Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Bengawan Solo meluap di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi.

Pantauan detikJatim, genangan banjir terjadi di Lorong II Kelurahan Ledok Kulon, dengan ketinggian air luapan Bengawan mencapai 30 hingga 40 sentimeter. Beberapa rumah warga juga terlihat kebanjiran, namun penghuni masih bertahan di rumah masing-masing.

Banjir langganan di pemukiman warga Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi tempat bermain anak-anak selepas pulang sekolah.

"Air mulai masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Tapi masih stagnan kondisi tinggi airnya," jelas Budi, warga Ledok Kulon, Rabu (22/1/2025).

Genangan banjir juga terlihat di jalan lingkungan RT 2 dan 3 Desa Ngablak serta di lapangan Ngulanan, Kecamatan Dander, dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, di Kecamatan Baureno, banjir menggenangi lahan pertanian di Desa Kalisari seluas 174 hektare.

Lalu, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, terdapat 6 rumah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 40 sentimeter.

"Hingga siang ini, tinggi muka air Bengawan Solo masih siaga 3 atau siaga merah. Ada beberapa lokasi sawah dan permukiman yang mulai terdampak banjir," jelas Kalaksa BPBD Bojonegoro, Laela Noer Ainy.

Laela juga mengingatkan warga Bojonegoro di seluruh bantaran sungai untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Bengawan Solo.

"Mohon untuk selalu waspada. Dan dilarang bermain atau berenang di sungai Bengawan Solo. Segera laporkan jika terjadi keadaan darurat kebencanaan," pungkas Laela.

Akhir Pelarian Pasien RSJ Solo Yang Hanyut di Bengawan Solo

Akhir Pelarian Pasien RSJ Solo Yang Hanyut di Bengawan Solo

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan semua anak di Indonesia mendapatkan program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore.

Prabowo mengatakan, pada April 2025, dia berharap 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis.

Lalu, di bulan Agustus 2025, akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis.

Sementara di bulan September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis.

"Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," katanya Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa program yang sudah dilakukan sejak 6 Januari 2025 telah menyasari 650.000.

"Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.

"Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati. Tentunya Menteri Keuangan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menggelar evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pada kesempatan itu, dia menyebut program MBG bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 dan telah dinikmati oleh 650 ribu anak-anak di 31 provinsi Indonesia.

"Ini berkat kerja keras banyak pihak, Kepala Badan gizi jajarannya, Mendagri, menteri pendidikan dasar dan menengah, menteri Bappenas, menteri Desa, menteri BUMN, Menteri Kesehatan Panglima TNI Kapolri, para kepala sekolah para Gubernur, Bupati, tentunya Menteri Keuangan," kata Prabowo, Rabu (22/1/2025).

Prabowo mengatakan target program MBG pada Januari hingga April 2025 mampu menjangkau 3 juta anak. Jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai 6 juta anak pada periode April hingga Agustus 2025.

Kemudian, diharapkan mampu menjangkau 15 juta anak pada September 2025. Pada akhir 2025, pemerintah menargetkan seluruh anak Indonesia dapat menikmati program makan bergizi gratis.

Tak lupa, Prabowo mengucapkan apresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.

"Saudara-saudara, terima kasih kerja sama ini. Seluruh kementerian/lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini," tutur Prabowo kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)

Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025). Prabowo mulanya membeberkan soal capaian awal program ini di bulan ini.

"Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

"Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

"Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak," jelasnya.

Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

"September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," tegasnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik mengatakan, dana desa dapat dialokasikan untuk MBG melalui badan usaha milik desa (bumdes).

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebutkan, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho mengatakan, ketentuan yang disebut Mulyadin belum ada aturannya.

"Sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Gunawan menyampaikan, selama ini dana desa telah dialokasikan untuk kegiatan pertanian yang juga mencakup ketahanan pangan.

Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman pangan, pengadaan pupuk, pengadaan ternak unggas dan hewan ternak, pembangunan kandang komunal, serta kegiatan bimbingan teknis untuk petani.

Terkait rencana bumdes sebagai pengelola dana desa untuk MBG, Gunawan menyatakan, juknisnya belum ada.

"Namun, kami sudah mendorong dan melakukan bimtek untuk bumdes dalam meningkatkan kapasitasnya agar meningkat predikat statusnya menjadi bumdes dengan kriteria maju atau mandiri," paparnya.

Adapun dana desa yang diterima Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar Rp 358.811.715.000.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertimggal Yandri Susanto meminta para kepala desa di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa guna mendukung ketahanan pangan.

"Dengan 20 persen dari dana desa itu, maka Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujarnya dikutip Kompas.com (15/1/2025).

