JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta untuk menghentikan kerja sama dengan pengembang perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar. Dia menilai pengembang nakal tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), jangan-jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan janjinya,” kata Menteri yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dia menilai blacklist bukan hanya ancaman atau akan dilakukan, namun perintah yang harus dilakukan oleh semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal itu sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat.

“Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak, harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Kita, apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, saya lakukan, saya berani melakukan itu,” ujar Ara.

Untuk menindak hal tersebut, ia telah meminta pejabatnya untuk melakukan audit pada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan karena para pengembang telah menggunakan uang negara melalui perumahan subsidi.

“Saya perintahkan Irjan saya berkoordinasi untuk melakukan audit bersama BPK. Untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN,” ucap Ara.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pengembang perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pengembang di perumahan tersebut harus ditindak, usai diketahui lokasi perumahan yang mengalami banjir meski tidak ada hujan.

“Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan, banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai sudah retak-retak,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Kelima, penguatan industri asuransi dan penjaminan untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan produk surety bond serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Dikutip dari Kompas.id,Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan tiga juta unit rumah layak huni per tahun, guna menjawab kebutuhan perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Program ini menargetkan pembangunan rumah di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan daerah pesisir, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Penyediaan rumah dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, menggunakan skema subsidi dan pembiayaan bersubsidi yang dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

Latar belakang dari program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang signifikan di Indonesia, dengan sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian dan 26,9 juta rumah tangga hidup di rumah yang tidak layak.

Kenaikan harga tanah, terutama di perkotaan, serta tingginya biaya konstruksi menjadi hambatan bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni. Selain itu, disparitas akses perumahan antara masyarakat kota dan desa semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah meningkat, kenaikan harga komoditas pokok dan beban hidup lainnya membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan perumahan tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah adalah mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses terhadap perumahan layak huni.

Program ini juga berperan strategis dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mengurangi beban pengeluaran MBR terkait biaya sewa hunian.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mendukung realisasi program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 Juta Rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

Tak hanya bakal menggeber laju penyaluran KPR Subsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) saja, Erick memastikan Himbara lain seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal turut serta memperluas portofolio pembiayaan perumahannya.

Bahkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga dipastikan bakal diikutsertakan.

“Kami siap melaksanakan, toh selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami,” tegas Erick.

Untuk diketahui sebelumnya, pada hari ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir sebagai perwakilan Danantara hingga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun melakukan rapat koordinasi dukungan pembiayaan program 3 juta rumah.

Mendukung laju penyaluran itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mengguyur insentif sebesar Rp23,2 triliun dan bakal ditingkatkan hingga Rp80 trililun pada bank-bank yang menyalurkan KPR 3 juta rumah.

Perry menyebut, kebijakan ini diyakini bakal merangsang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor perumahan sendiri memiliki 185 sektor turunan yang bakal terdampak.

“Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun,” pungkasnya.

Jakarta: Dramaga merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dinamakan Dramaga karena wilayah tersebut pernah ada dermaga besar milik kerajaan Pajajaran.

Kecamatan Dramaga merupakan pemekaran dari Kecamatan Ciomas dan terletak 8 km dari titik nol Bogor (depan Balai Kota).

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Dramaga, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Dramaga

Perumahan subsidi di Dramaga. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Dramaga Icon

Berlokasi di Sinarsari, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Dramaga Ikon Lestari dengan jumlah unit komersil 18 yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp450 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, penutup atap genteng beton flat, dinding pasangan hebel yang diplester dan diaci. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. The Manzil Bogor

Rumah ini berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Penta Cipta Anugrah, jumlah unit yang tersedia 36 unit dengan harga mulai dari Rp340 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, atap beton, dinding bata ringan diplester dan diaci, lantai granit tile 60x60, serta pondasi batu kali.

3. The Manzil Bogor Tahap 2

Berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Penta Cipta Anugrah dengan jumlah unit tersedia 74 unit komersil.

Rumah ini dengan harga Rp370,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng beton, dinding bata ringan, lantai granit, dan pondasi batu kali.

4. Dramaga Cantik Residence

Perumahan ini berlokasi di Dramaga, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh PT Sinarmandala Bangunlestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil, tetapi belim ada unit yang tersedia.

Dengan harga Rp368.904.545, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 95 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding batu bata plester, serta lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bumi Kartika Dramaga Raya

Rumah ini berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Adikara Citra Mandiri, tetapi jumlah unit komersil yang tersedia tidak ada.

Rumah dengan harga Rp154,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, genteng beton, dinding hebel plester aci, lantai pasir uruk dengan keramik 40x40, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

(dhw/dhw)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Bank Indonesia (BI) hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyukseskan program tiga juta rumah. Kerja sama ini terkait likuiditas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri BUMN, Erick Thohir pada Selasa (11/2/2025). Ketiganya yang didukung Himbara dan BPI Danantara akan membahas dukungan perbankan hingga skema pendanaan tiga juta rumah.

“Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan Pak Erick, Danantara, Dirut perbankan, utamanya dari Himbara, untuk mencari solusi pembiayaan ini seperti apa,” ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Maruarar mengungkapkan, pertemuan tersebut akan fokus membahas skema pembiayaan tiga juta rumah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan likuiditas lembaga perbankan.

