aset yang statusnya clean and clear sekitar 427,6 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

1. Aset Perumnas

• Tanah Abang 3,6 hektar berupa rusun
• Kebon Kacang 1,6 hektar berupa rusun
• Talang Keramat 95 hektar berupa rumah tapak
• Jonggol 78 hektar berupa tanah
• Maja 70,8 hektar berupa tanah
• Pasadana 15 hektar berupa plot land
• Garut 6 hektar berupa plot land
• Pulogebang 3,4 hektar berupa plot land
• Parung Panjang 153 hektar berupa plot land

2. Aset KAI

• Stasiun Jurangmangu 1,3 hektar berupa tanah
• Stasiun Manggarai Tahap I (Blok A) 0,87 hektar berupa rumah perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran program makan siang gratis Rp 10.000 per porsi merupakan bagian dari proses simulasi.

Pasalnya, makan bergizi gratis merupakan program baru yang bakal dikembangkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi) Itu (bagian dari) proses simulasi. Saya kira akan terus berkembang," kata Muhaimin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.

Ia menyampaikan, besaran tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.

Ia meyakini, alokasi anggaran tersebut bertambah tiap tahunnya agar sasaran penerimanya meluas.

"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," tutur Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pihaknya berencana melibatkan sekolah dan lingkungan setempat dalam penyiapan makan bergizi.

Secara otomatis lanjutnya, ibu-ibu pun akan turut terlibat.

"Intinya pelaksanaan makan bergizi gratis itu melibatkan, malah ide terakhir itu melibatkan sekolah setempat, lingkungan setempat. Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelas Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

Pemerintah memangkas harga rumah tipe 36 sebesar Rp10,5 juta mulai Desember 2024 nanti.

Pemangkasan dilakukan dengan menghapus 'pungutan' yang selama ini dikenakan kepada pembeli rumah.

Kebijakan itu mereka harapkan bisa membantu masyarakat miskin punya rumah. Ada dua pungutan yang dihapus, yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa sejumlah wilayah di pulau Jawa yang telah melakukan diuji coba adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Sehingga, dia kembali menekankan dengan anggaran maksimal Rp10.000, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600—700 kalori per sajian.

Oleh sebab itu, Hasan menyebut bahwa melalui anggaran senilai Rp10.000 per porsi, maka alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis akan ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

“Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp71 triliun,” pungkas Hasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Jadi saya sampaikan, jika anggaran Rp 10.000 dilihat untuk per orang, maka tidak cukup. Tapi kalau Rp 10.000 untuk banyak anak, misalnya 100 atau 200 anak, maka itu cukup. Karena pakai subsidi silang itu bisa mendukung satu sama lain," sambung dia.

Toto mengaku dirinya pernah mempraktikkan penerapan subsidi silang tersebut. Menurut dia, hasilnya menunjukkan anggaran Rp 10.000 bisa mencukupi program makan bergizi, asalkan pengelolaannya tepat.

"Sudah pernah saya coba di sebuah panti (asuhan) dan dikelola dengan baik, Rp 10.000 itu cukup untuk memenuhi gizi. Karena programnya Prabowo itu jauh lebih baik, sesungguhnya. Kalau dihargai berapa pun jumlahnya itu akan cukup," tambah dia.

Menurut Toto, dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak masih bisa mendapatkan protein, sayur, buah, dan nasi.

Toto memberikan contoh, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa sekolah bisa mendapatkan nasi, ikan (75-100 gram), sayur, buah (pepaya/nanas).

Anggaran dialokasikan ke lauk pauk bergizi

Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran Rp 10.000 per porsi pada penyediaan lauk pauk bergizi.

Menurut dia, konsep ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan menyediakan menu lengkap.

"Menurut saya sebaiknya dialokasikan khusus untuk lauk pauk (telur, daging ayam, atau susu secara bergantian), sebab bila berupa makan lengkap anggaran Rp 10.000 terlalu mepet," ujarnya dalam wawancara terpisah.

Ali menambahkan, kebutuhan nasi dan sayur sebenarnya dapat diusahakan oleh keluarga, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

Fokus utama pemberian makanan bergizi gratis diarahkan pada lauk hewani yang cenderung mahal dan sering kali sulit diakses oleh keluarga kurang mampu.

"Biasanya dari kalangan ekonomi rendah defisit lauk hewani (karena dianggap mahal). Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita bisa mengalokasikan sesuai proporsi dan prioritas jenis makanan yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan kurang mampu," kata dia.

Ia memberikan gambaran bahwa dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak bisa mendapatkan satu telur dan satu susu, atau alternatif lain seperti satu potong daging ayam atau ikan berukuran sedang.

Menurut Ali, alokasi yang terfokus pada sumber protein hewani ini dapat memberikan dampak signifikan pada pemenuhan gizi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki mengenai berapa anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis terjawab sudah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program makan bergizi gratis telah diotak-atik sejak lama.

Bahkan, sempat mencuat isu anggaran untuk makan bergizi gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Berikut perjalanan program makan bergizi gratis (yang awalnya disebut makan siang gratis) yang selalu digembor-gemborkan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.

Janji kampanye

Pada September 2023, Prabowo menjanjikan program peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah hingga pesantren.

Caranya adalah dengan memberikan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dikutip dari siaran Live YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).

Prabowo bilang, program-program dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi untuk anak-anak sekolah sudah cukup banyak dan perlu ditingkatkan lagi seperti Kartu Indonesia Pintar.

KOMPAS.COM/FARIDA Simulasi pelaksanaan program makan bergizi di SDN Anggadita 4, Karawang, Jawa Barat, Senin (25/11/2024).

Seandainya dirinya terpilih menjadi Presiden RI, program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah sudah dihitung dengan matang oleh tim pakar ekonominya.

Meski bakal menyedot banyak anggaran, program tersebut bukanlah hal yang mustahil dijalankan. Asalkan rakyat bisa memenangkan dirinya, Prabowo berjanji untuk membuat banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Nanti akan ada yang tanya apakah bisa? 'Oh mana bisa? Dari mana?' Eh, saudara-saudara, kita sudah hitung matematika, sumber-sumbernya bisa, asalkan mau. Mau enggak berpihak kepada rakyat?" ucap Prabowo.

Walhasil, pada Oktober 2023, program makan siang gratis pun masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu.

"Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren," isi dokumen visi misi dan program kerja pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Butuh duit Rp 450 triliun

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyebutkan bahwa biaya program makan siang gratis untuk anak-anak mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Nantinya, program tersebut akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 triliun setiap tahun," kata Hashim di acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos).

Menurut Hashim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.

Selain itu, adik dari Prabowo Subianto ini juga mengatakan, jumlah anggaran program makan siang gratis lebih besar dari anggaran pertahanan.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting sekali, begitu penting, dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 triliun dan program untuk makanan gratis Rp 450 triliun," kata dia.

Di bulan Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Anggaran untuk program ini pun sempat jadi polemik setelah seorang Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa anggaran tersebut turun jadi Rp 7.500.

Ia mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” ujar dia.

Pastikan layak dan Bergizi

Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

BPMI - Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (21/11/2024).

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Dikutip Dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.