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa optimalisasi potensi pangan di desa akan berkontribusi pada MBG.

"Jadi, dengan bantuan optimalisasi Dana Desa untuk pangan itu, dengan sendirinya, pemerintah desa bukan hanya menjadi penonton untuk makan siang bergizi," katanya.

Yandri mencontohkan bahwa desa penghasil padi, jagung, ikan nila, atau ayam petelur yang berhasil memaksimalkan panennya, akan turut menyukseskan empat program utama Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, MBG, dan hilirisasi.

Banjir masih merendam permukiman di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal. Meski demikian banjir sudah berangsur surut jika dibandingkan hari kemarin.

Warga pun mulai membersihkan rumahnya. Tampak ketinggian air masih selutut orang dewasa.

Salah satu warga perumahan Patebon Indah, Cecep, mengaku pasrah. Perabot rumah berserakan dan rusak terkena air.

"Ya mau gimana lagi semua barang-barang rusak dan basah kena air banjir. Barang elektronik juga rusak kena air, " kata Cecep saat ditemui detikJateng, Rabu (22/1/2025).

"Ini saya bersih-bersih lumpurnya saja, kalau airnya kan masih masuk dan masih tinggi jadi belum bisa bersih total. Ini airnya masih setinggi 40 sentimeter," sambungnya.

Banjir masih merendam permukiman di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, Rabu (22/1/2025). Foto: Saktyo Dimas R/detikJateng

Cecep mengaku tidak mengungsi dan lebih memilih tinggal di rumah bersama anaknya. Sementara istrinya masih di tempat pengungsian.

"Saya dari Selasa (21/1) kemarin tidak mengungsi, ya di sini saja sama anak. Kalau istri mengungsi dan belum pulang," jelasnya.

"Harapan saya tentunya air bisa cepat surut agar bisa segera bersih-bersih. Untuk Pemkab Kendal agar tanggul yang jebol kemarin diperbaiki sementara agar air tidak meluap lagi," harapnya.

Cecep khawatir jika banjir datang lagi bila tanggul jebol tidak segera diperbaiki.

"Takut dan trauma itu sudah pasti karena kemarin itu banjir bandang besar. Apalagi kalau tidak segera diperbaiki sementara dan yang kuat," terangnya.

Warga perumahan Patebon Indah lainnya, Heri, juga berharap agar tanggul Sungai Bodri tidak jebol lagi.

"Jangan sampai tanggulnya jebol lagi, warga di sini sudah ketakutan kalau sudah hujan. Saya dan warga lainnya mungkin sedikit trauma dengan banjir kemarin," kata Heri kepada detikJateng.

"Kalau dibanding kemarin, hari ini sudah mulai surut tapi ya lama. Ini mungkin saluran air di sini kecil jadi mengalirnya ya sedikit," lanjutnya.

Untuk bantuan, Heri mengaku ada bantuan makanan dari masyarakat dan pemerintah.

"Distribusi makanan untuk kami yang terdampak banjir sudah bagus, masyarakat di sini dan Pemkab Kendal gerak cepat. Makanan kebagian semua, tidak ada yang kekurangan atau kelewatan," jelasnya.

Banjir masih merendam permukiman di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, Rabu (22/1/2025). Foto: Saktyo Dimas R/detikJateng

Pihak BPBD Kendal, Damkar Kendal, bersama relawan berusaha membersihkan jalan raya Patebon dari lumpur dan kotoran. Begitu juga di jalanan kampung yang terkena lumpur.

"Saat ini kami bersama Damkar Kendal dan relawan sedang melakukan pembersihan jalan raya Patebon dari lumpur agar tidak licin. Di jalanan kampung-kampung warga yang sudah tidak tergenang air juga kami bersihkan lumpurnya," kata Sekretaris BPBD Kendal, Ahmad Huda saat ditemui detikJateng di kantornya, Rabu (22/1).

Huda menjelaskan genangan banjir di pemukiman warga sudah mulai menurun yakni sekitar 40 sentimeter hingga 50 sentimeter.

Huda menerangkan pihak BPBD Kendal juga sedang mempersiapkan peralatan pompa air untuk menyedot air banjir yang masih menggenang.

"Sudah turun airnya, sekarang ini sekitar 40 hingga 50 sentimeter. Kami sedang siapkan pompa air untuk kami gunakan menyedot air yang masih menggenangi perumahan Patebon Indah. Mungkin agak sorean soalnya alatnya masih kami siapkan," terangnya.

Terkait jumlah pengungsi, hingga siang ini jumlah pengungsi menurun karena sejumlah warga memilih pulang lebih awal. BPBD Kendal mencatat total jumlah pengungsi 264 orang.