“Kalau boleh nanti ada format pemikiran dari BUMN tentunya, dari segi likuiditas ini bagaimana? Tentu harus legal, tentu juga bagaimana bisa bersaing dananya dan bisa menggerakkan sektor perumahan,” katanya.

Menurut Maruarar, dukungan perbankan sangat krusial untuk mendukung program tiga juta rumah. Dia menilai, program hunian andalan Prabowo Subianto ini perlu melibatkan banyak sektor sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Banyak sekali kaitannya dengan mungkin ratusan industri. Mulai dari semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, alumunium, baja ringan, dan sebagainya.Jadi kalau ini didorong saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menambahkan, dukungan BUMN tidak hanya dari perbankan, melainkan dari perusahaan seperti Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lahan kedua BUMN tersebut disiapkan 792 hektare untuk membangun 123 ribu hunian.

Erick Thohir mengatakan, nantinya BUMN akan berkolaborasi dengan pengembang swasta lewat Kerja Sama Operasi (KSO). Adapun hunian yang dibangun mencakup hunian subsidi dan komersial.

“Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting,” kata Erick.

Hunian tersebut sebagian besar dibangun di lahan Perumnas, kemudian sisanya KAI. Letaknya mulai dari Bogor hingga Tangerang.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pengembang nakal yang mengakali rumah subsidi.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku sudah mengecek beberapa perumahan bersubsidi. Dia pun menemukan pengembang yang tak memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Saya sudah diminta untuk tegas, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi, itu harus developer-nya yang benar," kata Ara pada jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).

Ara sempat menemukan rumah subsidi yang dindingnya retak-retak. Dia juga menemukan perumahan subsidi yang dilanda banjir.

Dia mewanti-wanti pengembang rumah subsidi untuk tidak mengakali anggaran. Ara mengingatkan rumah subsidi dibiayai oleh APBN.

"Saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi, untuk membangun rumah subsidi karena itu untuk rakyat kecil. Bukan berarti rumah subsidi, kemudian tidak berkualitas, dan rakyatnya bisa jadi sedih," ujarnya.

Ara menambahkan, "Kita tahu rumah subsidi itu ada 75 persen dari APBN, 25 persen dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan."

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi.

Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

“Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

“Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah dalam hal ini PKP bersama BUMN bersinergi dengan swasta dan asosiasi untuk membangun tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pria yang akrab disapa Ara juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna memastikan aspek kepastian hukum dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya juga minta Pak Erick untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan benar, serta memberikan keuntungan bagi setiap pihak yakni negara, rakyat yang akan menempati rumahnya, dan juga dunia usaha,” katanya saat konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ia memastikan bahwa program 3 juta rumah akan dikerjakan oleh pengembang terpercaya, sehingga masyarakat tidak akan kecewa dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun. Maka dari itu, negara melalui BUMN akan menjalin sinergi dengan pengusaha besar, UMK, dan khususnya pengusaha lokal.

“Presiden Prabowo meminta agar pengembang rumah subsidi adalah pihak yang benar dan bertanggung jawab. Sebab, saya telah melihat sendiri ada proyek yang tidak baik, ada yang banjir, ada yang retak. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas dia.

Beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Juanaedi menjelaskan fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil.

“Apersi itu sendiri fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Menteri BUMN dan Menteri PKP dalam hal ini, selalu konsolidasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan rumah rakyat itu sebagai program strategis,” ucap dia.

Lokasi Program 3 Juta Rumah

Diketahui sudah ada lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya untuk pembangunan tiga juta rumah. Terkait itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini ada 792 hektare lahan BUMN yang siap untuk program 3 juta rumah. Nantinya pada lahan tersebut akan dibangun sebanyak 123.000 rumah.

Selain milik Perumnas dan KAI, lahan milik PT Perkebunan Negara (PTPN), PT Perhutani, PT Sang Hyang Seri (SHS) juga berpotensi untuk turut digunakan dalam program 3 juta rumah. Meski demikian Erick akan melakukan pemetaan penggunaan lahan tersebut.

“Nanti kita mapping dulu. Kan kita juga ada penugasan swasembada pangan dan energi. Kita tau kan 70% Indonesia ini laut bukan tanah, hanya 30% (tanah),” papar Erick.

Selain itu, terkait pembangunan 3 juta rumah, terdapat kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta. “Kita ingin memastikan kerja sama ini ada payung hukum yang jelas. Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan,” pungkas Erick.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembang rumah subsidi harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai membangun rumah subsidi yang tidak berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat dirinya menghadiri pertemuan bersama pengembang perumahan dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, Ara meminta kepada Erick dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian untuk dipastikan kepastian hukumnya serta harus menguntungkan bagi negara, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.

Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan saat menempati rumah subisidi.

"Saya sudah diminta untuk tegas sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," ungkap Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Bagi developer atau pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, kata Ara, tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Sebab, meskipun yang dibangun rumah subsidi, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.

"Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi, karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," paparnya.

Ara mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan hukum.

"Tentu bagi pengembang-pengembang rumah subsidi yang bagus, yang bertanggung jawab, itu tidak perlu takut, dan tidak perlu ada masalah. Tapi tentu kalau yang tidak tanggung jawab, karena itu ada APBN-nya, kita tahu rumah subsidi itu ada 75% dari APBN, 25% dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan," ucap Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.

Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.

"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.

"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.

"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.

"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.

Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)