Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan pada pertengahan 2025 saat tahun ajaran baru nanti. Program untuk peningkatan gizi ini akan menyasar seluruh pelajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Dengan program tersebut, tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot tengah mengodok alokasi anggaran sembari menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Pada jenjang SD, SMP termasuk MI serta MTS Negeri/swastq di Kota Surabaya hampir asa 400 ribu penerima manfaat. Belum lagi pada tingkat SMA/SMK dan MAN. Anggaran telah digedok Rp 15 ribu per siswa.

"Tidak sedikit memang anggaranya. Nanti sharing Anggaran pusat dan daerah. Dibutuhkan kerja sama semua pihak," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Senin (29/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selai itu, pihaknya akan mengawal program tersebut hingga sukses di Surabaya.

Bahtiyar bahkan mengungkapkan pihaknya telah melakukan ujicoba MBG gratis selama ini di tingkat kampung. Di beberapa sekolah dan perkampungan sudah dicoba. Sasarannya adalah anak usia sekolah. Hasilnya sangat antusias.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menyampaikan jika anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sudah masuk dalam APBD Kota Surabaya 2025. Setidaknya pada perubahan APBD 2025 akan menjadi perhatian karena saat ini APBD murni sudah disahkan pada Agustus 2024.

Saat ini, secara resmi memang belum ada teknis terkait penganggaran program MBG. Program tersebut masih ada dalam pembahasan di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Pada tingkatan lokal Surabaya juga baru sekali DPRD dan Pemkot menggelar rapat di Badan Anggaran terkait Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah membahas progam Makan Bergizi Gratis untuk siswa di Surabaya tersebut dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Meski begitu, hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kota Surabaya.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Bisnis.com, PALEMBANG – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD REI Provinsi Sumatera Selatan, Zewwy Salim, mengungkapkan bahwa sektor properti memiliki hubungan erat dengan berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengembang, pihaknya sangat berharap program 3 juta rumah ini dapat membuka lapangan kerja baru serta peluang usaha lainnya.

“Industri properti melibatkan sekitar 184 komponen yang saling berkaitan,” kata Zewwy Salim kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

Namun, Zewwy memandang ada sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendukung realisasi program tersebut.

Salah satunya adalah permasalahan terkait masyarakat yang belum terakses layanan perbankan atau tergolong non-bankable. Hal ini menyebabkan pihak perbankan kesulitan dalam memberikan pembiayaan untuk masyarakat tersebut.

“Karena itu, sudah menjadi persyaratan mandatory dalam pengajuan rumah untuk memiliki akses perbankan,” tambahnya.

Selain itu, Zewwy juga menyoroti permasalahan yang muncul dari catatan masyarakat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, banyak masyarakat yang terhambat dalam proses pengajuan rumah karena masalah yang tercatat dalam SLIK OJK.

“Jadi masyarakat tersebut tidak bisa mengambil [rumah] dan menyerap perumahan,” jelas dia.

Zewwy melanjutkan sejauh ini pemerintah melalui kebijakannya telah membantu pengembang dalam mendorong penjualan rumah, seperti meringankan pembebasan BPHTB dan PBG. Namun, pihaknya berharap pemerintah kedepan juga turut memerhatikan terkait kenaikan material untuk bahan baku.

“Ini [harga material] adalah salah satu penyebab juga. Kami juga berharap ikut berkontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah itu dengan baik,” ujarnya.
Kemudian dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah, pengembang Sumsel juga mengharapkan pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui kemudahan lain salah satunya pemecahan SHM gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR) serta instrumen lain meliputi kelengkapan fasilitas air dan listrik.

"Karena air bersih menjadi salah satu kunci pokok untuk terciptanya komunitas baru, serta fasilitas umum lainnya seperti listrik agar PLN segera memberikan pasokan listrik secara cepat," pungkasnya.

memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.

"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat.

Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.

"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.

Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.

"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.

Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 10.000 per porsi per hari untuk anak maupun ibu hamil. Angka ini lebih rendah dari Rp 15.000, seperti yang juga diharapkan Prabowo sendiri.

“Program (makan) bergizi ini nanti rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10.000 (per porsi) per hari, kurang-lebih. Kita ingin Rp 15.000, tapi (karena) kondisi anggaran,” ungkap Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Kantor Presiden pada Jumat (29/11/2024) sore.

Meski anggaran porsi makan per anak di bawah nilai yang diharapkan, Prabowo mengaku anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 sejatinya cukup untuk beberapa daerah di Indonesia. Angka itu dirasa telah memenuhi mutu dan gizi yang cukup.

“Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah (tertentu) itu bermutu dan bergizi,” imbuh Prabowo.

Selain itu, ia juga secara khusus menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini akan menargetkan anak-anak di kalangan kelas bawah. Menurut dia, satu keluarga yang masuk golongan kelas bawah itu punya sekitar 3-4 anak.

“Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta (per kepala keluarga),” kata Kepala Negara.

Hitungan Prabowo itu bisa saja salah, mengingat selama 30 hari dalam sebulan seharusnya anggaran dikeluarkan sebesar Rp 900.000, dengan asumsi 3 porsi per hari untuk orang anak atau ibu hamil. Hitungan juga bisa benar senilai Rp 2,7 juta per bulan, jika asumsi makan bergizi diberikan 9 porsi (pagi, siang, malam) per hari kepada 3 orang anak atau ibu hamil.

Terlepas dari program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga masih akan menggelontorkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Bantuan sosial yang dimaksud salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini (mengingat keterbatasan anggaran). Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” jelas Prabowo.

Untuk Anak-Anak Buruh

Prabowo menambahkan, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menaikan upah minimum rata-rata nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025, lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebesar 6%. Keputusan itu jadi langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat ke depan dengan tetap memerhatikan daya saing usaha.

“Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” urai Prabowo.

Sementara untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Sedangkan ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

“Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus, perbaikan (dan) kesejahteraan mereka,” kata Prabowo.

Dia juga bilang kepada para pemimpin buruh bahwa pemerintah terus berupaya memastikan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan buruh. Salah satunya tentu melalui program Makan Bergizi Gratis.

“Saya juga menyampaikan bahwa program-program kami, termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan. Karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” demikian jelas Prabowo.

Sesi konferensi pers sore itu ditutup Prabowo tanpa adanya tanya-jawab.

“Saya kira sementara itu keterangan saya. Kalau ada keterangan lebih rinci mungkin nanti akan kita sampaikan. Mungkin tidak ada tanya-jawab pada saat ini. Saya kira demikian, terima kasih, selamat sore,” jelas Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar bakti sosial dengan berbagi makanan bergizi gratis kepada masyarakat Kota Medan. Bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian ke masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat mengatakan bakti sosial itu digelar hari ini. Kegiatan itu bertema 'Imigrasi Berbagi'.

Wahyu bersama dengan sejumlah pejabat imigrasi lainnya turun langsung untuk membagikan makanan bergizi kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor Imigrasi.

"Kami sangat bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung program pemerintah dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat," kata Wahyu, Jumat (29/11/2024).

Wahyu menyebut kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama di masa-masa masyarakat terkena bencana. Dia berharap kegiatan ini bisa memberikan semangat, khususnya kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Wahyu juga turut mengajak pihak lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menyebarkan semangat kebersamaan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kedepannya, kami juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini agar dapat dilaksanakan di berbagai kesempatan lainnya," pungkasnya.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

KOMPAS.com -Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapin:

1. Pondok Indah Permata Dewi: Tipe 36

   Terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, perumahan ini dikembangkan oleh PT Widiko Citra Griya Mandiri dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/160 meter persegi. Dari total 76 rumah, saat ini sudah terjual 69 unit dan masih tersisa 7 rumah saja.

2. Griya Sinar Binuang Permai: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama yang terletak di Binuang, Kabupaten Tapin. Menawarkan 109 rumah dengan harga Rp 144 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 97 rumah dan menyisakan 12 unit lagi.

3. Cahaya Binderang Asri: Tipe 36

   Berlokasi di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama dengan banderol Rp 144 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 14 rumah dari total 80 unit yang dipasarkan.

4. Griya Berkah Guru: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan jumlah total 58 unit seharga masing-masing Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Graha Chakra Nusantara masih memasarkan 23 rumah lagi.

5. Surya Persada Binuang: Tipe 36

   Di Binuang, Kabupaten Tapin, terdapat perumahan dengan patokan harga per unit Rp 149 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Surya Bangunan Propertindo masih memasarkan satu unit lagi.

Presiden Prabowo Subianto menemui para pemimpin buruh di Katnor Presiden, Jakarta. Prabowo mengatakan Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh.

Prabowo menyebut program makan bergizi ini bakal menyasar langsung anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

"Tadi juga di hadapan pimpinan buruh, perwakilan, saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan. Karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, dikutip dari detikFinance, Jumat (29/11/2024).

Prabowo lalu menyampaikan anggaran Makan Bergizi Gratis ditetapkan senilai Rp 10 ribu. Dia mengaku awalnya ingin menganggarkan Rp 15 ribu per porsi, namun ternyata anggaran tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo.

Prabowo lalu memerinci hitungannya soal program Makan Bergizi Gratis ini. Rata-rata satu keluarga punya 3-4 anak, maka satu keluarga bisa mendapat Rp 30 ribu dalam bentuk makan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Lalu jika program ini ditambahkan dengan bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, Prabowo optimistis bisa mengamankan semua lapisan masyarakat. Termasuk di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” tutur Prabowo.

Kepala Negara mengatakan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengaku, pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp15 ribu per anak.

Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Dadan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program makan bergizi gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaprkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

"Jadi setiap bulan bisa Rp2,7 juta. Jadi apabila itu semua dengan bantuan-bantuan bansos, termasuk PKH dan bantuan lain saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal saat ini. Tentuny kita ingin memperbaiki," ujarnya.

Adapun Prabowo menaikkan upah minimum nasional menjadi rata-rata 6,5% di 2025. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta bertemu kelompok buruh.

Sementara itu, Program MBG yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo ditargetkan mulai 2 Januari 2025.

Konten Premium

Tungku Produksi Batu Bara Tetap Memanas di China

Macquarie Susul Citi Revisi Peringkat Saham ADRO

Cek Katalis Pemicu Revisi Naik Proyeksi Kinerja Harita Nickel (NCKL)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menanggapi sikap politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, yang membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Rano menyebutkan tak ada yang dilanggar dari keputusan Maruarar tersebut.

"Sebetulnya nggak ada masalah karena emang nggak ada aturan yang melarang sayembara dan lainnya," kata Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Rano menyebutkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi KPK untuk bergerak cepat menuntaskan kasus itu. Dia menilai hal ini semestinya menjadi pemantik bagi lembaga antirasuah itu.

"Mungkin jadi satu motivasi bagi pimpinan KPK yang baru ke depan untuk menjadi target, PR-PR perkara yang lama bisa diselesaikan," tambahnya.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11). Tampak dalam video itu Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia mengatakan kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Maruarar pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, banyak calon investor asing melirik program 3 juta rumah.

Ini merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara beberapa waktu lalu.

"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," kata Fahri, Jumat (29/11/2024).

Karenanya, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal mendasar agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam program 3 juta rumah," lanjutnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah terbagi menjadi pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat.

Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.

"Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.

Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.

Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.

"Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan," tuturnya.

Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.

Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan partisipasi publik dalam menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.

Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.