"Jumlah pengungsi per hari ini mengalami penurunan yakni 264 orang yang terbagi di empat titik. Kalau dapur umum masih berdiri dan distribusi makanan terus sampai nanti masa tanggap darurat selesai," pungkasnya.

Untuk diketahui, tanggul Sungai Bodri yang berada di Dusun Babadan, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, jebol pada Selasa (21/1) dini hari. Rumah warga dan jalan raya Patebon terendam banjir luapan air Sungai Bodri.

Banjir mulai masuk ke rumah-rumah warga sekitar pukul 00.30 WIB. Ketinggian air sempat mencapai dua meter.

Video Detik-detik TKA China Tewas Tertimpa Pelat Besi 2 Ton di Kendal

Video Detik-detik TKA China Tewas Tertimpa Pelat Besi 2 Ton di Kendal

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai kontribusi, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memberi akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani.

Handayani menegaskan, BRI mengusung komitmen untuk terus memperkuat peran dalam pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Adapun komitmen tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, di mana diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya baca di sini Hashim Bocorkan Lokasi 1 Juta Rumah Qatar, dari Kalibata-Kemayoran

Keberadaan pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Belum lagi dalang pemasangan pagar bambu tak berizin itu terungkap, publik kembali dihebohkan dengan temuan sertifikat tanah yang terbit di sejumlah area pagar laut tersebut.

Kompas.com pun menelusuri aplikasi BHUMI milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan mendapati kavling-kavling laut yang berdekatan dengan sebuah perumahan, telah berstatus serta pecah sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Lantas, siapa saja para pihak yang terlibat dalam skandal ini?

Jawabannya di sini Ini Para Pihak yang Terlibat Skandal SHGB dan SHM Laut Tangerang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon.

Lantas, berapa rumah yang belum bersertifikat tanah?

Selanjutnya baca di sini BTN Temukan 4.000 Pengembang Nakal

Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga membawa dampak positif dalam pembentukan perilaku dan kebiasaan mereka.

Saat menjadi pembicara dalam agenda diskusi terkait Program MBG di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, Hasan Nasbi menyebut program ini memiliki dampak signifikan dalam mengedukasi anak-anak tentang kebiasaan baik yang mendukung pola hidup sehat.

“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan. Mungkin kalau nggak ada event ini, nggak ada event untuk anak-anak belajar antre dan ini di desa-desa,” katanya.

Selain memberikan edukasi makan sehat dan perubahan perilaku, Hasan mengatakan Program MBG juga mendorong peningkatan fasilitas di sekolah.

"Anak-anak membawa alat makan, tapi kalau dia nggak bawa alat makan, dia harus cuci tangan. Jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, itu sekarang menyediakan tempat cuci tangan dibantu oleh warga untuk penyediaan tempat cuci tangan," katanya.

Selain itu perilaku anak-anak terhadap konsumsi sayur juga mengalami perubahan signifikan. Di beberapa tempat, seperti Yogyakarta dan Bogor, lebih dari 50 persen anak kelas 1 SD sudah mulai makan sayur.

Bahkan anak-anak kelas 5 dan 6 kini rata-rata menghabiskan sayur di piring mereka. Hal ini terjadi karena mereka melihat teman-temannya melakukan hal yang sama, kata Hasan Nasbi.

Program MBG juga memperkenalkan edukasi pengelolaan sampah sisa makanan di sekolah-sekolah. Anak-anak, lanjutnya, diajarkan memisahkan sampah makanan untuk diolah menjadi kompos atau pakan maggot.

Selain itu sisa makanan kini tidak lagi menumpuk, tetapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan sebagai contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah bisa diterapkan di lingkungan sekolah.

Hasan menyampaikan respons masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, terhadap Program MBG sangat positif. Semua pihak menyambut program ini dengan antusias.

"Bahkan guru-guru juga berharap bisa mendapatkan manfaat serupa, yang menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luar biasa bagi banyak kalangan," katanya.

Hasan mengatakan Program MBG akan terus berkembang. Hingga sekarang sebanyak 238.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan jumlah dapur yang semakin bertambah setiap minggunya, kata Hasan, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak-anak, sekaligus menciptakan perubahan perilaku positif di masyarakat.

“Jadi menurut saya, ini akan jadi contoh yang masif nanti. Ketika dapur MBG ini jumlahnya tubuh begitu banyak, ini juga jadi percontohan bagaimana memisah sampah, mengelola sampah sebagai tindakan yang baik dan ada contohnya di depan mata," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025